Perkembangan kasus penularan dan kematian akibat pandemi virus COVID-19 di Italia membuat sebagian masyarakat merasa imbauan pembatasan sosial (social distancing) yang diserukan Presiden Jokowi akhir pekan lalu tak memadai. Di media sosial, mulai intensif muncul tekanan netizen kelas menengah terdidik agar pemerintah segera mengambil opsi lockdown alias karantina wilayah.

Tampaknya, karena pemerintah pusat sejak awal kadung dinilai lamban mencegah penularan virus corona secara masif, pemerintah daerah mulai ambil keputusan sendiri-sendiri. Kota Malang di Jawa Timur menjadi yang pertama menyatakan akan mengunci diri.

"Hari ini sudah kami putuskan darurat. Mulai hari ini orang yang berkunjung di Kota Malang masih kami kasih waktu. Untuk yang hari ini masih kami tolerir, tapi kalau besok kami harapkan dipulangkan. Lusa [Rabu, 18/3] sudah tidak boleh ada kunjungan dari orang luar Kota Malang dulu, termasuk keluar dari Malang," kata Wali Kota Malang Sutiaji hari ini (16/3) dikutip Detik.

Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, juga di hari Minggu, sang bupati menyatakan akan membatasi aktivitas keluar masuk kabupaten ini, yang dalam bahasanya, merupakan bentuk semi-lockdown. Padahal di hari yang sama, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tegas mengatakan tak akan mengambil kebijakan lockdown.

Kemungkinan merespons sikap Malang dan Bogor, atau Jokowi memang sudah jaga-jaga ada kepala daerah yang membuat kebijakan sendiri, dalam jumpa persnya di Istana Bogor hari ini, dilansir dari Kompas, Jokowi mengatakan, "Kebijakan ini tak boleh diambil oleh pemda, dan tak ada kita berpikiran untuk kebijakan lockdown."

Di tengah semua itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tetap muncu dalam pemberitaan dengan gimmick khasnya yang penuh ((humor)).

Sejak semula pemerintah pusat sikapnya tegas tak menginginkan solusi ekstrem seperti lockdown. "Kalau di lockdown, malah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Konsekuensinya, kasus [COVID-19] di wilayah itu bisa jadi naik dengan cepat," ujar juru bicara nasional penanganan virus corona Achmad Yurianto dalam jumpa pers 12 Maret. Sehari kemudian, Menkes Terawan masih senada. "Tidak ada [_lockdown_]. Sudah dibilangi apa yang dilakukan itu preventif, pencegahan. Misalnya membersihkan lingkungan dalam beribadah, jaga imunitas tubuh."

Menurut Guru Besar Biologi Molekuler Universitas Airlangga Chaerul Anwar Nidom, lockdown bisa menjadi opsi. Namun, idealnya tidak berbasis wilayah administratif, melainkan pulau. "Sebaiknya dilakukan lockdown kepulauan. Indonesia negara kepulauan, maka air [laut] sebagai isolator terbaik. Tapi, harus ada beberapa langkah lain yang harus dijalani," kata Nidom saat diwawancarai Tempo.

Beda sikap soal lockdown adalah momen kedua gestur tak sinkron antara pusat dan daerah. Sebelumnya, dalam hal transparansi data sebaran pasien positif COVID-19 pun, pusat-daerah beda keinginan. Hingga kini pemerintah pusat berkukuh tak mau membuka data sebaran pasien. Padahal ada desakan kuat dari masyarakat agar ada informasi zona-zona ditemukannya pasien positif, terutama sejak angka pasien positif terus bertambah.

Akibatnya, informasi di daerah mana saja pasien positif COVID-19 ditemukan hanya didapat dari keterangan juru bicara nasional penanganan virus corona—yang ternyata kadang simpang siur. Pun jika kamu mengakses pangkalan data kawalcovid19.id—yang merupakan kanal informasi inisiatif nonpemerintah—tak bisa ditemui keterangan domisili sebagian besar pasien positif.

Belakangan, Pemprov Jawa Barat dan DKI Jakarta menyediakan data sebaran lebih lengkap, mencakup data orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP), yang bisa diakses online. Data Jawa Barat beralamat di pikobar.jabarprov.go.id, sementara untuk DKI Jakarta di corona.jakarta.go.id. Sedangkan di Bali, setelah satu WNA positif virus corona meninggal di wilayah ini, pemprov berencana membuka data perjalanan mendiang agar masyarakat waspada.

Sambil menunggu hasil debat pro-kontra lockdown, sejak Senin sejumlah wilayah menerapkan pembatasan sosial, terutama meliburkan sekolah. Di DKI Jakarta, sang gubernur Anies Baswedan sempat dipuji habis-habisan karena dianggap cepat tanggap menerapkan pembatasan sosial. Bentuk kebijakan pembatasan sosial di ibu selain meliburkan sekolah adalah menghapus sementara aturan ganjil genap, mengurangi jam operasional transportasi publik, mengimbau warga tak keluar kota termasuk pulang kampung, serta memastikan pasokan beras cukup sampai dua bulan mendatang.

Tapi pujian netizen berubah menjadi cercaan hari ini, Senin (16/3), ketika keputusan Pemprov DKI memotong rute Transjakarta, mengurangi jam operasional MRT, dan membatasi maksimal 60 orang per bus atau gerbong MRT, mengakibatkan antrean superpanjang ditambah kerumunan massal orang-orang yang mau berangkat serta pulang kerja.

Kekacauan transportasi Jakarta memicu munculnya tagar #gubernurterbodoh yang menjadi trending topic di Twitter. Ketimbang nyalahin Anies Baswedan, kok rasanya 'kantor-yang-bisa-WFH-tapi-belum-ngelakuin' lebih pantas dimaki ya?!

Kebijakan kerja di rumah alias WFH sendiri mulai dilakukan mandiri sejumlah kantor. Sekolah dan kampus beralih ke kelas online. PNS di berbagai kementerian dan instansi juga tak mau kalah mencicipi euforia remote working sampai 31 Maret mendatang. Namun, pejabat di dua level tertinggi kayak kepala dinas dan deputi menteri wajib tetap ngantor.

"Pejabat pembina kepegawaian harus memastikan minimal dua level pejabat struktural tertinggi tetap bertugas di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan layanan masyarakat tidak terhambat," ujar Menpan-RB Tjahjo Kumolo dilansir Tempo.

Adapun perkembangan kasus penularan menunjukkan tren meningkat yang konstan. Per 16 Maret 2020, jumlah pasien positif virus corona di Indonesia di angka 134 orang. Sebanyak 121 orang masih dalam perawatan, 8 orang sembuh, dan lima pasien meninggal. Presiden Jokowi pertama kali mengumumkan temuan kasus positif pada 2 Maret lalu.

Di tengah kegagapan pemerintah menghadapi pandemik, keahlian khas Indonesia untuk selalu bisa menemukan hiburan di tengah bencana tentu bikin kami tak bisa abaikan ini: kelakuan kocak warga menghadapi virus corona.