Ada kejanggalan dari aksi solidaritas terhadap Ahok. Aksi tersebut ditujukan kepada Jusuf Kalla yang dianggap berada di balik pemenjaraan Ahok. Bahkan, ada pula yang menuding kenetralan Joko Widodo sebagai Presiden. Bukan bermaksud agar Presiden mengintervensi, tapi seharusnya Jokowi mengomentari putusan vonis tersebut sebagai diri pribadi, bukannya diam saja. Ada juga yang cuma berharap agar Habib Rizieq dan ormas-ormas intoleran dikenai pasal setimpal. Namun terlepas dari siapa-nya, yang patut dicermati adalah mengenai UU penodaan agama yang terus-menerus dibiarkan bersarang di negeri ini.

Apa yang terjadi pada Ahok merupakan puncak dari rentetan peristiwa semenjak UU penodaan agama diberlakukan di Republik ini. Bahkan, bisa dibilang sejak NKRI berdiri.

Dari laporan Amnesty International yang berjudul ‘Mengadili Keyakinan UU Penodaan Agama di Indonesia‘ disebutkan bahwa pasal penodaan agama muncul pertama kali pada tahun 1965 ketika Presiden Indonesia Soekarno mengesahkan Peppres Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pengesahan ini berdasarkan permintaan sejumlah kaum konservatif muslim yang saat itu menghendaki pemerintah melarang aliran kepercayaan lokal. Mereka khawatir aliran kepercayaan ini menodai agama-agama di Indonesia.

Selama Orde Baru, Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 sedikit sekali digunakan. Hanya ada 10 orang yang dipidana menggunakan undang-undang ini. Namun, ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai presiden, antara 2004 dan 2014, angka pemidanaan menggunakan undang-undang ini meningkat drastis menjadi 106 orang.

Pasal penodaan agama dalam KUHP telah banyak memakan korban. Beleid tersebut juga kerap digunakan sebagai kepentingan politik atau kelompok tertentu. Vonis hukuman dua tahun penjara untuk terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) seharusnya dapat menjadi momentum untuk mendesak Pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat menghapus pasal penodaan agama dalam revisi Undang-Undang KUHP.

Bercermin pada peristiwa akibat pasal penodaan agama yang terjadi di Pakistan. Pada 2010 lalu, seorang perempuan Kristen, Asia Bibi, dijatuhi hukuman gantung di Punjab karena dituduh menghina Nabi Muhammad. Gubernur Punjab, Salman Taseer, pada 2011 juga dibunuh karena mengkritik pasal penistaan agama dan membela Asia Bibi.

Baik Indonesia dan Pakistan mewarisi pasal pidana zaman lampau yang dulu digunakan para penjajah untuk membelenggu aktivis-aktivis kemerdekaan. Kedua negara ini telah dan sedang gaduh dalam politisasi agama yang membelah masyarakat. Dan di kedua negeri ini pula, jalan menuju penghapusan pasal karet penodaan agama kelihatan tak berujung.

Upaya Elemen Masyarakat

Tahun 2009 sejumlah aktivis dan tokoh keberagaman pernah ajukan judicial review tentang UU penodaan agama. Di antaranya Gus Dur, Dawan Rahardjo, Maman Imanul Haq, dan Musdah Mulia. Namun upaya tersebut digagalkan oleh MK.

Oleh karena itu, penghapusan UU dan pasal mengenai penodaan agama tidak bisa ditangguhkan lagi, dan merupakan langkah mendesak. Kita tidak bisa menunggu lama dan terus memilih di antara the lesser evil pada setiap 5 tahunan, sementara UU tersebut masih diberlakukan. Upaya judicial review dari elemen masyarakat telah gagal, harusnya ada inisiatif pemerintah. Siapa pun presidennya.

Jauh sebelum Ahok divonis bersalah, Andreas Harsono dari Human Rights Watch telah mengingatkan publik bahwa pasal penodaan agama adalah pasal yang buruk, dan sedang dihapuskan oleh negara-negara di dunia.

Baca juga: Hukum Penodaan/Penistaan Agama = Sebuah Absurditas Hukum Positif.