Tiga angka itu—212—adalah angka yang ternyata kembali menjadi perbincangan nasional akibat amplifikasi media saat menyoroti pemerintahan Gubernur DKI Anies Baswedan. Anies tercatat dalam posisi dilematis, berusaha menjauhkan diri dari rencana aksi massa anyar yang berlangsung akhir pekan ini, diberi tajuk 'Reuni 212'. Namun, setelah berulang kali disorot, akhirnya sang gubernur harus mengakui namanya bakal selalu dikaitkan dengan aksi tersebut. Kombinasi angka tersebut merujuk unjuk rasa besar 2 Desember tahun lalu, saat ratusan ribu orang, mayoritas dari umat Islam, menuntut Mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dipenjara atas skandal penistaan agama. Aksi 212 bisa bermakna ganda. Pendukung aksi akan menyebutnya momen gemilang kemenangan warga atas pejabat yang menista agama. Sementara yang kontra menganggapnya momen kemenangan sektarianisme serta intoleransi atas demokrasi. Lepas dari perbedaan pendapat itu, faktanya aksi 212 tahun lalu berlangsung damai, sementara sang gubernur dari etnis Tionghoa dan beragama Kristen itu akhirnya dipenjara akibat ucapannya yang sembrono. Dampaknya adalah masyarakat yang masih terbelah sampai sekarang, belum menampakkan tanda-tanda perdamaian kembali (setidaknya jika kita menengok media sosial).

Iklan

Pertanyaannya, kenapa gubernur baru harus terseret ke dalam pusaran isu soal aksi massa sektarian ini? Berikut paparan kronologi dan analisisnya supaya mudah diikuti oleh pembaca.

Masalahnya Apa Kalau Massa 212 Reuni?

Unjuk rasa, doa bersama, aksi damai atau forum melibatkan banyak orang untuk mengekspresikan pandangan politik tertentu sebetulnya dijamin undang-undang. Tak ada masalah bila inisiator aksi 212 hendak melakukan reuni pada 2 Desember 2017. Persoalannya adalah pemanfaatan Monumen Nasional (Monas) sebagai lokasi kegiatan.

Tahun lalu, Monas masih terlarang untuk dijadikan lokasi acara keagamaan tertentu berdasarkan pergub yang diteken oleh Ahok. Aksi 212 bisa digelar di Monas, lantaran massa yang datang mencapai 500 ribu orang, sehingga polisi terpaksa mengizinkan massa masuk ke Monas. Belum jelas berapa jumlah massa yang akan hadir dalam acara tahun ini.

Pergub yang diteken Anies pertengahan bulan ini membuka peluang acara keagamaan digelar di Monas. Hal ini secara simbolis menunjukkan dukungan pemprov baru DKI atas Reuni 212. Namun benarkah sang gubernur yang baru menjabat dua bulan ini mendukung agenda para penyelenggara Reuni?

Jadi Siapa Saja Aktornya?

Pusat cerita ini tentu saja Anies Baswedan. Semua dipicu oleh beleid yang dia teken, sehingga Monas dapat dipakai kembali untuk kegiatan keagamaan, yang artinya, memberi alasan massa dalam jumlah ribuan berkumpul dan beraktivitas dekat pusat pemerintahan. Istana Negara bisa dicapai dengan jalan kaki kurang dari 10 menit.

Keresahan pertama kali atas pergub tersebut disuarakan oleh organisasi muslim terbesar se-Indonesia, Nahdlatul Ulama. Said Aqil Siradj selaku Ketua Umum Penguru Besar NU menganggap beleid yang diteken Anies soal pemanfaatan kawasan Monas rentan disalahgunakan kelompok tertentu untuk memuluskan agenda politiknya. "Kalau punya background atau target politik itu yang saya tentang. Agama jangan dijadikan alat politik," kata Said Aqil saat dihubungi media.

Iklan

Tak berapa lama, gagasan menggelar Reuni 212 muncul setelah beleid Monas diteken. Salah satu penggagasnya secara terbuka berterima kasih pada sang gubernur baru Jakarta. Bahkan, Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif secara resmi mengundang Anies dan wakilnya, Sandiaga S. Uno, untuk hadir pada acara perayaan setahun momen aksi tersebut.

"Area [Monas] kan simbol dari DKI Jakarta, siapapun bisa pakai. Artinya Pak Anies ingin membangun area itu milik siapapun," ujarnya.

Nah, dari sanalah spekulasi berkembang lebih liar dalam sorotan media. Benarkah Anies memang meneken beleid anyar untuk memuluskan rencana aksi Reuni 212? Apakah dia akan datang ke acara tersebut? Bisakah kebijakan gubernur ini dimaknai sebagai dukungan terhadap ekspresi politik peserta Reuni?

Berikut Kronologi Lengkap Respons Anies:

14 November

Anies mencabut pergub lama soal larangan kegiatan agama tertentu di Monas. Kritik muncul dari berbagai tokoh masyarakat dan organisasi lintas agama.

21 November

Penggagas Reuni 212 berterima kasih kepada Gubernur Anies karena mengizinkan perayaan aksi tahun lalu digelar di Monas.

27 November

Pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, berencana kembali ke Indonesia untuk ikut hadir bersama peserta Reuni 212. Setidaknya itu klaim pengacara Rizieq kepada media. Polisi pun segera mengirim petugas berjaga ke berbagai bandar udara, mengingat tokoh karismatik itu masih terjerat skandal penyebaran konten pornografi. Sampai sekarang, tak ada tanda-tanda Rizieq betul-betul pulang. Polisi mengaku ragu sang pemimpin FPI akan datang sesuai janji si pengacara.

Iklan

28 November

Saat menggelar jumpa pers di Balai Kota DKI, Anies menyatakan penyelanggaraan Reuni 212 bukanlah wewenangnya. "Itu dengan polisi, bukan saya," ujarnya. Jawaban serupa diberikan oleh sang wakil gubernur Sandiaga Uno, yang meminta wartawan mengonfirmasi ulang kepada gubernur.

29 November

Kepala UPT yang mengelola Monas, Munjirin, menyatakan izin menggelar Reuni 212 sudah diteken oleh Anies. Pernyataan ini bertentangan dengan sikap Anies yang sebelumnya mengaku tidak ada sangkut pautnya dengan aksi massa tersebut. Dikonfirmasi lagi oleh awak media, Anies kembali membantahnya. "Saya enggak mengurus itu, itu kewenangan polisi," kata Gubernur DKI.

30 November

Dokumen persetujuan Anies atas aksi Reuni 212, ditujukan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, beredar di antara wartawan. Dikonfirmasi ulang, sang gubernur yang diusung Partai Gerindra ini akhirnya membenarkan surat permohonan izin dia terima sekitar 23 November. Dia menjelaskan, permintaan panitia Reuni 212 dipenuhi asalkan menaati aturan pemprov. "Suratnya sudah masuk kira-kira seminggu yang lalu. Diberi ACC. Saya katakan pastikan sesuai dengan pergub yang baru," kata Anies.

Kenapa Soal Aksi Saja Perlu Ada Drama?

Masalahnya ada pada keterlibatan FPI di rencana Reuni 212. FPI adalah kelompok intoleran yang sepanjang tahun lalu, serta selama proses pilkada DKI pertengahan tahun ini, memobilisasi anggotanya untuk melengserkan Ahok. Anies pernah berkunjung ke markas FPI di Petamburan, sehingga kedekatan antara dirinya dan ormas ini sulit dielakkan. Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang mendukung pencalonan Anies, mengucapkan terima kasih secara khusus kepada FPI saat gacoan politiknya resmi memenangkan pilkada.

FPI saat ini dalam posisi dilematis pula, akibat skandal pidana yang sedang menjerat Habib Rizieq. Sikap sang habib kabur ke Arab Saudi sampai sekarang, alih-alih menyelesaikan masalah hukumnya, mengundang kritikan dari berbagai kalangan masyarakat.

Anies sebelumnya sudah berusaha menjauhkan diri dari citra gubernur pendukung sebagian kalangan, lebih-lebih ormas tertentu. Mantan Menteri Pendidikan ini sempat dikenal berkat slogan 'tenun kebangsaan' yang mengusung gagasan pluralitas dan toleransi antar umat beragama. Sikap Anies setidaknya sudah terbukti dengan tidak menghadiri perayaan aksi 411, unjuk rasa pada 4 November tahun lalu yang berakhiri rusuh. Egg Sudjana, pengacara sekaligus salah satu motor aksi umat Islam tahun lalu, menuding Anies yang mangkir sudah melupakan mereka. "Jangan sampai umat Islam yang dukung dia dengan ikhlas sekarang butuh hadirnya dia, dia nggak hadir. Itu artinya dia cuma memanfaatkan kita," kata Eggi kepada wartawan sesudah berorasi di hadapan massa perayaan aksi 411.

Anies menolak berkomentar soal ketidakhadirannya dalam perayaan setahun momen 411. Perhatian media massa nasional lantas beralih kepada drama penahanan tersangka korupsi e-KTP Setya Novanto, sang ketua DPR sekaligus Ketum Partai Golkar. Kini, setelah Reuni 212 resmi akan berlangsung, Anies kembali jadi sorotan. Terutama setelah Anies gagal menjauhkan diri dari Reuni tersebut, karena mengakui memberi izin berlangsungnya aksi akhir pekan nanti.

Lalu, Selanjutnya Apa Yang Akan Terjadi?