Papua: Menkopolhukam Wiranto sebut 'konspirasi' Benny Wenda dengan sejumlah organisasi

Sumber gambar, Oxford City Council Keterangan gambar, Benny Wenda adalah pemimpin Serikat Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP).

Menteri Koordinator, Politik, Hukum, dan HAM, Wiranto, menyebut ada konspirasi antara tokoh separatis Papua, Benny Wenda, dengan sejumlah organisasi di Papua untuk menggelar demonstrasi anarkistis.

"Dari persepsi-persepsi yang memang aktual, dari hasil pengamatan-pengamatan intelijen, memang ada suatu konspirasi. Ada hubungan timbal-balik antara Benny Wenda dengan kedua organisasi itu, baik KNPB maupun ULMWP," papar Wiranto dalam jumpa pers pada Kamis (05/09).

Ia merujuk kepada pendiri organisasi separatis Free West Papua yang kini tinggal di Oxford, di Inggris, setelah kabur dari penjara di Papua pada 2002.

Wiranto juga mengaku dirinya telah mendapat laporan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian soal keterlibatan Benny Wenda di aksi rusuh Papua.

"Pagi tadi saya udah dapat laporan dari Kapolri, Kapolri juga udah sampaikan ke publik, bahkan benar bahwa saudara Benny Wenda tokoh Liberation Movement for West Papua ini betul-betul terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi anarkis itu," ujarnya.

Ketika ditanya mengenai seluk-beluk tindakan Benny Wenda yang disebut konspirasi, Wiranto menolak membeberkan.

"Nggak perlu lah ya. Namanya konspirasi itu kan banyak cara," cetusnya.

Dia berkeras bahwa pemerintah sudah mengantongi bukti.

"Ada buktinya. Tapi tidak semua informasi, untuk kepentingan operasional, tentu kita sampaikan ke publik."

Akan tetapi, pernyataan Wiranto soal konspirasi dibantah pimpinan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat atau ULMWP, Markus Haluk.

Dia menegaskan bahwa demonstrasi sejak 17 Agustus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat merupakan sikap spontanitas rakyat Papua dalam menentang rasialisme.

Markus menyebut sebutan konspirasi yang dilontarkan Menkopolhukam Wiranto dan pemenjaraan terhadap orang-orang yang mencetuskan referendum di Papua adalah pola lama.

"Apa yang terjadi dengan kriminalisasi, by design itu strategi untuk memojokkan. Itu pola-pola lama yang dulu dibuat Wiranto seperti peristiwa 1998/1999 di Jakarta, peristiwa Timor Leste," papar Markus kepada BBC News Indonesia.

Penangkapan terhadap pegiat proreferendum Papua juga disuarakan puluhan mahasiswa Papua di Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Kamis (05/09) siang.

Yance Obe, koordinator aksi, mengatakan penangkapan itu adalah wujud kriminalisasi.

"Ada kriminalisasi terhadap kawan kami Veronika Koman dan dan Surya Anta," kata Yance kepada wartawan Furqon Ulya Himawan di Yogyakarta untuk BBC News Indonesia.

Sumber gambar, Furqon Ulya Himawan Keterangan gambar, Puluhan mahasiswa Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) berdemonstrasi di Yogyakarta, Kamis (05/09) siang.

Tersangka dalam peristiwa di asrama mahasiswa Papua

Sejauh ini, Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka dugaan provokasi dalam peristiwa di asrama mahasiswa Papua di Surabaya, 17 Agustus lalu.

Kapolda Jatim, Irjen Luki Hermawan, mengatakan penetapan itu diputuskan setelah pada gelar perkara didapati hal-hal dugaan provokasi yang mengarah ke hoaks dalam unggahan pengacara yang banyak menangani persoalan HAM Papua itu di Twitter.

Tersangka lainnya adalah Tri Susanti yang ditahan selama 20 hari setelah menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan ucapan rasialisme. Perempuan itu merupakan anggota organisasi massa yang menjadi koordinator lapangan aksi di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

Penahanan Tri Susanti disesalkan kuasa hukumnya, Sahid SH, yang mengatakan jeratan pasal 28 ayat 2 UU ITE yang disangkakan kepada Tri Susanti belum cukup kuat menjadi alasan penahanannya.

Sahid juga meluruskan berita yang beredar tentang keterkaitan peran Susi sebagai korlap aksi dengan keanggotaannya sebagai anggota Partai Gerindra, sebagai salah seorang saksi di MK, ataupun sebagai anggota ormas.

"Ini masalah individu Ibu Susi, bukan atas nama ormas atau suatu partai," kata Sahid sebagaimana dilaporkan wartawan Roni Fauzan di Surabaya untuk BBC News Indonesia.