Identitas keindonesiaan kita dibentuk oleh satu paradoks sejarah yang dikelola dan direproduksi terus-menerus. Kemerdekaan Indonesia yang diambil dengan jalan revolusi tidak menyisakan ruang pada apa yang disebut "asing" bisa masuk ke Indonesia. Proses nasionalisasi aset-aset Indonesia tidak diiringi dengan memungkinkannya orang asing yang sudah lama tinggal di Indonesia untuk memberikan kontribusi penting dalam transisi kemerdekaan melalui keahlian yang dimilikinya.



Tidak adanya bantuan negara lain dalam proses kemerdekaan di Indonesia membuat kita mendefinisikan Indonesia dengan melompat jauh sebelum proses penjajahan, baik Belanda dan Jepang itu terjadi, serta melompat ke depan tanpa adanya visi yang kokoh dalam refleksi sejarah dalam membangun Indonesia dengan visi kosmopolitan.



Padahal, sebagaimana diungkapkan oleh Ariel Heryanto (2018) dalam artikelnya yang berjudul Decolonising Indonesia, Past and Present, kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari solidaritas lintas bangsa, yang membantu lahirnya kemerdekaan Indonesia. Hal ini tercermin dalam film Indonesia Calling (1946), disutradarai oleh Joris Ivens yang berwarga negara Belanda (1898-1989).





Film itu berisi mengenai perlawanan partai buruh Australia dengan melakukan pemogokan terkait dengan kapal Belanda di perairan Australia. Orang-orang dari Partai Buruh Australia ini tidak sendiri; mereka melakukan pemogokan bersama orang-orang Indonesia yang sebelumnya menjadi tahanan Belanda yang bekerja di Papua. Ketika Belanda menyerah kepada Jepang pada 1942, orang-orang Indonesia ini kemudian turut dibawa ke Australia. Orang-orang Indonesia bersama kelompok buruh Australia ini yang memperjuangkan kemerdekaan dan solidaritas Indonesia merdeka dari luar negeri.Hilangnya narasi solidaritas antarbangsa ini menyebabkan semacam purifikasi nasionalisme di Indonesia, yang membuat pengaruh luar dan beragam isme lainnya tidak bisa masuk. Di sisi lain, negara-negara yang kita sebut penjajah dan Barat mengalami proses kemajuan yang pesat. Makin menguatnya produk-produk Hollywood melalui film yang dibuka oleh rezim Orde Baru sebagai bagian dari proses liberalisasi ekonomi atas bantuan Amerika Serikat, membentuk imajinasi kita mengenai apa yang disebut dengan Barat. Padahal, sebelumnya sentimen yang berbau barat dilucuti oleh Sukarno sebagai bagian dari kebudayaan "ngak-ngik-ngok" dan kontra-revolusi.Kondisi lambat laun menciptakan situasi hibriditas kebudayaan, yang terus-menerus terjadi, tetapi kita tidak mau mengakuinya secara tegas. Akibatnya, paradoks terjadi; terpesona dengan kulit terang dan putih, tapi nasionalisme kita menjadi tinggi ketika Indonesia seolah-olah digencet. Seperti naik roller coaster, identitas nasionalisme cepat sekali naik, tetapi bisa seketika berangsur surut.Berita terkait dengan Enzo Zein Allies sebagai anak Indonesia keturunan Prancis persis berada dalam posisi ini. Ada kebanggaan dalam diri kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia ketika melihat Enzo memilih Indonesia sebagai warga negaranya ketimbang Prancis. Diterimanya Enzo sebagai Akmil memperkuat narasi bahwasanya ia begitu mencintai Indonesia ketimbang negara sang ayah. Kebanggaan ini tercermin dengan viralnya video dirinya saat diterima Akmil.Harus diakui, wajah yang tampan dengan kulit yang terang memberikan pesona sendiri mengapa kemudian dirinya menarik perhatian publik dan juga direkam melalui video. Kemampuannya bisa beberapa bahasa menjadi ketakjuban sendiri. Namun, hanya dalam waktu tidak kurang dari 24 jam rasa nasionalisme itu tiba-tiba hilang dan seakan terpukul ketika muncul isu di media sosial bahwasanya sang ibu dianggap bagian dari anggota HTI, begitu juga dengan Enzo melalui akun Facebook-nya membawa bendera tauhid.Paradoks etno-nasionalisme tidak hanya dalam kasus Enzo. Sebelumnya, kita memuji program naturalisasi pemain sepakbola sebagai jalan pintas meraih prestasi. Meskipun program naturalisasi tersebut tidak membuahkan prestasi. Upaya yang sama dilakukan dengan adanya usulan mendatangkan rektor asing sebagai jalan pintas memperbaiki kualitas universitas Indonesia di tingkat internasional, sebagaimana diusulkan oleh Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir.Beberapa contoh ini menjelaskan betapa kita memiliki sikap mental inferior dan cara mengatasinya adalah dengan melakukan tindakan pragmatis; mendatangkan mereka secara langsung dan diharapkan seolah-olah persoalan akan selesai. Namun, agar tidak terpengaruhi dengan budaya luar, kita kemudian melakukan proses Indonesianisasi sebagai bagian dari pengukuhan nasionalisme Indonesia. Dengan cara semacam ini, paradoks nasionalisme dan bangunan mentalitas inferior sebagai negara bekas jajahan membuat kita terpenjara dalam mendefinisikan ulang mengenai keindonesiaan dan siapa yang paling disebut Indonesia.Di sisi lain, upaya kerja keras, membangun iklim kerja yang mendukung, dan struktur yang berpihak kepada kerja-kerja produktif dengan meritokrasi yang baik tidak pernah dipikirkan secara matang untuk membangun Indonesia ke depan.

Akibatnya, etno-nasionalisme menjadi semacam kutukan ketimbang berkah. Satu sisi hal ini menguatkan imajinasi keindonesiaan sebagai bagian dari warga negara dan bangsa, tetapi upaya terus-menerus mendefinisikan sebagai pemurnian yang tidak tercampur dari unsur luar sebagai apa yang disebut Indonesia membuat kita tidak bisa melangkah ke depan. Ini karena apa yang berbau asing selalu kita tolak, meskipun diam-diam kita sangat terpesona.



Di sisi lain, imajinasi Islamisme atas nama umat secara internasional melalui gerakan ideologi trans-Islam makin berkecambah, menggeser wacana nasionalisme yang terus-menerus dipelihara, tetapi secara praktik diabaikan oleh elite politik. Jika tidak dicarikan jalan keluar di tengah situasi ini, upaya mendefinisikan nasionalisme keindonesiaan sekaligus mengabaikan akan adanya kebudayaan luar akan terus terjadi lagi. Sementara itu, melalui arus globalisasi dan percepatan informasi melalui kehadiran internet memaksa kita menjadi bagian dari warga global yang saling mempengaruhi sebagai bagian dari kosmopolitan warga negara internasional.

Wahyudi Akmaliah peneliti di Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI



