SURATKABAR.ID – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak belakangan mendapat serbuan kritik mengenai langkahnya yang meminta wajib pajak memasukan handphone ke surat pelaporan harta tahunan ( SPT). Menanggapi gelombang protes tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani hanya berkomentar ringan.

Sri Mulyani balik meminta para pengkritik untuk membaca lebih jauh mengenai aturan pajak yang terkait dengan pelaporan harta dalam SPT.

“Yang membuat komentar itu suruh baca aturannya aja,” ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (18/9/2017), dikutip dari kompas.com.

Meski demikian, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut tidak menjelaskan lebih detil mengenai aturan yang mana yang dimaksudkan.

Sri Mulyani lantas mengatakan jika aturan yang sedang dikritisi banyak pihak tersebut sudah ada semenjak tahun 2000 silam. “Itu aturannya sudah dari tahun 2.000, yang membuat komentar itu suruh lihat aja,” jelasnya.

Isu mengenai masuknya handphone ke SPT ini mencuat setelah Akun Twitter resmi milik Direktorat jenderal Pajak, yakni @DitjenPajakRI pada Kamis, (14/9/2017) memposting sebuah imbauan agar wajib pajak memasukan handphone yang dibeli ke kolom SPT.

Baca Juga: Catat! Sekarang, Punya HP Harus Dilaporkan di SPT Wajib Pajak

“Lagi heboh smartphone yang baru rilis ya? Ingat, tambahkan smartphone di kolom harta SPT Tahunan ya. #SadarPajak.” tulis akun tersebut.

Sementara itu, ekonom Rizal Ramli menilai jika imbaun itu bentuk dari kepanikan pemerintah untuk berusaha menaikan jumlah pajak dari masyarakat.

“Saking paniknya uber setoran cicilan utang, HP harus didaftarkan sbg harta,” tulis Rizal Ramli dalam akun Twitter @RamliRizal, Minggu (17/9), dilansir dari jawapos.com.

Menko perekonomian era Presiden Gus Dur itu lantas menyindir Menkeu dengan menjelaskan jika nilai depresiasi handphone termasuk dangat tinggi.

“Depresiasi HP sangat tinggi, kok ilmunya cuman segitu Mbok Sri,” sindir Rizal Ramli.