Wartawan di Kalimantan meninggal, sengketa pers 'masih ke ranah pidana'

Sumber gambar, DETIKCOM/Ari Saputra Keterangan gambar, Dewan Pers mengklaim sempat meminta polisi tidak menahan Muhammad Yusuf, yang dituduh mencemarkan nama baik perusahaan kelapa sawit.

Seorang pekerja media, Muhammad Yusuf, meninggal di LP Kelas IIB Kotabaru, Kalimantan Selatan, dalam status tersangka karena diduga mencemarkan nama baik perusahaan tambang, PT Multi Sarana Agro Mandiri.

Kapolres Kotabaru AKBP Suhasto menyebut Yusuf meninggal setelah mengalami sesak nafas, sakit di bagian dada, dan muntah-muntah.

Suhasto mengklaim rekam medis tak menunjukkan bekas kekerasan di tubuh Yusuf.

Bagaimanapun, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), agar mendorong penegak hukum mengklarifikasi ulang membuka kasus kematian Yusuf.

Kematian wartawan terbaru ini juga memicu kembali keprihatinan Dewan Pers atas langkah kepolisian yang masih kerap mempidanakan wartawan meski telah dicapai kesepakatan tidak akan membawa persoalan jurnalistik ke meja hijau.

Menurut Dewan Pers, Yusuf menghembuskan nafas terakhir ketika kasus yang dituduhkan kepadanya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kotabaru.

"Kasus seperti itu jangan masuk ke penyelidikan dulu. Kami akan dudukkan bersama, yang keberatan dengan pemberitaan dan medianya," ujar Wakil Ketua Dewan Pers, Hendry Bangun, Selasa (12/06).

Namun Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Kotabaru, Wahyu -seperti dilansir Detikcom- menegaskan bahwa Yusuf merupakan tahanan hakim karena kasus itu telah bergulir ke pengadilan.

Sumber gambar, Getty Images Keterangan gambar, AJI tak menyangkal ada sejumlah perusahaan pers yang tidak menjalani kaidah jurnalistik. (Foto merupakan ilustrasi umum).

Nota kesepahaman antara Polri dan Dewan Pers, yang disebut Hendry, mengatur tentang koordinasi perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

Dengan pedoman tersebut maka pelanggaran etik pers profesional diselesaikan lewat mediasi Dewan Pers tanpa proses secara pidana.

Sementara pada kasus penyalahgunaan profesi wartawan, Dewan Pers akan menyediakan saksi ahli dan dalam kasus Muhammad Yusuf -Hendry menegaskan- metode ini seharusnya ditempuh.

Dewan Pers, kata Hendry, memang menilai produk jurnalistik Yusuf yang terbit dalam portal kemajuanrakyat.co.id tidak berimbang, cenderung menghakimi, serta menggunakan narasumber yang tak kredibel.

Meski begitu, Dewan Pers menyebut kasus itu sepatutnya selesai melalui hak jawab dan permintaan maaf. "Kami anjurkan dia tidak ditahan," tutur Hendry.

Sumber gambar, Getty Images Keterangan gambar, Pihak yang keberatan terhadap pemberitaan pers didorong mengadu ke Dewan Pers atau menggugat secara perdata bukan melapor ke polisi.

Ketua AJI, Abdul Manan, menyebut jalur pidana seharusnya menjadi pilihan terakhir pada perkara yang berhubungan dengan pers, seperti tertuang dalam UU 40/1999 tentang Pers.

"Gunakanlah hak jawab atau mediasi melalui Dewan Pers. Kalau hasilnya tidak memuaskan, mereka bisa menggugat secara perdata."

"Itu opsi yang harus dipilih. Jalur perdata adalah salah satu norma yang diakui komunitas internasional terkait sengketa pers," kata Manan.

Lebih dari itu, Manan menyebut kemudahan mendirikan media massa cenderung melahirkan banyak lembaga pers yang tak profesional, yang tak menjalankan kode etik jurnalistik demi kepentingan umum.

Dalam istilah Manan, media massa seperti itu dibentuk justru untuk kepentingan privat.

Terlepas dari profesionalisme dari masing-masing media, AJI mencatat bahwa jumlah kekerasan terhadap pekerja media masih tinggi dengan 60 kasus intimidasi sepanjajng tahun 2017.

"Artinya, masyarakat belum mengapreasiasi kerja jurnalistik secara baik. Sengketa dengan wartawan kerap diselesaikan dengan kekerasan," ucapnya.

Sumber gambar, Justin Sullivan Keterangan gambar, AJI mengaku tak semua media yang tumbuh belakangan tergolong profesional namun tetap bukan jadi alasan untuk ditindak di luar UU Pers.

Pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada Yusuf dilaporkan oleh PT Multi Sarana Agro Mandiri (MSAM), perusahaan kepala sawit milik Syamsudin Andi Arsyad alias Haji Isam.

April lalu, PT MSAM dilaporkan lembaga masyarakat sipil Sawit Watch ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas dugaan operasional di atas kawasan berizin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

Sejumlah warga Desa Salino dan Desa Mekarpura di Pulau Laut Tengah, awal Mei lalu juga mengadu ke kantor Komnas HAM, Jakarta karena menuduh PT MSAM menggusur masyarakat dengan bantuan aparat penegak hukum.