Selanjutnya Halaman 1 2

- Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa di DPR. Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan enam alasan buruh menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Said Iqbal mengatakan alasan pertama menolak omnibus law adalah terkait penghapusan upah minimum. Menurutnya, digantinya aturan upah minimum dengan upah per jam akan berdampak pada penghasilan buruh yang jauh dari kata 'layak'."Buruh akan dihitung per jam dalam jam kerjanya. Kalau dia bekerja dalam satu bulan hanya 2 minggu, maka dapat dipastikan upahnya hanya sepertiga atau paling tinggi setengah dari nilai upah minimum yang berlaku di satu daerah tertentu," ujar Said Iqbal di depan DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2020).Kedua, kata dia, omnibus law ini akan mengakibatkan hilangnya pesangon. Said Iqbal mempertanyakan aturan yang akan mengganti pesangon dengan tunjangan PHK sebesar enam kali upah buruh per bulan."Pertanyaannya sederhana, dari mana biaya dana untuk memberikan upah kalau seorang pekerja DKI upahnya adalah Rp 4,2 juta kali 6 bulan, satu orang berarti ada Rp 24 juta dia dapat. Dari mana uangnya?" katanya."Kalau di negara maju, berdasarkan iuran dari pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah, tapi kalau unemployment benefit yang ditawarkan tidak jelas, bahkan dikatakan tidak ada iuran. Ini hanya sebuah strategi pada satu titik akan dihilangkan pesangon," lanjut dia.