Masih ada 9 persen rumah tangga di Indonesia yang anggota keluarganya masih berak sembarangan per tahun 2017, demikian dilaporkan UNICEF dan WHO. Tapi ini bukan kabar buruk. Laporan itu menyorot bahwa Indonesia setidaknya termasuk negara berprestasi. Sebab dalam 17 tahun terakhir, bangsa ini berhasil bersama-sama membantu 23 persen populasi rumah tangga tidak lagi buang air sembarangan.

Iya, kenyataannya memang demikian. Dengan total jumlah rumah tangga di Indonesia pada 2017 sebanyak 79,61 juta, maka 9 persen berarti ada 7,16 juta rumah tangga Indonesia yang berak di tempat selain kakus. Duh, masih banyak banget kan tinjanya. Malah, Menurut Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes RI Imran Agus Nurali, Indonesia menempati urutan kedua penyumbang buang air besar sembarangan terbanyak di dunia lho. Satu tingkat di atas India. Bayangkan, kita mengalahkan India untuk perkara berak.

Mengakhiri praktik berak sembarangan (bahasa resminya: open defecation) adalah program sanitasi utama UNICEF yang masuk dalam Sustainable Development Goals PBB. Misi PBB, per 2030 atau sebelas tahun lagi, seluruh dunia harus tak ada lagi yang eek sembarangan. Ini goal yang lumayan berat karena di tahun 2017, masih ada 673 juta orang di seluruh dunia yang berak sembarangan.

Berak sembarangan jadi fokus program sanitasi PBB, khususnya lagi UNICEF, karena tinja yang tidak dilokalisir akan mencemari air minum. UNICEF menyebut, diare dan air minum tidak aman masih menjadi penyebab utama malnutrisi, sakit, dan kematian pada anak. Di Asia Selatan tiap tahunnya ada 177 ribu anak yang meninggal karena diare.

"Air tanah kalau sudah terkotori [tinja] tidak bisa dibersihkan. Dampaknya panjang untuk anak kecil kita," ucap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dikutip Kompas.

Kementerian PUPR memang punya tanggung jawab mengatasi problem tinja tidak ada tempatnya. Tahun ini Kementerian PUPR mengusung gerakan '100-0-100', artinya 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak di permukiman kumuh.

Ada Rp9,2 triliun anggaran untuk membangun infrastrukturnya, termasuk Rp320 miliar khusus untuk sanitasi berbasis masyarakat di 809 lokasi. Untuk mendukung gerakan ini, Kementerian PUPR juga merilis program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), dalam rangka menghilangkan kawasan kumuh di 34 provinsi di Indonesia.

Selain PUPR, kementerian yang sudah lebih dulu terjun menanggulangi perilaku buang air besar sembarangan adalah Kementerian Kesehatan. Gebrakan Kemenkes cukup moncer, lewat program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan pembuatan dan penggunaan jamban sebagai salah dua programnya.

Ajakan yang dilakukan sejak 2005 tersebut berhasil membebaskan 160 desa dari perilaku BABS di tahun pertamanya berjalan dan melonjak menjadi 500 desa dua tahun kemudian. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, kecenderungan perilaku masyarakat untuk menuju jamban kalau kebelet meningkat menjadi 88,2 persen. Sebagai perbandingan, pada 2013, persentase hanya 81 persen.

Tahun lalu, Provinsi D.I. Yogyakarta mendapatkan penghargaan STBM berkelanjutan Eka Pratama karena seluruh kabupaten dan kotanya telah bebas perilaku BABS. Sedangkan Papua menempati posisi terendah soal perilaku BAB di jamban dengan persentase 55,8 persen, disusul oleh Kalimantan Tengah dan Sumatera Barat sebesar 60 persen.

Pemerintah lewat Kemenkes dan PUPR terus memerangi perilaku BABS mengingat ceceran tinja adalah rumah idaman serangga, terkhusus lalat, yang gemar hinggap di lingkungan manusia dan menyebabkan penyakit macam diare, kolera, demam, disentri, hepatitis, sampai malnutrisi. Dari data WHO tahun 2009, ada 2 miliar kasus diare yang mengakibatkan 1,5 juta orang meninggal setiap tahun. Di negara berkembang seperti Indonesia lebih parah lagi, rata-rata anak 3 kali diare setiap tahun dan menghambat tumbuh kembang (stunting).