Sebelumnya, Asa Firda Inayah - atau lebih dikenal sebagai Afi - hanyalah seorang remaja asal Banyuwangi. Namun ketika sebuah status Facebook kontroversial tentang agama dan keberagaman yang ia unggah pada Mei lalu viral secara mendadak, dalam sekejap ia menjadi perbincangan publik. Selain bertemu Presiden Joko Widodo, berbagai pihak mengundangnya menjadi pembicara di berbagai acara bincang sebagai kampiun nasionalisme dan toleransi.

Namun tidak lama kemudian, Afi mendapat sebuah pelajaran penting: internet bisa menjatuhkan Anda secepat ia menerbangkan Anda. Banyak pihak yang berada dalam spektrum politik berlawanan dengan Afi berlomba-lomba menyerang dan mengkritisi dirinya di berbagai kanal media sosial. Situasi memburuk ketika muncul dugaan bahwa terdapat beberapa hasil plagiasi di dalam beberapa konten media sosial yang ia miliki. Arus pesan hujatan yang menyerang Afi semakin deras, sementara ia semakin ditinggalkan oleh pendukungnya. Sejumlah orang bahkan mengirimkan pesan ancaman ke nomor pribadi yang ia miliki. Semua ini membuatnya terserang depresi, dan ia bahkan mengaku sempat mempertimbangkan untuk bunuh diri.

Dengan dipermalukan di muka umum, kejadian yang menimpa Afi merupakan sebuah bentuk perisakan (bullying). Menariknya, banyak pihak yang menyerang Afi merasa bahwa mereka adalah pejuang keadilan. Dalam sebuah studi terkait perisakan, Susan Swearer menemukan bahwa pelaku perisakan pada umumnya selalu merasa bahwa amuk mereka memiliki alasan yang sah. Mereka merasa bahwa korban “pantas” dirisak karena kesalahan atau tindakan mereka sendiri, dan tindakan mereka sesungguhnya “mengoreksi” kesalahan korban perisakan. Dengan kata lain, perisak kerap membangun narasi atas perilaku mereka sebagai hal yang memiliki kebenaran moral.

Dengan demikian, apakah serangan massal yang Afi terima merupakan bentuk koreksi yang bisa dipertanggungjawabkan? Bagaimanakah cara menentukan mekanisme sanksi sosial di internet yang dapat diterima, dan mana yang tidak?

Internet dan Budaya Shaming

Sejak masa awal kemunculan Internet, banyak akademisi telah menyadari bahwa Internet mengubah perilaku komunikasi interpersonal penggunanya. Di internet, kita bersikap lebih santai, ekspresif, dan apa adanya. Sayangnya, perilaku individu di ranah maya juga kerap kali lebih kasar, keras, dan penuh kebencian. Fenomena ini disebut sebagai efek online disinhibition (Suler, 2004), yakni perubahan perilaku individu di ruang siber dibanding dengan perilaku di dunia nyata yang disebabkan oleh anonimitas dan absennya otoritas di internet.

Selain itu, komunikasi di Internet bersifat sangat impersonal. Berbeda dengan di dunia nyata, warganet dapat dengan mudah melakukan serangan, mengeluarkan opini kontroversial, menghakimi, hingga menyakiti orang lain tanpa perlu menerima konsekuensi atau menyaksikan dampak dari perbuatan mereka. Sebuah hasil dari perbedaan moda komunikasi ini adalah menjamurnya ujaran kebencian dan perisakan.

Banyak bentuk perisakan yang terjadi dalam jagat daring kerap kali termasuk dalam kategori public shaming (mempermalukan di muka publik). Shaming, menurut Posner (2015), adalah “Bentuk kontrol sosial yang terjadi ketika seseorang dianggap melanggar norma komunitas, dan orang lain bereaksi dengan menyerang, mengkritik, ataupun mengucilkan orang tersebut di muka publik.” Budaya shaming sesungguhnya memiliki akar dari dunia nyata, terkadang digunakan untuk meluruskan kesalahan sosial yang berada di luar lingkup hukum. Penyaliban, pemasungan, atau pencambukan di muka umum merupakan bentuk hukuman yang telah ada di sepanjang sejarah peradaban, yang ditujukan untuk memaksimalkan rasa jera melalui rasa malu.

Di internet, ada kalanya shaming dianggap membuat perubahan positif. Berbeda dengan dunia nyata, jagat Internet belum memiliki sistem hukum yang ajek. Public shaming kerap menjadi mekanisme utama bagi seseorang untuk menerima konsekuensi dari tindakan mereka di ranah maya yang tidak terstruktur dan semrawut. Karenanya, shaming kerap kali menjadi sarana utama untuk menjaga adab dalam lingkungan internet.

Dalam kasus sengketa “Koin Untuk Prita”, misalnya, shaming membantu mengangkat isu perlindungan konsumen ke wacana publik. Banyak orang juga berpendapat bahwa shaming dapat digunakan untuk pelaku perisakan, seperti halnya kasus perisakan di Universitas Gunadarma. Di dunia daring global, berbagai kelompok perlawanan kerap menggunakan shaming sebagai senjata utama untuk menghukum berbagai perilaku yang dianggap sebagai masalah sosial seperti pornografi anak, perselingkuhan, rasisme, hingga kekerasan terhadap binatang.

Namun sejumlah temuan menunjukkan bahwa shaming bukanlah mekanisme sempurna untuk menghadapi semua masalah sosial di Internet. Salah satu problem dari praktik shaming adalah fenomena “informational cascade”, yakni ketika seorang mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap suatu perilaku karena mengikuti sikap orang lain tanpa menggunakan penilaian mereka sendiri, atau bahkan tanpa mengetahui konteks dan situasi dengan lebih dalam. Hal ini membuat individu yang menjadi sasaran shaming dapat menerima hukuman yang jauh lebih parah dari seharusnya (Sunstein, 2010).

Dalam jangka pendek, shaming dapat menjadi bentuk pelecehan brutal yang dapat menyebabkan penarikan diri dari dunia sosial, depresi, dan keresahan - seperti apa yang terjadi dengan Afi (Jacquet, 2015). Dalam jangka panjang, shaming dapat menyebabkan kerusakan konsep diri dan status sosial yang dapat menghancurkan kehidupan individu tersebut. Apa yang sudah beredar di internet tidak dapat ditarik kembali dengan mudah; ia tersimpan terus di mesin pencari. Hal ini membuat individu yang dipermalukan dapat menderita untuk waktu yang sangat lama.

Contoh baik dari sisi gelap ini adalah insiden Twitter Justine Sacco, seorang pekerja hubungan masyarakat di sebuah perusahaan besar Amerika Serikat. Sebelum sebuah penerbangan menuju Afrika Selatan, ia menunggah sebuah cuitan: “Menuju Afrika. Semoga saya tidak terkena AIDS. Cuma bercanda. Saya berkulit putih!” (Ronson, 2015) Cuitan ini tentu terlihat sebagai lelucon yang bersifat sangat rasis, meski Sacco belakangan menegaskan bahwa ia menuliskannya dengan nada sarkastik.

Meski akun twitter Sacco hanya memiliki 170 pengikut, cuitan tersebut ditemukan dan disebarkan ulang oleh seorang blogger ternama. Selagi Sacco masih dalam penerbangan, tanpa sepengetahuannya ribuan cuitan penuh amarah membanjiri akunnya. Tagar #HasJustineLandedYet menjadi topik yang sangat populer. Begitu ia mendarat, ia telah dipecat dari pekerjaannya.

Meskipun tindakan Sacco bisa dibilang ceroboh dan tidak sensitif, hukuman sosial yang ia terima tentu jauh dari yang seharusnya. Beberapa tahun setelah insiden tersebut, Sacco masih kesulitan untuk bersembunyi dari perhatian warganet. Ia terus menjadi objek lelucon dan serangan, bahkan kesulitan mencari pekerjaan maupun pasangan.

Menggambar Batasan

Perkembangan teknologi internet memang mengubah praktik shaming, dengan segala konsekuensi positif dan negatif yang disebabkan. Namun upaya untuk meregulasi shaming di internet dapat membawa sejumlah masalah baru, seperti pembungkaman kebebasan berbicara. Bagaimana caranya kita dapat menggambar garis batas antara shaming yang dapat diterima dan yang tidak?

Emily Laidlaw (2016) berargumen bahwa martabat (dignity) adalah kriteria penting dalam menentukan batasan perilaku shaming. Kita tidak bisa, dan tidak perlu, berupaya menjamin bahwa semua individu di internet diperlakukan dengan baik. Namun kita bisa membangun sebuah kesadaran bahwa setiap individu memiliki hak asasi untuk terlindungi dari serangan dan gangguan yang tidak diinginkan di ruang publik, dan juga berhak dilindungi martabat kemanusiaannya.

Selrupa dengan Laidlaw, Jeremy Waldron (2012) berpendapat bahwa perbedaan antara kritik menyakitkan (sebagai bentuk shaming yang masih bisa diterima) dan serangan terhadap martabat (shaming yang memiliki dampak destruktif) merupakan sebuah hal yang dapat diukur dengan jelas. Ketika shaming telah mengambil wujud sebagai serangan terhadap status sosial, identitas, serta mereduksi kemanusiaan suatu individu, maka fungsi tindakan tersebut sebaga alat kontrol sosial sangat perlu dipertanyakan.

Sebagai contoh, warganet beramai-ramai menyerang pelaku peristiwa perisakan di Universitas Gunadarma. Setelah isu ini menjadi ramai diperbincangkan di ruang publik, para pelaku tersebut mengeluarkan pernyataan maaf secara publik dan Rektorat Universitas Gunadarma mengeluarkan hukuman skorsing selama 12 bulan kepada para mereka. Sampai di sini, bentuk shaming ini masih dapat diterima. Namun bagi sebagian warganet, itu tidak cukup. Beberapa pihak secara aktif mencoba membongkar identitas pribadi dan kanal-kanal media sosial dari para pelaku, dan secara gamblang mendorong perisakan lebih jauh melalui kanal mereka. Dengan kata lain, yang diserang oleh warganet adalah individu dan bukan tindakan sang individu. Pada titik inilah shaming perubah menjadi perisakan yang destruktif.

Para pelaku perisakan Gunadarma, Afi, dan juga Justine Sacco bisa jadi memang melakukan kesalahan. Namun kita tentu tidak dapat berkata bahwa hukuman sosial yang mereka terima setimpal dengan kesalahan yang dilakukan. Rasa malu memiliki dampak yang sangat kuat bagi manusia: apabila digunakan dengan benar, ia dapat menimbulkan dampak positif dalam menjaga perilaku masyarakat. Namun ketika digunakan untuk menghancurkan martabat dan identitas individu, ia sama saja dengan menghancurkan kemanusiaan korbannya. Apalagi di internet, dimana aib dapat menyebar dengan pesat dan bertahan selama bertahun-tahun di mesin pencari.

Kita membenci perisakan karena adanya ketimpangan kuasa - mereka yang memiliki kekuatan menindas yang lemah. Namun setiap kali kita menyerang seorang di internet, kita begitu mudah tergelincir menjadi seorang perisak sendiri. Untuk saat ini, kita hanya dapat berefleksi: apakah semangat keadilan yang mendorong kita, ataukah itu amarah dan rasa superioritas moral? []

Daftar Pustaka

Suler, J. (2005). The online disinhibition effect. International Journal of Applied Psychoanalytic Studies, 2(2), 184-188. doi:10.1002/aps.42

Posner, Eric. “A Terrible Shame: Enforcing Moral Norms without Law Is No Way to a Virtuous Society.” Slate, 9 April 2015

Sunstein, Cass. (2010). “Believing False Rumors.” The Offensive Internet. Edited by Saul Levmore and Martha C. Nussbaum. Cambridge: Harvard University Press.

Jacquet, Jennifer. (2015). Is Shame Necessary: New Uses for an Old Tool. New York: Pantheon Books

Ronson, J. (2015). So You’ve Been Publicly Shamed. New York: Riverhead Books

Laidlaw, E. B. (2016). Online Shaming and the Right to Privacy. doi: 10.20944/preprints201612.0112.v1

Waldron, Jeremy. (2012). The Harm in Hate Speech. Cambridge: Harvard University Press