Jumat, 22 Januari 2016 | 22:56 WIB

Oleh : Yashinto Sembiring / YAS

Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan bersaksi dalam sidang MKD, Jakarta, 14 Desember 2015. (Foto: Beritasatu TV)

Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, seseorang yang melakukan penistaan pada negara dan tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan ditindak dengan Undang-Undang Terorisme.

Pengaturan tersebut menjadi salah satu pasal revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang segera diserahkan pemerintah ke Dewan Perwakilan Rakyat.

"Misalnya penistaan, seseorang tidak mengakui Republik Indonesia. Ya sudah,dia juga akan kita tindak," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan di Jakarta, Jumat,(22/1).

Luhut mengatakan selama ini orang atau sekelompok orang yang tidak mengakui negara Republik Indonesia dan menyatakan ingin mendirikan negara sendiri seperti halnya ISIS, bisa bebas menyatakan pengakuannya karena memang tidak ada undang-undang yang mengaturnya.

Selanjutnya revisi undang-undang juga mengatur tentang warga negara Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berperang. Bila kepergiannya bergabung dengan kelompok teroris dan melakukan tindakan terorisme di negara lain, akan dicabut paspor dan kewarganegaraannya.

"Misalnya orang yang mau pergi jadi 'foreign fighter', maka dicabut kewarganegaraannya," jelas Luhut.

UU Intelijen Tak Direvisi

Pada bagian lain, Luhut memastikan Undang-Undang Intelijen Negara tidak akan direvisi. "Saya sudah bilang tidak. BIN tugasnya intelijen, bukan menangkap atau lainnya," kata Luhut seperti dikutip Antara.

Pernyataan Luhut tersebut menggugurkan usulan Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso yang sebelumnya mengatakan agar UU Intelijen direvisi untuk memberi kewenangan anggota intelijen menangkap terduga pelaku teror.

Luhut mengatakan, BIN saat ini bertugas dengan memanfaatkan kewenangannya menjadi koordinator seluruh unsur intelijen di seluruh Indonesia. Sementara Menkopolhukam bertindak sebagai pengawas dari tindak lanjut informasi yang diberikan oleh BIN pada aparat keamanan lain.

"Dengan Keputusan Menkopolhukam, saya mengendalikan dan mengawasi apakah informasi intelijen yang ada di BIN, apa tindak lanjutnya dilaksanakan oleh polisi atau yang lain," kata dia.

Sumber:Investor Daily