SUDAH jatuh tertimpa tangga. Itulah yang dialami Acho, nama panggilan dari stand-up comedian Muhadkly MT yang menulis kerugian yang dialaminya saat menjadi penghuni unit apartemen di Green Pramuka Apartemen sejak 2014.

Seperti konsumen lain yang membeli apartemen, Acho berharap ia bisa memiliki tempat hunian yang nyaman sesuai janji pengelola yang akan menjadikan area apartemen menjadi kawasan ruang terbuka hijau. Namun karena Acho merasa ada ketidak konsistenan dari janji yang dibicarakan kepadanya saat awal membeli apartemen tersebut, lantas dia menulis kerugian yang dialaminya sebagai konsumen di blog muhadkly.com yang dikelolanya, pada 8 Maret 2015.

Maksud Acho berbagi kisah di blog itu agar tidak ada lagi orang yang terjebak oleh bujuk rayu dan kemudian memutuskan membeli unit apartemen di Green Pramuka Apartemen seperti dirinya. Ia melakukan ini untuk kepentingan publik. Itulah sebabnya, apa yang dituliskannya disertai dengan bukti-bukti yang nyata terjadi, bukan sekadar opini tanpa dasar.

Acho juga paling tidak dua kali memostingnya di Twitter, yaitu pertama untuk merespons berita media massa mengenai pungli di Green Pramuka Apartemen. Dan kedua juga memosting jawaban atas pertanyaan yang diajukan di Twitter.

Tanpa dia duga, karena tulisan di blog dan apa yang disampaikan di Twitter itulah yang kemudian menjadi kasus hukum. Pada 5 November 2015, Acho dilaporkan oleh Danang Surya Winata selaku kuasa hukum dari PT Duta Paramindo Sejahtera (pengelola Apartemen Green Pramuka) dengan laporan pencemaran nama baik, menilik Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan fitnah Pasal 310-311 KUHP.

Menurut Acho upaya mediasi sudah diupayakan ke pihak pengelola. Namun surat dan telpon untuk meminta mediasi malah dibalas dengan penolakan.

Pada Senin, 7 Agustus 2017, berkas lengkap kasus Acho akan dilimpahkan dari pihak penyidik ke Kejaksaan. Artinya segera Acho menjalani proses persidangan.

Menurut Ade Wahyudin dari Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers) saat dikonfirmasi Media Indonesia, kasus yang menimpa Acho adalah salah satu bukti konsumen yang sebenarnya dirugikan malah bisa dipidanakan dengan pasal represif dalam UU ITE. "Ini membuktikan keganasan UU ITE dalam mengekang kebebasan berpendapat dan berekspresi. Apa yang dilakukan Acho justru untuk kepentingan umum," ujarnya.

Digerakkan atas rasa keadilan, LBH Pers dan SAFEnet menyatakan bahwa perbuatan Acho merupakan bagian dari hak menyampaikan pendapat dan berekspresi yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia sebagaimana dijamin oleh pasal 28 F UUD dan Peraturan Perundangan yang berlaku. "Tidak ada satu pun yang disampaikan Acho mengandung unsur pencemaran nama baik, seperti yang dituduhkan oleh kuasa hukum pengelola apartemen," imbuh Ade.

Lembaga Bantuan Hukum Pers dan SAFEnet menyesalkan pemaksaan kasus ini hingga sampai ke tahap P21. Menurut Ade, kasus Acho ini jelas tidak layak disidangkan dan tidak ada unsur fitnah dan pencemaran nama baik yang dilakukannya.

Ade pun mendesak kepada Kapolda Metro Jaya untuk segera menghentikan kasus Acho ini karena tidak layak untuk dilanjutkan. Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Ade juga mendesak agar menolak pelimpahan berkas dan tersangka dari penyidik Polda Metro Jaya.

Selain itu diharapkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional untuk pro-aktif melindungi konsumen dari jeratan pidana. Selanjutnya, Komnas HAM untuk memberi perhatian pada kasus ini dan kasus ITE secara umum, di mana hak-hak warga negara untuk menyampaikan pendapat justru dilanggar dan dikekang oleh pasal yang karet dan represif.(OL-3)