Satukliknews.com – Bawaslu menolak dua laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang diajukan oleh BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena menyodorkan tautan berita sebagai bukti. Bawaslu menilai bukti itu tidak menjelaskan keberadaan pelanggaran yang bersifat TSM.

“Bukti yang mengarah ke unsur TSM itu tidak ada di sana,” kata anggota Badan Pengawas Pemilu RI Fritz Edward Siregar di gedung Bawaslu RI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2019).

Menurut Fritz, dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh BPN bersifat spesifik karena mereka mengemukakan dugaan unsur-unsur TSM. Namun, menurut dia bukti yang dibawa ke Bawaslu tidak mengarah ke unsur tersebut.

“Nah, yang mereka ajukan itu TSM-nya. Itu kan selain ada bukti siapa pelapor dan terlapor, tenggang waktu, kemudian ada bukti materil dan non materil kan harusnya bukti materiil dan non materil untuk TSMnya. Beda dengan pelanggaran administrasi biasa,” ujarnya.

“Jika mereka memprioritaskan TSM. Maka 3 unsur ini harus dipenuhi. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka persidangan tidak dapat dilanjutkan. Misalnya ada 10 bukti, bukti 1-3 adalah bukti terstruktur, 4-6 bukti untuk sistematisnya, 7-10 massifnya nah itukan harus ada penjelasan,” lanjut Fritz.

Sekarang bukti dalam bentuk tautan berita kembali dibawa oleh Prabowo-Sandi untuk menuntut hasil pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini, Bawaslu enggan berkomentar, tetapi setidaknya menurutnya Pengadilan akan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia.

“Saya nggak bisa kasih komentar lah, itu kan MK yang akan memutuskan bagaimana kualitas dari bukti yang disampaikan itu, bukan kami. MK pasti melihat buktinya, bukti kan bisa keterangan tertulis, foto, video, bisa berita, dokumen atau surat, kan banyak jenis bukti dan tergantung MK menilai bukti tersebut,” kata Fritz.

Sebelumnya diketahui, BPN melaporkan dua pelanggaran administratif secara TSM ke Bawaslu. Namun, pada sidang pendahuluan, Senin (20/5) Bawaslu menolak kedua laporan tersebut karena bukti yang dibawa tidak kuat.

Kemudian, tim advokasi Prabowo-Sandi juga memberikan bukti berupa tautan berita ke Mahkamah Konstitusi untuk menggugat hasil pemilihan presiden 2019 pada Jumat (24/5). Dari 51 bukti yang disampaikan, beberapa di antaranya adalah tautan berita.