DI Singapura, orang datang dan pergi. Ada yang kemudian betah lalu menjadi permanent resident (PR). Tapi, ada juga yang sekadar menjadikan satu fase karir atau pendidikannya di sentra keuangan dan negara dengan riset terunggul di Asia Tenggara itu sebagai batu lompatan saja. Seperti dua kolega post-doctoral fellow saya yang baru saja mendapat tawaran mengajar di kampus negara asal mereka, Tiongkok. Mereka adalah sedikit di antara diaspora Tiongkok yang merindukan pulang ke negara asalnya. Berkarir mengikuti gelombang perkembangan sains dan teknologi di sana.

Tiongkok yang baru membuka diri kepada ekonomi global pada 1978 kini telah menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia menurut World Bank. Pada dekade 1980an menjadi momen penting bagi Tiongkok. Itu adalah momen ketika banyak warga Tiongkok pergi menuntut ilmu ke negara-negara maju. Dan sekarang, sudah menjadi lumrah melihat nama-nama orang Tiongkok di jajaran profesor di kampus kenamaan.

Satu orang Tiongkok yang berkarir di sebuah universitas tidak hanya menjadi satu garis dalam turus statistik. Melainkan akan memberikan multiplier effect. Satu orang dosen akan mengambil puluhan mahasiswa dari negara asal mereka untuk diberi beasiswa selama masa karir mereka. Umumnya, untuk studi tingkat doktoral.

Dampak lebih jauh dari multiplier effect ini adalah brain gain yang dimiliki Tiongkok sebagai negara, dan sejak 2008 dipanen lewat Thousand Talent Program. Ribuan diaspora dijaring dan didanai untuk memulai riset di negara asal mereka. Hari ini, Tiongkok digadang menjadi pusat perkembangan sains dan teknologi dunia berikutnya dan geliat ekonominya lewat inisiatif OBOR (One Belt One Road) disokong penuh oleh kekuatan riset, inovasi, dan sumber daya manusia.

Merefleksi keadaan Tiongkok pada Indonesia hari ini, kita sepertinya baru berada di fase Tiongkok 1980an. Mulai signifikan jumlah orang Indonesia yang menuntut pendidikan tinggi di kampus-kampus kenamaan. Terutama, sejak munculnya beasiswa LPDP sebagai buah dari dana abadi pendidikan.

Bagaimanapun, menurut saya, dengan pendapatan per kapita per tahun di bawah Rp 10 juta (677 USD) pada 1978, anak-anak muda Tiongkok waktu itu merantau tanpa beasiswa pemerintah. Bisa dikatakan mereka menjajal keberuntungan sendiri di negara tujuan. Jadi, kondisi dan mentalitasnya sedikit berbeda dengan Indonesia hari ini.

Terkait perbedaan mentalitas ini, ada tiga tren yang saya lihat begitu kental di kalangan anak muda Indonesia yang sudah atau ingin mendapat beasiswa negara untuk kuliah master dan doktoral di luar negeri.

Pertama, muncul sebuah keharusan moral untuk langsung pulang ke Indonesia karena sudah ‘disekolahkan’ oleh negara, seakan cerita habis di ujung masa studi.

Pulang ke negara asal adalah pilihan personal. Sebanyak apapun orang yang ingin menjajal berkarir di kancah internasional, pasti ada yang secara naluriah lebih betah di negara sendiri. seperti dua kolega yang saya ceritakan tadi. Di saat yang sama, kita tidak bisa mengkerdilkan pilihan-pilihan personal yang diambil seseorang. Misalnya, dengan menghakimi bahwa berkarir di luar negeri karena mau enaknya.

Faktanya, dimanapun kita berkarir, setiap orang akan dan harus berjuang menaklukkan tantangan. Jika di Indonesia para dosen harus berjuang untuk survive secara finansial dan mencari sumber pendanaan riset, di luar negeri seorang dosen harus berada dalam ketidakpastian (job insecurity). Selain itu, dalam fase pembuktian performa selama 5-10 tahun karena titel sebagai ‘assistant professor’ bukan pekerjaan tetap sampai mereka diangkat jadi dosen permanen (tenured).

Kedua, ada semacam ketergantungan pada beasiswa negara sendiri sehingga tidak mencari informasi dan menjajal kompetisi untuk mendapatkan beasiswa dari lembaga donor atau kampus tujuan.

Ketika orang Indonesia sibuk berkompetisi untuk mendapatkan beasiswa negara, anak-anak muda dari negara berkembang di Asia dan Afrika tidak demikian. Anak-anak dari India, Mesir, Mongolia, Sudan, dan Vietnam berjuang mendapatkan beasiswa kampus atau research funding dari Uni Eropa untuk melanjutkan studi doktoralnya.

Ketiga, ada semacam sinisme tidak nasionalis pada orang-orang yang memilih berkarir sebagai diaspora.

Menurut database Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau I-4 2018, ada sekitar 250 diaspora Indonesia yang berprofesi sebagai dosen tersebar di seluruh dunia. Mayoritas ada di Amerika Serikat, Malaysia, Inggris dan Australia. Menurut saya, nasionalisme tidak perlu ditabrakkan dengan pilihan karir seseorang, terutama sebagai dosen dan peneliti. Sehingga angka ini perlu terus didongkrak. Tentunya penambahan jumlah dosen yang berkarir di luar negeri bukan sekadar untuk menunjukkan eksistensi orang Indonesia di kancah internasional. Tapi juga untuk meniru multiplier effect yang sudah dirasakan manfaatnya oleh Tiongkok.

Tiongkok bisa memanen brain gain dari pola merantau menuntut ilmu ke negara-negara maju setelah 30 tahun (1978 hingga 2008, ditandai momentum dimulainya Thousand Talent Program). Jadi, diskursus bonus demografi perlu melihat jauh ke depan, bukan dampak langsung (immediate effect) yang dirasakan dengan pulangnya puluhan atau ratusan doktor ke Indonesia hari ini.

Terakhir, panen brain gain tidak akan optimal tanpa dukungan pemerintah untuk mendanai dan menyiapkan ekosistem. Riset dan inovasi menjadi penyokong penting dalam perkembangan ekonomi. Kalau mau sedikit meromantisasi era B.J. Habibie, beliau pulang karena ada kesempatan yang dibuka dan pendanaan dari rezim. Saat itu, ada peluang mengembangkan industri pesawat terbang sebagai jawaban tantangan Indonesia sebagai negara kepulauan dan amunisi kedaulatan.

Jadi, sambil menunggu bibit para pakar dan intelektual disemai, kita juga harus mendorong pemerintah untuk menyiapkan ekosistem riset. Bibit bisa berkembang dan berbuah sebagaimana panen yang kita harapkan dari bonus demografi. Upaya baik harus dilakukan dua arah, bukan satu pihak saja.

(*) penulis adalah peneliti doktoral di Energy Research Institute @ NTU (ERIAN), Nanyang Technological University. Dia adalah mahasiswa joint-degree antara NTU dan Communauté Université Grenoble Alpes (Perancis) dan aktif menggawangi Pusat Kajian dan Gerakan PPI Dunia 2018-2019.