Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Advokasi PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Kota Bogor menuntut Wali Kota Bogoruntuk menanggung biaya penanganan medis para jurnalis yang kini berstatus ODP (orang dalam pemantauan)Desakan ini dilakukan setelah sejumlah wartawan yang melakukan konferensi pers dengan Bima Arya pada Senin (16/3) berstatus ODP. Jumpa pers tersebut dilakukan sepulang Bima dari kunjungan kerja ke Turki dan Azerbaijan selama sepekan."Kami tim Advokasi PWI Kota Bogor mendesak Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Walikota Bogor untuk bertanggung jawab terhadap penanganan medis sepenuhnya soal kondisi kesehatan para jurnalis yang telah melakukan jumpa pers dengan Wali Kota," jelas Tim Advokasi Kota Bogor, Bagus Harianto, seperti tertulis dalam siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com Sabtu (21/3).Penetapan status ODP pada wartawan yang melakukan wawancara di rumah Bima Arya disebut tim advokasi berdampak secara psikologis terhadap beberapa wartawan untuk mengisolasi diri di rumah.Lebih lanjut, menurutnya kegiatan jumpa pers di kediaman Bima tersebut, dilakukan atas undangan Humas Pemkot Bogor tersebut dinilai tidak sesuai dengan protokoler yang berlaku."Tidak mengindahkan faktor keamanan pada saat jumpa pers pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 Bima Arya tidak menggunakan masker," tambahnya.Menurut tim advokasi PWI, semestinya dalam status ODP, Bima Arya membatasi diri untuk tidak melakukan pertemuan dengan banyak orang termasuk wartawan.Tim advokasi juga menyoroti tindakan Bima yang melakukan wawancara live disalah satu televisi nasional pada Rabu (18/3). Sebab, dalam wawancara tersebut Wali Kota Bima Arya juga tidak menggunakan masker.Wali Kota Bima Arya dinyatakan positif terpapar Covid-19 pada Kamis (19/3). Sebelumnya, Bima melakukan tes Covid-19 pada Selasa (17/3).Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan usai kunjungan ke luar negeri itu, Bima demam dan flu. Karena itu sebagai ODP lantas memeriksakan diri dan hasilnya positif.Saat ini politikus PAN itu diisolasi di RSUD Kota Bogor hingga 14 hari ke depan. Ia telah melaporkan statusnya itu ke Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melalui saluran telepon.Sebelum Bima, pejabat negara yang terpapar virus corona adalah Menteri (Menhub) Budi Karya Sumadi. Dia dinyatakan positif corona pada Sabtu (14/3) dan menjadi pasien kasus nomor 76 di Indonesia.