- Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sambutan di acara Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017 mengaku tidak segan mencopot pejabat di pemerintahan kabinet kerja yang tidak dapat merealisasikan target program yang telah ditetapkan.Dalam hal ini, Jokowi menyebutkan, pada program pemerataan ekonomi yang tujuannya mengatasi ketimpangan dengan program redistribusi aset, reforma agraria dan kemitraan.Dia menyebutkan, pada program redistribusi aset dan reforma agraria terdapat 126 juta bidang tanah dengan yang telah tersertifikasi sebanyak 46 juta bidang tahan, artinya masih terdapat 60% bidang tanah yang belum disertifikatkan.Kebanyakan, kata Jokowi, lahan-lahan yang belum tersetifikat terdapat di desa atau mayoritas masyarakat miskin yang tidak memiliki biaya untuk mengurusnya."Saya kerja memang selalu pakai target, pak menteri tidak pernah tanya ke saya, pak ini targetnya terlalu besar, itu urusan menteri, target itu harus selesai, kalau tidak selesai, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan lainnya, karena kalau tidak ada target konkret," kata Jokowi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).Jokowi mengaku, telah menetapkan program sertifikasi lahan pada tahun ini sebanyak 5 juta, pada tahun berikutnya sebanyak 7 juta sertifikat, dan tahun berikutnya 9 juta sertifikat.Saat ini, kata Jokowi, Menteri Agraria dan Tata Ruang hanya mampu menerbitkan 400 sertifikat dalam waktu setahun. Menurut dia, dalam mengentaskan ketimpangan maka harus segera dipercepat penerbitan sertifikat lahan untuk masyarakat miskin."Karena kalau tidak ada target konkret, kapanpun dari 126 juta dan per tahun 400 bisa diselesaikan kapan, masyarakat juga sulit mendapat akses permodalan, karena tidak memiliki jaminan, di negara manapun sertifikat tanah itu yang pertama diberikan," tukasnya.