1. Panitia khusus angket diisi oleh figur-figur yang terlibat dalam perkara yang ditangani KPK (terutama KTP-Elektronik). Dengan demikian pembentukan panitia khusus hak angket tentu dapat secara nyata maupun potensial menimbulkan conflict of interest (CoI) karena berkaitan dengan perkara pro-justitia yang sedang ditangani KPK mengancam pemidanaan diri mereka. Terhadap kondisi CoI tersebut, pansus hak angket sudah dapat dikategorikan disqualification atau recusal atau tidak sah.