Ketua DPRD DKI justru menilai penyelenggaraan DWP memberikan pendapatan yang besar bagi DKI Jakarta, khususnya di bidang pariwisata dan hiburan.





Salah satu alasan penolakannya karena DWP 2019 dinilai hanya berisikan kemaksiatan dan hal-hal negatif saja.



Mendengar alasan penolakan tersebut, Pras terlihat kaget dan berbicara membela penyelanggaraan DWP 2019.



"Ini kota, bos," kata Pras singkat saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12/2019) sore.



Pras justru menilai penyelenggaraan DWP memberikan pendapatan yang besar bagi DKI Jakarta, khususnya di bidang pariwisata dan hiburan. Kendati, ia mengaku tak tahu berapa besar pendapatannya.



"Saya enggak tahu kalau masalah itu. Nanti teman-teman dari Komisi C saya suruh awasi ke sana. Bagaimana laporan keuangannya. Keuangannya kan dari tiket. Tiket kan bukan kecil pendapatannnya, besar," katanya.



Sebelumnya, belasan orang yang mengaku dari Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) mendatangi dan melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/12/2019) siang sekitar pukul 12.30 WIB.



Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatalkan izin penyelenggaraan acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 yang akan berlangsung 13-15 Desember mendatang di Kemayoran, Jakarta Pusat.



Pasalnya, mereka menilai acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan dan hanya menjadi "event dugem". Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Aksi Abdurahman.



"Kami hanya ingin jangan sampai cuma Alexis yang ditutup. Kemudian DWP ini sebagai langkah awal untuk memulai ajang kemaksiatan yang selanjutnya. Kami berharap komitmen Pak Anies untuk selalu mengawasi agar kemaksiatan tidak ada di ibu kota DKI Jakarta ini," kata Abdurahman sembari memegang mikrofon.



Baca juga: Penenggelaman Kapal ala Susi Dikoreksi. Apa Cara Lain Efektif?

Hasrat Gibran & Bobby Maju Pilkada, Aji Mumpung Jokowi Berkuasa?

Gaya 'Orde Baru' Menkominfo Johnny Plate saat Bicara Pers yang Baik tirto.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi merespons aksi yang dilakukan sejumlah kelompok masyarakat di depan Balai Kota yang menolak Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 dan mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membatalkan izinnya.Salah satu alasan penolakannya karena DWP 2019 dinilai hanya berisikan kemaksiatan dan hal-hal negatif saja.Mendengar alasan penolakan tersebut, Pras terlihat kaget dan berbicara membela penyelanggaraan DWP 2019."Ini kota, bos," kata Pras singkat saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/12/2019) sore.Pras justru menilai penyelenggaraan DWP memberikan pendapatan yang besar bagi DKI Jakarta, khususnya di bidang pariwisata dan hiburan. Kendati, ia mengaku tak tahu berapa besar pendapatannya."Saya enggak tahu kalau masalah itu. Nanti teman-teman dari Komisi C saya suruh awasi ke sana. Bagaimana laporan keuangannya. Keuangannya kan dari tiket. Tiket kan bukan kecil pendapatannnya, besar," katanya.Sebelumnya, belasan orang yang mengaku dari Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) mendatangi dan melakukan aksi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (11/12/2019) siang sekitar pukul 12.30 WIB.Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membatalkan izin penyelenggaraan acara Djakarta Warehouse Project (DWP) 2019 yang akan berlangsung 13-15 Desember mendatang di Kemayoran, Jakarta Pusat.Pasalnya, mereka menilai acara tersebut hanya berisikan agenda kemaksiatan dan hanya menjadi "event dugem". Hal tersebut dikatakan oleh Koordinator Aksi Abdurahman."Kami hanya ingin jangan sampai cuma Alexis yang ditutup. Kemudian DWP ini sebagai langkah awal untuk memulai ajang kemaksiatan yang selanjutnya. Kami berharap komitmen Pak Anies untuk selalu mengawasi agar kemaksiatan tidak ada di ibu kota DKI Jakarta ini," kata Abdurahman sembari memegang mikrofon.