Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara () Kementerian Keuangan Encep Sudarwan mengungkap sejumlahmulai melirik aset negara seperti gedung pemerintahan di Jakarta.Minat tersebut muncul usai rencana pemerintah memindahkan Ibu kota ke Kalimantan Timur. Ia kemudian menyebut beberapa kawasan-kawasan strategis yang telah diminati oleh para investor asing di Jakarta seperti wilayah Thamrin dan Sudirman."Kawasan Thamrin, Sudirman, Gatot Subroto sudah (investor) lihat. Tapi mereka belum nunjuk mekanismenya bagaimana. Karena gedungnya masih dipakai," kata Encep di Kantor DJKN, Jakarta, Jumat (14/2).Bahkan, lanjut Encep, salah satu investor berminat atas aset gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang berada di kawasan Senayan.Ia menyebut ketertarikan tersebut dilandasi oleh keluasan wilayah, serta lokasi yang tak terpaut jauh dengan pusat perbelanjaan, yakni FX Sudirman."Ada yang katakan gedung DPR luas menarik, Kemendikbud juga berpotensi, karena deket dengan FX Sudirman. Kalau digabungkan dengan FX Sudirman keren itu," jelas dia.Tak hanya kedua gedung itu, Encep juga menyebut Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) juga turut diminati. Dia mengungkap rencana salah satu investor untuk menyambungkannya dengan jalur MRT.Namun, ia mengaku ketertarikan aset pemerintah oleh pihak asing tersebut masih dikaji, lantaran belum adanya kepastian waktu pemindahan Ibu Kota."Sudah ada rencana itu, tapi masih pengkajian, banyak dari mereka (investor) juga nunggu kepastian kapan pemindahan berlangsung," ungkapnya.Menurut Encep, kalkulasi pemerintah atas seluruh aset barang milik negara atau BMN yang ada di Jakarta sendiri mencapai nilai Rp1.400 triliun. Kini pemerintah sedang merencanakan pemetaan aset mana-mana saja yang kemungkinan bisa dimanfaatkan sebagai nilai tambah."Kami memanfaatkan mempertahankan aset yang ada di Jakarta," ungkapnya.Sebelumnya, pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjelaskan pemindahan akan dilakukan secara bertahap. Hal itu dilakukan karena pembangunan ibu kota baru juga akan dilakukan secara bertahap.Pada tahun ini, Suharso menjelaskan proses pemindahan ibu kota dilakukan dengan merancang master plan pembangunan, dan perumusan Undang-Undang (UU) Ibu Kota Negara."Pada 2020 mulai masterplan, kemudian penetapan rencana tata ruang kawasan, kemudian pembahasan Rancangan UU (RUU) Ibu Kota Negara. RUU ini sudah kami susun, dan sekarang sedang dalam proses sirkulasi di kementerian," ungkapnya.Untuk groundbreaking atau pencanangan ibu kota negara yang baru ditargetkan akan dilakukan pada 2021. Setelah itu, proses akan dilanjutkan dengan membangun bangunan fungsi pendukung hunian, rumah sarana, dan infrastruktur kesehatan."(Pembangunan) jaringan telekomunikasi pada 2023, penyiapan lahan, diplomatic compound, upgrading bandara dan pelabuhan termasuk tahun 2023," jelasnya.