RIBUAN pasien rumah sakit umum daerah (RSUD) di bawah Dinas Kesehatan DKI serta warga binaan di seluruh panti di bawah Dinas Sosial DKI terancam tidak mendapat jatah makanan pada awal 2018. Pasalnya Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta hingga kini belum melakukan lelang untuk penyediaan makan rumah sakit dan panti.

Kontrak terkait dengan penyedia­an makan baik RSUD maupun puskesmas kecamatan setara RSUD tingkat kecamatan serta panti sosial untuk tahun anggaran 2017 akan berakhir dalam hitungan hari. Dinas Sosial DKI Jakarta mengakui kontrak perusahaan penyedia makanan untuk panti milik dinas sosial habis pada 30 Desember ini.

Namun, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, lelang perusahaan penyedia makanan belum juga dimulai BPPBJ DKI Jakarta.

“Harusnya sudah lelang dong itu. Masak pasokan makanan di rumah sakit dan panti asuhan nanti jadi berhenti awal Januari 2018?” kata Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Muhammad Taufik, kemarin.

Menurut Taufik, BPPBJ DKI tidak perlu beralasan lelang menunggu Rancangan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 disahkan.

Lelang terkait dengan urusan makan rumah sakit dan panti sosial, kata dia, bisa dilakukan sejak Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2018 disahkan pada 14 November lalu.

“Itu kan lelang dini. Kalau lelang dini itu tak perlu tunggu Perda APBD 2018 sah. Harusnya sejak KUA-PPAS disahkan, pihak BPPBJ DKI bisa lekas menggelar lelang terkait dengan penyediaan makan RS dan panti asuh­an,” tegas Taufik.

Terancam

DPRD DKI berjanji akan memantau pemberian jatah makan pasien dan warga binaan panti pada Januari tahun depan. “Harus tanggung jawab itu BPPBJ sampai pasien RS tak dapat makan,” ujar Taufik.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial DKI, saat ini ada sebanyak 2.962 warga binaan di panti sosial Pemprov DKI, terbagi atas panti yang menampung orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Itu jauh melampaui daya tampung tiga panti sosial yang menampung ODMK dan ODGJ sebesar 1.700 orang.

Sebanyak itulah jumlah orang yang terancam tidak mendapatkan jatah makan pada awal tahun depan. Belum lagi pasien di seluruh RSUD dan RSUD tingkat kecamatan di seluruh wilayah DKI.

Sekretaris Dinas Sosial DKI Jakarta Mariana berjanji, warga binaan di seluruh panti yang dikelola Dinsos DKI akan tetap bisa makan.

“Lelang on progress. Insya Allah tetap bisa makan. Saya belum bisa informasikan karena masih on progress,” ketika dihubungi, kemarin.

Sementara itu, Kepala BPPBJ DKI Indrastuty Rosari Okita menjelaskan, untuk panti, pihaknya sudah mengajukan usul lelang, tapi saat ini masih dalam proses. Sedangkan untuk RSUD dan dan RSUD tingkat kecamatan, usul pun belum dilakukan. “Prosesnya rata-rata sekitar 30 hari kerja,” Indrastuty menambahkan.

Ihwal masalah ketersediaan makanan para pasien dan warga binaan pada awal tahun, dia mengatakan, bisa diatasi dengan cara penunjukan langsung perusahaan penyedia makanan. “Bisa penunjukan langsung dulu sesuai kebutuhan, asalnya biayanya di bawah Rp200 juta,” tukasnya. (J-4)