Rabu, 3 September 2014 | 16:49 WIB

Oleh : Bayu Marhaenjati / B1

Jakarta - Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Markas Besar Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dwi Priyatno, mengatakan tertangkapnya dua oknum anggota Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat, Brigadir Harahap dan AKBP Idha Endi Franstyono oleh Polisi Diraja Malaysia terkait dengan kasus narkoba, mencederai institusi Polri. Namun, kasus ini tidak bisa digeneralisasikan jika semua polisi jelek.

"Jadi kalau ada dua itu, memang membuat nama baik kepolisian tercederai. Tapi, kita tentunya akan bertindak kepada yang bersangkutan melalui proses pemeriksaan baik secara internal, kalau terbukti ya kita hukum," ungkap Dwi di Mapolda Metro Jaya, Rabu (3/9).

Mantan Kapolda Metro Jaya itu juga membantah, jika dikatakan tertangkapnya dua orang oknum anggota itu menggambarkan pengawasan Polri terhadap anggotanya lemah.

"Sistem pengawasan itu sudah ada, hanya kita tidak bisa mengawasi satu persatu. Itu namanya oknum. Dari jumlah 420.000 personel polisi, kalau ada dua orang tertangkap kan tidak bisa digeneralisasikan," ujar Dwi

Ia menyampaikan, laporan secara rutin berapa jumlah anggota bermasalah seperti melakukan pelanggaran disiplin, etika, termasuk berapa yang dipecat dilaporkan kepada Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasd)a dan Irwasum setiap bulan.

"Jadi itu suatu kondisi yang memang tidak bisa 'gebyah uyah' (sama rata). Harus betul-betul dinilai case per case. Apakah ini bisa digeneralisasikan? Kan tidak. Polisi yang baik masih banyak melakukan tugasnya," katanya.

Ia mencontohkan, pada saat anggota melakukan pengamanan tahapan-tahapan Pemilu 2014. Secara umum tidak ada pelanggaran yang dilakukan anggota, sebaliknya mendapat apresiasi dari masyarakat.

"Setelah ada dua orang ini kan, tidak bisa langsung dikatakan polisi jelek seluruhnya atau organisasinya. Tapi yang bersalah akan kita tindak," tegasnya.

Menurutnya, pemeriksaan rutin sudah ada, walaupun sifatnya insidentil. "Irwasum juga ikut melaksanakan pengawasan tersebut. Dari kegiatan itu juga ada yang ditindak. Dalam konteks pembinaan ada teguran, dicopot jabatannya, tunda pangkat, tidak bisa sekolah sekian periode, tentunya melalui sidang etik," tandasnya.