



Baca juga: Sandiaga Masih Mengkaji Pencabutan Larangan Sepeda Motor Di Thamrin



"Kalau motor tidak bisa masuk, tidak ada yang bisa antar makanan ke situ, kebayang, kan? Jadi ini bukan soal yang kerja, bagi mereka yang sudah kerja di sana juga kerepotan nanti," kata Anies di Balai Kota DKI, 6 November 2017.

Sandiaga juga menilai pembatasan sepeda motor melintas Jalan Sudirman hingga Jalan M.H Thamrin merugikan para pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kerugian dirasakan pegiat UMKM karena akses mereka terbatas pada siang hari.





"Kami memiliki data bahwa lebih dari 480 ribu UMKM di seluruh DKI yang menggunakan jalur itu untuk koneksinya dengan kegiatan UMKM terutama saat kegiatan makan siang tinggi sekali," kata Sandiaga di Balai Kota DKI, 7 November 2017.









Hal berbeda terjadi di kawasan Tanah Abang. Di sana Anies malah membatasi akses kendaraan di Jalan Jatibaru Raya. Pembatasan dilakukan karena pemprov mengubah ruas jalan tersebut untuk tempat berjualan PKL. Kebijakan ini diambil setelah publik menyoroti kesemrawutan kawasan Tanah Abang lataran para PKL meramaikan trotoar sekitar Stasiun Tanah Abang.



Baca juga: Pemindahan PKL Tanah Abang ke Badan Jalan Dinilai Maladministrasi Meski rencana mencabut larangan pembatasan sepeda motor di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin belum terealisasi hingga 2017 berakhir, namun hal itu berpotensi ditagih masyarakat pada 2018.Hal berbeda terjadi di kawasan Tanah Abang. Di sana Anies malah membatasi akses kendaraan di Jalan Jatibaru Raya. Pembatasan dilakukan karena pemprov mengubah ruas jalan tersebut untuk tempat berjualan PKL. Kebijakan ini diambil setelah publik menyoroti kesemrawutan kawasan Tanah Abang lataran para PKL meramaikan trotoar sekitar Stasiun Tanah Abang.



Alih-alih melarang atau memindahkan PKL ke berbagai blok di Tanah Abang, Pemprov DKI justru memilih membiarkan mereka berjualan di badan jalan.





Ratusan tenda disediakan untuk mereka. Lapak-lapak PKL diakomodasi di sisi timur Jalan Jatibaru Raya. Sementara, bus Transjakarta menjadi satu-satunya kendaraan yang bisa melintas di sisi barat Jalan Jatibaru Raya.





Jalan Jatibaru Raya, 22 Desember 2017, banyak pengendara yang mengaku tak tahu kebijakan tersebut. Tak hanya pengendara motor, banyak pengemudi mobil pribadi, angkot, serta kendaraan pembawa barang yang terkena dampak.



Pada hari pertama pembatasan kendaraan bermotor diDesember 2017, banyak pengendara yang mengaku tak tahu kebijakan tersebut. Tak hanya pengendara motor, banyak pengemudi mobil pribadi, angkot, serta kendaraan pembawa barang yang terkena dampak.

Beberapa di antara pengendara mengaku kesulitan menuju lokasi tujuan lantaran penutupan jalan. Sisanya, ada yang nekat berkendara di trotoar sisi stasiun demi memotong waktu tempuh.

Pembatasan Tetap Dilakukan

Penutupan berbatas waktu Jalan Jatibaru Raya menuai pro dan kontra. Meski begitu Pemprov DKI bergeming. Saat ditemui di malam pergantian tahun, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah berkata bahwa pihaknya belum memiliki niat mencabut kebijakan tersebut. Menurutnya rekayasa lalu lintas di Tanah Abang masih dapat dimodifikasi untuk menciptakan arus yang lebih lancar tanpa mencabut kebijakan penutupan jalan.





"Yang namanya rekayasa gak simsalabim hari itu jadi. Karena itu kami siap terima masukan, baik dari pemerhati, Dirlantas, LSM, untuk melakukan rekayasa berikutnya," ujar Andri di kawasan M.H Thamrin, Jakarta, Minggu (31/12).





Andri mengklaim sudah mengantongi saran dari Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Pagara ihwal penataan lalu lintas di Tanah Abang.





"Contoh, kemarin saya ke sana begitu ada masukan dari Dirlantas menambah kemacetan, kita lihat titiknya di mana? Ternyata di Blok A, berarti harus direkayasa lagi. Selasa (2/1) besok akan kita rapatkan, konsep udah di kepala saya, tinggal eksekusinya," ujarnya.





Sebelumnya, Halim sempat berkata akan menyampaikan hasil evaluasi kebijakan baru Pemprov DKI Jakarta kepada Anies. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa dicabut jika dipandang banyak merugikan pengguna jalan.





"Kita evaluasi apakah mengganggu aktivitas termasuk pengunjung pasar," ujar Halim seperti dikutip dari Antara, 27 Desember 2017.





Sementara Ombudsman Republik Indonesia melihat ada potensi maladministrasi dari lahirnya kebijakan tersebut. Hal itu disebabkan banyak peraturan mengenai ketertiban umum dan jalan raya yang dilanggar dengan penutupan Jalan Jatibaru Raya.



