- Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Arief Budiman menyebut serangan hoaks dan ujaran kebencian meningkat pesat pada Pemilu 2019 dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya. Arief mengatakan serangan itu tidak hanya ke institusi KPU namun juga ke anggota KPU.Awalnya Arief bercerita pengalaman selama terlibat dalam pemilu tahun 1999. Menurutnya perkembangan Pemilu dari tahun ke tahun berkembang pesat dan mengekuti perkembangan teknologi."Tahun '99 ketika kami penyelenggara pemilu ingin memberikan data hasil pemilu dengan cepat itu kita mengirimnya lewat fax, ditulis, rekap kirim via fax," ujar Arief saat membuka Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Mengukur dan Menganalisa Hoaks dan Ujaran Kebencian yang muncul saat dan setelah Pemilu 2019' di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2019).Arief mengatakan, pada pemilu 2004 rekapitulasi suara tidak lagi dikirim lewat fax tetapi menggunakan teknologi scan. Pada tahun 2004 pula serangan hoaks mulai muncul."Tahun 2004 sudah tidak lagi lewat fax, sudah teknologi scan, tapi tidak bisa nyampai 100 persen. Tapi 2004 sudah ada perang, serangan terhadap teknologi yang digunakan lembaga negara, saya ingat betul web KPU, nama-nama partai itu berubah menjadi nama-nama buah tapi, nggak ada yang orang mencaci maki belum ada. Artinya partai A partai B, partai semangka, partai pisang," kata Arif.Pada tahun 2009, Arief mengatakan serangan itu bukan hanya ke tampilan situs KPU. Namun, kata dia, sistem KPU juga diserang hingga data tidak bisa terkirim."Lalu pemilu 2009, udah mulai nyerang itu bukan sekedar menyerang tampilan-tampilan, tapi sistem diserang sehingga tidak bisa terkirim," ujarnya.Arief menjelaskan, pada tahun 2014 serangan tidak hanya ke institusi KPU. Serangan itu juga ditujukan kepada anggota KPU, dia pun mengaku juga pernah diteror."Tahun 2014 itu, serangan tidak lagi hanya menyerang institusi tapi sudah mulai serang individunya, kalau dulu serang hasil di web, tapi 2014 itu email angota diserang, jadi emailnya anggota KPU diserang, jadi email saya itu diserang. Diperbaiki di serang lagi, akhirnya udahlah, yang ini di off, akun media sosial yang penggunaannya belum meningkat cepat sperti 2019 tapi saat itu sudah mulai diserang," tutur Arif."Ada yg ngaku jenderal ini sedang teliti latar belakang Arief Budiman, itu sudab mulai menyerang individu-individu," imbuh dia.Arief melanjutkan, pada tahun 2019 serangan meningkat pesat. Serangan ditujukan kepada institusi KPU dan anggota KPU itu sendiri. Bahkan saling serang antar peserta Pemilu pun terjadi di Pemilu 2019."Nah tahun 2019 lebih melebar lagi, menyerang institusinya, di web KPU diserang, menyerang akun penyelenggara Pemilunya, orang-orangnya. Sekaligus mohon maaf istilahnya saling menyerang antar peserta pemilu pun meningkat, jadi spekturm lebih meluas, beragam dan persebaran meningkat sangat cepat dibandingkan pemilu sebelumnya," kata Arief.Oleh sebab itu, Arief mengatakan peran dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk menangkal serangan di media sosial tersebut. Sehingga berita bohong dan ujaran kebencian tersebut bisa dikurangi."Kita tidak bisa biarkan ini terus meningkat, situasi yang negatif itu terus berlanjut nggak boleh kita biarkan. Maka peran serta berbagai pihak diperlukan, KPU nggak bisa sendirian. Teman-teman NGO bisa minimalisir persebaran ini, temen-teman yang gerak di medsos bisa juga punya peran penting di situ," ucapnya."Kemudian lembaga negara yang punya alat, keahlian, kemampuan bukan sekedar mengehentikan, tetapi juga mengambil tindakan. Makanya kami kalau ada sesuatu yang sudah agak bahaya, Kominfo kita langsung beritahu, Cyber Crime Mabes Polri kita beri tahu, BIN kita beritahu, BSSN kita beritahu. Kolaborasi kita mampu setidaknya, meredam, melokalisir minimalisir persebaran," sambung Arief.

[Gambas:Video 20detik]