Selasa, 12 November 2019 | 15:28 WIB

Oleh : Erwin C Sihombing / FMB

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) bertemu dengan pembalap Formula E Stoffel Vandoorne (kiri) di Balaikota DKI, Jakarta, Selasa (12/11/2019). (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Pemprov DKI harus memotong banyak dana alokasi demi mengadakan perhelatan Formula E pada 2020. Dimulai dari pemangkasan dana revitalisasi GOR dan stadion sebesar Rp 320,5 miliar di Dispora hingga pemangkasan alokasi sebesar Rp 455,4 miliar untuk rehabilitasi sekolah di Disdik DKI.

Anggota Fraksi PSI DKI, Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai, langkah pemotongan anggaran tersebut menunjukan Gubernur Anies Baswedan telah mengorbankan kepentingan besar bagi masyarakat demi terwujudnya penyelenggaraan Formula E yang membutuhkan biaya Rp 1,16 triliun.

Pembalap Formula E Bertemu Anies Baswedan

"Sebagai pemilik kuasa anggaran, politik anggaran Pak Gubernur mestinya berpihak pada rakyat. Bukan justru menghambur-hamburkan triliunan uang rakyat hanya untuk 'event' satu hari saja,” kata Ara, di Jakarta, Selasa (12/11/2019).

Menurut dia, pemotongan alokasi untuk mendukung kesiapan DKI menjadi tuan rumah Formula E sangat tidak tepat dan bisa diterima logika publik. Terlebih DKI sedang mengalami defisit anggaran.

Adanya pemotongan anggaran, maka revitalisasi 12 GOR dan stadion, serta rehabilitasi 25 gedung sekolah atau 518 ruang kelas SD terancam mandek.

"Sebanyak 16.000 anak-anak SD kita tidak mendapatkan hak pendidikan yang memadai. Ini menandakan kepedulian Pak Anies terhadap masa depan pemuda dan pelajar sangat rendah," lanjut Ara.

PSI: Anggaran Defisit, Formula E Layak Dibatalkan

Pihaknya meyakini perhelatan Formula E di DKI tidak urgent. Bahkan terkesan pemborosan. Kalaupun gubernur menilai event itu penting maka harus menggunakan strategi lain yang telah diterapkan Jerman, Inggris, Prancis dan AS sewaktu menjadi tuan rumah Formula E.

Negara-negara tersebut, ujar dia, hanya menyediakan venue saja. Sedangkan pembiayaan acara dibebankan kepada produsen mobil listrik atau swasta, tidak dibebankan kepada APBD yang sumbernya dari rakyat.

"Pemprov DKI perlu strategi baru. Jangan semuanya dibebankan pada uang rakyat. Negara-negara lain tidak ada yang pakai uang rakyat. Murni semuanya ditopang dan disponsori oleh produsen mobil dan pihak-pihak swasta lainnya," ujarnya.

Tanggapi Penolakan PSI, Jakpro Tegaskan Formula E Telah Lewati Banyak Kajian

Sumber:Suara Pembaruan