Bukan hanya jurnalis dan kegiatan jurnalistiknya yang kini bisa terkena kriminalisasi. Peneliti pun punya nasib serupa: diadukan ke polisi karena ada yang tak suka dengan kesimpulan penelitiannya. Ya tapi hal-hal macam begini di era 'kalau enggak suka, laporin aja ke polisi' sudah bisa ditebak kan? Alih-alih jadi bahan kritik kinerja diri dan instansi, hasil riset malah jadi materi buat kriminalisasi.

Pemerintah Kota Banda Aceh siap melayangkan tuntutan ke meja hijau gara-gara SETARA Institute menempatkan Banda Aceh di urutan kedua terbawah dalam Indeks Kota Toleran 2018. Dari 94 kota yang diteliti, Banda Aceh menempati urutan tiga terbawah sebagai kota yang paling tidak toleran bersama dengan Jakarta dan Tanjungbalai. Wali Kota Banda Aceh, Aminullah, mengaku kesal karena SETARA Institute saban tahun mencap ibu kota Provinsi Aceh ini sebagai daerah intoleren.

“Jangan gara-gara hasil penilaian itu bisa merugikan kota Banda Aceh. Kita akan mengambil sikap tegas. Setelah ini kami akan duduk memanggil penasihat hukum untuk mengambil jalan tempuh menyikapi hal ini. Banda Aceh sudah berulang kali setiap tahunnya dikatakan daerah intoleran oleh lembaga ini,” ujar Aminullah seperti dikutip Kumparan, Selasa (11/12).

Awal minggu ini, SETARA Institute, lembaga think tank yang berfokus pada demokrasi, hak asasi manusia, dan toleransi merilis laporan tentang Indeks Kota Toleran 2018. Indeks itu berisi penilaian kuantitatif atas toleran atau tidaknya suatu kota. Dari seluruh kota yang dinilai, SETARA berturut-turut menempatkan Singkawang, Salatiga, dan Pematang Siantar di posisi tiga teratas dengan perolehan skor tertinggi sebesar 6,513. Sementara di urutan tiga terbontot, Jakarta memperoleh skor 2,880, Banda Aceh 2,830, dan Tanjungbalai 2,817.

Dalam konteks studi ini, SETARA Institute menjabarkan toleransi ke dalam sejumlah variabel yang saling berkelindan secara sistemik, yang kemudian mempengaruhi perilaku sosial warga dalam menyikapi keragaman. Variabel-variabel itu meliputi kebijakan-kebijakan pemerintah kota, tindakan-tindakan aparat, serta perilaku antar entitas di kota—warga dengan warga, pemerintah dengan warga, dan relasi-relasi lain yang terjadi dalam kota yang heterogen.

SETARA akan menyebut sebuah kota toleran jika memenuhi beberapa atribut seperti punya perangkat regulasi yang mempromosikan toleransi di kalangan aparatur pemerintah kota; Pernyataan dan tindakan aparatur pemerintah kota mendorong sikap toleran; Ada atau tidaknya peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, jika ada, berapa banyak?; Serta adanya upaya yang cukup dalam mengelola keberagaman identitas keagamaan.

Amrinullah memprotes keras hasil riset ini lantaran menurutnya selama ini warga Banda Aceh mayoritas beragama Islam hidup rukun berdampingan dengan kelompok agama minoritas lainnya. Senada dengan Wali Kota Amrinullah, Ketua Departemen Komunikasi ikatan santri seluruh Aceh, Rabithah Thaliban Aceh, Teuku Zulkhairi mendukung agar pemerintah kota dan Dinas Syariat Islam Banda Aceh tidak pasif dalam merespon hasil riset ini. “Seolah-olah dengan pemberlakukan Syariat Islam, maka Banda Aceh menjadi kota yang intoleran,” ujarnya.

Direktur Riset SETARA Institute, Halili mengatakan bahwa skor rendah Kota Banda Aceh dalam indeks tersebut bukan lantaran penerapan syariat Islam yang diberlakukan. Ada beberapa poin yang diungkapkan Halili menjadi poin lemah bagi kota Banda Aceh, yakni regulasi pemerintah, tindakan pemerintah, dan regulasi sosial. Menurutnya hal-hal tersebut paling mudah dilihat dari seberapa sering pemerintahan suatu kota memproduksi kebijakan yang bersifat diskriminatif paling tidak mencakup dua hal: keyakinan (agama) dan kesetaraan gender.

Halili mencontohkan salah satu hal yang membuat skor Banda Aceh rendah adalah aturan yang mengharuskan perempuan non-Muslim untuk mengenakan hijab saat berada di luar. Jika tidak mengenakan, mereka bisa dijaring oleh polisi syariat. Hal ini membuat skor Banda Aceh dalam kaitannya dengan diskriminasi agama jadi rendah.

Bukan sekali ini saja SETARA Institute mengeluarkan hasil riset yang menempatkan Kota Banda Aceh di posisi paling bontot dua tahun berturut-turut bersamaan dengan DKI Jakarta, Depok, Bogor, dan Padang. Tapi Halili memastikan, skor rendah itu tak ada kaitannya dengan Perda Syariah yang diberlakukan di Aceh.

“Kami tidak mempersoalkan Perda Syariah dalam konteks itu, yang kami persoalkan adalah diskriminasi, baik dalam konten maupun penerapan,” ujar Halili ketika dihubungi VICE. “Jangan dibaca bahwa SETARA melakukan penilaian subjektif terhadap kota-kota yang bernuansa Islam kemudian kami dianggap anti Islam, sama sekali tidak. Ini riset ilmiah, ada puluhan orang terlibat mulai dari tim peneliti dari dalam dan luar SETARA untuk menjamin objektivitas, yang lain adalah para narasumber, para ahli,”

Setara Institute mencatat beberapa contoh kasus intoleransi yang paling banyak terjadi di Indonesia seperti penyebaran informasi salah dan kebencian atas suatu kepercayaan, pembatasan hak asasi manusia terhadap kepercayaan tertentu, mendevaluasi agama atau kepercayaan lain sebagai hal yang tidak berguna dan jahat, dan adanya pembiaran terhadap kelompok intoleran.

Menurut Halili, ada puluhan orang yang terlibat dalam riset ini. Mereka terdiri dari berbagai peneliti dan ahli dari dalam dan luar SETARA Institut. Beberapa diantaranya berasal dari lembaga di bawah naungan pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Komnas Perempuan.