Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti mempertanyakan validitas indeks integritas yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Retno mengatakan indeks integritas yang disusun untuk mengukur kejujuran provinsi dan sekolah dalam melaksanakan ujian nasional (UN) 2015 itu tidak jelas karena Kemendikbud tidak juga transparan dalam menjelaskan parameter dan formula yang digunakan."Kalau tidak jelas parameternya, bagaimana kami tahu apakah indeks integritas benar-benar valid atau tidak?" kata Retno saat ditemui di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Jakarta Pusat, Minggu (17/5).Retno berpendapat kejujuran sekolah dan siswa dalam menjalankan UN adalah hal berbeda. Bisa saja masih ada siswa yang jujur melaksanakan UN meski sekolahnya tidak jujur.Ia juga menilai ada kemungkinan beberapa siswa masih menjalankan UN dengan jujur meski mayoritas siswa lainnya tidak jujur. "Kasihan siswa yang sudah jujur di sekolah atau provinsi yang punya indeks integritas buruk," katanya.Apalagi, kata Retno, nilai UN masih jadi bahan pertimbangan untuk masuk perguruan tinggi negeri (PTN). PTN pun masih menerima indeks integritas tersebut. "Siswa yang jujur itu malah akan dirugikan," katanya.Sebagai solusi, Retno berpendapat UN tidak perlu menjadi bahan untuk pembuatan indeks integritas ataupun menjadi salah satu syarat masuk PTN."Lagipula, kebocoran UN menyebabkan hasilnya tidak lagi valid sehingga seharusnya tidak digunakan sebagai salah satu syarat masuk PTN serta mengukur integritas kejujuran sekolah," ujarnya.