Jakarta, CNN Indonesia --menganggap tak ada yang salah jika pemerintahmenutupi identitas mau pun lokasi rumah sakit tiga WNI awak kapal pesiar Diamond Princess . Hal itu bertentangan dengan Kementerian Luar Negeri yang mengeluhkan sikap tertutup Jepang.Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Achmad Yurianto mengatakan hal tersebut memang etika yang harus ditaati pemerintah suatu negara. Termasuk Indonesia."Ini penting. Sama seperti kita, juga tidak akan umumkan rumah sakit (pasien positif virus corona). Karena jangan sampai memberikan kegelisahan pengguna rumah sakit," ujarnya di Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/2).Yuri menjelaskan pemerintah Jepang sudah menyampaikan kondisi ketiga WNI tersebut. Mereka sudah dirawat di rumah sakit dan dalam kondisi stabil. Data ketiga WNI juga sudah diberikan kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).Sedangkan sisa 75 WNI lainnya masih menjalani masa karantina hingga sekarang. Yuri mengatakan Kemenkes tidak mengetahui di mana lokasi karantina dilakukan oleh pemerintah Jepang.Hal ini, katanya, berbeda dengan Indonesia yang terbuka terkait lokasi observasi di Natuna, Kepulauan Riau. Namun Kemenkes menyerahkan penanganan kepada pemerintah Jepang.Sebelumnya Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengeluhkan sikap Jepang yang tidak banyak memberikan informasi terkait perkembangan 78 WNI di kapal Diamond Princess.Retno mengaku sudah beberapa kali bertemu dengan Dubes Jepang, Masufumi Ishii di Jakarta. Terakhir pada Selasa (18/2) lalu ia meminta agar Masufumi memberikan informasi lebih detil."Permintaan informasi ini saya sampaikan mengingat info yang diperoleh sampai saat ini masih cukup terbatas," ujarnya di Kemenlu, Jakarta.Merujuk informasi dari Kedubes RI di Jepang per Rabu (19/2), ada empat WNI di kapal Diamond Princess yang positif terinfeksi virus corona. Mereka adalah kru kapal.Sementara itu, ada 74 WNI lainnya yang masih berada di dalam kapal Diamond Princess."Per 19 Februari total empat WNI confirm corona. Dua WNI dirawat di RS Kota Chiba, dua di RS Tokyo," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, Rabu (19/2).---Judul berita diubah pada Kamis (20/02) dari semula" karena terjadi kesalahan.