- Menteri ESDM Sudirman Said saat membuat laporan ke MKD adalah ditujukan kepada seorang anggota DPR. Menurut dia tak patut seorang politikus DPR memakai nama Presiden dan Wapres untuk kepentingan pribadi."Saya berpendapat seorang anggota DPR yang terhormat menjanjikan suatu cara penyelesaian kepada pihak yang bernegosiasi dengan negara RI, seraya meminta saham perusahaan dan saham proyek pembangkit listrik adalah tindakan yang tidak patut dilakukan!" Sudirman usai membuat laporan ke MKD gedung DPR, Jakarta, Senin (16/11/2015).Lambat laun seseorang yang diadukan Sudirman terkuak dan sosok itu ternyata adalah Setya Novanto. Sidang MKD pun dimulai dengan memanggil sejumlah saksi termasuk Sudirman Said sebagai pengadu.Setya Novanto menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Ketua DPR saat sidang etik untuk dirinya masih bergulir di MKD. Setelah menerima surat pengunduran diri itu, MKD langsung mengakhiri sidang dan menutupnya.Seluruh proses yang telah dilakukan dianulir begitu saja. Pemeriksaan pelapor, terlapor, saksi hingga pemutaran bukti rekaman tak lagi dijadikan bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah Novanto melakukan pelanggaran etik atau tidak. Proses sidang yang menyita waktu dan tenaga ini tidak membuahkan hasil karena Novanto tak lagi berstatus sebagai Ketua DPR.Namun memang tanpa pengajuan pemunduran diri tersebut, Novanto tetap harus mundur melepaskan jabatan sebagai Ketua DPR. Sebab seluruh anggota MKD memutuskan bahwa Novanto bersalah, meskipun mereka memberikan kategori pelanggaran berbeda-beda."Sidang MKD atas pengaduan Saudara Sudirman Said terhadap Saudara Setya Novanto atas dugaan pelanggaran kode etik dinyatakan ditutup dengan menerima surat pengunduran diri saudara Setya Novanto sebagai ketua DPR RI periode 2014-2019," tutur Ketua MKD, Surahman usai membacakan surta pengunduran diri Novanto, Rabu (16/12).Sebelum diputuskan sidang ditutup, seluruh anggota MKD telah membacakan pendapatnya tentang sanksi yang layak untuk Novanto. Semuanya menyatakan Novanto melanggar etika sebagai Ketua DPR.Dari 17 anggota, 10 menyatakan Novanto bersalah dan mengusulkan untuk diberikan sanksi sedang. Sedangkan 7 orang lainnya menyebut Novanto melakukan pelanggaran berat sehingga perlu membentuk panel khusus.Kini status Novanto adalah anggota DPR. Akankah sidang MKD dibuka kembali?