BincangSyariah.Com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan vaksin rubella atau vaksin MR (Measles Rubella), produk dari SII (Serum Intitute of India), hukumnya haram. Sebab diketahui dalam proses produksi vaksin tersebut memanfaatkan unsur babi.

Namun meski begitu sebab adanya kondisi keterpaksaan (dharurat syar’iyyah) maka penggunaan vaksin MR produk dari SII, pada saat ini, dibolehkan (mubah). Keputusan tersebut tertuang dalam fatwa No 33 tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam rapat pleno yang diselenggarakan di kantor MUI, Jakarta, kemarin (20/08/18).

Vaksin rubella (vaksin MR) boleh karena darurat

Kondisi keterpaksaan atau darurat yang dimaksud dalam putusan fatwa MUI adalah kondisi yang jika dibiarkan maka akan menyebabkan kefatalan pada diri seseorang seperti kematian.

Menurut data WHO, pada tahun 2016 di Indonesia terdapat lebih dari 800 kasus rubella yang sudah terkonfirmasi melalui pemeriksaan laboratorium. Rubella pada wanita hamil usia 5 bulan berpotensi tinggi untuk menyebabkan sindrom rubella kongenital atau bahkan kematian bayi dalam kandungan. WHO memperkirakan tiap tahun terdapat sekitar 100.000 bayi di dunia yang terlahir dengan sindrom ini.

Dilansir dari Alodokter, sindrom rubella kongenital dapat menyebabkan cacat lahir pada bayi, seperti tuli, katarak, penyakit jantung bawaan, kerusakan otak, organ hati, serta paru-paru. Diabetes tipe 1, hipertiroidisme, hipotiroidisme, serta pembengkakan otak juga dapat berkembang pada anak yang terlahir dengan sindrom ini.

Keputusan kebolehan menggunakan vaksin rubella sebab kondisi keterpaksaan dalam fatwa MUI tersebut sesuai dengan Qawaid Fiqhiyyah (Dasar Perundang-undangan Fikih) yang ditetapkan dalam Islam, yaitu;

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya : Sesuatu yang darurat membolehkan hal yang diharamkan.

Kaidah ini merupakan cabang pertama dari kaidah asasi yang kedua yaitu al-Dhararu Yuzaal (kemudaratan itu harus dihilangkan) kaidah ini memiliki urgensi tersendiri bagi sendi-sendi kehidupan manusia dan memiliki sandaran dalil yang kuat.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S. Al Baqarah; 173)

Syeikh Abdurrahman al-Sa’diy mengatakan dalam tafsirnya makna famanidhturra adalah kondisi di mana seseorang terpaksa mengkonsumsi hal-hal yang dilarang selama tidak berlebihan dan secukupnya saja, dalam kondisi darurat yang mengancam keselamatan jiwa maka tidak berdosa baginya mengkonsumsi hal yang dilarang tersebut.

Dalam keadaan demikian, menurut Syeikh Aburrahman, orang tersebut diperintahkan untuk mengkonsumsi hal yang dilarang. Sebab Islam melarang pemeluknya untuk menyebabkan kehancuran dan kematian bagi dirinya sendiri. Dalam kondisi terburuk, sampai menyebabkan kematian, maka mengkonsumsi hal-hal yang dilarang tersebut wajib hukumnya. Sebab jika tidak sama saja dia seperti membunuh dirinya sendiri dan bunuh diri adalah dosa besar. Sebaliknya jika ada alternatif lain atau kondisi darurat tersebut telah hilang haram baginya mengkonsumsi kembali hal yang dilarang itu.

Kebolehan dan kelonggaran tersebut adalah bentuk kasih sayang Allah Swt. untuk hamba-Nya. Karena itulah, jelas Syeikh Abdurrahman, ayat di atas ditutup dengan dua nama Allah Swt. Keduanya menggambarkan sifat Allah yang mulia, yaitu yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Vaksin rubella (vaksin MR) dibolehkan dengan syarat

MUI membolehkan penggunaan vaksin MR ini selama belum ditemukan vaksin rubella lain yang halal dan suci. Kondisi tersebut juga menimbang keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi. Serta fakta bahwa belum ada vaksin yang halal. Maka dengan demikian kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Rekomendasi MUI

Berdasarkan hal tersebut dalam fatwanya MUI merekomendasikan beberapa kebijakan yang harus diupayakan pemerintah. Rekomendasi ini berlaku selama vaksin rubella yang halal dan suci belum ditemukan

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan. Pemerintah hendaknya mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk muslim, agar memperhatikan kepentingan umat islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.