Pada bulan-bulan menjelang 1 Oktober 1965 itu, memang ada sejumlah gosip yang membuat panas pusat kekuasaan di Jakarta. Kabar angin itu membuat hubungan Presiden Sukarno dengan pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat, yang sudah renggang, jadi makin tegang. Sudah lama Bung Karno gemas terhadap pucuk pimpinan Angkatan Darat. Jenderal Ahmad Yani dan anak buahnya, di mata Bung Karno, tak sepenuh hati menyokong kebijakan ‘Ganyang Malaysia’. Apalagi setelah dia menunjuk Marsekal Madya Omar Dhani, Panglima TNI Angkatan Udara, sebagai Panglima Komanda Mandala Siaga (Kolaga) yang membawahi seluruh pasukan dalam konfrontasi dengan Malaysia.

Omar Dhani sudah lama mencium gelagat sikap ogah-ogahan Angkatan Darat, baik dari kubu Menteri Panglima Angkatan Darat Jenderal Ahmad Yani maupun kelompok Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Angkatan Darat, seperti ditulis Harold Crouch dalam bukunya, The Army and Politics in Indonesia, sengaja memilih Brigadir Jenderal Kemal Idris sebagai Panglima Komando Tempur I, yang bermarkas di Medan. Pasukan Jenderal Kemal inilah yang mestinya dipersiapkan untuk menyerbu Semenanjung Malaysia. Padahal Jenderal Kemal sudah lama dikenal sebagai prajurit anti-Sukarno.

Nasution merasa ditusuk dari belakang oleh Yani karena dia menyetujui kebijakan Presiden Sukarno membatasi perannya sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata hanya sebatas urusan administratif."

Jenderal Kemal, menurut Omar Dhani, berulang kali sengaja menunda mobilisasi pasukan dari Jawa ke Sumatera. Walhasil, hingga konfrontasi dengan Malaysia berakhir, pasukan Jenderal Kemal tak pernah dalam kondisi siap untuk menyeberang Selat Malaka dan menyerbu Malaysia. ‘Pembangkangan’ Angkatan Darat inilah yang membuat Bung Karno mencari pendukung lain. Berseberangan dengan Angkatan Darat, PKI dengan penuh semangat menyokong konfrontasi dengan Malaysia.

Jenderal Nasution mungkin tak suka dengan Jenderal Yani. “Nasution merasa ditusuk dari belakang oleh Yani karena dia menyetujui kebijakan Presiden Sukarno membatasi perannya sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata hanya sebatas urusan administratif,” Harold Crouch menulis. Namun, meski kurang akur untuk urusan lain, dalam soal membendung pengaruh PKI, Jenderal Yani dan Nasution satu kubu.

Dalam situasi saling sikut, saling curiga itulah, berembus isu Dewan Jenderal. Konon, Dewan Jenderal, yang beranggotakan para pimpinan Angkatan Darat, berniat merebut kekuasaan dari Presiden Sukarno. Menurut pengakuan Sjam dalam sidang Mahmilub, ide mengembuskan kabar Dewan Jenderal berasal dari DN Aidit, Ketua Komite Pusat PKI. Sjam Kamaruzzaman bin Ahmad Mubaidah adalah sosok misterius yang mengepalai Biro Khusus PKI. Dia dan jaringannya bertugas mengorganisasi simpatisan PKI di lingkungan tentara dan polisi dan bertanggung jawab langsung kepada Aidit.

Gosip Dewan Jenderal terus ‘digoreng’ meski Jenderal Yani sudah membantah keberadaan Dewan Jenderal. Salah satu jenderal yang belakangan dituding turut ‘menggoreng’ isu Dewan Jenderal adalah Brigadir Jenderal Sugeng Sutarto Kolopaking, Wakil Kepala Badan Pusat Intelijen (BPI). Isu itu makin panas setelah muncul dokumen Gilchrist. Dokumen ini ditemukan di depan pintu rumah Subandrio, Kepala BPI. Dalam ‘surat’ kepada atasannya tersebut, Duta Besar Inggris Andrew Gilchrist menulis soal operasi bersama antara Inggris dan Amerika dengan ‘our local army friends’.