Kita harus berterima kasih kepada Saiful Mujani. Dalam situasi politik yang agak gerah, Saiful dan lembaganya (SMRC) tergerak untuk melakukan penelitian lapangan, yaitu survei pendapat umum.

Inilah tradisi empirisisme ilmu politik dalam bentuknya yang terbaik: manakala spekulasi merebak, kaum ilmuwan turun gunung mencari data yang bisa dipegang.

Hasilnya ternyata memang menarik, counter-intuitive dalam konteks politik sekarang. Penelitian Saiful mengatakan beberapa hal. Tetapi yang paling menarik adalah ini: basis pendukung potensial gerakan fanatik seperti ISIS dan HTI sebenarnya hampir insignificant, yaitu hanya di kisaran 3 persen dari keseluruhan populasi.

Artinya, kalau kedua kekuatan Islam pro-negara khilafah ini diberi kesempatan untuk bergabung menjadi satu, lalu menjadi peserta Pemilu Legislatif 2019, paling jauh mereka hanya menjadi partai gurem.

Selain itu, Saiful juga mengungkapkan sisi lain dari kenyataan yang sama: kebanggaan pada Indonesia dengan sistem yang ada sekarang ternyata tetap tinggi dan tidak mengalami erosi, the center is strong and solid.

Hasil penelitian seperti ini tentu menyejukkan. Indonesia sebagai rumah bersama tetap memiliki fondasi yang kuat, dengan dukungan luas. Karena itu, barangkali kaum pro-NKRI dan pro-Pancasila perlu dingatkan untuk cooling down, bernapas sedikit melegakan dada.

Bisa jadi selama ini info yang mengalir lewat the twitterland terlalu bertubi-tubi, disaring dengan sebuah mekanisme yang kerap dikenal sebagai amplification of the most extremes. Pandangan kita karenanya sering kabur, penuh dengan bayangan yang tidak lagi proporsional.

Singkatnya, lewat tangan Saiful, kita seolah mengusap mata, menjernihkan pandangan yang kabur tersebut.

Catatan lain yang tentu tidak boleh kita lewatkan: penelitian Saiful adalah tentang fondasi, bukan isi, pergaulan atau suasana di dalam rumah tersebut. Yang pertama lebih berhubungan dengan opini atau sikap terhadap konsep negara kebangsaan serta dasar negara, sementara yang kedua berkaitan dengan praktik demokrasi, toleransi, serta cara berpolitik yang cenderung terjadi belakangan ini.

Penelitian Saiful telah menjawab soal yang pertama tadi. Namun mengenai aspek yang kedua, masih banyak pertanyaan yang perlu ditelusuri.

Joko Widodo ketika kampanye Pilpres 2014

Saya yakin, Saiful sudah memikirkan bagaimana penelitian berikutnya harus dirumuskan untuk menjelaskan masalah tersebut.

Sejauh ini, dari pengamatan sementara, kita dapat berkata bahwa perjalanan demokrasi Indonesia akhir-akhir ini bertemu dengan sebuah persoalan pelik. Sebelum Pilkada DKI, demokratisasi pasca-Orde Baru kelihatannya berjalan cukup lancar, betapa pun masih banyak persoalan di dalamnya.

Setelah Pilkada DKI, mencuat beberapa pertanyaan: mampukah demokrasi Indonesia bertahan jika masyarakat kita ternyata makin sensitif terhadap isu keagamaan, begitu mudah tersulut dalam emosi yang meluap, mengaburkan semua pertimbangan tentang keadilan dan prinsip kesetaraan?

Bukankah kaum pemimpin dalam demokrasi, apalagi orang-orang yang termasuk dalam kelompok top political class, seperti Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Zulkifli Hasan, terikat oleh sebuah code of honor untuk meredakan emosi massa, bukan malah memanfaatkannya?

Pertanyaan berikutnya adalah: kalau cara seperti itu kemudian menjadi semacam template di banyak pilkada lainnya, jika isu agama digunakan secara luas sebagai jalan pintas mencapai tujuan elektoral, apalagi jika berhadapan dengan pesaing yang kebetulan menganut agama berbeda – apakah “beban” seberat ini mampu ditanggung oleh demokrasi Indonesia yang sebenarnya masih relatif muda? Apa yang akan terjadi jika metode demikian kemudian terangkat ke dalam panggung politik nasional?

Dalam hal terakhir ini, kita perlu menggariswabahi bahwa di berbagai belahan dunia sekarang, demokrasi sedang terdesak. Bahkan di Amerika Serikat, sebuah negeri yang begitu matang, dengan tradisi demokrasi lebih dua abad, sejak tahun lalu mengalami sebuah prahara politik dengan kemunculan Donald Trump. Prahara ini melanda begitu tiba-tiba, seperti tornado yang datang tak terduga.

Kalau di AS saja hal demikian bisa terjadi, bayangkanlah apa yang mungkin dialami oleh demokrasi kita.

Karena itu, kita perlu lebih mendalami apa yang sesungguhnya terjadi belakangan ini, baik di tingkat bawah maupun di lapisan kepemimpinan politik, khususnya di kalangan yang sering disebut sebagai the Islamic political community.

ISIS dan HTI hanyalah cabang-cabang sungai kecil – yang perlu kita simak adalah sungai besarnya. Adakah undercurrents yang mengalir di bawah permukaan sungai besar ini yang belum kita mengerti atau luput dari perhatian kita?

Kalau betul bahwa sebuah proses besar memang sedang terjadi, yang sederhananya kita sebut sebagai santrinisasi kebudayaan Indonesia, apakah manifestasi politik dari proses ini akan memperkuat atau justru melemahkan demokrasi Indonesia di masa mendatang?

Semua pertanyaan ini dapat dijawab dengan berbagai teori dan spekulasi. Namun barangkali sudah saatnya kita mendorong para ilmuwan sosial untuk lebih giat melakukan penelitian antropologi lapangan di berbagai kota Indonesia, seperti yang dilakukan Clifford Geertz di tahun 1950an.

Geertz waktu itu “menemukan” tipologi sosial yang berbeda-beda, yaitu santri, priyayi, abangan. Ketiga tipologi sosial ini berakar dalam kelompok yang berlainan; dan tak terhindarkan konflik serta persaingan tajam terjadi di dalamnya.

Namun Geertz—yang melakukan penelitian selama tiga tahun di sebuah kota kecil Jawa Timur—juga melihat bahwa selain itu ada banyak mekanisme sosial dan kultural yang melembutkan serta merajut perbedaan tersebut menjadi oneness as a nation, di mana semua kelompok merayakan persamaan mereka, bukan mempertajam perbedaan yang ada.

Saiful Mujani dalam rilis survei SMRC

Setelah lebih setengah abad, dengan begitu banyak peristiwa yang telah terjadi, dengan pembangunan ekonomi dan perubahan politik dalam dua generasi, apakah kini terjadi pergeseran fundamental dalam mekanisme sosial di berbagai kota Indonesia?

Santrinisasi kini tampaknya telah terjadi di kalangan priyayi, bahkan di kaum abangan sekalipun. Dengan dominasi baru ini, apakah kemungkinan bagi toleransi sosial meningkat, atau justru sebaliknya?

Begitu banyak pertanyaan penting. Inilah tantangan bagi kaum ilmuwan sosial sekarang: bagaimana mengembangkan metode penelitian serta mengumpulkan data agar potret baru tersebut bisa dijelaskan dengan baik.

Hasil penelitian seperti ini pasti sangat bermanfaat. Jika disandingkan dengan data-data empiris hasil olahan kaum ilmuwan politik seperti Saiful Mujani, mata kita niscaya akan terbuka untuk lebih memahami karakteristik yang sesungguhnya dari masyarakat Indonesia di awal Abad ke-21.

Knowledge is the beginning of wisdom: ketika tabir sudah makin tersingkap, ketika pengetahuan lebih mendalam, kita tentu akan lebih mampu memberi peringatan sebelum datangnya malapetaka, dengan harapan bahwa Indonesia terhindar darinya. Bukan begitu?