Banyak orang bereaksi ketika mendengar kabar dari beberapa media bahwa “MUI siap mengharamkan Netflix”. Kabar ini kemudian dibantah oleh MUI. Bahkan, melalui Kumparan, Ketua Komisi Fatwa MUI yang dijadikan sumber berita, Hasanuddin AF, mengaku bahwa ia tidak pernah menyampaikan hal itu dan ia tidak tahu apa itu Netflix.

Kalau melihat berita yang beredar, sebenarnya pernyataan Hasanuddin sendiri tidak lebih dari sebuah pernyataan normatif: “Seharusnya pemerintah hadir untuk melindungi masyarakat dari konten negatif dengan memblokir layanan yang masih menayangkan konten negatif. Termasuk jika ada konten negatif di Netflix.”

Dalam kasus semacam ini, media barangkali bukan memproduksi hoaks. Tapi, yang pasti media sedang memproduksi misinformasi; informasi yang tidak akurat. Misinformasi inilah yang kemudian menghasilkan mispersepsi di tengah publik. Mispersepsi ini bisa terjadi karena adanya kekeliruan dalam prosedur mengolah, menyampaikan, dan menyebarkan sebuah informasi. Kami berpendapat kalau mispersepsi dapat menurunkan mutu perdebatan publik.

Karena itu kami tertarik memeriksa bagaimana mispersepsi ini terjadi. Kami menelusuri sumber awal informasi yang menyebabkan mispersepsi ini tersebar untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, dan kenapa banyak orang yang salah paham.

Media apa saja yang pertama kali memberitakan?

Bisnis.com menjadi media pertama yang memberitakan topik ini pada 22 Januari, pukul 18.20 WIB, dengan tajuk “MUI Siap Keluarkan Fatwa Haram Untuk Platform Netflix”. Tiga jam setelahnya Harian Jogja dan Solo Pos menerbitkan ulang berita tersebut dengan judul “MUI Siap Bikin Fatwa Haram Netflix, Jika…” dan “MUI Siap Keluarkan Fatwa Haram Netflix”. Harian Jogja dan Solo Pos sendiri merupakan bagian dari Bisnis Indonesia Group.

Bagaimana dengan media lain?

Sehari setelahnya, 23 Januari, Tempo.co menerbitkan berita yang sama pada 6.35 WIB dengan judul “MUI Siap Keluarkan Fatwa Haram untuk Netflix”, yang belakangan diubah menjadi “MUI Klarifikasi Isu Persiapan Fatwa Haram Netflix”. Dituliskan di akhir artikel bahwa berita ini merupakan hasil kerjasama antara Tempo.co dengan Bisnis.com.

Tempo.co versi Bahasa Inggrisnya juga menerbitkan berita yang sama pada 7.33 WIB dengan judul "MUI ‘Ready’ to Declare Netflix as Haram" yang kemudian juga diubah menjadi "MUI Clarifies Report on Netflix Fatwa". Berita berbahasa Inggris dari Tempo.co ini yang kemudian banyak menjadi rujukan penerbitan media di luar Indonesia. Satu hal yang menarik, catatan editorial Tempo.co mengklaim bahwa judul berita semula malah berbeda dengan kedua judul di atas, yakni “MUI to Issue Haram Fatwa if Negative Content Found on Netflix”.

Selain Tempo.co, Liputan6.com pada 11.15 WIB menerbitkan “MUI Bakal Keluarkan Fatwa Haram untuk Netflix?” dan Detik.com pada 11.39 WIB menerbitkan "MUI Siap Keluarkan Fatwa Haram Buat Netflix Jika…". Kedua media ini tidak menyebutkan sumber yang dipakai dalam pemberitaan. Bisa jadi mereka merujuk ke artikel yang terbit pertama kali di Bisnis.com. Selain cacat secara jurnalistik, kedua berita ini bisa terindikasi sebagai hasil plagiasi.

Jadi, media-media tersebut yang menciptakan mispersepsi ini?

Bisa jadi. Satu hal yang kami duga menjadi sumber utama mispersepsi publik terletak pada strategi penjudulan berita. Ini terletak pada pemakaian diksi "siap". Penggunaan kata “siap” pada judul berita memiliki makna ganda. Apakah “siap” berarti MUI sudah lama merencanakan fatwa ini dan sekarang tiba saatnya mereka mengeluarkan fatwa? Atau, “siap” bermakna bahwa jika ditemukan konten negatif, MUI “siap” memberi fatwa haram? Di sini, kesan yang ditimbulkan pada masing-masing judul berita media di atas lebih mengarah kepada penafsiran pertama, walaupun isi berita mengatakan sebaliknya.

Media bisa saja ngeles dengan bilang bahwa mereka tidak terang-terangan berbohong. Namun pemilihan judul clickbait inilah yang, menurut kami, menjadi faktor kuat yang menimbulkan mispersepsi.

Atau jangan-jangan karena caption Twitter ketika penyebaran berita?

Kami menelusuri penyebaran berita tentang topik ini di Twitter. Kami menduga bahwa bisa jadi mispersepsi ini terjadi karena metode penyebarannya, yang dengan membubuhkan caption tertentu, sebuah berita berubah maknanya. Karena itu kami menelusuri kicauan-kicauan terkait topik ini dan terutama memeriksa tweet dengan high engagement.

Beberapa kicauan yang mendapatkan retweet banyak misalnya datang dari @tempo_english dan @asumsico. Akun Twitter dua perusahaan media ini masing-masing di-retweet sebanyak 1700an dan 1300an kali. Keduanya tidak menggunakan caption yang membelokkan makna dari berita-berita yang sudah terbit sebelumnya. Tapi ini berbeda dengan @VICE_ID yang mendramatisasi dengan caption begini: “Katanya para ulama tinggal menunggu laporan masyarakat saja, karena dasar-dasar pengharaman sudah siap.”

Dari sini kami menilai bahwa penyebaran di Twitter bukan merupakan faktor utama yang membuat mispersepsi terjadi. Kami tetap pada kesimpulan di atas bahwa judul berita di beberapa media sudah menyesatkan sejak awal. Karena itu, ketika mispersepsi sudah terjadi, maka pembicaraan di Twitter mengikuti arus yang ada, seperti video meme yang viral dari @Areloghy ini, yang dicuitkan sehari setelah ramai pemberitaan di media.

Tapi, kenapa berita ini tiba-tiba mencuat?

Itu yang juga jadi pertanyaan kami. Topik ini muncul tanpa latar belakang yang jelas untuk menjadikannya sebuah berita. Jika kita baca dari berita pertama di Bisnis.com, wartawannya tidak memberikan keterangan mengenai di mana dan dalam rangka apa ia mewawancarai Ketua Dewan Fatwa MUI Hasanuddin AF. Tidak ada kejadian sebelumnya yang melatari wawancara tersebut. Lalu, juga tidak jelas mengapa MUI yang diwawancarai untuk topik ini, dan apa urgensinya.

Dugaan kami yang paling lugu adalah wawancara dilakukan secara door stopping dalam sebuah pertemuan yang tak disengaja, dan dijawab sekenanya oleh Hasanuddin. Dan mengingat topik Netflix punya potensi pembaca yang tinggi, maka menyandingkannya dengan entitas yang begitu bertolak belakang seperti MUI, adalah bahan yang tokcer untuk membuatnya ramai. Bisa jadi angle ini yang diincar media.

Kami berupaya mengklarifikasi dugaan kami ini kepada Sholahuddin Al-Ayyubi, wartawan Bisnis.com yang menulis berita ini pertama kali, namun pesan dan panggilan telepon kami tidak mendapat tanggapan.

Ada kejanggalan lain?

Ada, dari pernyataan Hasanuddin. Kepada Kumparan, Hasanuddin mengklaim bahwa ia tidak tahu apa itu Netflix. Namun, pernyataan Hasanuddin di artikel Bisnis.com yang mendukung pemblokiran Netflix oleh Telkom, terdengar terlalu spesifik untuk orang yang mengaku tidak tahu apa-apa tentang Netflix.

Ini menerbitkan pertanyaan: Apakah wartawan yang salah mengutip, atau Hasanuddin yang tidak konsisten dengan pernyataannya? Tapi bisa juga jawaban Hasanuddin itu muncul karena wartawan mengajukan pertanyaan yang menggiring seperti “Bagaimana pendapat Anda soal kebijakan Telkom yang memblokir konten negatif dari Netflix?”.

Media sudah meralatnya, buat apa diributkan lagi?

Betul. Namun, ralat tidak membuat mispersepsi bisa serta-merta dipulihkan.

Pers bisa saja merilis ralat atau klarifikasi, tapi mereka tidak dapat menarik ulang informasi keliru yang terlanjur tersebar. Selain itu, khalayak yang terlanjur terpapar informasi keliru belum tentu akan menemukan koreksi yang muncul belakangan. Kalaupun mereka menemukannya, belum tentu mereka akan mempercayainya.

Pada 2010, Brendan Nyhan melakukan penelitian terkait respons khalayak terhadap upaya koreksi. Dalam eksperimennya, satu kelompok subjek membaca berita yang mengandung informasi yang keliru atau mengecoh, dan satu kelompok lain membaca berita keliru yang disertai dengan koreksi.

Hasilnya, ia menemukan bahwa koreksi berdampak lemah dalam mempengaruhi persepsi kelompok yang terlanjur mempercayai misinformasi. Terutama misinformasi yang cocok dengan kecenderungan politik awal dari pembaca. Bagi sekelompok kecil orang, upaya koreksi justru menimbulkan “backfire effect” yang malah memperkuat kepercayaan orang pada misinformasi.

Metode koreksi ini terasa semakin tidak efektif ketika kita melihatnya dalam konteks media baru, tempat informasi dapat tersebar dengan sangat cepat dan menimbulkan reaksi kuat hanya dalam hitungan jam.

Di era media baru ini, dampak misinformasi bisa menjadi lebih kejam dibandingkan di masa lalu. Pers punya tekanan lebih besar untuk benar sejak kali pertama, karena metode standar koreksi pers mungkin sudah tidak lagi mencukupi. Dan ini juga perlu menjadi catatan bagi media-media non-jurnalistik yang tidak perlu selalu dalam ketergesaan untuk memakan semua hal yang dimuntahkan media arus utama. Ini ditunjukkan oleh misalnya Mojok.co, yang ikut meramaikan isu ini dan menghapus artikelnya setelah muncul bantahan MUI.

Ini perlu diingat bagi media yang mengorbankan ketepatan dan verifikasi informasi dalam rangka mengejar kecepatan terbit atau pembingkaian yang ditujukan viral: permainan mereka adalah permainan yang berbahaya, baik untuk publik maupun untuk reputasi mereka sendiri.