Kuasa hukum penggugat dan tergugat, Wayan 'Gendo' Suardana (kiri) dan Hotman Paris Hutapea (tengah), tampak akrab usai sidang putusan di PTUN Denpasar, Kamis (18/6/2018), terkait gugatan proyek PLTU II Celukan Bawang, Gerogak, Singaraja.

TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR - Kuasa hukum Tergugat I (Gubernur Bali) dan Tergugat II Intervensi (PT PLTU Celukan Bawang), Hotman Paris Hutapea, menanggapi dingin rencana banding yang akan diajukan Para Penggugat (masyarakat dan Greenpeace Indonesia) terhadap surat keputusan Gubernur Bali No. 660.3/3985/IV-A/DISPMPT tentang Izin Lingkungan PLTU Celukan Bawang 2 X 330 MW.

Para Penggugat mengajukan banding setelah majelis hakim Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN) Denpasar menolak gugatan mereka, Kamis (16/8).

"Tidak masalah. Tidak apa-apa lah. Ini (poyek PLTU II) belum ada apa-apa. Bahkan PLTU I sudah beroperasi lima tahun. Itu tidak digugat. Tidak ada pencemaran lingkungan hidup," kata Hotman Paris, usai sidang putusan di PTUN Denpasar, kemarin.

Dalam amar putusannya, majelis hakim yang dipimpin Setiyono membacakan penolakannya di hadapan Para Penggugat serta Para Tergugat.

"Mengadili, dalam penundaan majelis hakim menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat," ucap Hakim Ketua Setiyono.

Di sisi lain, majelis hakim dalam amar putusannya, menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi (PT PLTU Celukan Bawang).

Dalam pokok perkara, majelis hakim menyatakan, gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman kepada Para Penggugat membayar biaya perkara.

"Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 354.500," tegasnya.

Usai membacakan amar putusan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Para Penggugat dan Tergugat melalui masing-masing tim kuasa hukumnya untuk menanggapi.