

Jakarta, KompasOtomotif - Program Kendaraan Bermotor Hemat Bahan Bakar dan Harga Terjangkau (KBH2) yang terkandung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 sudah melahirkan segmen baru di Indonesia. Tetapi, model-model seperti Agya-Ayla sebagai buah dari program berjuluk mobil murah dan ramah lingkungan (low cost and green car/ LCGC) sepertinya tidak berumur panjang.

Layaknya nama yang melekat, produk jenis ini seharusnya murah secara harafiah atau terjangkau, menyasar pada konsumen pemilik mobil pertama. Sesuai regulasi yang ada, pemerintah menetapkan harga acuan bagi merek manapun yang mau ikut menjual, yakni Rp 95 juta (off the road) per model. Harga ini bisa dijual lebih mahal atau lebih murah sesuai kemampuan hitung-hitungan pemegang merek, sambil mempertimbangkan kandungan teknologi (transmisi otomatis, kantong udara, dan anti-lock braking system) serta inflasi yang berubah tiap tahun.

Alasan terakhir (inflasi), juga Pajak Kendaraan Bermotor, dan Pajak Bea Balik Nama yang naik setiap tahun, membuat "si mobil murah" jadi tidak murah lagi. Bayangkan, semula Daihatsu Ayla saat meluncur September 2013 lalu dibanderol Rp 76,5 juta untuk varian termurah. Saat ini, harga varian yang sama sudah mencapai Rp 91,25 juta, terjadi kenaikan sampai Rp 14,75 juta hanya dalam rentang empat tahun.

Baca: Regulasi Mobil Murah

Rencana Baru

Kabar menyebutkan kalau program "mobil murah" ini akan dihentikan oleh pemerintah. Tetapi, kemudian digantikan dengan program lanjutan yang juga terkandung dalam regulasi yang sama (PP 41), tentang Low Carbon Emission ( LCE). Bedanya, program lanjutan lebih mendorong para agen tunggal pemegang merek (ATPM) yang mau ikut serta untuk memajukan teknologi baru, ketimbang mesin konvensional yang digunakan pada LCGC.

"Berdasarkan PP Nomor 41, pemerintah memberikan fasilitas penurunan PPnBM (Pajak Penambahan Nilai atas Barang Mewah) untuk kendaraan yang menggunakan teknologi, seperti hybrid, gas, dan lain-lain. Itu (insentif) diberikan kalau ada yang berminat jika ada yang mau membuat (memproduksi) di sini," kata Yan Sibarang, Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Kementerian Peridustrian kepada KompasOtomotif, Sabtu (25/3/2017).

Baca: Kebijakan LCE Harus Menguntungkan Indonesia

Dalam regulasi itu, untuk LCGC diberikan insentif pembebasan PPnBM 10 persen buat setiap produk yang mampu memenuhi standar konsumsi bahan bakar 20 kpl. Selain itu, setiap model LCGC wajib dirakit di Indonesia dengan tingkat kandungan minimal 80 persen, termasuk mesin dan transmisi.

Sementara untuk program LCE disiapkan insentif berupa diskon PPnBM mulai 25 persen sampai 75 persen, dilihat dari seberapa irit konsumsi bahan bakar yang diperoleh, antara 20 - 28 kpl.