Kita kerap mencari sosok-sosok serta peran-perannya setiap membaca permasalahan. Ada pahlawan dan ada begundal. Ada yang perlu dibela, ada yang perlu dilawan. Mungkin pembacaan ini juga yang ada dalam bayangan para pahlawan (super) sekali pun, ketika mereka bentrok dalam Captain America: Civil War.

Premis Civil War berangkat dari keresahan dunia ketika kelompok superhero Avengers, dalam salah satu misinya, menghancurkan beberapa lantai gedung pencakar langit. Keresahan ini sudah bertumpuk sejak keterlibatan para Avengers di New York dan Sokovia yang mengakibatkan kedua kota besar itu menjadi puing-puing di dua film Avengers sebelumnya (The Avengers dan Avengers: Age of Ultron).

Pemerintah dunia menganggap kekuatan besar superhero ini perlu diregulasi. Maka PBB menuntut Avengers untuk mematuhi Traktat Sokovia (Sokovia Accords): setiap tindakan Avengers harus dilakukan di bawah kewenangan PBB.

Tony Stark alias Iron Man (Robert Downey, Jr.) segera menyetujui traktat itu. Ia merasa perlunya upaya untuk mencegah korban yang tak diperlukan. Sementara Steve Rogers alias Captain America (Chris Evans) tidak sepakat. Rogers lebih skeptis: ia ragu negara mampu membaca dan mengatasi masalah lebih tanggap dari yang selama ini ia lakukan.

Sesuai judul filmnya, Avengers pun terbelah. Tapi terbelahnya Avengers lebih dikarenakan sebab lain ketimbang persoalan Traktat Sokovia.

Bucky Barnes alias Winter Soldier (Sebastian Stan) berpihak pada Rogers karena Rogers adalah sahabatnya. Demikian pula alasan Falcon (Anthony Mackie) dan Hawkeye (Jeremy Renner). Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) membela Rogers karena merasa geraknya dibatasi. Sementara Ant-Man (Paul Rudd) adalah penggemar besar Rogers yang kebetulan kenal Falcon.

Di lain sisi, di pihak Stark ada War Machine (Don Cheadle), sahabatnya; Vision (Paul Bettany), kecerdasan buatan ciptaan Stark; Spider-Man (Tom Holland), yang diajak Stark dengan insentif beasiswa; dan Black Panther (Chadwick Boseman) yang ikut karena dendam pribadi dengan Barnes. Di antara para pendukung sang bilyuner, cuma Black Widow (Scarlett Johansson) yang sekali-dua kali mengomentari potensi masalah bila superhero tidak diregulasi.

Kedekatan para superhero dengan satu sama lainnya paling banyak memengaruhi keberpihakan mereka. Isu regulasi superhero dalam Traktat Sokovia kalah penting dari, misalnya, keberpihakan Ant-Man karena bisa satu regu dengan idolanya: “Captain America! This is awesome!”

Jauh dari soal siapa yang perlu dibela, seharusnya para superhero lebih peduli dengan konsekuensi Traktat Sokovia.

Pertama, seluruh superhero dunia akan jadi tak bisa sembarangan melewati batas negara. Padahal di Age of Ultron, misalnya, mereka harus mengejar Ultron—mesin dengan kemampuan meretas seluruh jaringan dunia–yang berpindah dari Amerika Serikat ke Afrika Selatan hanya dalam hitungan jam.

Kedua, mereka juga harus minta izin negara masing-masing dulu sebelum beraksi. Padahal film laga Hollywood—dari Die Hard dan Jason Bourne sampai seri Batman garapan Nolan—hampir selalu memiliki negara yang lambat, kolot, dan kadang korup pula. Biasanya sang tokoh utama selalu hadir sebagai vigilante yang, walau main hakim sendiri, lebih cepat tanggap dan disukai khalayak.

Terlepas dari konsekuensi besar itu, toh ternyata para superhero Civil War masih lebih peduli pada dendam pribadi atau membela sosok—“right or wrong, it’s Iron Man/Captain America.”

Terjebak dalam sosok

Ini mengingatkan saya pada mantra yang kerap diberikan tiap kali membicarakan politik, apalagi kalau sudah dekat pemilu, “Pemimpin itu harus bersih dan track record-nya baik.” Ada juga versi lain yang sedikit lebih militeristik, “Kita butuh pemimpin yang tegas dan berwibawa.” Dalam setiap obrolan tentang politik seperti pemilu, kita kerap disuguhi wacana soal sosok pemimpin.

Wacana-wacana ini mungkin sekilas tak bermasalah. Tapi menyempitkan pembicaraan tentang politik jadi sekadar pembicaraan tentang (memilih) pemimpin artinya melupakan pemahaman bahwa politik bukan cuma persoalan pemilu dan ketokohan.

Politik bukan cuma sekadar yang ada di partai politik, pemilu, atau parlemen. Politik ada di keseharian warga. Dalam kalimat magis ilmuwan politik Harold Lasswell, politik adalah, “siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana (who gets what when and how).”

Sederhananya, politik adalah bagaimana cara mengakses sumber daya. Maksudnya bukan cuma sumber daya alam, tapi segala hal yang bisa meningkatkan kualitas hidup: pendidikan, transportasi publik, kesehatan, dan sebagainya.

Di masyarakat modern, alokasi dan cara mengakses sumber daya itu diatur dalam anggaran pemerintah. Anggaran yang mengatur sumber daya apa yang aksesnya akan terbuka bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah yang kemudian mengimplementasikan alokasi anggaran tersebut.

Sebab itulah, obrolan tentang politik harusnya dialamatkan ke persoalan bagaimana mengakses sumber daya (yang tertata dalam anggaran dan kebijakan).

Sialnya, selama Orde Baru, pemaknaan politik disempitkan hanya jadi soal pemilu. Politik hanyalah urusan mencoblos di bilik suara. Partisipasi politik warga tuntas setelah keluar dari bilik. Tidak ada peran-serta dalam mengawal dan memastikan siapa penerima manfaat dari penyusunan anggaran dan perumusan kebijakan yang dilakukan para elite.

Penyempitan makna politik ini pun dirasakan anak muda. Kampus disterilkan dari politik dalam arti pengawalan kebijakan—hal yang masih kita rasakan hingga kini dengan lazimnya ketakutan akan “politisisasi kampus” tiap menjelang pemilu. Orde Baru melahirkan apa yang antropolog James Siegel sebut sebagai “remaja”: anak muda yang tak tertarik dengan politik karena prosesnya berasa “jauh di atas sana”—di dalam kungkungan para elite.

Reformasi kemudian menyisakan cara pikir seperti ini. Yang disebut dalam ungkapan “pesta demokrasi” hanyalah pesta keramaian orang-orang masuk ke bilik suara saat pemilu, bukan proses sehari-hari memastikan kebijakan dapat menguntungkan warga. Dan dalam “pesta demokrasi” itu kita masuk ke dalam lubang jebakan lain: mencari-cari idola untuk dijagokan menang dalam kompetisi pemilu.

Maka muncul mantra seperti “pemimpin bersih” dan “pemimpin tegas”.

Keluar dari bilik suara, kita bersorak mengamati si jagoan “bersih” atau “tegas” berhadapan dengan lawan-lawannya. Laporan hasil quick count ditayangkan di televisi. Seperti menonton Rogers yang bergulat dengan Stark, kita harap-harap cemas menanti jagoan mana yang bakal menyabet gelar pemenang.

Setelah si tokoh resmi menyabet gelar pemimpin, sisanya kita cuma mendukung dan berharap dari kerja si pemimpin “bersih” atau “tegas”. Padahal, siapa yang bisa menjamin kalau suatu hari mereka jadi setan?

Mantan Bupati Sragen (Jawa Tengah) Untung Wiyono (2001-2010) misalnya. Saat terpilih, Untung dipandang sebagai tokoh yang mampu mereformasi pemerintahan. Ia dianggap berdiri tegak di atas birokrasi yang korup. Namun seiring menjabat, sering ada uang gelap untuk mendapatkan izin usaha. Di masa akhirnya, Untung masuk bui lantaran korupsi anggaran daerah senilai Rp11,2 miliar.

Hal serupa juga terjadi di Parepare (Sulawesi Selatan). Parepare sempat jadi daerah percontohan desentralisasi sejak tahun 1994, tapi hari ini banyak pungutan liar dalam proses perizinan usahanya.

Hari ini kita punya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di DKI Jakarta. Sejak awal dilantik sebagai gubernur, Ahok selalu tampil dengan citra antikorupsi dan tegas. Saat kemudian kebijakan Pemprov DKI tentang penggusuran dan reklamasi menuai kontroversi, wacana yang kerap muncul adalah wacana yang tidak jauh dari soal ketokohan: mau pro-Ahok atau anti-Ahok?

Di sini pembicaraan politik sebagai sebuah pembicaraan tentang akses terhadap sumber daya bisa dibilang hampir sama sekali absen. Kritik terhadap kebijakan Pemprov DKI yang dipimpin Ahok disempitkan maknanya jadi sikap penolakan terhadap diri Ahok, si pemimpin “bersih” dan “tegas”.

Fatalnya lagi, Ahok sendiri kerap menonjolkan ke-diri-annya tiap kali kebijakan Pemprov DKI menuai kritikan. Saat merespon protes reklamasi yang dilakukan nelayan—pihak yang paling terdampak —Ahok cuma menganggap mereka “dipolitisasi” untuk menjatuhkan dirinya.

Di sini Ahok melakukan kesalahan ganda. Pertama ia menganggap kritik kebijakan sebagai kritik atas dirinya. Kemudian ia menggunakan pemahaman tentang politik yang sangat Orde Baru: hanya upaya menjatuhkan dan mengangkat tokoh di pemilu, bukan soal ketersediaan akses bagi warga seperti nelayan.

Sayangnya, kelompok relawan Teman Ahok pun gagap merespon ini. Saat didera pro-kontra reklamasi, Juru Bicara Teman Ahok Singgih Widiyastono cuma bilang, “Kita jalan buat ngumpulin KTP doang.” (Kompas.com, 20/4)

Padahal sebagai lingkar yang dekat dengan sang gubernur–apalagi isinya anak muda yang tak digerogoti kebiasaan Orde Baru—Teman Ahok bisa menjalankan proses pengawalan kebijakan. Bukan cuma sekadar jadi fans club yang sedang memboyong idolanya ke ring tinju pemilu.

Dari Untung sampai Ahok, kita seperti tak belajar: ini bukan soal tokoh, tapi soal apa kebijakannya—soal kepentingan siapa yang diwakilkannya.

Kita sepertinya masih tak bisa menghapus wajah Ahok dari kebijakan DKI. Padahal kebijakan Pemprov DKI dibesut atas profilnya sebagai seorang gubernur (dan Pemprov), bukan sebagai seorang diri Ahok. Harusnya hanya pada kapasitas itulah kebijakan DKI dipandang.

Bukan soal membela

Di penghujung akhir Civil War, saat Stark bertarung 1-vs-2 melawan Rogers dan Barnes, masalahnya sudah bukan lagi Traktat Sokovia. Bukan lagi soal isu publik yang melibatkan banyak orang, tapi kemelut pribadi yang disimpan bertahun-tahun.

Seiring dengan hilangnya keberadaan Black Widow, Falcon, dan superhero lain di konflik pamungkas, hilang pula problem kebijakan publik dalam narasi Civil War. Di satu sisi, di sinilah Civil War tetap berhasil mempertahankan judulnya sebagai sebuah film Captain America dan bukannya film Avengers.

Setiap seri film Captain America selalu berkutat pada sosok dan hubungan antar-individu. Captain America: The First Avenger menceritakan bagaiman seorang pemuda tanggung yang ikut wajib militer menjelma jadi ikon perang dan menjalin persahabatan. Captain America: The Winter Soldier menceritakan bagaimana persahabatan Rogers dengan Barnes membawanya ke konflik lebih besar ketika Barnes bangkit kembali sebagai agen kelompok jahat HYDRA.

Captain America: Civil War berhasil mengangkat pola narasi serupa: bagaimana konflik pribadi antara dua tokoh besar—seorang teknokrat bilyuner dan seorang ikon perang—memengaruhi seluruh hidup orang lain.

Tapi Civil War kurang berhasil mengangkat apa yang seharusnya jadi premis utamanya: sebuah dilema tentang kebijakan publik yang menyebabkan setiap superhero berseteru.

Selain Stark dan Rogers (dan mungkin juga Black Widow, sedikit), superhero lain bisa dibilang cuma ikut-ikutan. Kasarnya, isu tentang regulasi Traktat Sokovia bisa dihapus dan diganti dengan yang lain tanpa banyak mengubah narasi cerita: pada akhirnya, ini cuma soal pro-Rogers atau pro-Stark (bisa juga anti-Rogers atau anti-Stark).

Sebagaimana superhero terjebak dalam kubu pro dan anti, kita pun terjebak dalam keberpihakan tiap merespon kebijakan publik. Padahal dalam demokrasi hari ini yang kita butuhkan bukanlah sikap pro-kontra tokoh. Kita tidak perlu jadi pro-Ahok atau anti-Ahok. Yang kita perlukan adalah kebiasaan mengevaluasi kebijakan pemerintah atas dasar satu pertanyaan: kepentingan siapa yang sedang diwakilkan?

Saat Ahok kemarin menyabet empat penghargaan dari pemerintah pusat, kita lupa bahwa masih di hari yang sama Ahok dipanggil terkait kasus reklamasi.

Koran Tempo (11/5) menulis laporan utama, “Penggusuran Kalijodo Disebut Barter Reklamasi.” Dalam laporan itu, disebutkan bahwa Agung Podomoro Land mengeluarkan Rp6 miliar untuk mengerahkan militer dalam penggusuran Kalijodo. Penggelontoran ini sebagai upaya barter dengan Ahok agar proyeknya dilancarkan—hal yang sebetulnya lumrah terjadi di provinsi lain di Indonesia, ketika pemda, pemodal besar, dan militer bersekongkol.

Pada konteks ini, harusnya diri pribadi si pemimpin menjadi tak penting-penting amat. Kita tak butuh sosok pahlawan dalam demokrasi. Kita tak butuh sosok yang dipuja dan bisa menyelesaikan segala masalah.

Yang kita butuhkan adalah sosok yang mau mendengar aspirasi. Serta, tentunya, kita sebagai warga berdaya yang bisa menghimpun kepentingan yang kita butuhkan. Bukan cuma sekadar jadi, misalnya, Teman Ahok atau Lawan Ahok.

Karena tujuan politik bukanlah memilih orang dan mematungkannya. Tapi, seperti kata Peneliti Puskapol UI Dirga Ardiansa, adalah “memastikan kepentingan apa yang bisa diwujudkan.”