Polisi mengamankan salah satu pendemo di depan Istana. (Foto: dok. Istimewa) Polisi mengamankan salah satu pendemo di depan Istana. (Foto: dok. Istimewa)

- Aksi Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki Pertamina yang membajak dua mobil tangki Pertamina bikin geger. Pembajakan itu dipicu oleh kekecewaan massa aksi karena tak pernah ada solusi terkait persoalan upah normatif. Dua mobil tangki Pertamina itu dibawa oleh sejumlah orang dari Ancol, Jakarta Pusat, ke depan kompleks Istana, tepatnya di depan Taman Pandang sekitar pukul 05.00 WIB tadi. Mobil itu dihadang saat hendak memasuki Tol Ancol.Juru bicara PT Pertamina Patra Niaga, Ayulia, mengatakan sekelompok orang itu juga menyandera sopir mobil tangki bernama Muslih bin Engkon dan Cepi Khaerul. Mobil tangki itu berisi biosolar."Kami telah menerima laporan adanya penghadangan dan perampasan mobil tangki yang sedang mengangkut biosolar. Kami sudah melapor pada aparat kepolisian," kata Ayulia, dalam keterangannya, Senin (18/3/2019).Polres Jakpus kemudian mengamankan dua mobil truk yang dibawa massa serikat pekerja ke aksi demo di depan Istana. Mobil selanjutnya akan diserahkan ke Polres Jakarta Utara."Sudah, sudah kami amankan," kata Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan kepadaHarry menegaskan membawa mobil tangki BBM di tengah demo adalah hal yang dilarang. Massa demo dilarang membawa mobil tangki karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan."Ya tidak boleh dong membawa mobil tangki Pertamina, kan bahaya," kata Harry.Secara terpisah, perwakilan massa aksi memberikan penjelasan mengenai insiden pembajakan tersebut. Perwakilan massa aksi menyebut sopir mobil tangki merupakan teman mereka sendiri."Bukan membajak, ya. Karena kebetulan sopir yang dua mobil tadi teman kita juga," kata Koordinator Lapangan Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki Pertamina, Daryono.Menurut Daryono, polisi awalnya memfasilitasi massa aksi untuk bertemu dengan perwakilan PT Pertamina Patra Niaga. Namun pihak PT Pertamina Patra Niaga yang datang ke lokasi aksi bukanlah orang yang dapat mengambil keputusan.Setelah itu, Daryono menyebut polisi meminta massa aksi mengevakuasi dua unit mobil tangki ke dalam Monas. Pihak massa aksi setuju dengan permintaan polisi tersebut asalkan polisi menghadirkan perwakilan PT Pertamina Patra Niaga yang dapat membuat keputusan.Permintaan itu pun disetujui oleh kedua belah pihak. Perwakilan PT Pertamina Patra Niaga saat ini masih melakukan negosiasi dengan tim delegasi massa aksi terkait persoalan upah normatif.Kata Daryono, upah normatif ini sudah lama menjadi persoalan yang belum terselesaikan. Daryono menyebut pihaknya menggelar aksi sejak 20 bulan lalu.Pada 31 Januari 2019, perwakilan massa aksi bertemu dengan Presiden Jokowi dan Seskab Pramono Anung. Menurut Daryono, Jokowi memerintahkan Pramono menyelesaikan persoalan upah normatif.Karena tak ada kejelasan, massa pun menggelar aksi lagi pada 13 Februari 2019. Saat itu mereka menghadang mobil Jokowi yang baru keluar dari Istana.Dalam kesempatan itu, Jokowi berjanji akan segera menyelesaikan aduan dari massa aksi. Jokowi, disebut Daryono, menginstruksikan Rieke Diah Pitaloka melakukan negosiasi dengan pihak perusahaan.Rieke pun akhirnya mundur sebagai tim juru runding terkait persoalan upah normatif tersebut. Atas hal itu, massa kembali menggelar aksi pada hari ini agar ada solusi terkait persoalan tersebut.Polisi sudah memfasilitasi mediasi massa dengan pihak PT Pertamina Patra Niaga. Mediasi dilakukan sejak pukul 11.00 WIB di pos pengamanan polisi di Monas, Jakarta Pusat. Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan dan Wakapolres Jakpus AKBP Arie Ardian memimpin mediasi yang dihadiri oleh perwakilan dari PT Pertamina Patra Niaga, perwakilan dari PT Gun selaku vendor PT Pertamina Patra Niaga, dan 10 orang perwakilan dari serikat pekerja, salah satunya juru bicara SPAMT Wadi Atmawijaya."Ya kami sudah mediasi di sini. Yang bawa itu semua sudah kita kumpulkan antara transportir PT Gun dan pihak-pihak terkait, termasuk massa yang hari ini melaksanakan kegiatan tadi pagi membawa kendaraan itu," ujar Harry.Dalam mediasi itu, massa menyampaikan beberapa tuntutannya. Salah satunya terkait permasalahan pelanggaran hak normatif di lingkungan perusahaan anak perusahaan PT Pertamina, di antaranya PT Pertamina Niaga dan Elnusa Petropin."Kita telah dimediasi oleh instansi-instansi terkait, mulai suku dinas tenaga kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, bahkan langsung oleh bapak menteri sendiri Bapak Hanif Dhakiri. Setelah itu lanjutannya juga sempat dimediasi oleh KSP dan Sekretaris Negara hingga sampai kita ditemui Bapak Presiden, yaitu Joko Widodo, tapi balik lagi semua pihak-pihak yang kita temui tidak juga bisa menyelesaikan hak-hak normatif pekerja di lingkungan perusahaan BUMN," jelas Wadi Atmawijaya di lokasi.Selain itu, massa menuntut soal pemutusan kerja sepihak ribuan awak mobil tangki yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga. Aksi mereka juga untuk memperjuangkan hak para tenaga kerja yang memasuki masa pensiun."Kami yang mayoritas pekerja telah berpuluh-puluh tahun di-PHK secara tidak manusiawi hanya melalui SMS tanpa ada hak-hak sedikit pun yang dibayarkan. Hingga dampak bagi kita 120 anak-anak teman kita yang usia wajib belajar sudah putus sekolah. Yang kedua, 148 teman-teman kita yang memasuki usia pensiun harus hidupnya terlunta-lunta karena hak-hak tidak juga dibayarkan oleh anak perusahaan Pertamina, yaitu PT Pertamina Patra Niaga dan Elnusa Petropin," jelasnya.Mediasi tersebut belum membuahkan hasil. Massa dijanjikan pertemuan lanjutan pada Rabu (20/3). Mereka mengancam akan mengerahkan massa yang lebih besar jika pertemuan nanti tidak memuaskan mereka.