Usai Masa Reses, RUU Ibu Kota Baru Akan Diserahkan ke DPR

- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan ibu kota negara (IKN) pindah ke Pulau Kalimantan dari yang sekarang berada di DKI Jakarta. Namun, dirinya masih bingung menentukan lokasi persisnya di provinsi apa.Saat membuka rapat terbatas (ratas) mengenai pemindahan ibu kota, Jokowi bilang ada tiga provinsi di Kalimantan yang harus didetilkan lagi sebelum benar-benar dipilih. Yaitu, Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Selaran (Kalsel)."Pilihannya juga sudah jelas bahwa ibu kota negara akan pindahkan di Kalimantan, di Kalimantan. Provinsinya di mana ini yang harus didetailkan lagi," kata Jokowi di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).Dari hasil kunjungan kerjanya ke Pulau Kalimantan beberapa waktu lalu, Jokowi mengaku sudah mendapat kajian dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PUPR. Menurut dia, ketiga provinsi tersebut berpeluang hanya saja perlu dimatangkan lagi kajiannya."Banyak pilihan. Yang telah ditindaklanjuti oleh Bappenas, oleh PU, baik itu di Kalteng, Kaltim, Kalsel, dan nanti setelah dipaparkan secara detail akan segera kami putuskan," ujar dia.Mantan Wali Kota Solo ini meminta kepada Bappenas dan Kementerian PUPR menyelesaikan dengan tuntas kajian mengenai bencana alama, sepeeti banjir, gempa bumi, hingga daya dukung lingkungan termasuk ketersediaan air, lahan, infrastruktur, serta kajian ekonominya.Mantan pengusaha mebel ini juga minta diselesaikan kajian dari sisi demografi, sosi politik, pertahanan dan keamanan."Semuanya harus dilihat lebih detil lagi, sehingga keputusan nanti adalah keputusan yang benar," tegas Jokowi.Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro kepada Presiden Jokowi. Sebanyak tiga kandidat itu Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Timur (Kaltim), dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Lalu kapan jadwal pengumumannya?"Sebentar lagi presiden akan umumkan lokasi definitif," kata Bambang di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/7/2019).Bambang juga enggan mengakui bahwa Presiden Jokowi akan menyampaikan penetapan ibu kota pada saat pidato kenegaraan di nota keuangan pada 16 Agustus 2019.Sebab, pada saat itu kepala negara akan bertemu seluruh pejabat tinggi negara seperti DPR dan MPR akan berada dalam satu ruangan. Yang pasti, tegas Bambang, pengumuman akan disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi."Ya tentunya akan disampaikan kepada DPR, cuma forumnya apa kan, forum bertemu DPR kan tidak terbatas pada tanggal 16," jelas dia.