



JAKARTA, Indonesia - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan melakukan pergantian komisioner pada Oktober 2017 mendatang. Komisioner-komisioner baru diharapkan lebih berani dalam memperjuangkan keadilan bagi korban-korban pelanggaran HAM.



Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan Komnas HAM yang terdiri dari gabungan LSM seperti KontraS, Arus Pelangi, WALHI, hingga YLBHI menyampaikan evaluasi mereka atas kinerja komisioner Komnas HAM Periode 2012-2017. "Komnas HAM telah gagal mengawal kasus-kasus kemanusiaan," kata Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS Feri Kusuma di kantor YLBHI, Jakarta, pada Ahad, 14 Mei 2017.



Beberapa temuan dari koalisi mencakup ketidakjelasan status laporan, tidak adanya tindak lanjut dari satu investigasi, hingga dugaan korupsi dan konflik internal antar komisioner. Bahkan, ada kasus di mana masyarakat akhirnye menolak kehadiran tim dari Komnas HAM untuk investigasi.



Direktur YLBHI Asfinawati menjelaskan beberapa kasus yang menjadi sorotan. Seperti misalkan kasus Wasior-Wamena, Paniai, hingga yang paling baru seperti vaksin palsu. Ragam keteledoran seperti hilangnya bukti, hingga penyelidikan yang sudah usai namun rekomendasi tak kunjung keluar.



Sorotan lain adalah terkait kasus yang tidak kunjung ditindak secara hukum. Bolak-balik berkas antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung masih terus berulang sehingga kasus tak kunjung naik ke pengadilan.



Majelis Hakim MK juga telah menyampaikan dalam putusannya No. 75/PUU-XII/2015 (23/8/2016) bahwa korban pelanggaran HAM berat telah mengalami ketidakpastian hukum yang diakibatkan oleh lemahnya kinerja lembaga Negara dalam mempraktikan norma hukum.



Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan WALHI Khalisah Khalid menjelaskan terkait konflik politik dan keinginan kekuasaan. Salah satunya adalah perubahan tata tertib yang mengubah masa jabatan pimpinan Komnas HAM menjadi hanya satu tahun saja dari semula dua tahun.



Akses masyarakat menyaksikan sidang paripurna komisioner yang semula terbuka atau terbatas, kini menjadi terbatas dan tertutup rahasia. "Ini tanda-tanda motif politik dan ambisi sejumlah pihak memperoleh jabatan untuk lemahkan kinerja Komnas HAM," kata dia.



Tak hanya itu, Komnas HAM juga dinilai berlindung di balik keterbatasan wewenangnya. Lembaga ini memang memiliki hak untuk menyelediki kasus dugaan pelanggaran HAM, namun tidak dapat menindaknya, hanya bisa memberikan rekomendasi.



Namun, bukan berarti mereka bisa berlindung di balik alasan ini. "Kami dari NGO saja bisa bersuara dan bekerjasama dengan lembaga negara seperti dengan KLHK dalam kasus kebakaran hutan. Keterbatasan wewenang tidak bisa dijadikan alasan," kata Khalisah.



Terkait dengan seleksi komisioner baru 2017-2022 yang saat ini masih berlangsung, koalisi memiliki sejumlah rekomendasi. "Pertama, melakukan evaluasi atas kinerja anggota Komnas HAM saat ini.," kata Feri.



Evaluasi ini diperlukan mengingat kelemahan dan kekurangan dari apa yang terjadi secara internal di Komnas HAM untuk kemudian dijadikan pegangan dalam pemilihan calon komisioner periode berikutnya. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan pencalonan kembali bagi Komisioner Komnas HAM yang telah bekerja secara professional.



Kedua, perlu adanya evaluasi sistem dan seleksi calon anggota pemilihan anggota Komnas HAM. Hal ini penting untuk memastikan bahwa calon yang terpilih oleh panitia seleksi benar-benar memahami masalah hak asasi manusia dan memiliki pengalaman yang luas di bidang HAM. Masyarakat perlu membaca rekam jejak calon Komnas HAM untuk memastikan bahwa mereka tidak akan menjadi kendala di masa depan untuk perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam isu-isu HAM yang krusial dan prioritas.



Ketiga, calon komisioner harus memiliki integritas, visi, kapasitas dan keberanian dalam menjalankan mandat Komnas HAM. Calon komisioner harus memiliki latar belakang yang bersih dari kepentingan politik dan keterkaitan dengan pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran HAM dan korupsi; memiliki pemahaman yang luas tentang HAM dan pengalaman yang cukup panjang dalam kerja-kerja di bidang HAM, dan memiliki perspektif korban pelanggaran HAM.



"Termasuk memahami prinsip Open Goverment untuk membangun organisasi yang akuntabel, transparan dan partisipatif," kata dia.



Terakhir, calon komisioner memiliki strategi yang visioner, target yang jelas dan terobosan terhadap berbagai persoalan dan tantangan penegakan HAM yang muncul. Termasuk yang paling utama menyelesaikan kemandegan proses hukum yang selama ini terjadi bolak balik berkas dengan Kejaksaan Agung.



"Dan mendorong upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu sebagaimana dimandatkan d.alam UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM," kata dia.



Saat ini, seleksi komisioner masih terus berlangsung, di mana 60 orang calon komisioner sudah terpilih. Tim panitia seleksi akan tetap melanjutkan seleksi dan mengerucutkan nama menjadi hanya 7 orang. Jumlah in lebih sedikit ketimbang periode saat ini di mana ada 13 komisioner.