Satukliknews.com – Seorang mantan polisi dengan inisial TT menggugat Kepolisian Daerah Jawa Tengah setelah ia dipecat karena penyimpangan orientasi seksualnya. Namun, selain penyimpangan dari orientasi seksual, TT juga memiliki masalah lain yang menyebabkan dia dipecat dari Korps Bhayangkara.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan bahwa TT dengan pangkat brigadir juga melanggar desersi dan pelecehan seksual.

“Kasus utamanya adalah desersi dan pelecehan seksual sehingga di-PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat),” kata Dedi kepada Wartawan.

Dedi menjelaskan, TT secara resmi diberhentikan pada 27 Desember 2018 dengan pangkat terakhir brigadir. TT terakhir ditugaskan sebagai anggota Sub-Direktorat Pariwisata dari Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Tengah.

“Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian,” kata Dedi.

Sidang kode etik pada saat itu memberlakukan sanksi bahwa perilaku TT adalah tindakan yang memalukan. Maka pada saat itu Polda Jawa Tengah menjatuhkan sanksi atas pemberhentian TT.

“Orang yang bersangkutan adalah PTDH karena tindakan memalukan, didukung oleh orang yang bersangkutan tidak memasuki kantor meninggalkan tugas tanpa izin ke Singapura,” kata Dedi.

Dedi menambahkan bahwa TT juga dipecat karena pelecehan seksual. Ini diketahui setelah Polda Jawa Tengah memutuskan untuk memberhentikan TT.

“Orang yang bersangkutan mengajukan banding, tetapi ditolak, karena setelah diputuskan PTDH masih melakukan tindakan tercela dengan korban dua orang, yaitu dokter dan orang tua angkat,” katanya.

Sebelumnya, Brigadir TT dipecat oleh Kepolisian Daerah Jawa Tengah karena penyimpangan orientasi seksualnya. TT merasa ada diskriminasi dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah karena orientasi seksualnya.

Penasehat Hukum TT dari LBH Masyarakat, Maruf Bajammal menjelaskan bahwa kliennya diinterogasi karena dianggap melakukan hubungan seks yang menyimpang. Pemeriksaan berlangsung pada 15 Februari 2017. Pemeriksaan dilanjutkan pada 16 dan 23 Februari 2017 di Markas Besar Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Selanjutnya, pada 18 Oktober 2017, TT dinyatakan melanggar Peraturan Polisi Nasional tentang kode etik, yaitu Perkap No 14 tahun 2011, dan hasilnya adalah pemecatan yang tidak sopan (PTDH). Keputusan PTDH jatuh pada tanggal 27 Desember 2018.

Untuk PTDH, TT mengajukan banding ke komisi banding tetapi ditolak. Pria dari Blora masih melakukan upaya lain dengan menggugat Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dalam hal ini kepala polisi. Gugatan itu dilakukan di PTUN Semarang pada 26 Maret 2019 dan sampai sekarang masih berlangsung.