JAKARTA – Anggota Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Taufiqulhadi mengklaim bahwa pembahasan payung hukum kejahatan di Indonesia tersebut sudah rampung saat ini.

"Kalau dalam konteks sebagai anggota Panja, saya ingin mengatakan saat ini sebetulnya sudah selesai 100 persen," ujar Taufiqulhadi usai mengisi acara diskusi Populi Center dan Smart FM Network bertajuk 'Berebut Pasal Korupsi?' di Restoran Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/6/2018).

Namun di balik kesiapan Panja membawa RUU KUHP ke Paripurna, terselip beberapa poin krusial yang masih diprediksi menimbulkan perdebatan. Pasal kontroversial itu antara lain soal penerapan hukuman mati di Indonesia, tindak kejahatan santet, pasal pencabulan anak di bawah umur dan perzinahan.

Menurut dia, pasal-pasal tersebut yang masih diperlukan masukan dan pandangan mini per fraksi di DPR RI. Oleh karena itu, kata dia, seusai hari raya Idul Fitri, Panja RUU KUHP akan mendengarkan pernyataan dari masing-masing fraksi.

Apabila sudah ada keputusan dam kesepakatan, RUU KUHP itu akan dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Dia berharap di hari kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2018, RUU KUHP sudah bisa disahkan.

"Tinggal keputusan fraksi, misalnya hukuman mati setuju atau tidak. Sekali pertemuan nanti setelah hari raya sudah selesai. Sebelum Agustus, insya Allah kami bisa menyelesaikan hal tersebut, dan menurut saya, Juni kami sudah bisa bawa ke paripurna," tutup dia.

(han)