Baca kritik atas tulisan ini di sini.

Setiap kali Cagub DKI nomor urut 1 Agus Harimurti Yudhoyono bicara di depan publik, timeline media sosial saya akan langsung dipenuhi ahokers yang nyampah dengan berbagai macam meme dan status nyinyir. Sejujurnya, semua itu hanya menunjukkan kedunguan mereka, tidak kurang dan tidak lebih. Saya harap, setelah membaca tulisan ini, diskusi kita (akhirnya) bisa jadi substansial.

Mengenal Kampung Apung

Saya ingat betul, ketika Agus mengangkat Kampung Apung sebagai alternatif solusi penataan kota. Para ahokers, dengan kecepatan cahaya, segera memborbardir media sosial dengan meme berisi gambar gedung-gedung di atas sebuah pulau yang terbang melayang di atas lautan.

Ya, dungu sekali. Mereka pikir mengapung itu sama dengan terbang melayang di udara. Entahlah, mungkin pura-pura tidak tahu.

Masyarakat Indonesia sudah kenal kata “apung” untuk sebuah tempat sejak dahulu kala. Tempat itu berupa pasar, awam dikenal sebagai “pasar apung”, yang mana antara lain dapat ditemukan di Sentul, Lembang, Malang, dan Banjarmasin.

Kita semua, termasuk ahokers itu, tidak pernah membayangkan “pasar apung” sebagai sebuah pasar yang melayang-layang di udara dengan energi hasil kombinasi Dimas Kanjeng dengan Naga Indosiar. Kita tahu betul, pasar apung itu mengapung di permukaan air, entah itu di sungai maupun danau.

Jadi, Kampung Apung yang diajukan oleh Agus adalah kampung yang dibangun terapung di atas permukaan air sungai. Adapun terapung di sini agaknya berbeda dengan konsep “pasar apung” yang menggunakan sampan, yang dapat secara fleksibel bergerak mengikuti gelombang dan/atau arus air. Kampung Apung menggunakan penyangga sebagai pemberat untuk mengurangi potensi pergeseran akibat gelombang dan/atau arus air.

Merujuk data Ahok, lebar sungai di Jakarta pada jaman Belanda 25 meter dan kini menyusut hingga tersisa 5 meter saja. Hal ini melatarbelakangi kebijakan normalisasi sungai dengan cara menggusur pemukiman di bantaran sungai. Konsep Kampung Apung dari Agus sebetulnya alternatif solusi yang cukup masuk akal.

Ketimbang menggusur, Agus mengajukan proposal mengubah perkampungan pinggir sungai menjadi Kampung Apung. Gagasan ini dapat menjadi win-win solution. Sungai bisa dilebarkan, wargapun tidak perlu mengalami penggusuran paksa.

Agus dan Penggusuran

Agus memang banyak berbincang dengan korban penggusuran. Beberapa kali saya berkunjung ke Rusun Jatinegara Barat, selalu ada penghuni yang bercerita tentang rapat konsolidasi mereka dengan Agus. Oleh sebab itu, berbicara soal penggusuran, Agus selalu comes up with the right problem. Masalah ganti rugi, masalah barter rusun tidak berkeadilan, masalah janji politik yang dilanggar, masalah warga yang merugi besar secara ekonomi pasca dipindahkan ke rusun.

Sementara ahokers sibuk dengan delusi dan kedunguannya sendiri. Mereka mendengar jeritan korban penggusuran yang merasa dirugikan, tapi mereka sengaja menaruh telinganya di depan mulut pihak yang merasa menerima kompensasi sepadan. Padahal, Agus saja mengakui ada yang baik dari pemerintahan Ahok, dan itulah yang akan ia lanjutkan apabila terpilih.

Kalau tidak mengabaikan, mereka melakukan simplifikasi. “Ya, mereka memang harus digusur!”. Mereka pikir, kritik terhadap penggusuran adalah soal penggusuran itu sendiri, padahal ada masalah prosedur di sana. Sosialisasi, partisipasi masyarakat, negosiasi ganti rugi, dan sebagainya. Warga Kampung Pulo bilang terang-terang, “saya mau digusur, asal jangan ditukar dengan rusun, duit aja bayarin tanah dan bangunan saya”.

Ahokers delusional masih berkutat dengan, “asyik kan dari pinggiran kali dipindahin ke rusun bagus, lebih bersih, bebas banjir, dan fasilitas yang memadai”. Mereka lupa bahwa yang doyan soto belum tentu doyan sate. Apalagi ini, masalah ganti rugi tanah dan bangunan.

Kalau dalam Ilmu Ekonomi, kita kenal apa yang disebut dengan “nilai” dan ia bersandar pada persepsi. Apakah nilai 1 unit rusunawa setara dengan uang tunai 10 juta rupiah? Persepsi ahokers bisa sangat berbeda dengan korban penggusuran.

Oleh karena itulah diperlukan adanya diskusi yang egaliter antara penggusur dengan tergusur untuk negosiasi, menyamakan persepsi, menemukan titik ekuilibrium pertukaran barang. Hal ini yang dilakukan Agus selama berkampanye di wilayah-wilayah penggusuran dengan mayoritas korban merasa dirugikan (terdapat pula wilayah yang korbannya merasa mendapat kompensasi sepadan atau berkeadilan).

Penggusuran dan Peningkatan Kemiskinan

Dalam debat Cagub-Cawagub beberapa waktu lalu, hal lain dari mulut Agus yang juga menjadi bahan nyinyir ahokers adalah peningkatan kemiskinan akibat penggusuran. Ahokers yang dungu sibuk menyebutkan sederet fasilitas, dari mulai Trans Jakarta gratis, KJP, KJS, biaya sewa murah, dan seterusnya. Kesemua variabel ini, dalam konteks yang dibicarakan Agus, sangatlah tidak relevan.

Basis argumen Agus adalah sesederhana outcome > income. Biaya rusun 300 ribu per bulan, biaya PBB rumah 120 ribu per tahun. Biaya listrik relatif sama, namun ditambah biaya perawatan rusun yang sebelumnya tidak ada. Sedangkan manfaat sederet kartu ajaib tanpa digusurpun bisa didapatkan. Urusan TJ gratis tidak berlaku bagi sebagian besar mereka yang tidak bepergian dengan kendaraan tersebut.

Sementara itu, sebagian korban kehilangan pekerjaan. Saya berbincang dengan mereka yang tadinya bekerja memunguti plastik dan benda logam dari dalam sungai. Kini tinggal menadah dari anak, kehilangan pekerjaan. Ada juga mereka yang tadinya memproduksi tahu di sebuah pabrik tahu kecil-kecilan, kini menganggur. Pabriknya sudah habis digusur.

Konteks inilah yang menjelaskan maksud Agus penggusuran meningkatkan kemiskinan. Namanya orang kehilangan pekerjaan, sementara pengeluaran meningkat drastis, apalagi namanya kalau bukan kemiskinan?

Sedari tadi saya sebutkan “ahokers yang dungu”, karena saya sadar dan kenal betul ada banyak sekali ahokers yang cerdas. Jadi, kepada ahokers yang dungu, ketahuilah bahwa nyinyiranmu tidak menghilangkan masalah. Agus datang membawa masalah yang betul-betul ada dan bukan fiksi atau khayalan. Berikan dia solusi!

Buktikan tawaran solusi dia tidak bisa bekerja lebih baik dari solusi Ahok. Buktikan bahwa di periode berikutnya, Ahok mengakomodasi masalah-masalah ini dan berupaya menyelesaikannya. Ada masalah yang diangkat oleh lawan, bukan kemudian disangkal, tetapi ditanggapi dengan tawaran solusi yang cerdas dan berbobot.

Saya melihat Ahok bekerja bagus dalam mereformasi birokrasi, melawan korupsi, dan berdedikasi penuh dalam mengawasi kinerja bawahannya. Ahok juga melakukan kerja pembangunan secara efektif dan efisien, memanfaatkan kerja sama dengan swasta untuk menghemat anggaran, serta mengoptimalkan penyerapan anggaran untuk peningkatan kuantitas dan kualitas layanan fasilitas publik.

Maka dari itu, kebijaksanaan Ahok dan ahokers dalam menanggapi permasalahan yang diangkat lawan menjadi penting untuk menunjukkan kelayakan memimpin periode berikutnya dengan sikap terbuka pada kritik, responsif terhadap keluhan, sabar bermusyawarah, dan semangat untuk terus mengupayakan yang terbaik untuk rakyat, terutama beneficiary yang terkena dampak langsung dari sebuah kebijakan.

Mengamati lika-liku perkembangan tawaran gagasan ketiga calon, AHY masih paling baik. Ahok Hakul Yakin. Insya Allah, Ahok menang satu putaran!

Baca kritik atas tulisan ini di sini.