[To add your organisation's support, email: Ign Mahendra K at international@prp-indonesia.org.]



January 27, 2010 -- On January 12, 2010, a 7.3 Richter scale earthquake struck Port-au-Prince, the capital of Haiti. The earthquake caused great destruction and 200,000 people are thought to be dead. Further, 3 million Haitians have been rendered homeless by the quake, which also damaged many public service buildings, such as hospitals and schools.

The quake has caused Haitians, who have struggled under decades of poverty and imperialist intervention and exploitation, even deeper suffering. Approximately 75% of Haitians earned less than US$2 per day and 56% of Haitians – around 4.5 million people – earned less than $1 per day. Most Haitians live in houses made of adobe and mud.

Haiti is the poorest nation in the western hemisphere. The poverty is caused by the imperialism and neo-liberalism that has been oppressing the nation for centuries. The Haitian people has continuously struggled against this oppression. The 400,000 African slaves on the colonialists’ sugar and coffee plantations were among the first to fight against slavery and, in the early 19th century, won their struggle: Haiti became the first independent Afro-populated nation previously colonised by France. However, the newly independent nation was forced to pay 150 millions Francs in “damages” to its former colonial master, France.

For decades, the Haitian people suffered under and struggled against US-puppet dictatorships and regimes. In 2004, after eventually winning democratic presidential elections, Jean-Bertrand Aristide was overthrown in a US-backed coup and then ostracised by the US administration. Neoliberal policies were enforced on the population: education and health services were privatised and import tariffs on rice were severely cut to pay Haiti’s foreign debt.

Under the pretext of helping Haiti to recover from the earthquake, the US is now trying to retake power in Haiti and redesign the political and economic situation to suit international capital. This is not the first time the US has done this: New Orleans, smashed by Hurricane Katrina, and Sri Lanka, Indonesia and Thailand, devastated by the great tsunami in 2004, have faced a similar situation to Haiti. Natural disasters are used to legitimise “aid” that has neoliberal requirements attached, such as privatisation and the selling of public assets.

The US has sent 3000 fully armed troops to Haiti. Soon, it will increase that number to around 15,000 troops. This intervention is based on the declaration of an emergency situation, which was forced on Haiti by the US when US secretary of state Hillary Clinton visited Haiti on January 16. Very quickly afterwards, the US took control of the airport: it is now deciding what goes in and out of Haiti.

US troops are not mobilised for the sake of humanity. Instead the US military’s mission is to preserve the reactionary social order for US corporations and to protect the wealthy few. This is evident by the failure to use US warships to take care the injured people.

The increase in US troops in Haiti is closely related to US economic and political interest in Latin America as a whole, where it is attempting to strengthen its power and is developing military bases. We note the bilateral agreement between the US and Colombia, which gives the US wide access to Colombia’s military bases and increases US forces stationed in Colombia, as the latest example of this.

The next stage of the US post-disaster program in Haiti is redesigning the country’s economy. This is indicated by the International Monetary Fund’s announcement of a US$100 million loan to Haiti that requires the implementation of more neoliberal programs, including increasing electricity tariffs, freezing state workers’ wages and reducing inflation. That loan will greatly increase the burden on Haiti, which already has a debt of US$165 million.

Based on this, we, the undersigned, extend our solidarity to the people of Haiti, including humanitarian aid and support for the Haitian people’s struggle for freedom from imperialist exploitation. Furthermore, we demand:

The immediate and unconditional cancellation of Haiti’s debt;

That government in our countries give substantial, untied and unconditional humanitarian aid to the people of Haiti;

That the humanitarian aid will support and be used to reconstruct Haiti in a way that will empower the people of Haiti to establish democracy and genuine independence for their nation.

We condemn the United States government’s exploitation of the disaster to advance the United State’s economic and political interests by making disaster as a relief industry.

We are calling all democratic and progressive organisations around the world to unite to build true solidarity with the people of Haiti. This includes helping to end the Haitian people’s oppression by the imperialist states, and full support for the restoration of freedom and sovereignty for the people of Haiti.

Signed by:

Committee for a Workers International, Malaysia,

Confederation Congress of Indonesia Union Alliance,

Friends of the Earth Indonesia (WAHLI),

Partido Lakas ng Masa (Philippines),

Partido ng Mangganggawa (Philippines),

Peoples Democratic Party (Indonesia),

Socialist Party of Malaysia,

Socialist Alliance (Australia),

Socialist Alternative (Australia),

Socialist Party (Australia),

Socialist Worker (New Zealand),

Solidarity (Australia),

Working Peoples Association (Indonesia)

Statemen Solidaritas untuk Rakyat Haiti

Pada tanggal 12 Januari 2010, gempa berkekuatan 7,3 skala Richter mengguncang Port-au-Prince, ibukota Haiti. Gempa tersebut mengakibatkan kehancuran yang luar biasa dan korban jatuh diperkirakan dapat mencapai 200.000 orang. Sementara itu tiga juta orang tidak memiliki tempat tinggal karena rumah mereka hancur akibat gempa. Gempa juga mengakibatkan kerusakan pada bangunan-bangunan publik seperti rumah sakit, sekolah.

Gempa tersebut semakin menghancurkan kehidupan rakyat Haiti yang sebelumnya telah dihantui oleh kemiskinan dan penindasan Imperialis selama berabad-abad. Sekitar 75% rakyat Haiti hidup dengan pendapatan kurang dari US $2 perhari, dan 56% - empat setengah juta rakyat – hidup dengan kurang dari US $1 perhari. Banyak dari rakyat Haiti hidup dalam rumah-rumah yang terbuat dari batako dan lumpur.

Haiti adalah Negara termiskin di belahan barat. Kemiskinan yang diderita oleh Rakyat Haiti tidak bisa dilepaskan penindasan Imperialisme dan Neoliberalisme selama berabad-abad. Rakyat Haiti sendiri memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap penindasan tersebut. Sebanyak 400.000 budak Afrika, yang dipekerjakan pada perkebunan tebu dan kopi milik para kolonial termasuk yang pertama berjuang melawan perbudakan dan pada awal abad ke-19 memenangkan perjuangan mereka. Haiti menjadi Negara pertama kulit hitam yang mendapatkan kemerdekaan dari kolonialisme dan perbudakan Perancis. Namun begitu mereka dipaksa membayar hutangnya sebesar 150 juta Francs sebagai ganti rugi kepada bekas Negara penjajahnya Perancis.

Setelah berpuluh-puluh tahun rakyat Haiti menderita dan berjuang melawan rejim dan diktaktor boneka AS. Pada tahun 2004 setelah akhirnya memenangkan pemilihan presiden yang demokratis, Jean-Bertrand Aristide, digulingkan dan diasingkan dalam sebuah kudeta yang didalangi oleh AS dan kemudian diasingkan oleh Pemerintahan AS. Kebijakan-kebijakan neoliberal dipaksakan kepada rakyat Haiti; sektor pendidikan dan kesehatan diprivatisasi dan tariff imporbagi beras dipotong untuk membayar hutang luar negeri Haiti.

Menggunakan dalil membantu Haiti dari kerusakan akibat gempa, AS sekarang mencoba mengmbail kekuasaan di Haiti dan mendesain ulang situasi politik dan ekonomi Haiti sesuai dengan keinginan modal internasional. Praktek ini bukan pertama kali terjadi: sebelumnya di New Orleans setelah diporak porandakan oleh Badai Katrina serta Sri Lanka, Indonesia dan Thailand setelah Tsunami 2004, menghadapi situasi yang sama dengan Haiti. Bencana alam digunakan untuk melegitimasi “bantuan” yang memiliki syarat-syarat neoliberal dengannya seperti seperti privatisasi dan penjualan asset-aset rakyat.

Amerika Serikat telah mengirimkan sekitar 3.000 personil militernya dengan bersenjata lengkap ke Haiti. Tidak lama lagi akan ditambah menjadi sekitar 15.000 tentara. Intervensi ini berkaitan dengan keputusan Keadaan Darurat yang dipaksakan ke Haiti oleh AS saat kunjungan Hillary Clinton pada hari Sabtu, 16 Januari 2010. Segera setelah itu Amerika Serikat mengambil alih bandara udara Haiti: menentukan apa yang bisa masuk dan keluar dari Haiti.

Penambahan pasukan militer di Haiti oleh Amerika Serikat tidak berkaitan dengan bantuan kemanusiaan. Hal tersebut berkaitan dengan mempertahankan tatanan reaksioner modal-modal AS dan melindungi kekayaan segelintir orang. Hal ini dapat terlihat dari tidak digunakannya kapal-kapal perang AS untuk merawat korban gempa ditengah kondisi banyaknya korban yang berjatuhan.

Penambahan kekuatan militer tersebut tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ekonomi dan politik Imperialis AS secara keseluruhan di Amerika Latin. Dimana AS mencoba memperkuat kekuasaannya dan mengembangkan basis-basis militernya. Kasus yang terakhir adalah perjanjian militer antara AS dengan Colombia, dimana AS akan memiliki akses kepada basis-basis militer Colombia dan juga penambahan pasukan AS di Colombia.

Tahapan berikutnya dalam program paska bencana AS di Haiti adalah mendesain ulang ekonomi Haiti. Ini juga sudah terlihat dengan diumumkannya pinjaman baru sebesar $100 juta ke Haiti oleh IMF. Syarat-syarat dalam pinjaman baru tersebut adalah penerapan lebih banyak program-program neoliberal. Seperti menaikan harga listrik, membekukan upah pegawai negeri dan menahan inflasi. Hutang itu sendiri akan menambah beban Haiti yang telah memiliki hutang yang mencekik leher rakyat Haiti sebesar $165 juta.

Berdasarkan hal diatas kami, yang menandatangani pernyataan sikap ini, bersolidaritas sepenuhnya kepada rakyat Haiti. Dan berkomitmen untuk membangun solidaritas tersebut dalam bentuk bantuan kemanusiaan maupun dukungan terhadap perjuangan pembebasan rakyat Haiti dari Imperialisme. Kami menuntut:

a. Penghapusan hutang Haiti dengan segera dan tanpa syarat b. Agar pemerintah yang berkuasa di negeri kami memberikan bantuan kemanusiaan yang pokok, tanpa syarat dan tanpa ikatan kepada rakyat Haiti c. Agar bantuan kemanusiaan tersebut akan mendukung dan digunakan dalam proses rekonstruksi Haiti yang akan menguatkan posisi rakyat Haiti dalam membangun demokrasi dan kemandirian bangsanya. d. Kami mengutuk Pemerintahan Amerika Serikat yang telah mengeksploitasi bencana gempa untuk memajukan kepentingan ekonomi dan politik Amerika Serikat dengan membuat bencana sebagai industri bantuan.

Kami menyerukan kepada seluruh kelompok demokratik dan prograsif didunia untuk bersatu membangun solidaritas sejati kepada rakyat Haiti. Ini termasuk membantu menghentikan penindasan terhadap rakyat Haiti oleh Negara-negara Imperialis, dan mendukung sepenuhnya pengembalian kemerdekaan dan kedaulatan rakyat Haiti.

Committee for a Workers International Malaysia, Friends of the Earth Indonesia (WAHLI), Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Partai Rakyat Demokratik (Indonesia), Partido Lakas ng Masa (Philipina), Partido ng Mangganggawa (Philipina), Parti Sosialis Malaysia, Perhimpunan Rakyat Pekerja (Indonesia), Socialist Alliance (Australia), Socialist Alternative (Australia), Socialist Party (Australia), Socialist Worker (Selandia Baru), Solidarity (Australia)