Menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bakal lebih mudah menata ibu kota sebagai presiden, bukan wali kota.





"Seharusnya lebih mudah karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir. Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas," kata Jokowi, 24 Maret 2014. dikutip dari



Kini Anies adalah Gubernur DKKI Jakarta, posisi yang sama seperti Jokowi empat tahun lalu. Ia pun merasakan hal yang sama. Menurut Anies ada banyak kebijakan di Jakarta yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat. Contoh yang paling mudah adalah masalah perumahan dan air.



Untuk pembangunan perumahan, pemerintah pusat punya lebih banyak anggaran. Bukan hanya untuk Jakarta, tapi juga buat wilayah sekitarnya.



"Kalau pemerintah pusat itu ototnya lebih kuat daripada Jakarta. Misalnya, program seribu rumah susun, bangun di Jakarta dan kalau pemerintah pusat itu bisa membuat Jakarta dan sebelahnya, Bekasi, Tangerang, itu bisa. DKI juga bisa masuk ke situ," kata Anies dalam wawancara khusus dengan Tirto di rumah dinas Gubernur, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/8/2018) malam.



Begitu pula untuk masalah air. Pemeritah pusat, misalnya, punya wewenang untuk membangun situ dan DAM di daerah Jawa Barat. Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah transportasi.



"Jadi saya berpendapat, pak Presiden itu benar," ujarnya.



Anies mencontohkan bagaimana Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdoğan, memanfaatkan APBN untuk membangun infrastruktur di Istanbul, pusat perekonomian dan budaya, sekaligus kota terpadat di Turki. Semula Erdogan adalah wali kota Istanbul dan tidak bisa mengerjakan banyak hal.



"Orang mengira kalau itu dilakukan pada saat Erdogan jadi wali kota, padahal itu setelah ia jadi perdana menteri," kata Anies. tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengafirmasi salah satu alasan Joko Widodo maju sebagai calon presiden pada pemilu 2014. Saat itu Jokowi--yang menjabat sebagai gubenur--mengatakan bahwa masalah DKI Jakarta bisa lebih mudah diselesai jika menjadi presiden."Seharusnya lebih mudah karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir. Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas," kata Jokowi, 24 Maret 2014. dikutip dari Kompas. Kini Anies adalah Gubernur DKKI Jakarta, posisi yang sama seperti Jokowi empat tahun lalu. Ia pun merasakan hal yang sama. Menurut Anies ada banyak kebijakan di Jakarta yang terkait dengan kebijakan pemerintah pusat. Contoh yang paling mudah adalah masalah perumahan dan air.Untuk pembangunan perumahan, pemerintah pusat punya lebih banyak anggaran. Bukan hanya untuk Jakarta, tapi juga buat wilayah sekitarnya."Kalau pemerintah pusat itu ototnya lebih kuat daripada Jakarta. Misalnya, program seribu rumah susun, bangun di Jakarta dan kalau pemerintah pusat itu bisa membuat Jakarta dan sebelahnya, Bekasi, Tangerang, itu bisa. DKI juga bisa masuk ke situ," kata Anies dalam wawancara khusus dengan Tirto di rumah dinas Gubernur, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/8/2018) malam.Begitu pula untuk masalah air. Pemeritah pusat, misalnya, punya wewenang untuk membangun situ dan DAM di daerah Jawa Barat. Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah transportasi."Jadi saya berpendapat, pak Presiden itu benar," ujarnya.Anies mencontohkan bagaimana Perdana Menteri Turki, Recep Tayyip Erdoğan, memanfaatkan APBN untuk membangun infrastruktur di Istanbul, pusat perekonomian dan budaya, sekaligus kota terpadat di Turki. Semula Erdogan adalah wali kota Istanbul dan tidak bisa mengerjakan banyak hal."Orang mengira kalau itu dilakukan pada saat Erdogan jadi wali kota, padahal itu setelah ia jadi perdana menteri," kata Anies.