Komunitas pengemudi transportasi berbasis online menolak saat diminta partai politik mendeklarasikan dukungan kepada salah satu kandidat bakal capres.





"Secara organisasi kami tidak mengambil posisi untuk mendukung capres-cawapres. Tapi sudah ada [ajakan dari parpol], saya tidak bisa menyampaikan dari parpol mana," ujar Christiansen kepada Tirto, Selasa (7/8/2018).



Meski menolak Christiansen mengatakan ADO membebaskan setiap anggotanya menentukan sikap politik. Namun ia mengingatkan setiap anggota ADO tidak membawa nama komunitas untuk mendukung salah satu kandidat capres di pemilu nanti.



“Kami kembalikan kepada anggota masing-masing untuk menentukan pilihannya. Anggota diminta tidak membawa ADO dalam memberikan dukungan, tapi pribadi masing-masing saja,” ujar Christiansen.



Komunitas pengemudi transportasi berbasis online lainnya yang menamakan diri Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) dan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI) juga mengklaim tak mau terlibat dalam politik praktis.



Baca juga: Pengamat: Komunitas Driver Online Efektif untuk Kampanye Pilpres

Kelompok Ojek Online Terima Ajakan Diskusi Menhub untuk Tak Demo

Anggota Presidium Garda yang merangkap Ketua Umum PPTJDI Igun Wicaksono berkata sikap organisasinya sudah bulat dan tak akan tergoda ajakan partai politik mendukung kandidat presiden tertentu.



Menurut Igun, komitmen Garda tidak masuk dalam dunia politik sudah tercantum di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi itu. Hal serupa juga terjadi di PPTJDI. “Garda murni gerakan aksi roda dua. Aliansi taktis untuk perjuangkan nasib ojek online dan tidak terkait parpol ataupun capres dan cawapres," ujar Igun kepada Tirto.



Sikap serupa dimiliki Aliansi Nasional Driver Online (ALIANDO). Salah satu pengurus ALIANDO, Anggoro, berkata organisasinya tidak akan berpolitik praktis di Pemilu 2019. Anggoro menyebut ALIANDO bukan alat politik meski memiliki massa hingga berbagai daerah. Menurutnya, ALIANDO adalah rumah pengemudi transportasi online yang memperjuangkan kesejahteraan melalui undang-undang.



"Jika ada salah satu anggota ALIANDO berpolitik, itu hanya pribadinya masing-masing dan tidak diperbolehkan bawa nama organisasi," ujar Anggoro kepada Tirto.





Komunitas yang Menggiurkan Besarnya potensi suara komunitas pengemudi transportasi online untuk pemilu 2019 memang menggiurkan bagi parpol dan para kandidat presiden. Dari kelompok oposisi pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera mengaku sudah melakukan pendekatan. Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Alyuddin mengaku sudah mendekati komunitas pengemudi transportasi berbasis online. Targetnya meningkatkan raihan suara partai dan memenangkan capres yang didukung partai pada Pemilu 2019.



"Saya kira semua elemen masyarakat yang potensial akan menjadi sasaran kampanye. Memang belum sampai ke tahap itu [deklarasi formal dukungan komunitas], saat ini masih tahap pembentukan tim kampanye," kata Suhud.



Manuver PKS juga dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai yang berada di barisan koalisi pendukung Jokowi ini juga sudah dan terus mendekati komunitas-komunitas pengemudi transportasi berbasis online.



"Ada rencana mendekati kelompok pengemudi transportasi online. Kalau saya di Kalimantan Barat sudah mulai itu," ujar Wakil Sekjen PKB Daniel Johan kepada Tirto.



Baca juga: Alasan Kelompok Ojek Online Tetap Demo Saat Asian Games 2018

Perlunya Pengemudi Ojek online Memiliki Sertifikat "Safety Riding"

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai wajar jika partai politik mendekati komunitas pengemudi transportasi berbasis online. "Selain karena jumlahnya yang banyak, mereka merupakan simbol perjuangan rakyat kecil yang mencari nafkah untuk keluarganya," kata Ujang kepada Tirto, Selasa (7/8/2018).



Ujang mengatakan komunitas pengemudi transportasi berbasis online memiliki sedikitnya dua kelebihan untuk digunakan sebagai alat kampanye.



Pertama, anggota komunitas itu merupakan orang yang kerap bepergian. Daya tempuh pengemudi transportasi online bisa digunakan untuk berkampanye masif dari satu titik ke titik lain. Kedua, komunitas itu memiliki jaringan yang luas dan kedekatan emosional antaranggotanya.



"Kuatnya jaringan yang mereka miliki membuat para politikus banyak yang mendekati," kata Ujang. tirto.id - Partai politik mencoba menggarap komunitas pengemudi berbasis online sebagai ladang suara di Pemilu 2019. Salah satu komunitas pengemudi berbasis online yang sudah didekati parpol jelang pemilu adalah Asosiasi Driver Online (ADO). Ketua Umum ADO Christiansen Ferary Wilmar mengaku komunitasnya pernah menolak tawaran partai politik yang meminta mereka mendeklarasikan dukungan kepada salah satu kandidat bakal calon presiden (capres)."Secara organisasi kami tidak mengambil posisi untuk mendukung capres-cawapres. Tapi sudah ada [ajakan dari parpol], saya tidak bisa menyampaikan dari parpol mana," ujar Christiansen kepada Tirto, Selasa (7/8/2018).Meski menolak Christiansen mengatakan ADO membebaskan setiap anggotanya menentukan sikap politik. Namun ia mengingatkan setiap anggota ADO tidak membawa nama komunitas untuk mendukung salah satu kandidat capres di pemilu nanti.“Kami kembalikan kepada anggota masing-masing untuk menentukan pilihannya. Anggota diminta tidak membawa ADO dalam memberikan dukungan, tapi pribadi masing-masing saja,” ujar Christiansen.Komunitas pengemudi transportasi berbasis online lainnya yang menamakan diri Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) dan Perkumpulan Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia (PPTJDI) juga mengklaim tak mau terlibat dalam politik praktis.Anggota Presidium Garda yang merangkap Ketua Umum PPTJDI Igun Wicaksono berkata sikap organisasinya sudah bulat dan tak akan tergoda ajakan partai politik mendukung kandidat presiden tertentu.Menurut Igun, komitmen Garda tidak masuk dalam dunia politik sudah tercantum di Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi itu. Hal serupa juga terjadi di PPTJDI. “Garda murni gerakan aksi roda dua. Aliansi taktis untuk perjuangkan nasib ojek online dan tidak terkait parpol ataupun capres dan cawapres," ujar Igun kepada Tirto.Sikap serupa dimiliki Aliansi Nasional Driver Online (ALIANDO). Salah satu pengurus ALIANDO, Anggoro, berkata organisasinya tidak akan berpolitik praktis di Pemilu 2019. Anggoro menyebut ALIANDO bukan alat politik meski memiliki massa hingga berbagai daerah. Menurutnya, ALIANDO adalah rumah pengemudi transportasi online yang memperjuangkan kesejahteraan melalui undang-undang."Jika ada salah satu anggota ALIANDO berpolitik, itu hanya pribadinya masing-masing dan tidak diperbolehkan bawa nama organisasi," ujar Anggoro kepada Tirto.Besarnya potensi suara komunitas pengemudi transportasi online untuk pemilu 2019 memang menggiurkan bagi parpol dan para kandidat presiden. Dari kelompok oposisi pemerintah, Partai Keadilan Sejahtera mengaku sudah melakukan pendekatan. Direktur Pencapresan DPP PKS Suhud Alyuddin mengaku sudah mendekati komunitas pengemudi transportasi berbasis online. Targetnya meningkatkan raihan suara partai dan memenangkan capres yang didukung partai pada Pemilu 2019."Saya kira semua elemen masyarakat yang potensial akan menjadi sasaran kampanye. Memang belum sampai ke tahap itu [deklarasi formal dukungan komunitas], saat ini masih tahap pembentukan tim kampanye," kata Suhud.Manuver PKS juga dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai yang berada di barisan koalisi pendukung Jokowi ini juga sudah dan terus mendekati komunitas-komunitas pengemudi transportasi berbasis online."Ada rencana mendekati kelompok pengemudi transportasi online. Kalau saya di Kalimantan Barat sudah mulai itu," ujar Wakil Sekjen PKB Daniel Johan kepada Tirto.Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai wajar jika partai politik mendekati komunitas pengemudi transportasi berbasis online. "Selain karena jumlahnya yang banyak, mereka merupakan simbol perjuangan rakyat kecil yang mencari nafkah untuk keluarganya," kata Ujang kepada Tirto, Selasa (7/8/2018).Ujang mengatakan komunitas pengemudi transportasi berbasis online memiliki sedikitnya dua kelebihan untuk digunakan sebagai alat kampanye.Pertama, anggota komunitas itu merupakan orang yang kerap bepergian. Daya tempuh pengemudi transportasi online bisa digunakan untuk berkampanye masif dari satu titik ke titik lain. Kedua, komunitas itu memiliki jaringan yang luas dan kedekatan emosional antaranggotanya."Kuatnya jaringan yang mereka miliki membuat para politikus banyak yang mendekati," kata Ujang.