JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melapor ke Bareskrim Polri terkait cuitan warganet soal temuan dugaan jual-beli data pribadi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, Kemendagri menyoal pencemaran nama baik Ditjen Dukcapil terkait dalam cuitan tersebut.

"Jadi lebih banyak mencemarkan nama baik Dukcapil," kata Dedi kepada Okezone, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

Perkara jual-beli NIK dan KK itu pertama kali diungkap oleh akun Twitter @hendralm. Postingannya saat ini ramai dan di-retweet hingga puluhan ribu kali.

Akibat unggahan itu, semua warganet memberikan tanggapan negatif dan mengkritisi kinerja Ditjen Dukcapil dalam melindungi identitas warga negara.

Oleh sebab itu, pelaporan Ditjen Dukcapil itu lebih kepada ramainya peristiwa pencemaran nama baik di dunia maya. Dukcapil menilai tidak semua informasi di media sosial valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

"Mereka kumpulkan buktinya dulu. Karena yang beredar di medsos tidak semua benar," ucap Dedi.

(Update)

Sementara itu, Okezone sudah berupaya menghubungi Hendra Mulyawan, pemilik akun @hendraIm, untuk meminta tanggapannya, tapi belum berhasil. Pesan yang dilayangkan ke nomor WhatsApp pribadinya sebagai upaya konfirmasi atas pemberitaan terkait viralnya soal dugaan jual-beli data kependudukan sampai Rabu malam belum berbalas. (qlh)



(erh)