Jakarta, CNN Indonesia -- Perwakilan Komisi Pemilihan Umum () dan Badan Pengawas Pemilu () tidak berhasil melihat langsung bukti-bukti surat suara yang sudah tercoblos, untuk pemungutan suaradi Malaysia. Penyebabnya adalah lokasi sudah diberi garis polisi dan tidak diizinkan Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM).Anggota KPU RI, Hasyim Asy'ari dan Ilham Saputra serta anggota Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo, sebenarnya sudah mendatangi dua bangunan yang diduga menampung surat suara tercoblos, di Jalan Seksyen 2/11 Taman Kajang Kajang dan Bangi, Selangor.Rombongan yang berangkat bersama-sama dari KBRI Kuala Lumpur tidak berhasil melihat karung-karung surat suara di lantai dua, karena dalam keadaan terkunci dan tidak diizinkan kepolisian Malaysia, pada Jumat (12/4) kemarin."Tempatnya diberi police line. Kami bicara dengan polisi yang jaga tidak diberi akses masuk.," kata Ilham, seperti dilansir Antara, Sabtu, (13/4)."Pada intinya kami sudah berupaya melakukan verifikasi dan klarifikasi kira-kira di dalam ada apa. Karena belum diberi akses kami, tidak bisa masuk dan belum bisa memberi penilaian apapun terhadap apa yang ada di dalam," sambung Ilham.Ratna mengatakan Bawaslu sudah mendapat informasi soal surat suara dicoblos itu. Namun, dia harus memastikan langsung karena ada beberapa hal yang masih dipertanyakan."Informasinya ada tiga jenis tas yakni hitam, putih, dan coklat. Kita mau lihat isinya apa. Kedua, apakah isinya memang surat suara pos yang diproduksi KPU," kata Ratna."Ini akan menjadi fakta penting bagi kami penyelenggara apa yang harus dilakukan dengan adanya peristiwa ini. Kita harus menjaga kepercayaan publik terhadap pemilu," ujar Ratna.Ratna mengatakan PPLN Kuala Lumpur juga tidak berada di lokasi saat peristiwa tersebut."Nanti kita diskusikan dengan KPU karena setiap keputusan harus ada argumentasi. Terhadap proses lain silakan berjalan dan tidak ada masalah. Proses lain yang jalan sudah sesuai aturan," ujar Ratna.Dalam video dugaan penemuan surat suara dicoblos yang beredar, surat suara tersebut dicoblos untuk pasangan Capres dan Cawapres Nomor Urut 01, dan calon anggota DPR RI, Davin Kirana dan Ahmad dari Partai Nasdem.Sejumlah perwakilan partai politik Indonesia di Malaysia meminta agar surat suara Pemilu 2019 yang diduga tercoblos di dalam dua ruko di Bangi dan Kajang, Malaysia, dibatalkan secara hukum."Kami meyakini adanya kecurangan Pemilu di wilayah PPLN Kuala Lumpur, kami dengan tegas menyatakan bahwa surat suara di dalam Ruko dua lokasi tersebut adalah batal secara hukum," kata Ketua Partai Demokrat DPLN Malaysia, Lukmanul Hakim, dalam jumpa pers.Lukmanul meminta Panwaslu Kuala Lumpur menyelidiki kasus ini secepat mungkin, tanpa mengganggu proses jalannya pemungutan suara di Malaysia.Lukmanul menyampaikan pernyataan sikap bersama Ketua Gerindra DPLN Malaysia Darsil Abdul Muis, Ketua Partai Nasdem DPLN Malaysia Tengku Adnan, Ketua PKB Perwakilan Malaysia Saiful Aiman, Ketua Perindo DPLN Malaysia Hj. Tohong Hasibuan, Sekretaris PAN Malaysia Khairudin, dan Sekretaris DPLN PPP Malaysia Muhammad Zainul Arifin.Lukmanul meminta aparat segera menangkap pelaku pencoblosan surat suara di dua lokasi secepatnya. Karena perkara ini berada di wilayah Malaysia, maka Indonesia harus menghormati hukum yang berlaku di Negeri Jiran.Polri sudah berkoordinasi dengan PDRM untuk menyelidiki kasus surat suara tercoblos. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, menyatakan sudah mendampingi KPU dan Bawaslu melalui atase kepolisian di KBRI Kuala Lumpur.