Kota kreatif adalah Bandung di siang hari, Gotham City adalah Bandung di malam hari.



Kalimat bersayap itu melintas begitu saja di kepala saat saya mendengar kabar vokalis Pure Saturday, Satrio atau Iyo, mengalami penganiayaan saat sedang berkumpul di kawasan Jl. Trunojoyo, Bandung. Kepala Iyo dipukul oleh botol dan terpaksa harus menerima 21 jahitan.



Manajer Pure Saturday, Buddy Gunawan, meyakini bahwa polisi berpakaian preman sebagai pelaku penganiayaan. Pihak kepolisian Bandung, melalui Kapolrestabes, membantah anak buahnya sebagai pelaku penganiayaan.



Lepas siapa pelaku yang sebenarnya, kabar penganiayaan itu dengan sangat cepat memancing reaksi keras. Isu yang paling banyak dibicarakan adalah perkara “diberlakukannya jam malam” di Kota Bandung.



Menyusul terjadinya pembacokan terhadap Kapolsek Astana Anyar, Bandung, awal Januari lalu, Kapolda Jawa Barat, Irjen [Pol] M. Iriawan, merekomendasikan pembatasan jam operasional tempat hiburan maksimal sampai jam 12 malam. Rekomendasi itu sudah mulai dilaksanakan oleh Polwiltabes Bandung sejak Januari lalu.



Alasannya: tempat hiburan malam pangkal kriminalitas. Membatasi jam operasional tempat hiburan malam berarti memangkas kemungkinan kriminalitas. Sesederhana itu penjelasannya. Seakan itu conditio sine qua non, tindakan tak terhindarkan karena hanya itu satu-satunya opsi yang tersedia.



Ada dua persoalan di sini. Pertama, sejauh yang saya ketahui, pembatasan jam operasional tempat hiburan ini baru bersifat rekomendasi dari Kapolda dan belum menjadi peraturan melalui Peraturan Daerah (Perda). Kapolda sendiri menunggu respon dari Pemerintah Kota (Pemkot).



Walikota Ridwan Kamil juga membantah itu sebagai inisiatif Pemerintah Kota (Pemkot Bandung). "Putusan dari DPRD juga belum ‎ada. Kita ikuti rekomendasi mereka (polisi,red) saja. Sifatnya pun masih imbauan. Kami juga 'kan tidak sampai mengeluarkan surat," kata Ridwan Kamil pada awal Februari lalu, seperti saya baca dari Galamedia.



Bisa dibayangkan, baru rekomendasi saja polisi sudah membubarkan dan mengusir warga yang tidak berada di tempat hiburan malam. Bukankah rekomendasi belum bisa ditindaklanjuti dengan tindakan represi? Bukankan rekomendasi itu – dengan mengutip Ridwan Kamil— “sifatnya pun masih imbauan”?



Persoalan kedua: rekomendasi pembatasan jam operasional tempat hiburan ini tiba-tiba bergerak liar menjadi seakan-akan diberlakukan jam malam untuk semua orang di semua tempat terbuka.



Pembatasan jam operasional tempat hiburan awalnya hanya dipersoalkan terutama oleh para pengusaha dan mereka yang mengais rezeki dari tempat-tempat hiburan. Setelah kabar penganiayaan Iyo beredar luas pada Minggu pagi (23/1), pembatasan dipersoalkan oleh khalayak luas dengan alasan: pembatasan jam operasional tempat hiburan itu pada praktiknya menjadi pemberlakuan jam malam untuk semua tempat.



Di media sosial banyak yang mengeluhkan polisi melakukan pembubaran paksa secara pukul rata: nongkrong di Circle-K dibubarkan, nonton bareng sepakbola dibubarkan, duduk-duduk di taman kota (yang mulai banyak direvitalisasi oleh Walikota Ridwan Kamil) juga dibubarkan.



Jika nongkrong dibubarkan karena nenggak minumak keras, sih, agak bisa dimengerti. Tapi sekadar duduk-duduk pun, tanpa bir apalagi liquor, juga tak luput dibubarkan. Untuk diketahui, Circle-K atau minimarket-minimarket 24 jam di Kota Bandung sudah lama tidak menjual bir.



Semua diperlakukan sama, semua dibubarkan. Seakan-akan, siapa pun yang duduk-duduk di ruang publik di Kota Bandung selewat tengah malam adalah terduga geng motor. Siapa pun yang kongkow-kongkow selewat jam malam seakan-akan adalah gangster yang sedang menyaru.



Ambil misal acara nonton bareng sepakbola. Nobar Chelsea vs Manchester City pekan lalu juga dibubarkan. Setahu saya, tidak pernah acara nonton bareng di Bandung berakhir dengan perkelahian massal, bacok-bacokan, apalagi bunuh-bunuhan. Rekam jejak yang relatif baik itu pun seakan tidak ada lagi gunanya. Siapa pun fans sepakbola yang ingin nobar dicurigai sebagai gerombolan perusuh yang siap meledakkan kericuhan.



Sebulan terakhir ini, Bandung di malam hari, terutama selewat jam malam, dihiasi oleh mobil patroli polisi yang wara-wiri sambil menyalakan sirene di mana-mana. Seakan-akan Bandung adalah kota yang di setiap sudutnya dihuni oleh kriminal dan di setiap perempatan adalah sarangnya Joker.



Kebetulan, Kapolda Jawa Barat pada saat yang hampir bersamaan juga menjadi sasaran kekesalan para bobotoh Persib Bandung karena tidak mengizinkan digelarnya pertandingan Persib vs Persija. Kapolda menolak memberi rekomendasi perizinan laga big match itu dengan alasan berpotensi memancing kerusuhan.



Padahal, sudah sangat lama bobotoh tidak membuat kerusuhan besar-besaran di stadion hanya karena timnya kalah. Saat dikalahkan Persija di kandang sendiri pada musim 2010-2011, tidak ada kerusuhan sama sekali. Memang sempat ada sweeping plat-B, tapi itu dipicu oleh penyerangan terhadap bis yang membawa pemain Persib yang akan bertanding di Gelora Bung Karno, bukan karena timnya kalah. Kerusuhan antar suporter juga ketakutan yang berlebihan karena Jakmania, pendukung Persija, sudah dilarang untuk datang dan mustahil datang secara rombongan.



Tindakan preventif adalah opsi yang lazim digunakan. Tapi aksi kepolisian belakangan rasanya tak lagi tindakan preventif. Kesannya itu tindakan yang dibimbing sikap paranoid, memperlakukan semua orang dan semua tempat secara pukul rata, dan ingin gampangnya saja.



Karena polisi gagal memberantas geng motor sampai akar-akarnya, maka yang bukan geng motor pun harus siap kena getahnya. Logikanya kira-kira: karena malam hari itu rawan kejahatan, maka yang berkegiatan di malam hari dipukul rata sebagai berpotensi menjadi kriminal. Atau kalau menggunakan amsal yang lain: karena sepakbola rentan rusuh, maka tak usah diberi izin. Beres perkara.



Bukankah hal yang lucu kalau ada yang berpikir: karena kepolisian dipersepsikan korup, ya sudah kepolisian dibubarkan saja. Tidakkah ini cara berpikir “ingin menangkap tikus dengan membakar lumbung”?



Saya kira cukup jelas duduk perkaranya: “pembatasan jam operasional tempat hiburan” tidak sama dengan “pemberlakuan jam malam”.



Keriuhan di media sosial soal pemberlakuan “jam malam” jelas meleset karena yang ada hanyalah rekomendasi “pembatasan jam operasional tempat hiburan”. Tapi keriuhan soal “jam malam” itu cukup menjelaskan bagaimana publik merasa “pembatasan jam operasional tempat hiburan” sudah merembet ke mana-mana sehingga terasa seperti pemberlakuan “jam malam”.



Saya berharap Pemkot Bandung berani mengevaluasi rekomendasi pembatasan jam operasional tempat hiburan. Benar bahwa aspek keamanan ada di kepolisian. Tapi jika penerapannnya mulai dikeluhkan berlebihan dan dipraktikkan pukul rata, tak ada salahnya mendiskusikannya kembali. Muspida di Kota Bandung perlu duduk bersama untuk memastikan dengan clear agar “rekomendasi pembatasan jam operasional tempat hiburan” itu tidak berubah praktiknya di lapangan dengan seenaknya menjadi seakan-akan sedang “diberlakukan jam malam”.



Karena malam hari di Bandung memang tidak gawat-gawat amat. Karena Bandung memang tidak sedang dalam keadaan darurat. Dan, yang jelas, karena Bandung memang bukan Gotham City.



Dalam novel-grafis tentang Batman, khususnya pada seri-seri yang ditulis setelah dekade 1970an, Gotham City pada malam hari digambarkan sebagai kota yang muram, suram, gelap, berbahaya dan sarat dengan aksi-aksi kriminal.

Frank Miller, salah seorang pencipta novel-grafis Batman, menjelaskan seperti apa Gotham City. Kata Miller, “Metropolis adalah New York di siang hari, Gotham City adalah New York malam hari.”



Ya, kalimat pembuka esai ini memang diplesetkan dari kalimat bersayap Frank Miller ini. Sedikit berlebihan, memang. Tapi cukup jelas, Bandung jauh dari situasi gawat yang patut diperlakukan dengan pendekatan darurat ala jam malam.



Tindakan-tindakan kepolisian di luar tempat-tempat hiburan malam mengingatkan saya pada istilah “surplus kekuasaan” [power surplus] yang diucapkan Bruce Wayne, karakter “siang hari” dari sosok Batman, pada film Batman Returns produksi tahun 1992.



Pada adegan itu, Bruce Wayne bertanya pada karakter Max Schreck: “Gotham City memiliki surplus kekuasaan. Aku yakin kau tahu itu. Pertanyaanku adalah: apa sudut pandangmu?”



Yeah, apa sudut pandangmu, Pak Walikota dan jajaran Muspida lainnya?

Kalau saya, sih, ingin agar kepolisian jangan sampai memiliki “surplus kekuasaan”. Kalau “surplus piknik”, sih, tidak apa-apa. Biar polisi tidak tegang urat lehernya. Supaya tidak gampangan membubarkan orang yang lagi duduk-duduk di taman kota yang justru sedang rajin-rajinnya direvitalisasi oleh wali kota.























































































































