Dengan berakhirnya operasi Mosul dan pembebasan kota ini dari pendudukan kelompok teroris Daesh, dapat dikata kehidupan kelompok teroris ini di Irak telah berakhir dan tinggal sejumlah anasir mereka yang tidak terkoordinasi di sebagian daerah Irak.

Pada awalnya, Daesh merupakan cabang Al Qaeda di Irak, tapi pada 2006 mereka mengubah nama kelompoknya menjadi Negara Islam Irak di tahun 2013 kembali berubah menjadi Negara Islam Irak dan Syam. Para teroris Daesh bulan Juni 2014 memasuki Irak dan menduduki daerah dari tiga provinsi Ahli Sunnah; Nainawa, Salahuddin dan al-Anbar. Ada beberapa sebab yang dapat disebutkan mengenai bagaimana Daesh dengan mudah menduduki sejumlah daerah Irak.

Daesh hasil dari kebijakan Amerika di Irak

Amerika Serikat tahun 2003 menyerang Irak yang berujung pada lengsernya rezim Baath. Tapi dampak dari agresi Amerika ke Irak tidak terbatas pada hancurnya rezim Baat, tapi Irak memasuki periode kevakuman politik dan konflik sektarian. Di sisi lain, untuk hadir di Irak dalam waktu lama, Amerika membutuhkan Irak yang vakum dari sisi keamanan.

Sejatinya, kepentingan Amerika berada pada ketiadaan keamanan di tingkat regional secara umum dan di Irak secara khusus. Karena ketiadaan keamanan ini memperkuat kehadiran militer Amerika di kawasan, dan Irak secara khusus. Oleh karenanya, Irak menyaksikan eskalasi aksi-aksi teror, ledakan dan kehadiran Daesh pasca penarikan mundur pasukan Amerika dari negara ini di akhir tahun 2011.

Para analis politik percaya bahwa faktor asli munculnya Daesh di Irak adalah kebijakan Amerika terkait negara ini. Sekaitan dengan hal ini, Noam Chomsky, akademisi dan intelektual Amerika meyakini bahwa pendudukan Irak selama 10 tahun oleh Amerika dan Inggris merupakan sumber asli munculnya kelompok teroris Daesh di negara ini. Karena Irak memasuki periode kevakuman politik. Periode sangat berbahaya bagi negara seperti Irak yang punya cara pandang sektarian.

Begitu juga jurnalis Amerika, David Ignatius dalam artikel “Bagaimana Daesh Menyebar di Timur Tengah” yang dipublikasikan pada 29 Oktober 2015 di situs The Atlantic menulis, “Sekalipun Daesh memasuki Mosul pada Juni 2014, tapi kelompok ini telah menyatakan kehadirannya sejak sepuluh tahun lalu di Irak. Akar Daesh kembali pada kegagalan Amerikad di Timur Tengah selama satu dekade. Langkah-langkah Amerika di Irak memunculkan ketiadaan keamanan di negara ini dan dipenuhi oleh kelompok radikal. Di sisi lain, ketika Amerika menyerang Irak, Abu Mus’ab Zarqawi, pemimpin pertama Daesh di Irak bersatu dengan anasir Baath membentuk organisasi teroris yang berafiliasi kepada Al Qaeda.”

Tidak Terbentuk Pemerintahan Nasional di Irak Pasca Saddam

Faktor terpenting yang memudahkan terbentuknya kelompok teroris seperti Daesh di satu negara adalah ketiadaan pemerintahan nasional yang kuat. Secara umum, sejak 15 tahun terakhir, pemerintahan Arab paling kuat seperti Irak, Mesir dan Suriah kini telah melemah. Di Irak, akibat konflik sektarian dan mazhab pasca Saddam tidak terbentuk pemerintahan nasional yang kuat. Padahal, sebelum Amerika menyerang Irak pada 2003, minoritas Ahli Sunnah yang memegang pemerintahan.

Sementara di lingkungan internal pasca Saddam, mayoritas Syiah memegang tampuk kekuasaan. Kenyataan ini memunculkan ketidakpuasan kelompok politik Ahli Sunnah di negara ini. Pada saat yang sama, kekuatan asing juga memanfaatkan isu ini menentang sistem politik baru di negara ini. Di sisi lain, etnis Kurdi Irak tidak ingin didefinisikan dalam kerangka identitas Irak, tapi mereka bersikeras memiliki identitas berbeda, yaitu Kurdi. Dampaknya, mereka menuntut berpisah dari Irak dan membentuk negara Kurdi. Oleh karenanya, kondisi yang seperti ini menjadi sarana terbaik bagi munculnya kelompok-kelompok teroris.

Ketiadaan Pasukan Militer Kuat dan Komitmen dengan Sistem Politik Baru

Dampak penting dari agresi Amerika ke Irak adalah pembubaran pasukan militer negara ini. Sejatinya, Irak pasca Saddam tidak lagi memiliki pasukan militer yang kuat. Selain itu, pasukan militer Irak lebih mengenal perang klasik dan tidak punya pengalaman menghadapi perang gerilya. Pada saat yang sama, para anasir Baath masih tetap hadir di militer dan lembaga intelijen Irak serta tidak loyal dengan sistem politik baru di negara ini.

Itulah mengapa, ketika Daesh memasuki Mosul pada 2014, tidak ada perlawanan berarti dari pasukan militer Irak, bahkan sebagian perwira Irak melakukan pengkhianatan dan membantu Daesh menduduki kota ini. Dengan dasar ini, Ayatullah Sistani, marji Syiah Irak mengetahui secara tepat kelemahan ini dan menuntut segera dibentuknya pasukan relawan rakyat untuk berperang melawan Daesh. Beliau mengeluarkan fatwa Wajib Kifa’i bagi setiap warga Irak yang memiliki kemampuan untuk berjuang melawan kelompok teroris Daesh.

Sesuai dengan fatwa ini, pemerintah Irak membentuk Hashd al-Shaabi yang memiliki anggota seratus ribu orang. Hashd al-Shaabi memiliki peran kunci dalam perjuangan melawan teroris Daesh diIrak. Sekaitan dengan hal ini, Masoud Asadollahi, analis timur Tengah meyakini, “Aksi-aksi teror Daesh memunculkan sebuah entitas agung bernama Hashd al-Shaabi. Organisasi relawan rakyat ini memiliki peran kunci dalam pembebasan seluruh daerah Irak, termasuk Mosul. Akhirnya organisasi ini disahkan menjadi sebuah organisasi resmi dan legal.” Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembentukan Hashd al-Shaabi bermakna upaya pemerintah Irak untuk menciptakan pasukan yang komitmen dengan sistem politik baru negara ini.

Krisis Pengaruh Pemerintah di Daerah Ahli Sunnah

Sejak awal, Daesh mengincar kawasan berpenduduk Ahli Sunnah di Irak. Dengan dasar ini, Daesh pertama memasuki kota Mosul, ibukota provinsi Nainawa. Setelah itu mereka menguasai Tikrit, ibukota provinsi Salahuddin dan kemudian ar-Ramadi, ibukota provinsi al-Anbar. Ada dua alasan utama soal pemilihan tiga kota ini. Pertama, potensi ketidakpuasan daerah-daerah berpenduduk Ahli Sunnah lebih besar akibat tidak lagi berada di puncak kekuasaan seperti di masa rezim Baath. Kedua, pengaruh pemerintah pusat di Baghdad ke daerah-daerah Ahli Sunnah lebih lemah ketimbang daerah Syiah. Dapat dikatakan bahwa kawasan Ahli Sunnah lebih siap menerima Daesh ketimbang daerah lain.

Perbedaan Kelompok Politik Soal Pemilihan Perdana Menteri Baru

Pasca pemilihan umum legislatif Irak di bulan April 2014, dimana koalisi Negara Hukum berhasil meraih suara mayoritas di parlemen, masalah pemilihan perdana menteri memunculkan tensi internal di negara ini. Padahal setelah menjabat dua periode, Nouri Maliki untuk ketiga kalinya berhak membentuk pemerintah dikarenakan partai pimpinannya berhasil meraih mayoritas kursi di parlemen. Tapi penentang Maliki meyakini jabatan ketiganya tidak demokratis dan Koalisi Negara Hukum harus menentukan orang lain menggantikan Maliki. Artinya, kondisi Irak waktu itu tidak memiliki pemerintah dan dalam peralihan kekuasaan ada masalah dan itu diperumit dengan campur tangan kekuatan regional dan trans-regional. Kondisi ini memberi kesempatan Daesh memasuki Irak.

Pengkhianatan Anasir Dalam Negeri Irak

Alasan penting lainnya kemunculan Daesh di Irak adalah pengkhianatan sebagian anasir dalam negeri negara ini. Bukan hanya pasukan militer di provinsi Nainawa yang tidak melakukan perlawanan terhadap Daesh, tapi sebagian anasir lokal di provinsi ini seperti Atheel al-Nujaifi, Gubernur Nainawa. Pada saat Daesh menyerang Mosul, ia meliburkan kantor polisi dan karyawan administrasi.

Sekaitan dengan pengkhiantan ini, Hanan al-Fatlawi, anggota Koalisi Negara Hukum mengatakan, “Atheel al-Nujaifi punya peran menentukan dalam proses masuknya Daesh ke Mosul. Karena sejak awal ia bergaya ingin menghadapi Daesh tapi ketika para teroris Daesh memasuki Mosul, ia melarikan diri secara terhina ke Arbil dan dari sana ia melakukan konspirasi menentang Nouri Maliki dalam proses politik Irak.

Pada akhirnya harus dikatakan bahwa sekalipun sampai kini masih ada anasir Daesh di Irak, tapi pembebasan kota Mosul berarti akhir kehidupan Daesh di Irak. Karena tujuan utama Daesh adalah membentuk Khilafah Islam di Irak dan Suriah. Pembebasan Mosul yang menjadi pangkalan utama Daesh di Irak berarti pemusnahan total mimpi membangun Khifalah Islam.