Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Blora yang baru saja pulang usai kunjungan kerja (kunker) di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak diperiksa kesehatannya terkait Virus Corona atau COVID-19. Mereka beralasan dirinya setingkat bupati dan meminta Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan kesehatan.

"Kita keberatan diperiksa di sini. Kita ini DPRD setingkat bupati, bukan anak gembala. Bagaimana ini SOP-nya? Harus jelas. Jangan seperti ini. Kita ke Lombok juga menjalankan tugas negara," ujar salah seorang anggota DPRD Blora, Warsit kepada petugas medis di Terminal Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis (19/3/2020).

Dari informasi yang dihimpun, kunjungan kerja anggota DPRD Blora ini dilaksanakan selama 4 hari terhitung sejak hari Senin kemarin. Dari 45 anggota di DPRD Blora, 37 anggota ikut kunjungan kerja ke Lombok. Beberapa di antaranya mengajak istri dan anaknya.

Tujuan DPRD Blora melakukan kunjungan kerja ke Lombok untuk studi banding alat kelengkapan dewan (AKD) non-komisi.

Petugas medis dari Dinas Kesehatan Blora memang sengaja menyambut rombongan di terminal tersebut. Menurut Warsit, jika rombongan anggota DPRD Blora harus dicek makaseharusnya seluruh warga yang dari luar kota juga ikut diperiksa kesehatannya.

