Disain NKRI Boulevard di Ibu Kota baru di Pulau Kalimantan.

SUKU Dayak mengajukan syarat kepada pemerintah, terkait rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah mereka, di Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Wakil Bendahara Umum Majelis Adat Dayak Nasional Dagut H Djunas mengatakan, pihaknya meminta lahan seluas 5 hektare per keluarga, demi memenuhi kegiatan mereka.

Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri Seminar Nasional bertajuk 'Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur.'

• Kelompok Teroris Masa Kini Aktif Berdiskusi di Medsos, 36 Orang Diciduk Setelah Penusukan Wiranto

"Masyarakat ingin punya tanah 5 hektare tiap keluarga yang punya sertifikat gratis."

"Maka tidak berlebihan Suku Dayak menuntut 5 hektare setiap kepala keluarga, sertifikat gratis ini dibuat produktif," ujar Dagut di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Isu lingkungan turut dibawa masyarakat Dayak yang hadir dalam acara tersebut.

• Terduga Teroris Tambun Selatan Rancang Aksi Bom Bunuh Diri di Lampung, Bakal Diledakkan Pakai Ponsel

Mereka juga meminta agar pemerintah memperhatikan pentingnya 'hutan' bagi kebudayaan Dayak.

Suku Dayak berharap pemerintah memberikan hutan adat seluas 10 hektare pada tiap desa di kawasan yang akan menjadi ibu kota baru Indonesia itu.

Saat ini, tercatat ada 285 desa di wilayah Kalimantan yang tidak lagi memiliki hutan adat.

• UU KPK Hasil Revisi Berlaku Mulai Hari Ini, Begini Gaya Empat Pimpinan Menyambutnya

Menurut Dagut, hutan adat yang dimiliki tiap desa itu kini banyak yang telah dialihfungsikan untuk sektor perkebunan dan industri, yakni sebagai perkebunan sawit.

"Di hutan adat minimal (luasnya) 10 hektare, karena 285 desa tidak ada lagi hutannya," jelas Dagut.

Ia pun berharap pemerintah mendengarkan permintaan Suku Dayak.

• Ditanya Isu Fadli Zon Bakal Jadi Menteri, Ali Mochtar Ngabalin Buka Sorban Lalu Garuk-garuk Kepala

Karena masyarakat Dayak selama ini memiliki 4 hak, mulai dari berburu hingga hak religius magis.

"Kami harap ada pengakuan, ada 4 haknya, yaitu hak berburu, meramu, menggunakan hutan, dan hak religius magis," tutur Dagut.

Proses pembangunan infrastruktur untuk pemindahan ibu kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim), disebut-sebut akan mengedepankan pemberdayaan tenaga kerja lokal.

• Prabowo Bakal Jadi Menteri Pertahanan? Ali Mochtar Ngabalin: Amin, Insyaallah

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pembangunan itu akan dimulai pada 2021 mendatang.

Tenaga kerja lokal, kata dia, akan diprioritaskan dalam proses konstruksi itu.

Pernyataan tersebut ia sampaikan seusai memberikan sambutan dalam Seminar Nasional bertajuk 'Kebudayaan Dayak dan Kontribusinya terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Kalimantan Timur'.

• Ini Alasan Polisi Lakukan Diskresi Tak Keluarkan Izin Demonstrasi Jelang Pelantikan Presiden

Dalam acara itu hadir pula Gubernur Kaltim Isran Noor.

"Penyerapan tenaga kerja itu pasti, dengan kebutuhan tenaga kerja yang besar selama masa konstruksi nanti."

"Kita butuh partisipasi semua pihak, terutama kita dahulukan yang lokal," ujar Bambang, di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

• INI Dia Foto Resmi Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024, Maruf Amin Tampil Beda

Sebelumnya, peneliti INDEF Bhima Yudhistira pun menyoroti rencana pemindahan ibu kota itu.

Ia menyarankan agar pemerintah lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal.

Selain itu, menurutnya, pembangunan ibu kota baru sebaiknya juga mengambil bahan baku dari potensi lokal dan melibatkan kontraktor kecil.

• Terduga Teroris di Bekasi Kerap Jual Ikan Hias Sampai Tengah Malam, Pembelinya Jarang

"Pengerjaan konstruksinya harus libatkan tenaga kerja lokal."

"Kontraktor kecil harus ikut dan bahan baku sebaiknya diambil dari sekitar Kalimantan Timur," saran Bhima, saat dihubungi Tribunnews, Rabu (16/10/2019).

Sebelumnya, Bambang Brodjonegoro menyatakan, kapasitas ibu kota baru bisa menampung hingga 3 juta penduduk.

• Istana Rogoh Kocek‎ Hingga Rp 1 Miliar untuk Mobil Tamu Negara Saat Pelantikan Jokowi-Maruf Amin

Termasuk, 200 ribu pegawai negeri sipil (PNS).

Bambang Brodjonegoro mengatakan, wilayah ibu kota baru bisa diperluas hingga 180 ribu hektare, dari tahap awal 40 ribu hektare yang menampung 1,5 juta jiwa.

• Konflik Tidak Bisa Selesai dengan Dialog, Putra Imam Masjid Ini Tawarkan Enam Resolusi untuk Papua

"Perluasan 180 ribu hektare bisa dua kali lipat jadi 3 juta penduduk."

"PNS yang pindah perkiraannya hampir 200 ribu," ujarnya di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Bambang Brodjonegoro menyampaikan, perluasan bisa dilakukan, namun tetap harus terkendali agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan lingkungan.

• Sayangkan Mahasiswa Tolak Bertemu Jokowi, Menristekdikti: Sekarang Tidak Ada yang Bisa Disembunyikan

"Kota ini tidak boleh dibiarkan begitu saja untuk berkembang tidak terkendali."

"Jadi, tetap kota inklusif, tapi perkembangannya ada kendali supaya tidak melebar ke mana-mana," jelasnya.

Di sisi lain, ia menambahkan, urbanisasi di ibu kota baru itu terjadi dari daerah yang tadinya sedikit sekali penghuninya, menjadi kota dengan kepadatan tertentu.

• Dituntut Istri Harus Selalu Bawa Uang Tiap Hari, Buruh Bangunan Curi Helm di Parkiran

Di ibu kota baru nanti, semua jenis infrastruktur harus menjadi referensi kota lain, di antaranya air dan jaringan gas.

"Harus yang terbaik, airnya bisa langsung diminum, gasnya langsung jaringan ke setiap rumah tangga."

"Saluran pembuangan juga ada di tiap rumah."

• BREAKING NEWS: Enam Polisi Bawa Senjata Api Saat Jaga Unjuk Rasa yang Tewaskan Dua Mahasiswa Sultra

"Kemudian, saluran tersebut langsung ke pengelolaan limbah, dan transportasi umumnya berbasis rel," tutur Bambang. (Fitri Wulandari)