- Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan , mengakui ada keanehan di beberapa usulan anggaran 2020 yang saat ini sedang dibahas. Anies mengaku sudah menyisir satu persatu dengan anak buah tapi tak mau mengumumkannya. Mengapa?"Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak berpanggung. Jadi mengerjakan itu tidak kemudian... Saya kerjakan. Satu-satu lihat, tim kita review satu-satu. Dan saya panggil semuanya, saya tunjukkan keanehan itu. Saya tidak umumkan keluar," ucap Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).Menurut Anies, dia memilih koreksi internal. Dia mengaku tidak mau mengumumkan dan menyoroti anak buahnya secara terbuka karena bikin heboh."Karena saya mau koreksi, tidak bisa seperti ini terus. Kalau diumumkan hanya menimbulkan kehebohan. Sebenarnya kelihatan keren sih marahin anak buahnya," ucap Anies.Anies tidak mau terlihat memarahi anak buahnya yang salah. Dia mengaku ingin memperbaiki sistem."Kalau diumumkan hanya menimbulkan kehebohan. Sebenarnya kelihatan keren sih marahin anak buahnya, tapi bukan itu yang saya cari tapi yang saya cari adalah, ini ada masalahnya ini harus dikoreksi karena mengandalkan manual," kata Anies."Kalau ngeceknya manual akan selalu berulang seperti ini dengan melihat situasi kami perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu ngisi komponen yang relevan," sambungnya.Anies menyebut masalah munculnya keanehan di anggaran ini ada tiap tahun. Menurutnya, hal itu karena sistem yang digital tapi tidak smart."Jadi sistemnya sekarang ini sudah digital, but not a smart system. Itu hanya digital aja, mengandalkan orang untuk mereview. Itu sudah berjalan bertahun tahun. Karena itu ini akan diubah, tidak akan dibiarkan begitu saja. Let's do it in a smart way," ungkap Anies.Sebelumnya, PSI sebelumnya menyoroti anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Lalu anggaran ballpoint Rp 124 miliar jadi pertanyaan PSI."Selain anggaran lem aibon tersebut, Fraksi PSI Jakarta juga menemukan adanya usulan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur, 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, dan beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik," kata anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana, dalam keterangan pers tertulis.Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyebut rencana anggaran Rp 82 miliar untuk lem Aibon bukan salah ketik. Anggaran itu merupakan anggaran sementara untuk kemudian diubah setelah mendapat rencana anggaran dari pihak sekolah.Anggaran yang tertulis dalam lem Aibon merupakan anggaran alat kelengkapan kantor Biaya Operasional Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Ada perubahan angka setelah dilakukan penyesuaian."Saat lihat kembali secara detail, anggaran yang disusun oleh seluruh sekolah wilayah Jakarta Barat 1 diusulkan hanya Rp 175 miliar dalam jangka waktu satu tahun. Terdiri dari 23 rekening," ucap Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta."Alat laboratorium yang (sebelumnya ditulis) sekitar Rp 132 miliar, hanya Rp 1,3 miliar saja. ATK, di situ ada Aibon disampaikan Rp 82 miliar, ATK itu seluruh sekolah hanya Rp 22 miliar," sambungnya.