- Wasekjen Partai Demokrat (PD) Rachland Nashidik mengusulkan kubu Joko Widodo (Jokowi) ataupun pihak Prabowo Subianto membubarkan koalisi dengan alasan menghilangkan permusuhan. Partai Solidaritas Indonesia atau PSI selaku pendukung paslon 01 menolak usul itu sembari menyatakan siap menerima PD di pemerintahan andai diberi mandat oleh Jokowi.Sekjen PSI Raja Juli Antoni menyatakan koalisi 01 akan tetap eksis, terlebih masih ada proses di Mahkamah Konstitusi. Jika memang ada partai di luar Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf yang hendak bergabung, Toni menyatakan PSI bakal siap menerimanya."Partai-partai yang tergabung di TKN diharapkan menjadi koalisi permanen selama 5 tahun untuk mengawal pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf. Memastikan janji politik Pak Jokowi selama kampanye dapat diimplementasikan dengan baik," kata Toni dalam keterangannya, Senin (10/6/2019)."Bahwa ada partai-partai lain di luar TKN yang akan bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf, silakan saja. Kami tidak ingin menjadi koalisi yang eksklusif. Selama memiliki niat baik mendukung pemerintahan Pak Jokowi-Kiai Ma'ruf, kami sangat welcome. Silakan kawan Demokrat atau PAN bergabung. Saya kira begitu garis politik yang diarahkan Pak Jokowi," imbuh dia.Toni menyatakan urusan pemerintahan dan partai-partai mana saja yang akan mendukung sepenuhnya ada di tangan Jokowi, termasuk soal jatah menteri. Toni menyebut PSI tak berkeberatan andai Jokowi memberikan kursi di kabinet kepada Partai Demokrat."Mengenai kursi di kabinet, seutuhnya kami serahkan ke Pak Jokowi sebagai pemegang hak prerogatif. Bila Pak Jokowi memberikan kursi menteri kepada Demokrat atau PAN sebagai 'pendatang baru' di koalisi, kami sangat setuju dan mendukung apa pun keputusan Pak Jokowi," sebut dia.Meski demikian, Toni menyebut mendukung Jokowi bukan semata-mata urusan jatah menteri. Dia meminta partai lain yang hendak bergabung ke pemerintahan yang akan datang menerapkan prinsip sama dengan TKN."Namun seperti halnya 9 partai yang bergabung di TKN, mendukung Pak Jokowi bukan karena 'politik dagang sapi' atau bagi-bagi jatah menteri. Tapi benar-benar karena kami ingin Pak Jokowi meneruskan kepemimpinan di Indonesia. Hal ini mohon dimaklumi kawan-kawan yang ingin bergabung," ucap Toni.