Satukliknews.com – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, hari ini semua Kantor Layanan Perbendaharaan Negara atau KPPN di wilayah Tanah Air telah mulai melayani pengajuan Surat Perintah Membayar Tunjangan Hari Raya atau SPM THR, yang telah diajukan sejak 13 Mei 2019. Meskipun Pencairan THR baru dapat dilakukan secara bersamaan pada hari Jumat 24 Mei 2019.

Menteri yang akrab dipanggil Ani itu mengatakan bahwa berdasarkan hasil pemantauan pencairan dana THR hingga 24 Mei 2019 pukul 10.00 WIB, THR telah dicairkan dalam jumlah Rp19 triliun atau 95 persen dari proyeksi kebutuhan pendanaan sebesar Rp20 triliun.

“Antara lain, digunakan untuk membayar THR untuk pegawai negeri sipil, prajurit TNI dan anggota Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp11,4 triliun, dan penerima pensiun atau tunjangan Rp7,7 triliun,” kata Ani di kantornya, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat 24 Mei 2019.

Ani menjelaskan, untuk pembayaran THR bagi penerima pensiun atau tunjangan, itu juga dilakukan secara serentak hari ini melalui transfer ke rekening penerima pensiun atau tunjangan yang dapat diambil melalui ATM.

“Lalu, ada juga pembayaran melalui kantor pos, yang juga dilaksanakan hari ini pada 24 Mei 2019,” kata Ani.

Dia juga menjelaskan, jika masih ada satuan kerja yang belum dapat mengajukan SPM THR hingga 24 Mei 2019, Ani menjelaskan bahwa satker tersebut dapat mengajukan SPM THR sampai dengan sebelum liburan Idul Fitri atau 31 Mei 2019.

“Jika satker belum dapat menyelesaikan pengajuan, maka satker dapat mengirimkan SPM THR setelah liburan,” katanya.

Diketahui, dalam rangka pelaksanaan pemberian THR 2019, pemerintah telah menerbitkan ketentuan tentang pemberian THR dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019, mengenai pemberian THR untuk PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2019, tentang ketentuan THR untuk Pimpinan dan Karyawan Non-PNS di Lembaga Non-struktural.

Untuk melaksanakan amanah kedua PP tersebut, Menteri Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 58 / PMK.05 / 2019, yang mengatur instruksi teknis untuk penerapan THR untuk PNS, Prajurit TNI, Anggota Polisi, Pejabat Negara, Penerima Dana Pensiun, dan Penerima Tunjangan, yang bersumber dari APBN.

Dan, PMK Nomor 59 / PMK.05 / 2019 yang mengatur instruksi teknis untuk penerapan THR, kepada Pimpinan dan Karyawan Non-PNS di Lembaga Non-struktural yang bersumber dari APBN.