Kementerian Pertahanan melepas jurus andalan agar program rekrutmen 'komponen cadangan' yang mereka tawarkan laku. Anak muda, dalam rentang usia gen-z/millenial, yang rela meluangkan waktunya ikut pelatihan dan bersedia jadi tenaga cadangan negara kalau-kalau terjadi perang, akan diberi uang saku. Tentu saja seperti laiknya janji pemerintah lainnya, besar nominalnya masih disembunyikan. Tidak sampai di situ, masyarakat sipil yang mendaftar bakal mendapat asuransi, jaminan kesehatan, seragam, dan tentu saja perut sixpack.

Buat kamu yang tidak berideologi pasifis atau malah ultranasionalistik, mungkin tertarik menghabiskan waktunya luang ikutan program yang digagas Menhan Prabowo Subianto ini. Itung-itung nge-gym plus dapat personal trainer, tapi dibayar.

Perkara uang saku disinggung oleh Dirjen Potensi Pertahanan Kemhan Bondan Tiara Sofyan pada Kamis (20/2) kemarin. "Dia [sukarelawan] memiliki keterampilan dasar militer, itu yang didapat. Jadi, kalau hak-haknya seperti uang saku, tapi terbatas sesuai dengan latihan dasar militer," ujar Bondan dikutip Kompas.

Program "Komcad" akan menggodok anak muda dengan pelatihan militer selama tiga bulan. Pemerintah, lewat Kemhan, menargetkan 25 ribu WNI berusia 18-35 tahun bergabung. Kampanye tentang perekrutan akan dilakukan via media sosial. Perekrutan warga sipil dalam Komcad dijalankan pemerintah berdasarkan UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan negara (PSDN), tujuannya untuk memperbesar kekuatan dan kemampuan TNI menghadapi ancaman militer melibatkan tenaga dari luar TNI. Pendaftarannya dilakukan dengan sukarela, sehingga enggak bisa disebut wajib militer.

Saat ini, pembukaan rekrutmen tinggal menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) yang sedang digodok Sekretariat Negara (Setneg). Harapannya, selepas Idul Fitri 2020 (sekitar 24-25 Mei 2020) pendaftaran mulai dibuka. "PP-nya masih dalam proses, sudah selesai harmonisasi (antar-kementerian/lembaga) sekarang masih dalam proses pembahasan akhir di Setneg. Begitu P-nya selesai, kita segera sosialisasi," ujar Bondan.

Program ini didukung kaum boomer, misalnya Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang sangat berharap warga sipil muda mau menjadi komponen cadangan pertahanan negara.

"Adagium klasik s__i__vis pacem pa__rabellum, 'jika ingin damai maka harus siap untuk berperang', bukanlah berarti setiap negara menginginkan peperangan. Melainkan doktrin agar setiap negara mempersiapkan kekuatan tempur militernya, ditunjang dengan komponen cadangan dari warga sipil. Sehingga bukan hanya bisa terwujud pertahanan yag kuat, melainkan juga memiliki efek gentar," ujar Bamsoet dilansir Detik.

Hal sama diungkapkan Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak. Doi menekankan bahwa siapa saja bisa ikut, termasuk eks-ISIS yang udah dideradikalisasi. Padahal, negara aja enggak ngebolehin mantan ISIS pulang. Ini gimana sih pemerintah, enggak ada rapat dulu apa?

"Kalau mereka sudah sukses deradikalisasinya kemudian program deradekalisasinya sudah sukses, mereka sudah memenuhi persyaratan, siapa saja berhak. Siapa yang berkewajiban untuk terlibat dalam bela negara ya semua pihak dan semua pihak yang memang punya tanggung jawab. Sebenarnya semua pihak yang ada warga negara wajib untuk ikut bela negara," kata Dahnil. Lah, kok jadi enteng banget mewajibkan. Katanya bukan wajib militer.

Sebagai pihak yang disasar untuk ikutan, program ini tidak mendapat sambutan baik oleh perwakilan mahasiswa. Koordinator Wilayah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabodetabek dan Banten Erfan Kurniawan merasa jati diri mahasiswa adalah jiwa intelektual, bukan militer.

"Kalau untuk sekolah khusus militer, seharusnya ini dikembalikan kepada Akmil (Akademi Militer), karena itu wadah khusus bagi siapa saja yang ingin masuk ke dalam militer, tidak perlu diwajibkan, tidak perlu dipaksakan. Kalau bela negara, justru ini yang selalu kami (mahasiswa) junjung tinggi ya. Karena sampai kapan pun kami akan tetap mempertahankan NKRI, cuma dengan caranya masing-masing," ujar Erfan.

Pendapat serupa diungkapkan Imparsial. Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri melihat Komcad belum dibutuhkan. Ia khawatir dengan dijalankannya program ini, malah ada masalah lain yang muncul, seperti militerisasi warga sipil dan potensi penyalahgunaan wewenang.