1 Maret 2017, 21:07

“F, ini ngaco banget, masa kalau pakai data resmi pemerintah, jadi sopir taksi di Jakarta aja dengan gaji 4 juta udah termasuk 1% top income se-Indonesia? Masa semua orang kaya?”

“Ya tau sendiri kualitas data kita. Any better idea to do the estimate?”

Masalah terbesar menjadi periset sosio-ekonomi perkotaan amatir di Indonesia bukanlah saat nemu slide pukul 9 malam tentang angka ketimpangan, tetapi saat angkanya terasa janggal dan tidak masuk akal. Lupakan semua infografis yang pernah kalian lihat tentang seberapa tragis jurang antara yang kaya dan yang miskin di ibukota: tidak ada yang benar-benar tahu, apalagi menyangkut harta dan pemasukan. Harta adalah gosip yang menyebar di grup WhatsApp ibu-ibu tentang tetangga baru yang mobilnya tiga dan anaknya sekolah di Australia, gaji adalah hal tabu yang hanya staf HR yang tahu.

Maka, pukul 9 malam, saya dan teman saya menerka-nerka mencari kebenaran.

#1 Data Resmi Pemerintah

Seperti yang sudah saya utarakan, lupakan.

Kita tidak tahu apa-apa.

(To be fair, mungkin saja intuisi saya dan banyak periset lain salah saat melihat data hanya ada 850 ribu orang di Indonesia yang pengeluarannya lebih dari 4 juta rupiah per bulan)

(I don’t know what to believe anymore, everything is fake news)

#2 Toyota Alphard

Seperti kata teman saya, mobil ini humble.

Sebenarnya, ini adalah cara yang paling buruk dan judgemental, tapi saya mengambil contoh ini karena paling terlihat: MPV mewah ini sepertinya masuk dalam starter pack keluarga kaya di Jakarta yang butuh mobil berkapasitas 7 orang dan slot garasi tinggal sisa satu. Dalam visualisasi di bawah ini, Kangmas Alphard ini ada di kategori 4x2 dengan mesin 2500 atau 3000cc, kecil dibanding ~500.000 unit mobil yang terjual di kategorinya namun seakan ada dimana-mana saat pulang kantor.

WOW AVANZA/XENIA MUCH SALES VERY CARS. Interactive version: http://public.tableau.com/profile/markus.deni#!/vizhome/GKDDomestikMarketbyCategory2016/Dashboard1

Permasalahannya, data yang ada hanyalah target penjualan nasional(200 unit per bulan) dan hasil penjualan di Jawa Timur (31 unit per bulan). Dengan asumsi yang sangat kasar, saya sampai pada angka 1.200 unit @ 1 Milyar per tahun untuk area Jakarta.

Dengan asumsi satu rumah beli satu, ini berarti ada pertambahan kekayaan sebesar setidaknya 1 Milyar untuk 1.200 keluarga di Jakarta setiap tahunnya.

Tapi gue yakin masih dapet dua SMS penawaran KPR setiap harinya

(tentu saja, sebenarnya ini tidak signifikan dibanding Avanza yang rata-rata penjualannya 2.163 unit per bulan di Jakarta dengan harga jual 200 juta, yang setia datang setiap saat saya pakai Uber walaupun tetap tidak bisa saya beli)

Tentu saja, tidak adil kalau kita hanya melihat mobil merakyat ini saja…

The bar chart I don’t really mind being in. Mercedes-AMG CLS 63 Shooting Brake in black, please. Source: http://www.ipsosconsulting.com/pdf/indonesia-automotive-industry-outlook-2020.pdf

…jangan lupakan merk lainnya.

#3 Pajak Bumi Bangunan

Sebagai angry Gen Y dengan capital minimal yang punya gaji cukup untuk menyicil rumah di Jakarta coret namun tidak cukup untuk bayar DP, data rumah adalah target kedua saya. Tentu saja tidak perlu berkecil hati, karena punya rumah sendiri ukuran apapun di Jakarta, asal berdinding dan beratap, berarti sudah lebih dari 50% (5 juta orang) lainnya. Welcome to the real world!

I HAVE EVERY RIGHT TO EMBRACE TOTALLY RIDICULOUS COLORING SCHEME JUST BECAUSE IM AN ANGRY GEN Y. Anyway, data source: https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1539

Sebenarnya banyak sumber data soal harga rumah dan tanah. Ada persentase kepemilikan rumah BPS seperti grafik di atas. Ada Survey Harga Properti Residensial dari BI. Ada data transaksi properti second yang luarbiasa keren dari Brickz. Bisa juga crowdsourcing dateng ke tiap pameran properti di tiap ITC dan mal lalu minta brosur sama mas/mbak agennya. Ok itu ribet.

Lewati promotional booth pura-pura tidak tertarik, lalu kepikiran belum punya rumah, lalu diam-diam kembali lagi dan ambil brosur dengan sebisa mungkin tanpa harus disapa agennya dan diminta kontak WhatsApp.

Masalahnya, semua sumber data tadi hanya menggambarkan nilai properti saat ada transaksi. Bagaimana cara saya bisa memvalidasi kemarahan irasional saya pada generasi sebelum saya yang baru lulus sudah bisa beli rumah?

Yang saya temukan, ternyata DKI Jakarta merilis Data Cetak Masal PBB 2015 per Kelurahan. No, I have no idea why it’s called cetak masal, but whoa.

Kelurahan Ancol rupanya menyumbang 226 milyar Rupiah dari Pajak Bumi Bangunan, tertinggi di Jakarta. Sementara itu, yang terendah itu Kelurahan Pulau Tidung dengan sumbangan pajak sebesar 220 juta saja, dengan gap sebesar 1000 kali lipat. Kalau dibagi berdasarkan jumlah propertinya, tempat pertama digantikan oleh Gambir (101 juta per objek pajak), tetapi Pulau Tidung tetap paling bawah dan bedanya tetap sekitar 1000 kali lipat juga. Silakan cari sendiri kelurahan anda di versi interaktif ini karena saya tidak tega memvisualisasikannya ke dalam peta.

Implikasinya tentu saja 10–20 rumah di Pondok Pinang berharga (baca: menghasilkan pajak) setara seluruh Pulau Tidung.

Lalu apa hubungannya dengan harga properti? Kalikan saja dengan 1.000 untuk dapat perkiraan harga properti aslinya. 5 juta per tahun = properti seharga 5 milyar. Pondok Pinang, rata-rata 17 juta? 17 milyar.