Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana mengarahkan perusahaan pelat merah untuk menggarap bisnis retail. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo.

Menurut Gatot, Kementerian BUMN menilai perusahaan miliknya tidak pernah merambah sektor ritel. Padahal bisnis ritel dinilai cukup menjanjikan dan memiliki pasar yang stabil.

Dia menjelaskan, nantinya bisnis ritel ini akan dimulai dari desa dengan menggunakan dana desa yang dianggarkan pemerintah. Sehingga, Kementerian BUMN akan bekerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes).

(Baca: BUMN Peternakan Berdikari Rambah Bisnis Pakan Ayam)

"Ini program yang dimiliki oleh Bu Rini (Soemarno, Menteri BUMN), jadi ketika mereka dapat dana desa bisa diberdayakan," ujar Gatot saat ditemui di Gedung Kementerian BUMN, Kamis (15/8).

Adapun Kementerian BUMN telah memiliki proyek percontohan (pilot project) di Sukabumi, Jawa Barat. Selain itu dari 300 desa di Indonesia, 130 diantaranya telah menandatangi persetujuan pengembangan bisnis ritel dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sementara itu sudah ada 18 desa yang sudah mulai mulai menjalankan rencana ini, di antaranya dalam bentuk BUMN Shop dan Pertamina Shop.

(Baca: Mayoritas Laba Bersih Bank BUMN Tumbuh di Bawah 10%)

Gatot menambahkan bahwa kedepannya pembangunan berasal dari desa ke kota, bukan sebaliknya. Sehingga masyarakat desa bisa diberdayakan. "Supaya desa punya purchasing power yang kuat sehingga mereka mampu untuk berdikari," ujarnya.

Adapun dana desa selama ini diperuntukan untuk pembangunan infrastruktur. Sejak 2015 dana desa telah digunakan untuk membangun infrastruktur pedesaan seperti jalan sepanjang 191 ribu kilometer, jembatan 1,1 juta meter, gedung pendidikan anak usia dini 50 ribu unit, hampir 9 ribu pasar desa, serta embung dan irigasi.

Setiap tahunnya pemerintah juga terus meningkatkan alokasi dana desa. Pada 2015 alokasi dana desa sebesar Rp 20 triliun, kemudian naik menjadi Rp 47 triliun pada 2016, masing-masing Rp 60 triliun pada 2017 dan 2018, dan pada 2019 naik menjadi Rp 70 triliun.

(Baca: Infografik: Ragam Masalah Menerpa BUMN, dari Sistem Eror hingga Listrik Padam)