Gubernur Jawa Barat mengancam memecat kepala sekolah yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengancam akan memecat kepala sekolah yang ketahuan merokok di lingkungan sekolah. Pria dengan nama sapaan Aher itu beralasan merokok berdampak untuk kesehatan dan tidak dibenarkan secara etika dan budi pekerti.

"Anak-anak silakan laporkan kepsek yang ketahuan merokok di sekolah, silakan laporan. Saya bakal pecat. Kalau ada yang kurang bermoral di sekolah baik guru, kepsek, setidaknya harus dipecat," kata Aher, saat memberikan sambutan di acara Sekolah Ramah Anak, di Bandung, Kamis (21/12/2017).

Menurut dia lingkungan sekolah saat ini bukan hanya tempat transfer pengetahuan dan keterampilan dari guru ke murid saja.

Lebih dari itu, kata Aher, pada saat yang sama juga sekolah harus menjadi tempat dimana terjadi transfer nilai yang di dalamnya terkandung moral dan akhlak oleh guru ke murid.

"Oleh karena itu, sekolah di sini punya keunggulan, paling tidak keunggulan moral, karena itu tidak terkait sarana prasarana dan teknologi, moral itu dibutuhkan kecanggihan sikap dan perilaku," katanya.

Pihaknya mengakui, kualitas belajar mengajar muaranya tetap ada pada kualitas guru di sekolah karena dengan guru yang berkualitas akan menciptakan suasana yang nyaman dan tentram pada siswa.

"Sehingga proses transfer ilmu pengetahuan dan juga nilai akan berjalan efektif. Kita semua tahu, tidak akan ada manusia unggul dan cerdas tanpa ada peran guru," kata Aher.

Sementara itu, terkait program Sekolah Ramah Anak, Gubernur Aher optimistis seluruh SMA/SMK dan juga Sekolah Terbuka di Jawa Barat mampu merealisasikan sekolah ramah anak guna menciptakan kualitas pendidikan berkualitas.

"Tentu ini akan dilaksanakan bertahap, tapi saya bilang ke Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Ahmad Hadadi, kita ciptakan seluruhnya (SMA/SMK sederajat) di Jabar menjadi sekolah ramah anak," katanya.

Ia menambahkan semenjak lima tahun lalu sebenarnya pihaknya sudah berharap agar kewenangan pengelolaan SMA/SMK berada ditangan Pemprov Jawa Barat.

Adapun tujuannya ialah ingin lebih leluasa dalam mengatur mekanisme dan anggaran untuk menciptakan sekolah ramah anak.