Apa yang salah saat akun Twitter resmi TNI-AU bicara soal LGBT dan agama?

Sumber gambar, Twitter/_TNIAU Keterangan gambar, Panglima TNI Marsekal Hadi di Halim bersama Kapolri, KSAD, dan KSAL, Rabu (20/12).

Akun Twitter resmi TNI Angkatan Udara memicu perdebatan di kalangan warganet setelah menyatakan bahwa LGBT tidak diterima menjadi TNI AU, dan menegaskan bahwa LGBT termasuk dalam penyakit jiwa.

Akun @_TNIAU kemudian membagikan artikel dari pemberitaan media Republika yang mengutip guru besar Universitas Indonesia, Prof Dadang Hawari yang mengatakan pada Maret 2016 bahwa "perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) termasuk dalam gangguan kejiwaan".

Pernyataan ini bertentangan dengan keputusan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang telah menghapus homoseksualitas dari daftar klasifikasi penyakit internasional (ICD-10) untuk gangguan kejiwaan sejak 1992.

Hentikan Twitter pesan, 1 Menanggapi polemik tentang LGBT Mrpkn Masalah kejiwaan atau tidak,ini airmin berikan Link tanggapan salah satu dokter UI.👮https://t.co/WLYVDUMukF — TNI Angkatan Udara (@_TNIAU) January 9, 2018 Lompati Twitter pesan, 1

Pada Maret 2016 lalu, Asosiasi Psikiatri Amerika Serikat (APA) menyatakan telah menyurati Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) guna mendorong perhimpunan tersebut untuk mempertimbangkan ulang kebijakan bahwa homoseksualitas masuk dalam kategori masalah kejiwaan.

Dalam laman resmi APA, Saul M Levin selaku direktur asosiasi tersebut, menulis bahwa posisi PDSKJI yang mengategorikan homoseksualitas sebagai masalah kejiwaan merupakan pelabelan yang salah dan telah dibantah oleh sejumlah bukti-bukti ilmiah.

"Ada komponen biologis yang kuat pada orientasi seksual dan itu bisa dipengaruhi interaksi genetik, hormon, dan faktor-faktor lingkungan. Singkatnya, tiada bukti saintifik bahwa orientasi seksual, apakah itu heteroseksual, homoseksual, atau lainnya, adalah suatu kehendak bebas," tulis Levin saat itu.

Pernyataan yang disebarkan oleh akun Twitter resmi TNI Angkatan Udara berawal saat warganet menanyakan bagaimana dengan prajurit LGBT.

Hentikan Twitter pesan, 2 Ooohhh, tidak bisa 😱😱😱



Saat seleksi ada tes kesehatan jiwa, LGBT termasuk kelainan jiwa. Kalau msh banyak calon prajurit yg sehat jiwanya kenapa harus menerima yg tidak sehat? 🤔💂 https://t.co/Ssq8BAFxDi — TNI Angkatan Udara (@_TNIAU) January 9, 2018 Lompati Twitter pesan, 2

Akun tersebut menyatakan bahwa LGBT termasuk gangguan kejiwaan, dan setiap prajurit diwajibkan menjalani tes kejiwaan.

Lebih lanjut, akun tersebut kemudian menanyakan lagi, "apakah hubungan sesama jenis termasuk dosa?" Dan pertanyaan itu kemudian membuat warganet bertanya, kenapa akun resmi pemerintah membahas isu tersebut.

Hentikan Twitter pesan, 6 Mau nanya Min....pernyataan admin @_TNIAU ttg LGBT ini apakah merupakan statement resmi TNI AU ato cuma pendapat pribadi admin? — Dani Purnomo (@danipurnomo96) January 9, 2018 Lompati Twitter pesan, 6

Hentikan Twitter pesan, 7 Setau sy TNI hrs berdiri untuk semua rakyat Indonesia. Tanpa membeda2kan rakyat atas SARA..apalg orientasi sexual. Sebaiknya admin tdk offside dgn statement yg tidak berkaitan dgn Tupok TNI. Terimakasih. — Dani Purnomo (@danipurnomo96) January 9, 2018 Lompati Twitter pesan, 7

Bertentangan dengan hukum di Indonesia

Sumber gambar, AFP Keterangan gambar, Polisi menunjukkan barang bukti yang mereka sita dalam penggrebekan sauna gay di Jakarta, Mei lalu.

Bagi aktivis LGBT Dede Oetomo, pernyataan bahwa LGBT tergolong sebagai penyakit jiwa bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

"Kalau kita mengambil keputusan negara yang terakhir, itu kan sebetulnya Keputusan Direktorat Kesehatan Jiwa (Direktorat Jenderal Pelayanan Medik, Kementerian Kesehatan) dari tahun 1993 menyatakan bahwa homoseksualitas bukan penyakit jiwa. Pemegang akun Twitter TNI-AU itu nggak tahu hukumnya negara berarti," kata Dede.

Dede menambahkan bahwa tren di beberapa negara justru siapa saja boleh mengabdi pada negara. Dia mencontohkan di Amerika Serikat yang sudah membolehkan kelompok LGBT untuk masuk ke militer, meski diawali dengan kebijakan 'don't ask, don't tell' pada era Presiden Clinton pada 1994, yang kemudian di era Presiden Obama pada 2010, kebijakan itu dicabut.

Presiden Trump sempat melarang kelompok transgender masuk di militer, namun keputusan itu kemudian dibatalkan oleh hakim pengadilan distrik AS, dan per 1 Januari 2018, transgender boleh secara terbuka mendaftarkan diri menjadi anggota militer.

Bukan hanya soal aturan yang tidak sesuai dengan posisi hukum negara, Dede juga tidak yakin ada tes kejiwaan yang mampu mendeteksi seseorang adalah lesbian atau gay. Dan cuitan dari akun Twitter TNI-AU tersebut, menurutnya, tak akan menyurutkan niat bagi kelompok gay dan lesbian yang memang berniat masuk militer.

"Gay dan lesbian itu banyak yang bisa menutupi identitasnya. Sekarang saja di TNI pasti ada, cuma dia harus hati-hati," ujar Dede.

Meski begitu, Dede juga menyoroti bahwa Indonesia perlu memiliki undang-undang yang menjamin agar tidak ada diskriminasi terhadap seseorang karena orientasi seksual dan identitas gender mereka.

Identitas agama

Bukan hanya soal LGBT, akun Twitter resmi TNI-AU juga menyatakan, "Kalau normal, pasti tidak akan dipermasalahkan oleh Agama manapun, coba sebutkan satu Agama samawi yang melegalkan LGBT."

Hentikan Twitter pesan, 8 Kalau normal,pasti tidak akan dipermasalahkan oleh Agama manapun, coba sebutkan satu Agama samawi yang melegalkan LGBT, sapta marga yg ketiga menytkn bahwa prajurit harus bertaqwa kpd Tuhan YME dan ini haris dijalankan,tidak ada tawar menawar👮 https://t.co/ZPAo4xsiFX — TNI Angkatan Udara (@_TNIAU) January 9, 2018 Lompati Twitter pesan, 8

Pernyataan soal "agama samawi yang melegalkan LGBT" juga kemudian mendapat tanggapan dari warganet.

Hentikan Twitter pesan, 9 Om airmin, kok yg di sebut cuma agama samawi. Hindu budha konghucu dan aliran kepercayaan nggak di sebut. Airmin nggak boleh pilih2 gitu. — srigati18 (@srigatee18) January 9, 2018 Lompati Twitter pesan, 9

Hentikan Twitter pesan, 10 Agama Samawi? maksudnya agama Abrahamik spt Islam dan Kristen? padahal agama di Indonesia ga cuma 2 itu, ada Hindu, Buddha. Kong Hu Cu dan aliran2 kepercayaan lain. Hanya krn dilarang agama bukan berarti tidak normal. Makan babi jg dilarang suatu agama tapi jg masih normal. — Wepe (@AWP1908) January 9, 2018 Lompati Twitter pesan, 10

Pada warganet yang menyebut bahwa akun resmi TNI Angkatan Udara sebaiknya mewakili semua kelompok agama di Indonesia, akun TNI-AU membalas bahwa, "sebagai prajurit TNI yang bertaqwa kpd Tuhan YME dan sebagai muslim cukuplah Al-quran menjadi science proof".

Lagi-lagi cuitan dari akun TNI-AU tersebut mendapat tanggapan dari warganet yang merasa bahwa jawaban seperti itu hanya pantas bagi akun pribadi, bukan milik institusi.

Hentikan Twitter pesan, 11 Sebagai prajurit TNI yang bertaqwa kpd Tuhan YME dan sebagai muslim cukuplah Al-quran menjadi science proof, adakah ilmu pengetahuan yg lebih tinggi dan lebih dipercaya dari kitab suci? Dalam kitab suci LGBT tidak hanya dilarang tetapi "dilaknat" 😊👮 https://t.co/hdmtDRgZJN — TNI Angkatan Udara (@_TNIAU) January 9, 2018 Lompati Twitter pesan, 11

Hentikan Twitter pesan, 12 Ya itu dia. Ini kan akun tni au, institusi yang agamanya gak muslim aja. Kecuali ini akun personal adminnya baru bisa pakai jawaban seperti itu. — Ridho Perdana (@cync48) January 9, 2018 Lompati Twitter pesan, 12

Ekspresi keagamaan yang digunakan oleh akun Twitter TNI-AU tersebut -- dengan mengucapkan "assalamulaikum" namun tidak menggunakan sapaan menurut agama lain -- juga dipertanyakan oleh warganet lainnya.

Hentikan Twitter pesan, 13 Hanya karena 'tidak ada yg mempermasalahkan', bukan berarti hal tsb benar'. Mendiskreditkan agama tertentu' ini merujuk statement saya yg mana? Saya mempertanyakan kenapa hanya menggunakan 'Assalamualaikum' sedangkan pidato pejabat publik menggunakan sapaan utk semua agama. https://t.co/dZ6cd6M6ZV — rinatania fajriani (@rfajriani_) January 10, 2018 Lompati Twitter pesan, 13

Hentikan Twitter pesan, 14 Menurut anda, Twitter bukan media?



Akun Twitter TNI AU adlh akun resmi TNI - tweetnya mewakili institusi pemerintah & memuat berita resmi terkait kegiatan TNI AU. Akun instansi pemerintah sudah seharusnya menggunakan bahasa yg netral - akun TNI AD, misalnya



Pahami konteks dulu https://t.co/7RWlbusqy6 — rinatania fajriani (@rfajriani_) January 10, 2018 Lompati Twitter pesan, 14

Hentikan Twitter pesan, 15 akun @_TNIAU ini mengingatkan kita, jangan sampai militer masuk ranah sipil lagi. Perspektifnya masih begini. bahaya. cukup ribet dgn Polisi jangan lagi tambah militer. https://t.co/Jo9gJiWdvc — Erasmus Napitupulu (@erasmus70) January 10, 2018 Lompati Twitter pesan, 15

Ucapan salam untuk mencitrakan sebagai orang Islam

Kepada BBC Indonesia, Rinatania Fajriani, kandidat doktoral dari Universitas Copenhagen yang meneliti soal antropologi digital dan yang mempertanyakan cara akun Twitter TNI-AU tersebut berkomunikasi dengan pengikutnya, mengatakan, "ketika dia mengatakan assalamualaikum saja, kata itu kan berasal dari bahasa Arab."

"Memang artinya keselamatan bagimu, tapi itu kan kata yang sangat terasosiasi dengan agama Islam, sehingga bisa terbaca bahwa dia ingin mencitrakan sebagai orang Islam yang menyapa menggunakan kata-kata berbahasa Arab itu," kata Rinatania.

Implikasinya, menurutnya, orang-orang yang tidak beragama Islam "seolah harus menerima bahwa ucapan itu adalah standar bagi semua agama".

Dalam setahun terakhir, Rinatania meneliti semua pidato pejabat publik, dari Presiden Jokowi, para menteri, sampai kepala divisi. Dia juga mengikuti semua akun media sosial berbagai lembaga pemerintah.

"Bahkan Presiden Jokowi pun, dan semua pejabat publik, dalam rapat-rapat atau pidato manapun, mereka selalu menyebutkan, assalamualaikum, itu pertama, lalu salam sejahtera, selamat pagi, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Itu standar," katanya.

Rinatania - yang memperhatikan Twitter TNI AU- juga melihat bahwa akun yang sama mengeluarkan berbagai pernyataan yang menguatkan identitas keagamaan tertentu.

Sumber gambar, Puspen TNI Keterangan gambar, Panglima Marsekal Hadi bersama KSAD Jenderal Mulyono dan KSAL Laksamana Ade S.

Akun resmi institusi yang tak netral

Dia mengakui bahwa sejak awal, pola user engagement akun resmi TNI AU memang berbeda dengan akun-akun resmi institusi pemerintahan lain, namun, "pemikiran bahwa media sosial itu kasual tidak berlaku untuk akun pejabat pemerintah, karena tujuan penggunaannya bukan untuk komunikasi interpersonal."

Menurut Rinatania, tujuan penggunaan media sosial oleh institusi pemerintah seharusnya adalah salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik dengan memperlihatkan akuntabilitas.

Namun terlepas dari caranya berkomunikasi dengan pengikutnya, akun TNI AU, "tetap adalah akun resmi institusi pemerintah, jadi dia punya batasan-batasan dan standar yang mengikat."

Dan salah satu standar tersebut adalah ekspresi identitas keagamaan yang seharusnya netral, ujar Rinatania.