- Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibukota) menggugat Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) . Anies dan Ridwan Kamil digugat secara perdata karena dinilai lalai menjaga kualitas udara di wilayah yang mereka pimpin.Gugatan Ibukota diterima PN Jakpus hari ini, Kamis (4/7/2019), dengan Nomor Perkara 374/Pdt.G/LH/2019/PN.Jkt.Pst. Selain terhadap Anies dan Ridwan Kamil, Ibukota menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Gubernur Banten Wahidin Halim.Bondan Andriyanu, perwakilan Energi Greenpeace Indonesia di Ibukota, menilai pemerintah mengabaikan kualitas udara. Pemerintah dianggap tidak membuat kebijakan konkret untuk menjaga kualitas udara."Yang diharapkan, harus ada kebijakan yang diambil, me-refer pada sumbernya tadi. Karena kita kan selalu berdebat nih, sumbernya (penyebabnya) apa? Sumbernya transportasi? Sumbernya industri? Tapi lagi-lagi datanya tidak pernah ada (bukti). Harusnya ada datanya dulu. Lalu dilakukan kajian berkala tiap tahunnya. Dibuat kebijakannya apa, sehingga target penurunan kebijakannya itu terukur," kata Bondan di PN Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat.Perwakilan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Ayu Eza Tiara, menjelaskan alasan Ibukota menggugat Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten. Ibukota menilai buruknya kualitas udara juga karena pencemaran yang terjadi di Jabar dan Banten."Menjadikan tergugat Banten dan Jabar karena kan sumber pencemaran nggak hanya di Jakarta, ada lintas batasnya. Kita ada kajiannya kalau pencemaran udara itu berdampak dari sekian ratus radius kilometer. Jadi polusi Jabar dan Banten ini bisa sampai Jakarta juga," jelasnya.Dalam gugatannya, Ibukota meminta agar PN Jakpus mengabulkan semua permohonannya dan menyatakan pemerintah melakukan tindakan melawan hukum. Selain itu, Ibukota meminta agar para tergugat dinyatakan melanggar hak asasi manusia (HAM), dalam hal ini lalai memenuhi hak atas lingkungan baik dan sehat.

[Gambas:Video 20detik]

Bodebek Masih Bahas Penerapan PSBB Total Seperti Jakarta