Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly menyatakan siap mundur dari jabatannya jika tak ada kesalahan dari pihak Imigrasi terkait Harun Masiku. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Taufik Basari menilai pernyataan Yasonna itu semakin menguatkan anggapan perlunya KPK menyelidiki persoalan keterlambatan data perlintasan Harun Masiku.

Taufik awalnya menjelaskan dua kemungkinan terkait keterlambatan pihak Imigrasi menerima data perlintasan Harun Masiku. Menurut dia, kemungkinan pertama yakni ada kesalahan sistem IT pihak Imigrasi.

"Kemungkinan kedua, jika bukan karena sistem IT seperti yang disampaikan Kemenkum HAM, bahka ada faktor kesengajaan itu juga fatal. Kenapa? Karena berarti ada skandal, ada upaya menghalangi proses penegakan hukum. Itu dua kemungkinan yang terjadi," kata Taufik kepada wartawan, Jumat (31/1/2020).

Dia menilai, bila keterlambatan data perlintasan Harun Masiku karena kemungkinan pertama, maka yang harus bertanggung jawab bukan hanya Ronny Sompie yang saat itu masih menjabat sebagai Dirjen Imigrasi. Namun, jika kemungkinan kedua yang terjadi, maka oknum yang sengaja itulah yang harus bertanggung jawab.

"Saat ini Menkum HAM meyakini peristiwa itu terjadi karena kesalahan sistem IT. Justru kalau itu yang tetap dijadikan alasannya, maka tanggung jawabnya tidak serta merta ditimpakan kepada Ronny Sompie. Justru itu mestinya tanggung jawabnya menteri," jelasnya.

Tonton juga 'Yasonna Siap Mundur dari Menteri Kalau Imigrasi Tak Salah':

[Gambas:Video 20detik]

"Nah sebaliknya, jika kemungkinan kedua yang terjadi, jika itu karena ada skandal di situ, maka tanggung jawabnya ada pada pelaku dan otak dari operasi rekayasa data tersebut. Jadi belum tahu nih," imbuh Taufik.