Kiri-kanan: Sutan Sjahrir, Letnan Kolonel Van Beek, Sukarno, dan Mohammad Hatta, di Yogyakarta tahun 1948. Hatta dan Sjahrir dijadikan nama jalan di Belanda, Sukarno tidak mungkin karena sebagian warga Belanda masih membencinya. (Arsip Nasional Belanda).

DALAM sebuah acara persiapan pameran di Rijksmuseum Maret lalu saya bertemu dengan seorang anak veteran perang Belanda. Kalimat pertama yang meluncur deras dari mulutnya adalah kemarahan sekaligus kekecewaan terhadap gambaran kehadiran Belanda di Indonesia pada 1945-1949.

“Saya ingin pameran yang berimbang, yang tidak hanya menunjukkan kekejaman tentara Belanda saja,” kata dia kepada saya.

Selama beberapa menit saya terdiam menyimak pembicaraannya. Sampai pada satu titik dia mengatakan, “Sukarno adalah seorang teroris! Dia mengirim orang-orangnya untuk membunuh rakyat di desa yang dituduh sebagai kolaborator Belanda.”

Sebagai orang Indonesia tumbuh bersama kisah kepahlawanan Sukarno, umpatannya seperti sambaran petir. “Apa maksud Anda dengan sebutan teroris?” kata saya berbalik menyambar pernyataannya. Pertanyaan itu diikuti pula dengan pertanyaan dari mana dia mendapatkan semua pengetahuan tentang perang di Indonesia 1945-1949?

Baca juga: Penelitian tentang Kejahatan Perang Belanda di Indonesia

Gerard van Santen, nama lelaki kelahiran Ambon, Maluku 62 tahun yang lalu itu mulai membagi kisahnya. “Saya membaca semua itu dari surat-surat ayah saya ketika dia bertugas sebagai sukarelawan perang di Indonesia,” katanya. Kini saya memakluminya.

Pengakuannya membuat saya berpikir tentang apa yang terjadi di Indonesia. Sekelompok mahasiswa di kota Rangkasbitung, Lebak turun ke jalan pada 10 November 2017 memprotes penggunaan nama Multatuli sebagai nama museum. Demonstran menuntut agar nama Multatuli tak lagi digunakan karena sudah dinilai berlebihan. Beberapa di antara yang tidak setuju bahkan mengatakan kalau Multatuli adalah penjajah Belanda yang tak perlu dikenang.

Distorsi, perubahan adalah kata kunci untuk memahami ini. Gerard hanya mendapatkan informasi mengenai Sukarno dari surat-surat ayahnya. Sedangkan anak-anak muda di Lebak (juga di Indonesia) tidak pernah diwajibkan membaca novel Max Havelaar karya Multatuli. Pemahaman tentang Sukarno dan Multatuli pada kedua belah pihak menjadi bias.

Pembahasan distorsi terhadap pemahaman masa lalu juga dibahas di dalam artikel sejarawan Anne-Lot Hoek di NRC edisi 16 Agustus lalu (“Gemiste Koloniale Geschiedenis, Gemiste Kans”, “Sejarah Kolonial yang Tertinggal, Kesempatan Terlewatkan”) mengisahkan perhatian (orang Belanda) untuk revolusi Indonesia antara 1945 dan 1950 mengabaikan kelahiran gerakan kemerdekaan dari hadapan mata (mereka). Padahal menurutnya itu tak terjadi di dalam dua hari antara kapitulasi Jepang tanggal 15 Agustus 1945 dan proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Gerakan kemerdekaan Indonesia sudah terbentuk beberapa dasawarsa sebelumnya dan Sukarno jadi salah seorang di antara tokohnya. Tanpa pengetahuan itu memang gampang untuk menggambarkan Sukarno sebagai pion Jepang.

Baca juga: Tan Malaka dan Delapan Tokoh Indonesia Jadi Nama Jalan di Amsterdam

Distorsi ini pula yang agaknya membuat nama Sukarno tidak dipilih sebagai nama jalan di kawasan Ijburg, Amsterdam. Sebagian orang Belanda, terutama yang pernah mengalami hidup sezamannya, tidak akan pernah bisa menyukai Sukarno karena dia menanggung beban kesalahan atas penderitaan orang Belanda dan Indo selama 3,5 tahun Jepang menduduki Indonesia dan perang kemerdekaan setelahnya. Bahkan Kapiten Westerling memberi harga murah untuk kepala Sukarno: tak lebih dari 5 cent!

Tapi mungkin banyak orang lupa: Sukarno bukanlah Philipe Pétain pemimpin pemerintahan kolaborator Nazi di Vichy, Prancis atau Anton Mussert pemimpin Nationaal-Sosialistische Beweging (NSB) yang terbukti bersalah melalui persidangan penjahat perang. Sukarno tidak pernah diadili di muka pengadilan dan divonis bersalah atas semua yang dituduhkan kepadanya.

Rasa permusuhan terhadap sosok Sukarno bisa jadi karena ada kebutuhan untuk menghadirkan wujud musuh itu sendiri. Semacam personifikasi musuh untuk membenarkan tindakan brutal pemerintah Belanda pada era 1945-1949 yang mengirimkan dua kali aksi militernya ke Indonesia.

Baca juga: Mempertanyakan Peran Indonesia dalam Penelitian Belanda

Banyak pemuda Belanda, sebagaimana ayah Gerard van Santen, diprovokasi untuk pergi berperang untuk membebaskan Hindia Belanda dari fasisme Jepang. Ketika tiba, tak ada satu pun tentara Jepang yang menghadang mereka kecuali rakyat Indonesia yang terbakar semangat nasionalisme melalui pidato-pidato Sukarno.

Pemerintah Belanda saat itu menutup mata atas perkembangan situasi politik di Indonesia selepas Jepang takluk. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua diasumsikan sebagaimana kekalahan Nazi di Eropa. Bagi pemimpin gerakan pembebasan nasional Indonesia seperti Sukarno, kekalahan Jepang adalah kesempatan untuk mendirikan negara yang merdeka dari penjajahan bangsa mana pun, termasuk Belanda.

Sedangkan Pemerintah Belanda saat itu berharap mengembalikan kekuasaannya seperti sebelum Jepang menduduki Hindia Belanda pada Maret 1942. Kita semua tahu bahwa akhirnya usaha naif untuk rekolonisasi sia-sia belaka. Dimulai saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, berakhir pada penyerahan kedaulatan, 27 Desember 1949.

Belanda hengkang dari Indonesia dengan beban sejarah tertanggung di bahunya. Sukarno adalah kambing hitam dari segala beban itu. Dengan jalan itulah semua kegagalan pemerintah Belanda menjadikan Hindia Belanda kembali sebagai koloni Belanda selalu akan punya jawaban. Namun muncul kesan bahwa pengingkaran terhadap seorang Sukarno melambangkan betapa orang Belanda belum bisa move on dari imajinasi masa lalunya. Dan itu sangat disesalkan.

Sementara itu di Indonesia, akibat bias rasisme dalam pelajaran sejarah kolonialisme, membuat imajinasi tentang musuh selalu merujuk kepada mereka yang berkulit putih, seperti halnya Multatuli. Ini membawa pula akibat kepada situasi hari ini di mana sentimen anti asing (xenophobia) menjadi cara yang sangat populer untuk menggalang solidaritas publik di dalam sebuah pertarungan politik baik tingkat daerah maupun nasional di Indonesia.

Sikap orang Belanda terhadap Sukarno bisa pula dilihat dari syair lagu yang kerap dinyanyikan anak-anak di Belanda pada masa itu: “Wat doen we met Soekarno als hij komt... Wat doen we met Soekarno als hij komt... we maken er kachelhoutjes van! En wat doen we met Soekarno als het kan, en wat doen we met Soekarno als het kan, we hakken hem in mootjes, we hakken hem in mootjes, we hakken hem in mootjes in de pan..."

“Apa yang akan kita lakukan kalau Soekarno datang... Apa yang akan kita lakukan kalau Soekarno datang... kita akan bikin dia jadi kayu bakar! Dan apa yang kita akan lakukan pada Soekarno kalau bisa... dan apa yang bisa kita lakukan pada Soekarno kalau bisa... kita akan iris-iris dia menjadi potongan kecil di dalam panci...”

Baca juga: Penelitian Menyeluruh Kekerasan Serdadu Belanda di Indonesia

Sebaliknya, Sukarno tak pernah punya kebencian sedalam itu kepada orang-orang Belanda. Paling tidak sikap itu terlihat dari surat bertitimangsa 31 Desember 1948, yang dia tulis kepada Mayor Geelkerken, serdadu Belanda penjaganya selama 12 hari pengasingan di Berastagi, Tanah Karo, Sumatera Utara saat Agresi Kedua Belanda.

“Kolega Anda dari Medan bertanya kepada saya: “Apakah Anda membenci orang Belanda? “Tidak” kata Sukarno dengan tulus. “Saya tidak membenci orang Belanda. Yang saya benci hanyalah hubungan kolonial dan imperialisme. Lantas kenapa pula saya harus membenci orang Belanda padahal 95% orang Belanda juga korban dari kolonialisme, sama dengan rakyat Indonesia yang sekarang yang sedang berjuang mencari kemerdekaan.”

Sekarang, 70 tahun sesudahnya, bukan lagi waktu yang tepat bagi orang Belanda untuk terus menerus menyalahkan Sukarno dan saatnya kini untuk berhenti membencinya.

Artikel ini diterbitkan pertama kali oleh koran NRC Handelsblad di Belanda edisi Jumat, 30 Agustus 2019.