Gerindra, PKS dan PAN berkoalisi dengan PDIP dan Nasdem di puluhan wilayah dalam Pilkada serentak 2018.

Hal sama sebenarnya terlihat dalam Pilkada serentak yang berlangsung pada 2015 dan 2017. Relasi parpol membangun koalisi dalam mengusung calon kepala daerah sangatlah cair dan sering kali tidak terkunci oleh pola koalisi di tingkat nasional.









Catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam

(2017), rasionalitas pembentukan koalisi level daerah tanpa mempertimbangkan koalisi di atasnya, baik di provinsi maupun di pusat. Artinya, koalisi level pilkada serentak adalah model koalisi “campur”. Dengan model itu, urusan ideologi dan platform yang berbeda pun dapat saja bekerja sama, sekalipun berbeda jauh dari model koalisi di pemerintahan pusat.





KPU mencatat, berdasarkan pemberitaan sebuah media, pasangan hasil koalisi campur cenderung memenangi pilkada: 69,73 persen pada 2015 dan 66,67 persen pada 2017.







KPU bahkan menggarisbawahi, “Pembentukan koalisi lebih berbasis pada pertimbangan taktis strategi pemenangan untuk kekuasaan”. Tidak kurang dan tidak lebih.KPU mencatat, berdasarkan pemberitaan sebuah media, pasangan hasil koalisi campur cenderung memenangi pilkada: 69,73 persen pada 2015 dan 66,67 persen pada 2017.

Strategi koalisi campur dengan partai lain ini memang lebih efektif, betapa pun platform politiknya berbeda sama sekali. Juga sangat efisien kendati satu sama lain dipisahkan oleh momentum atau insiden politik tertentu di wilayah dan waktu yang berbeda.



Politik elektoral adalah tentang menang dan kalah. Jika memang ingin menang, maka pertimbangan-pertimbangan pragmatis amat wajar menjadi dalil-dalil pokok. Jika niatnya memang sekadar ingin menang, wajar jika berpikir: buat apa mendukung kandidat yang elektabilitas atau popularitasnya kelewat rendah?

