Jumat, 8 Februari 2019 | 14:43 WIB

Oleh : Dina Manafe / IDS

Aktivis peduli perempuan melakukan aksi “Menolak Kekerasan Terhadap Perempuan” di Solo, Jawa Tengah, baru-baru ini. Aksi tersebut untuk mendorong Pemerintah serta DPR segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) karena akan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan mengurangi angka kekerasan seksual. (Foto: ANTARA/Mohammad Ayudha)

Jakarta, Beritasatu.com -Beredarnya informasi atau keterangan palsu alias hoax tentang Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang masih digodok di DPR menimbulkan keresahan di masyarakat. Komnas Perempuan yang menginisiasi munculnya RUU ini pun angkat bicara.

Kepada Beritasatu, Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amiruddin, menyayangkan munculnya hoax tersebut, dan menjadi konsumsi masyarakat tanpa mengetahui persis tujuan dari RUU PKS. Pesan-pesan ini menyebar secara sistematis dan meluas tanpa adanya konfirmasi, dialog dan pembahasan yang sehat. Ini menyebabkan kesalahpahaman masyarakat.

Kabar hoax tersebut antara lain menyebutkan bahwa RUU PKS akan melegalkan perzinahan, seks bebas, dan aborsi. Masyarakat kemudian diminta tidak mendukung RUU ini karena isinya justru akan membuat perempuan tertindas dan terjadi pelanggaran norma-norma kesusilaan.

Juga disebutkan RUU PKS ditunggangi oleh kaum liberalis dan feminis untuk melegalkan seks bebas di Indonesia. Hoax lainnya, seorang ibu bisa dipidanakan karena memerintahkan putrinya untuk berbusana muslimah. Ada pula yang mengatakan, RUU PKS tidak akan mampu meredam kekerasan seksual di Indonesia.

“Semua kabar itu tidak benar. RUU PKS sama sekali tidak menyebutkan soal perzinahan, melarang anak pakai busana muslimah, apalagi seks bebas. Kami minta masyarakat untuk cerdas menyerap informasi, cermat melihat dari mana sumber informasi itu,” kata Mariana via telepon, Jumat (8/2) pagi.

Menurut Mariana, masyarakat bebas berpendapat, tetapi semua pernyataan di media sosial tersebut tidak tepat seperti apa yang dimaksudkan dalam RUU PKS. RUU ini justru mendesak untuk segera disahkan oleh DPR sehingga mencegah terjadinya kekerasan seksual dan melindungi hak-hak korban.

Sebelumnya, Ketua Komas Perempuan, Azriana mengatakan, munculnya RUU PKS dilatarbelakangi kasus kekerasan seksual yang makin mengkhawatirkan di Indonesia. Komnas Perempuan melakukan kajian sejak 2001 dan menemukan setiap setiap dua jam, ada tiga perempuan dan anak perempuan yag mengalami kekerasan seksual. Sejak saat itu, setiap tahun Komnas Perempuan membuat laporan kasus kekerasan seksual dan tren kasus selalu meningkat.

Dari kajian selama 10 tahun itu juga ditemukan fakta lain yang mencengangkan. Ternyata kekerasan seksual yang dialami perempuan jauh lebih luas dari yang diketahui masyarakat dan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun UU khusus lainnya, seperti UU Perlindungan Anak, UU KDRT hingga UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur mengenai kekerasan seksual.

“Kita menemukan ada 15 bentuk kekerasan seksual yang terjadi sepanjang 10 tahun itu, di mana sebagian bisa diselesaikan hanya dengan edukasi, tetapi sebagian lagi butuh pendekatan hukum,” kata Azriana.

Tanpa adanya pendekatan hukum, menurut Azriana, sama saja dengan kita membiarkan korban hidup tanpa pemulihan, dan pelaku bebas tanpa pertanggungjawaban hukum. Dari 15 bentuk kekerasan seksual itu, sembilan di antaranya membutuhkan pendekatan hukum, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan kotrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan prostitusi, perbudakan seksual dan penyiksaan seksual. Kasus ini nyata terjadi, tetapi tidak ada perlindungan hukum bagi korbannya.

Dari temuan-temuan inilah asal mula munculnya RUU PKS. Menurut Azriana, sudah saatnya Indonesia memiliki UU khusus yang mengatur kekerasan seksual. UU yang sudah ada, termasuk KUHP, tidak bisa diandalkan karena tidak menjawab persoalan di lapangan terutama perlindungan terhadap korban. Komnas Perempuan berharap DPR menepati janjinya untuk segera membahas RUU ini, apalagi sudah masuk Prolegnas.

Sumber:Suara Pembaruan