Jurnalindonesia.co.id – Untuk menegakkan syariat Islam di Aceh Besar, Bupati Mawardi Ali mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan usaha salon kecantikan di wilayah itu untuk mempekerjakan wanita pria (waria). Jika ada yang terbukti melanggar, tak segan-segan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) akan mencabut izin usaha salon tersebut.

Imbauan tersebut tertera dalam surat instruksi Bupati Bernomor 1 Tahun 2018 tentang penertiban, perizinan terhadap usaha pangkas/salon/rumah kecantikan yang dikelola dan didiami oleh kelompok Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di wilayah Aceh Besar.

“Iya benar surat itu dan dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan rapat dengan seluruh camat, untuk mendata salon-salon yang berada di wilayah Aceh Besar,” kata Mawardi, Jumat (9/2).

Instruksi tersebut ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja da Wilayatul Hisbah, dan para camat di kabupaten tersebut.

“Saat ini sudah mulai berjalan, untuk jumlah salon sendiri di Aceh Besar, kita masih menunggu laporan dari camat,” ujarnya.

Mawardi menegaskan, Pemkab Aceh Besar melarang keras segala tindakan yang melanggar dari aturan syariat. Termasuk keberadaan kelompok LGBT.

Atas dasar itu pihaknya tidak mengizinkan usaha salon yang dikelola oleh waria, ataupun mempekerjakan waria itu sendiri.

“Jika ditemukan pekerjanya waria, kita akan mencabut izin usaha salon itu,” tegas Mawardi.

Selain memerintahkan untuk mencabut izin usaha, dalam instruksi tersebut Mawardi juga memerintahkan agar kepala Dinas Syariat Islam Aceh Besar melakukan sosialisasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan pada daerah-daerah yang terindikasi penyimpangan.

Baca: PAN Ingin Pelaku LGBT Dihukum Mati atau Seumur Hidup

Untuk menjalankan aturan ini, Mawardi memerintakan agar kepala Satpol PP dan WH Aceh Besar, juga para camat di kabupaten tersebut, untuk melakukan monitoring.

“Dan menyampaikan laporan hasil monitoring kepada bupati melalui asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Setdakab Aceh Besar,” katanya.

Jika ada yang terbukti melanggar, Pemkab akan mencabut izin usaha salon tersebut.

“Dari hasil laporan itu nanti kita meminta dinas terkait melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah untuk menutup usaha salon tersebut jika ditemukan melanggar aturan,” ujarnya.

Adapun Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Besar, Sulaiman menyatakan dukungannya atas instruksi yang dikeluarkan Bupati Aceh Besar tersebut. Sulaiman menilai Mawardi sebagai sosok yang berani mengambil keputusan demi penegakkan syariat Islam di daerahnya.

“Saya katakan bupati kita berani, saya sangat dukung, kita akan implementasikan ke qanun syariat Islam. Saya juga mengajak semua masyarakat Aceh Besar untuk mendukung ini, dan bersama-sama menghilangkan waria,” katanya.

Baca juga: Pramugari Wajib Hijab, Penerbangan AirAsia ke Aceh Dilayani Kru Pria