Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak dua juta pengemudi(ojol) akan menggelar aksi demo pada 18 Agustus 2018 di dua lokasi terpisah yang akan menjadi tempat penyelenggaraan, yaitu Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta dan Gelora Jaka Baring Sport City, Palembang.Anggota Presidium Gerakan Aksi Roda Dua (Garda) Igun Wicaksono dalam keterangan resminya mengatakan, aksi demo yang berbarengan pada saat pembukaan Asian Games 2018 karena belum ada kata sepakat soal payung hukum dan batasan tarif minimal ojek online. Mereka meminta untuk memperjelas keberadaan ojek online di Indonesia."Batas akhirnya seperti itu, jika hingga tanggal demikian pemerintah belum berikan putusan sesuai perjuangan ojek online untuk mengatur tarif maka ribuan ojek online dari seluruh Indonesia akan turun serentak," ujar Igun saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (17/7).Menurut Igun, penyelenggaraan Asian Games adalah waktu yang tepat untuk menyampaikan aspirasi pengemudi ojek online."Dengan demikian pula, dapat dipastikan bahwa didalam sponsorship yang dibiayai dari keringat dan darah pengemudi ojek online Indonesia yang tidak boleh diabaikan begitu saja oleh seluruh stakeholder," ujar dia.Dijelaskan Igun, ojek online mendesak agar secepatnya pemerintah menetapkan tarif untuk ojek online sebelum pembukaan Asian Games nanti."Pemerintah lebih memilih melindungi investornya daripada kepentingan kehidupan jutaan rakyatnya yang berprofesi sebagai ojek online. (Makanya) pergerakan perjuangan massa Nasional dan masif adalah jalan terakhir apabila perjuangan kami tidak dapat terpenuhi juga," ucap Igun.Ojek online pertama melakukan aksi pada 23 November 2017 di depan Istana Merdeka kemudian aksi kedua dilakukan pada 27 Maret 2018 di mana saat sekitar 15 ribu pengemudi ojol hadir di depan Istana Negara. Beberapa orang perwakilannya diterima langsung oleh Presiden Joko Widodo.Dan aksi demo ketiga sebanyak 35 ribu pengemudi ojol berdemo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 23 April 2018. Perwakilan para ojol, dalam demo tersebut, diterima oleh Ketua Komisi V Bidang Perhubungan DPR, Fary Djemy Francis.