- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melarang penggunaan buku yang berbau radikalisme dalam proses belajar-mengajar. Jika ada sekolah yang tetap menggunakan buku itu, maka izinnya bisa dicabut."Bila (buku berbau radikalisme) tetap digunakan, maka izin (sekolah)nya bisa dicabut. Bila tetap digunakan maka gurunya bisa kedapatan sanksi," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan di kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (26/1/2016).Agar kasus ini tak kembali terulang, Anies berharap perusahaan penerbit buku bisa benar-benar memeriksa bukunya secara serius sebelum dicetak dalam jumlah besar. Selain itu, dia berharap para orang tua juga menaruh perhatian pada buku-buku pelajaran yang menjadi panduan belajar anaknya."Sebetulnya ada 3 lapis nih. Lapis penerbit, lapis pengguna dan lapis regulator. Hanya karena jumlahnya banyak sering kali begitu ada laporan kemudian langsung didalami lebih jauh. Seperti kemarin begitu ada laporan langsung didalami dan itu sebenarnya akhir Desember awal Januari samplenya sudah kita dapat. Begitu dapat lengkap langsung diputuskan dihilangkan," pungkas.Buku TK itu dilaporkan masyarakat ke GP Ansor. Wakil ketua umum GP Ansor, Benny Rhamdani, mengatakan penemuan buku tersebut berdasarkan laporan orang tua salah satu murid TK pada 19 Januari lalu. Dia menjelaskan, buku berbau unsur radikalisme itu dikemas dalam bentuk metode belajar membaca praktis.Di dalam buku tersebut terdapat 32 kalimat yang mengarahkan pada tindakan radikalisme, di antaranya 'sabotase', 'gelora hati ke Saudi', 'bom', 'Sahid di medan jihad', hingga 'cari lokasi di Kota Bekasi'. Kemudian ada juga kalimat dan kata-kata yang mengandung radikalisme seperti 'rela mati bela agama', 'gegana ada di mana', 'bila agama kita dihina kita tiada rela', 'basoka dibawa lari', "selesai raih bantai kyai', dan 'kenapa fobia pada agama'.