JAKARTA, KOMPAS.com - Kenaikan tarif ojek online (ojol) berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 tahun 2019 telah resmi berlaku tanggal 1 April. Jelang 5 hari setelah peresmian tarif, rupanya 75 persen konsumen menolak kenaikan tarif tersebut.

"Research Institute of Socio-Economic Development (RISED) menemukan, 75 persen tarif ojol ditolak oleh konsumen. Kenaikan tarif ojol yang signifikan paling besar ditolak oleh masyarakat Jabodetabek," ucap Ketua Tim peneliti Rised Rumayya Batubara dalam diseminasi hasil riset kenaikan tarif ojek online di Jakarta, Senin (6/5/2019).

Berdasarkan hasil riset yang melibatkan 3.000 pengguna ojol, 67 persen masyarakat menolak dalam zona I (non-Jabo, Bali dan Sumatera), 82 persen masyarakat menolak dalam zona II (Jabodetabek), dan 66 persen masyarakat menolak di zona III (wilayah sisanya).

Menurut Rumayya, penolakan ini terjadi karena 72 persen pengguna ojek online berpendapatan menengah ke bawah, terutama yang berdomisili di Jabodetabek, Bandung, dan Surabaya.

"Kenapa ada penolakan? Kita melihat data pengguna ojol rata-rata menengah ke bawah, jadi uangnya hanya habis untuk transportasi yang mengalami kenaikan. Padahal konsumen sensitif dengan kenaikan harga," kata Rumayya.

Sementara itu, Rumayya menyebut sejak awal alasan utama 52, 4 persen konsumen memilih ojol karena keterjangkauan tarifnya. disusul 32,4 persen bisa pesan kapan saja, 4,3 persen layanan door-to-door, dan 10, 9 persen alasan lainnya.

Apalagi rata-rata kesediaan konsumen untuk mengalokasikan pengeluaran tambahan hanya sebesar Rp 5.200 per hari untuk warga Jabodetabek dan Rp 4.900 per hari untuk non-Jabodetabek. Di sisi lain, kenaikan tarif bisa mencapai Rp 6.000 hingga Rp 15.000 per hari.

"Nah, dari kesediaan masyarakat dan kenaikan tarif saja sudah tidak masuk (tidak sesuai)," pungkas Rumayya.

Rumayya menyebut masyarakat pun lebih memilih moda transportasi lain yang lebih hemat karena adanya kenaikan tarif ini.

"Mereka sekarang beralih ke angkot. Biasanya mereka naik ojol hanya bayar Rp 23 ribu, saat ini mereka membayar hampir dua kali lipat hingga Rp 40.000," ucap Rumayya.

Lalu bagaimana dengan kehematan waktu jika masyarakat beralih ke moda transportasi lain?

Menurut ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal, kehematan waktu bagi para konsumen adalah nomor sekian jika dibanding dengan kenaikan tarif.

"Selama ini saya rasa konsumen lebih mempertimbangkan harga dibanding kehematan waktu Yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa pergi ke kantor, kalau murah mereka akan pakai moda transportasi itu. Kalau masalah waktu, mereka bisa bangun lebih pagi dibanding menambah budget-nya lebih tinggi," kata Fithra Faisal di Jakarta, Senin (6/5/2019).