Kamis, 16 November 2017 | 18:48 WIB

Oleh : FER

Jakarta - DKI Jakarta didapuk sebagai kota paling intoleran dari 94 kota di Tanah Air berdasarkan kajian dari Setara Institute bekerja sama dengan Unit Kerja Presiden Pembinanaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Berdasarkan kajian yang menilai enam parameter, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kebijakan diskriminatif, tindakan nyata pemerintah kota, pernyataan pemerintah kota, peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan demografi penduduk berdasarkan agama tahun 2010, DKI Jakarta berada diposisi paling buncit dengan skor 2,30 dari angka tertinggi 7.

Peneliti Setara Institute, Halili, mengungkapkan, DKI Jakarta mendapatkan skor toleransi terendah karena sepanjang November 2016 sampai Oktober 2017 setidaknya ada 14 peristiwa yang berhubungan dengan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Ibu Kota.

Ia mencontohkan, sejumlah peristiwa yang memperlihatkan sikap intoleran, yakni pelarangan shalat jenazah bagi pendukung calon gubernur tertentu atau sejumlah kasus persekusi yang lainnya. Kemudian, semakin menempatkan DKI diposisi buncit dalam Indeks Kota Toleran (IKT) karena pemerintah provinsi (pemprov) tidak merespon atau menindak tegas aksi intoleran tersebut, dalam bentuk regulasi atau penindakan.

"DKI turun dari peringkat 65 dalam IKT tahun 2015, menjadi peringkat 94 atau skor terendah pada IKT tahun 2017. Hal itu disebabkan penguatan intoleransi dan politisasi identitas keagamaan jelang, saat, dan setelah pilkada 2017," kata Halili dalam peluncuran IKT 2017 di Jakarta, Kamis (16/11).

Namun, Halili menegaskan, bukan berarti cap kota intoleran membuat penduduk Jakarta juga dicap menjadi penduduk intoleran. Sebab, menurutnya, yang bermasalah adalah relasi sosial yang buruk terbukti dengan banyaknya peristiwa intoleran. Untuk itu, kata Halili, memperbaiki relasi sosial dan masalah toleransi menjadi pekerjaan rumah dari Pemprov baru yang harus diselesaikan.

"Ini menjadi tantangan sangat besar untuk gubernur yang baru, yaitu merespon atas situasi regulasi sosial yang buruk ini," ungkapnya.

Untuk diketahui, berdasarkan kajian yang dilakukan Setara Institute bekerjasama dengan UKP-PIP atas 94 kota, 10 kota mendapatkan skor toleransi terendah, yaitu DKI Jakarta dengan skor 2,30, Banda Aceh 2,90, Bogor 3,05, Cilegon 3,20, Depok 3,30, Yogyakarta 3,40, Banjarmasin 3,55, Makassar 3,65, Padang 3,75, dan Mataram 3,78.

Sumber:Suara Pembaruan