Selanjutnya Halaman 1 2

- Berbeda dengan Polda Metro Jaya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperbolehkan skuter listrik di jalur sepeda . Pergub Nomor 128 Tahun 2019 tentang Penyediaan Lajur Sepeda menjadi dasar pelegalan skuter listrik pribadi "Dalam peraturan gubernur, diperbolehkan mereka (skuter listrik) melintas di jalur sepeda," ucap Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (27/11/2019).Syafrin menyebut kota-kota besar di dunia memperbolehkan skuter listrik . Jakarta akan mencontoh kebijakan tersebut."Tapi mereka hanya boleh lewat di lajur sepeda. Sebagaimana di kota besar seperti Singapura, kan hanya boleh lewat jalur sepeda, di Prancis. Kita coba compare dengan kota besar lainnya tadi," ucap Syafrin.Syafrin mengakui memang pernah menyampaikan soal adanya larangan untuk skuter listrik. Namun larangan yang disampaikan bersama Polda Metro Jaya itu hanya untuk skuter listrik yang disewakan oleh GrabWheels."Untuk pelarangan skuter listrik. Kita ketahui ada salah satu operator skuter listrik, operasionalnya mengganggu keselamatan, keamanan, kenyamanan pengguna jalan. Jadi kami sepakat dengan kepolisian untuk operator tersebut di-banned. Dilarang operasi di jalan raya. Karena itu sangat mengganggu," ucap Syafrin.Namun pengguna skuter listrik pribadi dianggap sudah memahami standar keselamatan bertransportasi."Beda, kalau yang skuter pribadi yang dia jadikan alat angkut perorangan. Dia sudah memahami bahwa dia bertransportasi dengan alat angkut perorangan yang memiliki risiko sehingga memiliki standar keselamatan sendiri," ucap Syafrin."Kita lihat dan rata-rata pekerja dia naik kereta, dia sampai stasiun dia lipat skuternya, dia naik sampai Bundaran HI. Dia kembali turun dan lanjutkan ke kantor. Artinya, mereka sudah memiliki tingkat kedewasaan menentukan alat transportasi," ujar Syafrin.Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan skuter listrik, baik pribadi maupun sewa, hanya diperbolehkan dipakai di kawasan tertentu. Misalnya, di kawasan GBK, dengan syarat-syarat tertentu.