- Alokasi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2018 akan difokuskan untuk melaksanakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 4 April 2017 lalu dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018, yakni memacu investasi dan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.Hal tersebut disampaikan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat Rapat Kerja dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, di Ruang Rapat Komisi V Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (7/6/2017)."Salah satunya adalah program infrastruktur prioritas nasional, termasuk proyek strategis nasional yang telah dicanangkan dan sedang dikerjakan saat ini sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai," katanya.Pendekatan dan prioritas pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR tahun 2018 yakni pembangunan berbasis wilayah, seperti pembangunan jalan tol, jalan perbatasan dan Trans Papua, serta penanganan Kawasan perbatasan seperti penataan kawasan PLBN/PIP dan rumah khusus.Anggaran 2018 juga akan difokuskan pada pembangunan bendungan baru, penyelesaian pembangunan bendungan lanjutan dan irigasi. Kemudian program kerakyatan seperti sanitasi berbasis masyarakat, rumah swadaya, dan jembatan gantung. Serta melaksanakan pekerjaan tahun jamak, yakni penyelesaian Asian Games dan dukungan penyelenggaraan pertemuan tahunan IMF dan World Bank.Kementerian PUPR sendiri akan mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2018 sebesar Rp 106,02 triliun atau lebih rendah dari usulan indikatif sebesar Rp 148,3 triliun. Belanja modal yang produktif masih menjadi yang terbesar melalui alokasi belanja kegiatan/proyek prioritas. Sedangkan belanja barang operasional diwajibkan maksimal sama dengan realisasi belanja tahun 2016 atau pagu 2017 apabila lebih rendah.Dari Rp 106,02 triliun tersebut penggunaanya direncanakan untuk dialokasikan pada pembangunan infrastruktur di sektor Sumber Daya Air (SDA) sebesar Rp 36,90 triliun, Bina Marga sebesar Rp 41, 39 triliun, Cipta Karya sebesar Rp 15,93 triliun, penyediaan perumahan sebesar Rp 9,13 triliun, dan Kesekretariatan Inspektorat serta Badan Badan sebesar Rp 2,39 triliun.