Sejumlah kebijakan Anies tangani COVID-19 kerap dimentahkan pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan ketidakpastian penanganan COVID-19 di DKI Jakarta sebagai episentrum Corona di Indonesia.

Baca juga: Usulan Anies Karantina Wilayah Jakarta Ditolak Istana

Bikin Situs Corona yang Disindir Kominfo

Usulkan Wisma Atlet Jadi RS Darurat Corona

274 orang terdiri dari pasien pria sebanyak 162 dan wanita 112 orang sejak 27 Maret.

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Wisma Atlet Jadi Tempat Isolasi Pasien Corona

Menunda Formula E, Disindir Mahfud

Dikoreksi Jokowi

bahwa kebijakan lockdown (penguncian) merupakan kewenangan absolut pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Tito menjelaskan berdasarkan Undang-undang (UU) nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, terdapat empat jenis pembatasan atau lockdown. Mulai karantina rumah; Rumah Sakit, Wilayah, dan pembatasan sosial yang bersifat massal.



Dalam UU tersebut, terdapat tujuh hal yang harus dipertimbangkan, mulai pertimbangan efektivitas, tingkat epidemi, sampai ke pertimbangan, sosial, dan keamanan. Salah satu yang paling disoroti Pemerintah jika terjadi lockdown adalah berdampak kepada perekonomian.









Dibatalkan Luhut

Baca juga: Luhut Batalkan Kebijakan Dishub DKI Setop Bus Jurusan Jakarta