PSI mengkritik Soeharto dan Orde Baru sedangkan Partai Berkarya menganggungkan Soeharto dan Orde Baru.





“Saya terperanjat ada sekelompok orang yang secara terbuka bangga dengan simbol partainya melakukan kampanye hitam tendensius,” kata Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso kepada wartawan di Ballroom Gedung Granadi, Kuningan, Jakarta, Sabtu (2/6) akhir pekan lalu.



Priyo menyinggung sikap Presiden Jokowi yang terkesan diam dengan gaya politik PSI. Priyo mengatakan Partai Berkarya berhak membela diri atas “serangan” yang dilakukan PSI kepada Soeharto.



“Jadi kami bertanya, apakah ini yang memang direstui oleh keluarga Pak Jokowi, menghina keluarga presiden lain dengan cara yang sangat sombong, dan merusak, dan mengunggulkan keluarganya,” katanya.



Baca juga: Nostalgia Politik: Berkarya Rindu Soeharto, PDI-P Kangen Sukarno

Organisasi sayap Partai Berkarya Patriot Organisasi Pagar Negeri (Perisai Berkarya) juga ikut meradang dengan video yang diunggah PSI. Ketua Umum Perisai Berkarya Tri Joko Susilo mengancam akan melaporkan PSI ke Bareskrim Mabes Polri.



Sedangkan sekelompok orang yang tergabung dalam Cinta Soeharto Sejati (CITOS) menuntut PSI meminta maaf dan menarik video tersebut dari peredaran. Mereka menilai PSI telah melakukan stigmatisasi berencana untuk menyudutkan Soeharto.



Namun PSI bergeming dengan segala kecaman dan ancaman itu. Grace Natalie, Ketua Umum PSI menyatakan video yang mereka unggah bagian dari komitmen PSI memberikan edukasi politik kepada publik agar tidak lagi terjerembab ke masa seperti Orde Baru.



“Video itu merupakan bagian dari pendidikan politik, karena konteksnya peringatan 20 tahun reformasi, dan kami memproduksi video itu reguler,” kata Grace kepada Tirto, Senin (04/06).

Baca juga

Soeharto Lengser dan Kami Senang Mendengarnya Berulang Kali

Grace mengakui video yang diunggah PSI sebagai kampanye negatif. Namun ia menolak bahwa video tentang Soeharto dan Orde Baru disamakan dengan kampanye hitam. Sebab menurutnya, konten dalam video merupakan fakta sejarah yang sudah diketahui publik, bukan fitnah atau karangan. Ia pun mengklaim video dibuat berdasarkan riset dan kajian.



Grace juga menolak pencantuman logo dan nomor urut PSI di bagian akhir video tersebut sebagai kampanye. Sebab menurutnya video itu hanya diunggah di akun media sosial milik PSI dan bisa dilihat oleh mereka yang mengikutinya (follow). Grace mempersilakan pihak-pihak yang ingin memperkarakan masalah ini ke aparat hukum.



“Sekarang kalau dia ada yang protes dan mau memproses ke Bareskrim silakan itu hak setiap warga negara tapi kami tidak akan menarik [video tersebut],” katanya.







Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Syaefunnur Maszah mengatakan tim hukum Partai Berkarya masih mengkaji celah pidana dalam video yang diunggah PSI. Ia menilai video itu tidak sesuai fakta karena Soeharto tidak pernah dinyatakan sebagai pelanggar HAM oleh pengadilan.



“Walaupun kami menghargai kemerdekaan berpendapat tapi kan Pak Harto sudah selesai, dan Pak Harto tidak pernah dinyatakan oleh pengadilan sebagai pelanggar hak asasi manusia sampai beliau wafat,” kata Syaefunnur.



Ia memperkirakan hasil kajian akan keluar dalam waktu dekat. Mantan politikus partai Hanura ini juga mengatakan siap melaporkan PSI ke Bawaslu.



“Kan tidak semestinya sesama partai mendegradasi atau melakukan tindakan yang tidak terpuji bahkan melanggar hukum. Itu bisa kami laporkan ke Bawaslu,” kata Syaefunnur.



Baca juga: Bagaimana Tommy Soeharto Membuat Partai Berkarya

Sama-Sama Jualan Soeharto



Pengamat politik dari Indobarometer M.Qodari memandang wajar sikap defensif Partai Berkarya atas video yang diunggah PSI. Pasalnya Partai Berkarya menggunakan sosok Soeharto dan Orde Baru sebagai "barang dagangan" mereka di Pemilu 2019 nanti.



"Mereka mau jualan Soeharto, mereka mau jualan Orde Baru, tapi jualannya diserang. Ya marah dong," kata M.Qodari kepada Tirto (04/06).



Upaya PSI mengunggah video soal dugaan pelanggaran HAM dan KKN di masa Orde Baru juga bagian dari jualan politik. Bedanya, seperti kata Qodari, jualan PSI untuk menegaskan sikap anti terhadap praktik-praktik Orde Baru. PSI juga hendak membangun diferensiasi dengan partai politik lainnya.



"Kelihatannya mereka mau menegaskan diferensiasinya dengan partai-partai politik lain. Karena partai politik lain sepertinya sudah tidak terlalu concern dengan isu Orde Baru dan Pak Harto. Jadi mereka mau ambil diferensiasi itu," kata M.Qodari.



Sikap PSI yang enggan mencabut video dan meminta maaf menurut Qodari tidak bisa dianggap sebagai perbuatan tak etis dalam politik. Namun ia tak menutup kemungkinan aparat hukum punya pendapat berbeda jika Partai Berkarya membawa masalah ini ke ranah hukum.



"Ya ini kan bagian dari kontestasi politik jadi masing-masing mengambil posisinya sendiri-sendiri. Enggak tahu nanti kalau masuk ke ranah hukum," kata Qodari.



Meski begitu Qodari pun masih belum bisa menilai model sosialisasi PSI atau Partai Berkarya yang efektif menarik massa.



"Ini kontestasi politik, tergantung usaha masing-masing pihak untuk meyakinkan masyarakat mana yang dipercaya dan mana yang diterima. Kita lihat saja nanti bagaimana," tutup Qodari. tirto.id - Video tentang kepemimpinan Soeharto di era Orde Baru yang dirilis Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengundang reaksi Partai Berkarya yang dipimpin Hutomo Mandala Putra. Partai Berkarya menilai video soal pelanggaran HAM dan praktik bisnis Keluarga Cendana itu telah menyudutkan Soeharto dan sebagai kampanye hitam.“Saya terperanjat ada sekelompok orang yang secara terbuka bangga dengan simbol partainya melakukan kampanye hitam tendensius,” kata Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Priyo Budi Santoso kepada wartawan di Ballroom Gedung Granadi, Kuningan, Jakarta, Sabtu (2/6) akhir pekan lalu.Priyo menyinggung sikap Presiden Jokowi yang terkesan diam dengan gaya politik PSI. Priyo mengatakan Partai Berkarya berhak membela diri atas “serangan” yang dilakukan PSI kepada Soeharto.“Jadi kami bertanya, apakah ini yang memang direstui oleh keluarga Pak Jokowi, menghina keluarga presiden lain dengan cara yang sangat sombong, dan merusak, dan mengunggulkan keluarganya,” katanya.Organisasi sayap Partai Berkarya Patriot Organisasi Pagar Negeri (Perisai Berkarya) juga ikut meradang dengan video yang diunggah PSI. Ketua Umum Perisai Berkarya Tri Joko Susilo mengancam akan melaporkan PSI ke Bareskrim Mabes Polri.Sedangkan sekelompok orang yang tergabung dalam Cinta Soeharto Sejati (CITOS) menuntut PSI meminta maaf dan menarik video tersebut dari peredaran. Mereka menilai PSI telah melakukan stigmatisasi berencana untuk menyudutkan Soeharto.Namun PSI bergeming dengan segala kecaman dan ancaman itu. Grace Natalie, Ketua Umum PSI menyatakan video yang mereka unggah bagian dari komitmen PSI memberikan edukasi politik kepada publik agar tidak lagi terjerembab ke masa seperti Orde Baru.“Video itu merupakan bagian dari pendidikan politik, karena konteksnya peringatan 20 tahun reformasi, dan kami memproduksi video itu reguler,” kata Grace kepada Tirto, Senin (04/06).Grace mengakui video yang diunggah PSI sebagai kampanye negatif. Namun ia menolak bahwa video tentang Soeharto dan Orde Baru disamakan dengan kampanye hitam. Sebab menurutnya, konten dalam video merupakan fakta sejarah yang sudah diketahui publik, bukan fitnah atau karangan. Ia pun mengklaim video dibuat berdasarkan riset dan kajian.Grace juga menolak pencantuman logo dan nomor urut PSI di bagian akhir video tersebut sebagai kampanye. Sebab menurutnya video itu hanya diunggah di akun media sosial milik PSI dan bisa dilihat oleh mereka yang mengikutinya (follow). Grace mempersilakan pihak-pihak yang ingin memperkarakan masalah ini ke aparat hukum.“Sekarang kalau dia ada yang protes dan mau memproses ke Bareskrim silakan itu hak setiap warga negara tapi kami tidak akan menarik [video tersebut],” katanya.Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Syaefunnur Maszah mengatakan tim hukum Partai Berkarya masih mengkaji celah pidana dalam video yang diunggah PSI. Ia menilai video itu tidak sesuai fakta karena Soeharto tidak pernah dinyatakan sebagai pelanggar HAM oleh pengadilan.“Walaupun kami menghargai kemerdekaan berpendapat tapi kan Pak Harto sudah selesai, dan Pak Harto tidak pernah dinyatakan oleh pengadilan sebagai pelanggar hak asasi manusia sampai beliau wafat,” kata Syaefunnur.Ia memperkirakan hasil kajian akan keluar dalam waktu dekat. Mantan politikus partai Hanura ini juga mengatakan siap melaporkan PSI ke Bawaslu.“Kan tidak semestinya sesama partai mendegradasi atau melakukan tindakan yang tidak terpuji bahkan melanggar hukum. Itu bisa kami laporkan ke Bawaslu,” kata Syaefunnur.Pengamat politik dari Indobarometer M.Qodari memandang wajar sikap defensif Partai Berkarya atas video yang diunggah PSI. Pasalnya Partai Berkarya menggunakan sosok Soeharto dan Orde Baru sebagai "barang dagangan" mereka di Pemilu 2019 nanti."Mereka mau jualan Soeharto, mereka mau jualan Orde Baru, tapi jualannya diserang. Ya marah dong," kata M.Qodari kepada Tirto (04/06).Upaya PSI mengunggah video soal dugaan pelanggaran HAM dan KKN di masa Orde Baru juga bagian dari jualan politik. Bedanya, seperti kata Qodari, jualan PSI untuk menegaskan sikap anti terhadap praktik-praktik Orde Baru. PSI juga hendak membangun diferensiasi dengan partai politik lainnya."Kelihatannya mereka mau menegaskan diferensiasinya dengan partai-partai politik lain. Karena partai politik lain sepertinya sudah tidak terlalu concern dengan isu Orde Baru dan Pak Harto. Jadi mereka mau ambil diferensiasi itu," kata M.Qodari.Sikap PSI yang enggan mencabut video dan meminta maaf menurut Qodari tidak bisa dianggap sebagai perbuatan tak etis dalam politik. Namun ia tak menutup kemungkinan aparat hukum punya pendapat berbeda jika Partai Berkarya membawa masalah ini ke ranah hukum."Ya ini kan bagian dari kontestasi politik jadi masing-masing mengambil posisinya sendiri-sendiri. Enggak tahu nanti kalau masuk ke ranah hukum," kata Qodari.Meski begitu Qodari pun masih belum bisa menilai model sosialisasi PSI atau Partai Berkarya yang efektif menarik massa."Ini kontestasi politik, tergantung usaha masing-masing pihak untuk meyakinkan masyarakat mana yang dipercaya dan mana yang diterima. Kita lihat saja nanti bagaimana," tutup Qodari.