HFP, warga negara Inggris, pelaku pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sedikit demi sedikit, HFP (61), warga negara Inggris, buka mulut perihal pelecehan seksual anak di bawah umur atau pedofilia yang telah dilakukannya di Indonesia.

Di hadapan polisi, pelaku mengaku melakukan masturbasi seusai puas memfoto telanjang dan menyetubuhi korban yang notabene-nya anak-anak jalanan di Batam. Selanjutnya, sperma miliknya sengaja disimpan di dalam kantong plastik.

"Jadi, setelah dia memfoto anak-anak ini, dia juga masturbasi dan juga pengakuan sementara dari tersangka, dia juga melakukan hubungan seksual dengan anak ini," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen (Pol) Saud Usman Nasution, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (7/11/2011).

Sejauh ini, HFP mengaku ada 9 anak jalanan di Batam, Kepulauan Riau (Kepri) yang menjadi korbannya sejak 2004 hingga 2011. Ia juga mengaku putri kandungnya yang berusia 9 tahun, pernah ia foto telanjang.

Atas tuduhan pelaku pelecehan seksual terhadap sejumlah anak di bawah umur tersebut, tim Bareskrim Polri menangkap HFP di rumahnya, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (5/11/2011).

Dari rumah HPF, polisi menyita barang bukti berupa kamera yang digunakan untuk memfoto korban, alat bantu seks (sex toys), beberapa keping VCD berisi rekaman rekaman anak-anak yang ia foto telanjang, 5 unit laptop, satu kardus tissu, dan sejumlah sperma di plastik. "Plastik yang oleh yang bersangkutan merupakan sperma yang disimpan itu," ujarnya.

Modus kejahatan yang dilakukan warga Inggris yang berprofesi sebagai karyawan perusahaan swasta tersebut, yakni dengan mengajak anak-anak jalanan yang rata-rata berumur 8 hingga 12 tahun untuk disetubuhi dan difoto bugil dengan bayaran ratusan ribu per anak. Selanjutnya, pelaku mengunggah (upload) foto bugil hasil pemotretannya itu ke internet dan tersebar ke dunia maya.

Atas perbuatannya, polisi menjerat HFP dengan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tenyang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.