Pra Analisis Sikap Aung San Suu Kyi Terhadap Genosida Etnis Rohingya

Beberapa tahun belakangan kekerasan terhadap etnis Rohingya meningkat terutama setelah peristiwa pembunuhan sembilan orang petugas kepolisian di Rakhine state. Akibatnya pemerintah Myanmar mengerahkan militer untuk mencari dalang pembunuhan yang diduga merupakan ulah teroris Rohingya, namun semenjak pencarian dimulai, ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia termasuk laporan meningkatnya pembunuhan masyarakat sipil dan pemerkosaan. Baru-baru ini dua pegawai senior PBB yang mengatasi permasalahan etnis Rohingya di Myanmar memperkirakan lebih dari seribu orang tewas akibat kekerasan yang dilakukan oleh militer, perkiraan ini jauh lebih banyak dari laporan sebelumnya.

Disamping mendapat pujian oleh para pemimpin dunia atas meningkatnya hubungan luar negeri Myanmar dengan A.S, penolakan Aung San Suu Kyi untuk mengecam aksi pembunuhan terhadap etnis Rohingya yang dilakukan oleh pasukan milisi pemerintah dikritik sebagai persetujuan pembersihan etnis Rohingya. Meskipun Suu Kyi layak mendapat kritikan atas kegagalannya dalam mengatasi permasalahan kekerasan terhadap etnis Rohingya, sikapnya tidaklah semata-mata didasari kebencian yang membabi-buta, akan tetapi merupakan pertimbangan yang sangat berhati-hati untuk berurusan dengan pasukan militer nasional, dan Pergerakan Budha-Nasionalis.

Banyak penganut Budha-Burma menganggap etnis Rohingya sebagai penyusup dan membenci mereka. Hal ini disebabkan meluasnya cerita bahwa Rohingya merupakan pendatang dari Bangladesh yang masuk ke Myanmar pada masa kolonial Inggris sekitar abad ke-19 dan permulaan abad ke-20. Pemerintah Myanmar mengklaim Rohingya tidak berhak mendapat kewarganegaraan berdasarkan hukum kewarganegaraan tahun 1982 yang dirancang oleh militer. Isi dokumen menyatakan, kewarganegaraan penuh didapatkan oleh anggota dari kelompok etnis yang telah berdiam dalam batas negara Myanmar modern sebelum 1823, setahun sebelum perang Anglo-Burman dimulai.

Pemerintahan jenderal Ne Win membuat sebuah daftar berisi 135 kelompok etnis yang dianggap memenuhi kriteria, daftar ini masih menjadi acuan pemerintahan yang sekarang. Pemerintah kolonial Inggris menganjurkan imigrasi ke Myanmar dari apa yang saat ini disebut dengan India dan Bangladesh. Inilah sumber dari kebencian tak berkesudahan dalam Myanmar dan sebab tahun 1823 dulunya digunakan untuk memilah kewarganegaraan. Cerita yang berkembang dalam masyarakat adalah istilah “Rohingya” merupakan inovasi baru, dan mereka yang mengklaim bagian dari kelompok masyarakat Myanmar sesungguhnya merupakan keturunan dari imigran Bangladesh dari masa kolonial.

Tapi cerita ini terbukti salah. Pada tahun 1799, seorang ahli bedah British East India Company bernama Francis Buchanan berkunjung ke Myanmar dan bertemu dengan seorang Muslim dari salah satu kelompok etnis yang sudah lama mendiami Arakan (Rakhine), dan menyebut diri mereka Rooinga, yang berarti “Pribumi Arakan,” mengindikasikan bahwa etnis Rohingya telah ada sekurangnya 25 tahun sebelum pemilahan kewarganegaraan pada tahun 1823.

Meskipun jika nama Rohingya tidak dapat diterima dalam Myanmar, sejarah mencatat dengan jelas bahwa kelompok etnis tersebut telah ada di Anarkan, atau Rakhine state selama berabad-abad. Populasi muslim yang besar telah ada dalam sebuah kerajaan bernama Mrauk-U, yaitu kerajaan yang pernah berdiri mulai dari pertengahan abad ke-15 hingga awal abad ke-18 tepat diatas tanah Rakhine State saat ini. Bahkan banyak raja-raja Budha dari kerajaan Mrauk-u mendapatkan gelar kehormatan Muslim. Bukti-bukti menunjukan bahwa kelompok ini merupakan nenek moyang etnis Rohingya yang sekarang. Besar kemungkinan kelompok ini berasimilasi dengan gelombang pendatang dari Bangladesh pada masa dan setelah pendudukan Ingris, namun cerita yang mengatakan Rohingya merupakan murni pendatang dari Bangladesh jelas salah.

Timeline etnis Rohingya

Abad ke-8: Rohingya, Orang-orang asli dari Asia Tenggara mendiami sebuah kerajaan di Arakan, yang dimasa Myanmar modern dikenal sebagai Rakhine state.

Abad ke-9 hingga Abad ke-14: Rohingya mengenal Islam yang dibawa oleh pedagang Arab. Terjalin ikatan antara Arakan dan Bengal.

1784: Raja Burman Bodawpaya menaklukan Arakan dan ratusan ribu orang mengungsi ke Bengal.

1790: Hiram Cox, seorang diplomat dari Inggris dikirim untuk membantu pengungsi, mendirikan kota Cox’s Bazar di Bangladesh dimana banyak Rohingya berdiam hingga saat ini.

1824-1942: Inggris merebut Burma (sekarang Myanmar) dan menjadikannya sebuah provinsi British India, para pekerja bermigrasi ke Burma dari berbagai British India untuk proyek infrastruktur.

1942: Jepang menyerang Burma, memukul mundur Inggris. Seiring dengan mundurnya Inggris, nasionalis Burma menyerang komunitas Muslim yang mereka duga mengambil keuntungan dari pendudukan Inggris di Burma.

1945: Inggris membebaskan Burma dari pendudukan Jepang dengan bantuan nasionalis Burma dipimpin oleh Aung San dan pejuang Rohingya. Rohingya merasa dikhianati oleh Inggris karena tidak memenuhi janji memberikan otonomi kepada Arakan.

1950: Beberapa orang Rohingya membelot dipimpin oleh kelompok bersenjata yang disebut Mujahid, pemberontakan perlahan melemah.

1962: Jenderal Ne Win dan Burma Socialist Programme Party merampas kekuasaan dan menggunakan kekerasan melawan Rohingya.

1977: junta memulai Operasi Nagamin, atau Dragon King, yang ditujukan untuk menyaring populasi orang asing. Lebih dari 200.000 Rohingya mengungsi ke Bangladesh, tentara menolak dugaan pelanggaran.

1978: Bangladesh mengajukan permintaan kepada PBB untuk menengahi pemulangan pengungsi, dimana banyak dari Rohingya yang dipulangkan.

1982: Hukum imigrasi yang baru menetapkan orang-orang yang bermigrasi pada masa kolonial Inggris sebagai imigran illegal. Pemerintah menerapkannya kepada seluruh Rohingya.

1989: Burma berubah nama menjadi Myanmar.

1991: Lebih dari 250.000 Rohingya melarikan diri dari apa yang mereka sebut sebagai kerja paksa, pemerkosaan dan persekusi agama oleh tentara Myanmar.

1992-1997: Sekitar 230.000 Rohingya kembali ke Arakan, sekarang disebut Rakhine dibawah perjanjian pemulangan yang lain.

2012: Kerusuhan antara Rohingya dan Budhis Rakhine, membunuh lebih dari 100 orang, kebanyakan Rohingya. Puluhan ribu orang digiring menuju Bangladesh, hampir 150.000 dipaksa memasuki camp di Rakhine.

2016: Kelompok militan Rohingya Harakah al-Yaqin menyerang pos penjaga perbatasan, membunuh 9 orang tentara. Tentara membalas, lebih dari 25.000 orang mengungsi ke Bangladesh, diduga terjadi pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran. Pemerintahan Aung San Suu Kyi menolak tudingan kekejaman.

Pergerakan Budha Nasionalis (The 969 Movement) yang dipimpin oleh para biksu budha, semakin memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan Myanmar masa Suu Kyi, dan hingga saat ini bertanggungjawab atas meningkatnya sentimen anti-islam dalam masyarakat. Selain menganjurkan untuk memboikot toko-toko muslim, pergerakan ini juga menghasut untuk melakukan kekerasan kepada kelompok Muslim seperti Rohingya. Pada tahun 2013, para biksu memimpin kerusuhan dan membakar lingkungan Muslim Meiktila di pusat kota Myanmar, yang mengakibatkan 40 orang lebih Muslim tewas.

Dinegara dengan populasi penganut Budhisme lebih dari 90% termasuk Suu Kyi sendiri, Suu Kyi beresiko mengabaikan porsi besar dari masyarakat jika ia mengutuk Budha-Nasionalis. Suu Kyi tidak hanya mendapat kritik dari dunia barat namun juga dari pemimpin pergerakan 969-Ashin Wirathu. Menurut Wirathu:

“Suu Kyi dan pemerintahan sipil yang baru menargetkan saya untuk menjadi musuh no.1 .”

Lebih lanjut lagi, banyak pejabat pemerintah bersimpati pada pergerakan 969 termasuk mantan presiden Myanmar Thein Sein, yang mengklaim bahwa tidak mungkin Wirathu menghasut orang untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Meskipun Suu Kyi sendiri bukanlan Budha-Nasionalis namun ia tidak memperlihatkan reaksi apapun atas isu yang berhubungan dengan Budha-Nasionalis agar para biksu dan para pejabat pemerintah tidak merasa ditekan.

Konstitusi terbaru secara efektif masih menghalang-halangi Suu Kyi untuk mewujudkan agenda politiknya. Konstitusi terbaru Myanmar tahun 2008 tidak hanya memberikan 25% kursi di parlemen bagi Tatmadaw-angkatan bersenjata Myanmar, namun juga menganugerahi kekuatan pada panglima Tatmadaw untuk menyatakan keadaan darurat. Bisa ditebak, jika Suu Kyi mengecam angkatan bersenjata nasional maka kemungkinan yang terjadi adalah ia akan berurusan dengan pemberontakan militer. Mengingat bahwa diskriminasi terhadap Rohingya telah merajalela dan terbentuk secara mendalam dalam negara, yang bisa dilakukan oleh Suu Kyi hanyalah bergantung pada militer untuk mengatasi kekuatan Pergerakan Budha-Nasionalis.

Banyak pemimpin rezim militer di masalalu masih memegang posisi penting dalam pemerintahan. Tiga kementerian-pertahanan, dalam negeri dan urusan perbatasan dikontrol langsung oleh militer dan banyak jenderal militer yang memiliki posisi di kementerian lain, karenanya militer memiliki kekuatan untuk memblokir undang-undang yang melindungi hak Rohingya, sekaligus memberikan ancaman kepada Suu Kyi.

Selain itu, kebangkitan Budha-Nasionalis saat ini secara langsung berhubungan dengan usaha rezim militer sebelumnya untuk mempertahankan pengaruhnya. Sebelum pemilihan bebas tahun 2012, militer menghadapi perlawanan dari para biksu dalam peristiwa Revolusi Saffron-yang memakan korban sekitar 30-40 biksu, 50-70 sipil termasuk seorang foto-jurnalis asal jepang Kenji Nagai. Protes ini adalah usaha untuk menolak legitimasi populer militer melalui aksi damai. Untuk menghentikan penolakan terhadap rezim dan memperluas basis dukungan, militer membangkitkan kegelisahan yang sudah ada sebelumnya dan mulai memberikan dukungan terhadap Budha-Nasionalis. Meskipun akhirnya rezim gagal mempertahankan kekuasaan, sokongan rezim mengakibatkan meningkatnya dukungan populasi Burma kepada Budha-Nasionalis.

Meskipun hampir 90% Tatmadaw adalah penganut Budha, keputusan untuk menganiaya Rohingya tidak hanya dipicu lewat agama, namun juga politik. Dengan memfitnah Rohingya sebagai pendatang ilegal, militer berharap untuk menetralisir dan mendapatkan dukungan dari para biksu yang selama ini mengancam kekuatan mereka. Selain aktif mempromosikan sentimen anti Rohingya, rezim militer menyisipkan pendukungnya kedalam komunitas keagamaan melalui “Sangha Purification” pada tahun 1980 dan memurnikan komunitas Budha. Rezim gagal menyingkirkan aktivis pro-demokrasi dari komunitas keagamaan, namun rezim berhasil membersihkan komunitas dari para biksu yang simpatik dengan penderitaan Rohingya. Bagi Rohingya yang menderita akibat kekejaman rezim militer sebelumnya, fakta bahwa saat ini militer masih berkuasa bermakna militer masih akan melakukan pelanggaran hak asasi manusia semaunya. Akhirnya, demokrasi di Myanmar saat ini, sangat bergantung pada kemampuan Suu Kyi bekerjasama dengan milliter, yang menjelaskan sikap Suu Kyi terhadap Rohingya.

Penganiayaan terhadap Rohingya seperti yang baru-baru ini terjadi tidak hanya terjadi pada masa administasi Suu Kyi saja. Sejak pemberontakan 1962 yang mengakhiri demokrasi di Myanmar, pemerintah menolak kewarganegaraan Rohingya melalui Ketetapan Kewarganegaraan 1982, yang juga mencegah Rohingya untuk dapat bergabung kedalam sistem pelayanan sipil Myanmar.

Penindasan Rohingya juga menuntun pada laporan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran tersebut sulit dipastikan sejak pemerintah menutup akses terhadap jurnalis yang ingin masuk ke Rakhine State dengan alasan keamanan. Sekalipun demikian, Pengakuan dari para pengungsi menyingkapkan, dan pencitraan satelit mengukuhkan kehancuran sekurangnya 3 perkampungan Rohingya oleh kekuatan milisi pemerintah yang berusaha menutup-nutupi kekerasan terhadap Rohingya. Bagaimanapun, menurut Zaw Htay, juru bicara kepresidenan, dugaan pelanggaran hak asasi manusia adalah bagian dari “kampanye disinformasi” yang tersebar sebagai “propaganda untuk kelompok Muslim” seperti Rohingya.

Tahun kemarin pertama kalinya Arakan Rohingya Salvation Army memperlihatkan diri, menurut sebuah laporan dari International Crisis Group, ARSA dipimpin oleh sebuah komite dari imigran Rohingya di Arab Saudi dan sepertinya terorganisir dan didanai dengan baik. Pemerintah Myanmar menyebut mereka sebagai kelompok teroris yang berniat mendirikan negara Islam di Rakhine.

Namun, kelompok ini sendiri menolak pernyataan pemerintah Myanmar dalam sebuah wawancara dengan website Asia Times, dan International Crisis Group mengatakan tidak terbukti adanya agenda militan islamis. Jurnalis Washington Post Joe Freeman melaporkan bahwa video yang dirilis oleh kelompok ARSA hanya memperlihatkan lusinan pejuang kurus kering dengan seragam yang compang-camping.

Suu Kyi memang telah beberapa kali mencoba untuk membuat hubungan yang damai, namun kebanyakan dari usaha tersebut tidak membuahkan hasil. salah satu usaha Suu Kyi “Central Comitte for Implementation of peace and Development in Rakhine State” yang dimaksudkan untuk mempromosikan pemahaman dan kepercayaan antara masyarakat Burma dan Rohingya nyaris tidak menghasilkan apa-apa.

Sementara pembentukan komite sepertinya memperlihatkan usaha Suu Kyi untuk memperbaiki keadaan Rohingya, kenyataannya, sedikit sekali Rohingya berada dijajaran dewan kepengurusan, dan tidak efektif dalam memperbaiki hubungan. Selain itu, penyusunan “Advisory Comission on Rakhine State” oleh Suu Kyi dan dikepalai oleh mantan sekjen PBB-Kofi Annan yang mulanya bertujuan untuk melindungi kemanusiaan, pengembangan, hak dasar dan hak keamanan ditentang habis-habisan oleh Budha-Nasionalis yang mengklaim bahwa kehadiran orang asing kedalam komisi justru akan mengancam kedaulatan negara. Setelah Rakhine legislator, yang banyak diantaranya adalah Budha-Nasionalis meluluskan sebuah proposal penolakan legitimasi komisi, akhirnya kedua komisi tersebut tidak berdaya untuk menghentikan kekerasan di Rakhine state.

Aung San Suu Kyi mungkin tidak dapat disalahkan sepenuhnya atas kegagalannya secara efektif berurusan dengan kekerasan yang terjadi atas Rohingya, kebimbangan dan pengabaian Suu Kyi sebenarnya sikap yang telah diperhitungkan untuk menghindari citra buruk terhadap militer yang merupakan salah satu kekuatan paling diperhitungkan dinegara tersebut, dan juga Budha-nasionalis, yang memiliki pengaruh cukup besar dalam badan legislatif. Meskipun pada akhirnya Suu Kyi harus berbesar hati mendapat banyak kritik atas sikapnya terhadap Rohingya.

George Monbiot, Seorang kolumnis dari portal Guardian menuliskan:

“Saya mengakui bahwa angkatan bersenjata tetap berkuasa di Burma, dan Aung San Suu Kyi tidak memiliki kontrol yang efektif atas mereka. Saya mengakui bahwa dengan posisi yang sekarang Suu Kyi memiliki keterbatasan, tapi ia juga memiliki tindakan legal dan praktis yang dapat ia gunakan secara langsung untuk meredam kekejaman ini, ia memiliki sebuah kekuatan: Kekuatan untuk berbicara dengan lantang. Daripada menggunakannya, reaksinya sebanding dengan diam, menyangkal berbagai bukti yang terdokumentasi dengan baik dan menghalang-halangi bantuan kemanusiaan.”

Memang, secara resmi ia pernah menyangkal dugaan pemerkosaan yang terjadi pada Rohingya sebagai “rekayasa teroris” dan menganggap laporan detail PBB serta media internasional berlebih-lebihan. Suu Kyi bahkan sempat dilaporkan meminta kepada A.S agar tidak menyebut kata “Rohingya,” sebuah sikap yang merefleksikan kebijakan Myanmar untuk menolak etnis Rohingya.

“Diam, karenanya, sekurang-kurangnya adalah dosa yang ia lakukan. Diam juga memberi kesan netralitas yang sudah dipelajari,” ujar Mehdi Hasan dari the Intercept “Namun tidak ada yang netral dari sikap Suu Kyi. Ia telah memilih untuk berpihak pada siapa, dan pilihannya adalah Budha-Nasionalis dan islamfobia yang kasar.”

Setelah berbagai kritik yang ditujukan kepadanya, dan petisi untuk menarik hadiah nobel perdamaian yang pernah diterima, akhirnya Suu Kyi bereaksi. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya pada Facebook ia mengatakan bahwa pemerintahannya telah memulai usaha untuk melindungi semua orang dengan cara sebaik mungkin.