Jakarta, CNN Indonesia -- Salah satu petinggi Front Pembela Islam di Jawa Tengah, Zainal Abidin atau dikenal dengan Zainal Petir mendaftar sebagai calon Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Zainal telah lolos proses seleksi administrasi dan tertulis."Alhamdulillah, saya lolos seleksi administrasi dan tertulis. Selanjutnya seleksi dialog publik," kata Zainal kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/5) malam.Zainal adalah pria kelahiran Kebumen, 16 April 1969. Dia aktif di sejumlah organisasi masyarakat. Salah satunya di FPI sebagai Koordinator bidang Advokasi Hukum FPI Jawa Tengah.Selain aktif di FPI Zainal saat ini juga menjabat sebagai anggota Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, dan Wakil Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Jawa Tengah (APPSI).Seperti diketahui, tokoh FPI Rizieq Shihab saat ini tengah terlilit sejumlah kasus, di antaranya dugaan percakapan berkonten pornografi dan dugaan penistaan lambang negara.FPI bersama sejumlah ormas lain yang tergabung dalam Presidium Alumni Aksi 212 bahkan sempat mendatangi Komnas HAM untuk melaporkan sejumlah kasus yang menimpa tokoh dari ormas Islam.Terkait itu, Zainal menyatakan motivasinya mendaftar calon komisioner Komnas HAM tidak terkait dengan sejumlah kasus yang saat ini tengah dihadapi FPI dan ormas Islam lain.Motivasinya, kata Zainal, murni untuk memajukan penegakan HAM di Indonesia yang dia nilai belum maksimal."Orang boleh saja mengaitkan pendaftaran saya dengan kasus yang belakangan ini dialami FPI. Tapi saya sebagai warga negara punya hak untuk menjadi pejabat publik," kata Zaenal yang tercatat sebagai lulusan Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, tahun 2012."Saya ingin mensosialisasikan hak dasar warga. Masyarakat harus tahu hak dasar mereka dan pemerintah harus sadar serta memenuhi hak dasar itu. Pemerintah tak boleh lepas tangan," imbuh Zaenal.Pada Desember lalu, Panitia Seleksi Calon Anggota Komnas HAM membuka pendaftaran anggota lembaga itu untuk periode 2017-2022. Panitia itu dipimpin oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie.Tahap pertama peserta harus mengikuti seleksi administrasi; penilaian profil, dan tes tertulis. Peserta yang lolos akan mengikuti tes selanjutnya yakni Dialog Publik pada 17-18 Mei 2017 di Lantai 5 Gedung Sekjen Kementerian Hukum dan HAM.