Konglomerat asal Australia, Andrew Forrest tertarik berinvestasi di Indonesia. Perusahaannya akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kalimantan.



Forrest disebut berencana membangun PLTA hingga 10.000 MW. Rencana investasi itu akan dilakukan di seluruh wilayah Kalimantan.



Mengutip Forbes, Forrest sendiri merupakan pengusaha yang memiliki kerajaan bisnis di bidang tambang dan energi. Total kekayaannya mencapai US$ 9 miliar atau sekitar Rp 122,4 triliun (kurs Rp 13.600).



Kemarin, Forrest bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.



Setelah melakukan pertemuan di Kemenko Maritim dan Investasi, Bahlil menjelaskan, perusahaan Forrest ingin berinvestasi di sektor green energy dan pembangkit listrik di beberapa wilayah di Indonesia, salah satunya yang diminati di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara).



"Dari Australia, itu grup punya Andrew Forrest, mereka mau bangun investasi di sektor green energy dan power plant di beberapa wilayah di Indonesia. Ya salah satu di antaranya adalah Kalimantan Utara," ujarnya di kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta Pusat, Kamis (30/1/2020).



Bahlil mengatakan, sampai sejauh ini Forrest yang merupakan salah satu orang terkaya di Australia baru menyampaikan minatnya. Setelah ini perusahaan Forrest akan ke lapangan untuk survei.



"Kemudian kalau mereka melihat feasible, oke kita lanjut. Prinsipnya kita membuka tangan selama mereka memenuhi unsur undang-undang dan menguntungkan kedua belah pihak," tambahnya.



Pihak Forrest bersama BKPM sendiri belum membicarakan nilai investasi yang akan ditanamkan. Perusahaan itu terlebih dahulu melakukan studi kelayakan mulai besok di beberapa tempat untuk melihat potensi sebelum membicarakan nilai investasi.



Bahlil juga mengatakan bahwa pihak Forrest juga belum menyampaikan permintaan-permintaan spesifik. Seperti misalnya insentif pajak.



"Belum, masih umum saja. Sekalipun insentif fiskal, tax holiday, tax allowance, pajak impor barang modal sudah di BKPM, tapi belum ada permintaan itu," tuturnya.



Meski begitu, Bahlil menekankan bahwa BKPM akan terus mengawal niatan investasi dari perusahaan tersebut.



Berapa nilai investasinya?



