Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Moeldoko berkomitmen untuk membuka diri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Namun demikian, Panglima TNI meyakini KPK tidak akan bisa masuk melakukan penyelidikan jika indikasi dugaan korupsi, perihal pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Oh tidak bisa (KPK masuk soal dugaan korupsi alutsista). Ada sesuatu yang bisa dibuka seperti itu, tidak mungkin seperti belanja senjata dibuka seperti itu. Ada sesuatu yang memiliki standar rahasia," kata Moeldoko usai menghadiri deklarasi, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi di Lingkungan TNI, di Mabes TNI, Jakarta Timur, Senin (11/8/2014).

Menurutnya, TNI akan terbuka kepada KPK soal indikasi dugaan korupsi yang bersifat umum. Namun untuk pengadaan alutsista hal itu tidak bisa dijamah oleh KPK karena memang sifatnya rahasia negara.

"Masing-masing punya batas wilayah kerja. Kalau memang wilayah kerja itu dilanggar siapa saja boleh masuk. Tapi kita punya standar yang bekerja, standar yang jelas, dan sekali lagi saya berkomunikasi dengan KPK untuk meminta petunjuk," jelasnya.

Lebih lanjut, Moedoko berharap KPK bisa menhormati dengan kondisi tersebut. Soal dugaan tindak korupsi yang sifatnya umum TNI siap bekerja sama dan mempersilakan KPK menyelidikinya.

"Kalau KPK datang kesini dalam rangka memeriksa itu saya yakinkan bahwa organisasi TNI menjadi tidak terhormat. Kita harus menjaga kehormatan itu jangan sampai KPK masuk dan kalau masuk kesini hanya minum kopi saja," katanya.