- Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) MUI mengeluarkan pernyataan pers terkait situasi terkini. Mereka meminta apa yang disebut sebagai kriminalisasi ulama dihentikan.Berikut isi keterangan pers yang dibagikan oleh anggota tim advokasi GNPF MUI Kapitra Ampera, Selasa (6/6/2017).SIARAN PERS GNPF MUI Assalaamu'alaikum wr.wb. Mencermati perkembangan situasi nasional dewasa ini yang semakin hari semakin dirasakan menuju ke arah yang tidak menguntungkan terhadap koeksistensi umat beragama lebih khususnya terhadap umat Islam, antara lain ditunjukkan dengan berbagai peristiwa yang telah menjadi sorotan atau opini masyarakat luas: Pertama: kriminalisasi bergelombang terhadap ulama, tokoh oposisi maupun aktivis Islam secara massif dan terus menerus melalui berbagai kasus hukum yang sarat dengan dugaan rekayasa, dengan maksud menciptakan opini negatif terhadap peran ulama, pimpinan oposisidan aktivis Islam, sedangkan di sisi lain sangat kuat dirasakan adanya perlakuan yang a-simetris terhadap pihak-pihak yang melakukan aksi menyerang kehormatan, jiwa dan raga umat Islam.Kedua: gerakan serentak, terencana dan terstruktur berupa labelling terhadap ulama, pimpinan oposisi dan aktivis Islam yang menjalankan dakwah amar ma'ruf nahyi munkar di bidang politik sebagai pihak yang seolah-olah anti atau kurang menjaga sikap diri terhadap dasar negara Pancasila, keberagaman atau kebhinekaan, dan keutuhan NKRI, yang kemudian melahirkan perlawanan dari dalam masyarakat berupa labelling "muallaf Pancasila".Ketiga: pelaksanaan kekuasaan pemerintahan pada umumnya di bidang politik, hukum dan keamanan dirasakan semakin represif, mengabaikan syarat kehati-hatian dan kecermatan dalam menjalankan roda pemerintahan dan penegakan hukum. Di sisi lain kita menyaksikan beberapa kasus besar yang menjadi concern umat Islamsalah satunya kasus dugaan penodaan agama dalam pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada acara HUT PDIP ke-44 tahun 2017 tidak pernah terdengar lagi progress-nya.Oleh karenanya GNPF MUI dalam bulan Ramadhan yang penuh hikmah inimenyampaikan siaran pers sebagai berikut:1. Menyerukan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil langkahlangkahserius guna menghentikan kriminalisasi terhadap ulama, tokoh oposisimaupun aktivis Islam, mendorong penegakan hukum oleh aparat Kepolisianyang berkeadilan berdasarkan due process of law, profesional, dan menjunjungtinggi HAM, serta menghentikan orkestra labelling terhadap umat Islamseolah-olah umat Islam adalah pihak yang anti Pancasila, anti keberagamanatau kebhinekaan dan anti NKRI.2. Menyerukan kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk tidak mudah terbawaarus jargon-jargon politik yang terkesan bagus dan penting padahaltidak memiliki relevansi terhadap penguatan koeksistensi umat beragamabahkan membuka celah disintegrasi serta konflik SARA yang lebih luas.3. Menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk tetap bersungguh-sungguhbermunajat kepada Allaah SWT dan melaksanakan qunut nazilah guna memperolehjalan keluar dari kedzoliman yang terus-menerus menimpa umat Islam,dan tetap siap merapatkan diri untuk menghadiri mobilisasi umum aksidamai bela Islam dalam upaya amar ma'ruf nahyi mungkar melawan ketidakadilanhukum dan ketidakadilan sosial khususnya terhadap umat Islam sebagaimanaaksi-aksi bela Islam yang selama ini telah berjalan dengan baik.4. GNPF MUI mengapresiasi gerakan yang telah ditunjukkan berbagai elemenumat Islam dalam rangka menegakkan keadilan hukum dan keadilan sosialsecara legal konstitusional.Wassalaamu'alaikum wr.wb.Jakarta, 11 Ramadhan 1438 H06 Juni 2017 MGNPF MUIK.H. Bachtiar Nasir, Lc. M. Luthfie Hakim, S.H.,M.H.Ketua Plt. Sekretaris