Kamis, 2 Februari 2017 | 17:55 WIB

Oleh : Yustinus Paat / JAS

Ketua umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan keterangan kepada wartawan di wisma proklamasi, Jakarta Pusat, 1 Februari 2017. (Foto: BeritaSatu Photo/Joanito De Saojoao)

Jakarta - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dinilai memanaskan situasi yang terjadi di bangsa ini. SBY memanfaatkan polemik antara Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan tim pengacaranya.

"SBY ini memanaskan situasi karena mencoba ikut dalam perdebatan teknis hukum (persidangan Ahok), kemudian menarik persoalan teknis hukum ke dalam wilayah politik dan menuntut penyelesaian secara politik melalui keinginannya untuk bertemu langsung dengan Presiden Jokowi (Joko Widodo) untuk bicara blak-blakan," ujar Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus, di Jakarta, Kamis (2/2).

Padahal, kata Petrus Ahok sudah meminta maaf kepada KH Ma'ruf Amin dan seluruh warga NU dan Rais 'Aam PBNU itu pun menerima permintaan maaf Ahok. Dia lantas meminta warga NU tenang dan tidak terprovokasi. Menurut Petrus, publik patut mengapresiasi sikap kedua tokoh ini kerena lebih mengutamakan kepentingan umum.

"Secara etika mestinya SBY terlebih dahulu berbicara dari hati ke hati dengan KH Ma'ruf Amin untuk mendinginkan situasi. Namun yang terjadi justru SBY coba memanfaatkan momentum ini dengan mendramatisasi situasi yang sedang panas, seakan-akan dirinyalah yang menjadi korban kejahatan yang dilakukan oleh negara melalui penyadapan," ujar dia.

SBY, kata Petrus, tidak jujur dan ikhlas dalam menanggapi kasus ini sehingga diarahkan pada penyadapan dan fitnah kepada dirinya. Kemudian menganjurkan penyelesaiannya melalui pertemuan langsung dengan Presiden Jokowi agar SBY bisa membuka secara blak-blakan.

"Kalau saja ada kehendak untuk membuka secara blak-blakan di hadapan Presiden, mengapa SBY justru mengumbar semua informasi dan niat itu di publik melalui konferensi pers berkali-kali? Bukankah itu identik dengan sudah dibuka blak-blakan dan diketahui publik?" ungkap dia.

Menurut Petrus, SBY sudah menjadi warga negara biasa, maka langkah tepat yang harus dilakukan adalah mendatangi kepolisian dan laporkan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana itu kepada pihak Kepolisian.

Selain itu, kata dia, SBY juga seharusnya berjiwa besar meminta kepada jaksa penuntut umum perkara Ahok agar diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi kebenaran kontak dia dengan KH Ma'ruf Amin pada 7 Oktober 2016.

"Inilah sikap yang seharusnya dilakukan oleh SBY, bukan menggelar konferensi pers yang berakibat dapat memanaskan situasi. Apalagi SBY membenarkan adanya telepon tersebut,," ungkap dia.

Lebih lanjut, Petrus meminta Presiden Jokowi tidak mengakomodasi permintaan SBY untuk bertemu dengan agenda hanya mau mengadu soal adanya penyadapan, soal tuduhan sebagai penyandang dana aksi damai 411 dan 212. Pasalnya, Istana dan Presiden Jokowi bukanlah lembaga yang menampung pengaduan warga masyarakat dalam setiap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

"Istana bukanlah tempat warga masyarakat menuntut penyelesaian kasus-kasus pidana dan perdata. Jika Istana mengakomodasi niat SBY bertemu Presiden Jokowi hanya sekedar mengadu dan meminta perlindungan hukum, maka Istana dan Presiden Jokowi dapat dituduh telah bersikap diskriminatif," pungkas dia.

Sumber:BeritaSatu.com