Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara blak-blakan menyatakan butuh adanya manajemen yang jelas dalam tubuh BPJS Kesehatan. Pasalnya, persoalan defisit terus menjadi persoalan utama BPJS dari tahun ke tahun. Bahkan untuk hal ini, Presiden tidak segan-segan menyindir Direktur Utama BPJS Kesehatan dalam membuka kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi). Dalam arahannya, Presiden bercerita, bulan lalu telah sampai ke mejanya terkait tunggakan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit. Atas persetujuannya pun, negara setidaknya membantu mengucurkan dana untuk menambal tunggakan itu seebsar Rp 4,5 triliun."Permasalahan itu sampe ke meja saja. Tapi sebetulnya ini urusan Dirut BPJS Kesehatan, nggak harus sampe ke Presiden yang kayak gini-gini," kata Presiden di JCC Senayan, Rabu (17/10). "Maka itu kita putuskan tambah Rp 4,9 triliun, ini pun katanya masih kurang. Lah kok enak banget kalau kurang minta," tambah dia. Maka itu, ia sangat mengimbau kepada Dirut BPJS Kesehatan untuk membuat manajemen sistem yang jelas sehingga rumah sakit juga memiliki kepastian pembayaran. Tapi memang, diakui Jokowi, sebagai negara yang besar hal tersebut tidak mudah. Sebab, rumah sakit di Indonesia jumlahnya ribuan dan tersebar 17.000 pulau, 514 kota kabupaten dan 34 provinsi. "Artinya, Dirut BPJS itu ngurus rumah sakitnya ribuan, tapi tapi sekali lagi kalau mau membangun sistem yang bener itu gampang, selalu saya tekankan sistem dan manajemen," katanya. Jangan samapai, di tiap tahun pemerintah terus mencarikan solusi terhadap keuangan BPJS Kesehatan. "Seharusnya masalah ini sudah rampunglah di Menkes dan DIrut BPJS urusan utang rumah sakit sampai ke Presiden kebangetan itu," ujar Jokowi. "Kalau tahun depan masih begitu ya kebangetan!" tegas dia. Tapi di sisi lain, Presiden juga memita kepada rumah sakit dengan kemampuan yang ada saat ini untuk terus berlaku efektif dan efisien agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan secara menyeluruh dengan kualitas yang semakin baik.Editor: Sanny Cicilia