Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meresmikan peluncuran Program Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO) untuk Rakhine State di Myanmar.

Situs Metrotvnews Kamis (31/8) melaporkan, Program ini diprakarsai oleh Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) yang juga didukung oleh sejumlah LSM.

Program tersebut akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Rakhine dengan bantuan Kementerian Luar Negeri RI serta komunikasi intens dengan NGO lokal dan internasional serta PBB.

Menlu Retno dalam sambutannya di Kemenlu RI, Jakarta, Kamis 31 Agustus 2017 mengatakan, Program ini menunjukkan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam menjalankan komitmen untuk mendukung negara-negara sahabat yang membutuhkan bantuan.

"Bantuan yang diberikan ini merupakan model bantuan internasional yang partisipatif dan inklisif serta sejalan dengan rekomendasi yang dikeluarkan komisi yang dipimpin Kofi Annan," tegasnya.

Menlu Retno mengapresiasi komitmen lembaga-lembaga masyarakat seperti Mer-C, PMI, Walubi dan PKPU untuk berkontribysi bagi pendirian rumah sakit di Rakhine State dalam rangka membantu proses rekonsiliasi dan pemulihan daerah tersebut.

Pemerintah Indonesia mengikuti dari dekat perkembangan dan prihatin atas situasi keamanan itu dan menyesalkan jatuhnya korban di Rakhine pasca serangan 25 Agustus yang lalu.

Sampai saat ini, Indonesia telah memberikan bantuan berupa empat sekolah senilai USD1 juta di komunitas Muslim dan Buddha di Rakhine State yang diresmikan tahun 2014, 10 kontainer bantuan berisi makanan dan pakaian serta dua sekolah di Sittwe, Rakhine. Selain itu kita juga memberikan bantuan obat-obatan, alat sekolah dan pendidikan, ambulans, genset yang sifatnya terus menerus dilakukan, dari waktu ke waktu.

Mengenai laporan penyelidikan dari komisi Kofi Annan, Menlu Retno mengaku sudah menelepon Kofi Annan terkait laporan tersebut. Dikatakan, laporan itu sudah sampai ke tangan Pemerintah Myanmar dan diterima secara terbuka.

Sementara itu, Majelis Buddha Indonesia menilai konflik di Rakhine tidak terkait dengan agama. Situs Republika hari Kamis (31/8) melaporkan, Pimpinan Majelis-majelis Agama Buddha Indonesia menyatakan konflik di Rakhine, Myanmar, sejatinya tidak terkait dengan agama tertentu.

"Prihatin atas krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar, yang telah menimbulkan korban jiwa dan kerugian moril serta materiil yang besar, bukanlah konflik agama melainkan konflik sosial dan kemanusiaan," demikian bunyi pernyataan para pemimpin agama Buddha Indonesia yang dibacakan Ketua Umum Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia Maha Pandita Utama Suhadi Sendjaja di Jakarta, Rabu (30/8), sebagaimana dilansir Republika hari Kamis.

Menurutnya, tidak ada agama yang dapat dikaitkan dengan aksi terorisme karena aksi keji itu tidak mencerminkan perilaku umat beragama. Kejadian di Rakhine agar dapat mendorong bersatunya umat beragama di Indonesia dan seluruh dunia.

Ditegaskannya, Umat Buddha Indonesia yang menjunjung tinggi kerukunan dan perdamaian menyampaikan rasa empati atas penderitaan yang dialami saudara-saudara kita pengungsi Rohingya dan masyarakat di Rakhine, Myanmar. Untuk itu, kami berdoa agar penderitaan ini segera berakhir.

Dalam pernyataan tersebut, mereka juga mendorong setiap pihak untuk menghentikan kebencian dan tindak kekerasan agar tidak terjadi kerusakan yang makin parah. Bagi pemerintah Myanmar agar memberikan perlindungan, bantuan, dan hak asasi dasar kepada masyarakat Rakhine.

Tokoh Budha Indonesia, Suhadi Senjaja mengatakan bahwa pihaknya mengajak masyarakat menolak segala bentuk provokasi terkait dengan krisis sosial dan kemanusiaan Rakhine sehingga dapat menggangu kerukunan hidup umat beragama di Indonesia.

Selain itu, Mengimbau masyarakat Indonesia untuk menyaring informasi yang beredar melalui media sosial dan tidak terprovokasi menyebarkan kebencian. Cyber Crime Polri dan BIN agar mendeteksi informasi berbentuk provokasi agar tidak tersebar ke tengah masyarakat.

Bagi pemerintah, agar menjamin umat beragama untuk beribadah dengan tenang dan aman serta menjamin keamanan terhadap rumah ibadah yang ada di Indonesia.

Hadir dalam pernyataan sikap atas krisis di Rakhine itu, antara lain, biku Dhammakaro Mahathera dari Sangha Theravada Indonesia, biku Duta Smirti Sthavira (Sangha Mahayana Indonesia), biku Bhadrasradha (Sangha Agung Indonesia), dan Arief Harsono (Ketua Umum Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia).

Selain itu, terdapat juga Dharmanadi Chandra (Ketua Umum Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia) dan Suwito (Ketua Umum Majelis Mahayana Indonesia).

Selanjutnya, M. Canto Santoso (Wakil Ketua Umum Majelis Buddhayana Indonesia), Gatot Sukarno Adi (Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Nichiren Shoshu Buddha Dharma Indonesia), dan Kartika Yoswidjaya (Wakil Ketua Umum Majelis Umat Buddha Theravada Indonesia).

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta berpendapat, krisis Rohingya akan tetap terjadi jika pemerintah Myanmar menganggap Rohingya sebagai penduduk ilegal. Padahal, kata Sukamta, Rohingya sudah cukup lama bermukim di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.

Sukamta juga mengingatkan Indonesia untuk tidak pernah mundur sedikit pun dalam menyuarakan penyelesaian konflik tersebut. Apalagi, Indonesia menjadi negara terbesar di antara negara-negara ASEAN lainnya.

Menurutnya, ASEAN seharusnya bisa memediasi pihak-pihak yang terlibat konflik di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, meskipun terbatas adanya asas noninterferece (asas nonintervensi). Bahkan, menurutnya salah satu jalan yang bisa menyelesaikan konflik tersebut adalah pengkajian ulang terhadap prinsip non-intervensi itu.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan agar negara-negara ASEAN mengkaji pembentukan kekuatan penjaga perdamaian. Sehingga, kekuatan tersebut bisa diterjunkan untuk mendorong penghentian kekerasan dan mencegah meluasnya pelanggaran HAM dan kemanusiaan di ASEAN.

Bentrokan antara umat Islam etnis Rohingya dan aparat keamanan Myanmar kembali terjadi. Kekerasan ini dilaporkan telah menewaskan ratusan Muslim Rohingya dan membuat ribuan lainnya mengungsi.

Lembaga HAM Internasional, Human Right Watch (HRW) mengatakan, ada beberapa situs peninggalan penting di bagian Rakhine ikut terbakar akibar aksi kekerasan masyarakat Rohingya oleh pemerintah Myanmar.

Data satelit yang diakses juga menunjukan wilayah pembakaran pemukiman warga Rohingya meluas. Setidaknya ada 10 titik kebakaran yang terjadi di wilayah Rakhine selepas serbuan militer pemerintahan terhadap masyarakat muslim Rohingya. (MetroTV/Republika)