Kota-Bunga.net U SAHA kepala daerah datang silih berganti. Awal urusan yang bisa mencederai demokrasi ini bisa disaksikan dari usul Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat menjegal calon independen dalam pemilihan menaikkan syarat jumlah minimal dukungan. Belakangan, muncul rencana Komisi Pemilihan Umum mewajibkan pembubuhan meterai dalam surat dukungan untuk calon independen. Ketentuan yang terkesan mengada-ada ini masuk draf perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah. Kerepotan besar langsung terbayang ketika aturan baru ini mengharuskan penggunaan meterai dalam surat pernyataan dukungan dari perseorangan atau yang dihimpun secara kolektif per kelurahan. Semangat menghambat calon independen sangat kentara. Mengapa? Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah secara tegas menyebutkan surat dukungan untuk calon independen cukup disertai fotokopi kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau kartu identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain merepotkan, aturan baru itu jelas memberatkan pendukung calon independen. Bayangkan, pemasangan meterai diwajibkan untuk setiap dokumen dukungan kepada pasangan calon independen. Kalau ini jadi diberlakukan, misalnya di DKI Jakarta, perlu dana meterai Rp 6 miliar setiap satu juta dukungan atau separuhnya untuk memenuhi syarat jumlah pendukung di Jakarta. Tidak berlebihan bila Basuki Tjahaja Purnama, yang akan maju lewat jalur independen dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, mengatakan aturan ini bisa membuat bangkrut kandidat independen. KPU, yang kelihatannya menimbang keberatan banyak orang, horizontal.

Pandangan ini dibantah dengan bagus oleh sosiolog Ariel Heryanto. Perjalanan sejarah membuktikan selalu ada campur tangan negara dalam kekerasan yang begitu masif di berbagai penjuru negeri. Ratusan ribu orang dibunuh dan puluhan ribu orang dipenjarakan belasan tahun tanpa pengadilan. Konflik horizontal dan vertikal bukan sekadar istilah, masingmasing punya konsekuensi berbeda. Konflik yang berkobar di kalangan masyarakat berlangsung sporadis, acak, dengan korban nyawa mungkin puluhan atau beberapa ratus orang. Namun, pada 1965-1967, ada mobilisasi kekerasan sehingga jatuh korban ratusan ribu dalam waktu singkat. Ada pelatihan, pembagian senjata, juga pengerahan logistik. Bahkan, setelah para tahanan pulang dari Pulau Buru, Presiden Soeharto masih melestarikan kekerasan dengan menerbitkan peraturan ”bersih lingkungan”, 1981. Maka berlanjutlah pengucilan bagi mereka yang terlibat PKI, yang dituduh PKI, juga keluarganya.

Rekonsiliasi memang tak bisa hanya berdasarkan saling-silang komentar, tapi harus berangkat dari fakta. Menteri Luhut pun menantang disodorkan data yang membuktikan peran negara dalam tragedi 1965. Sebetulnya ini tantangan yang tak sulit. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, pada 2009-2012, telah menginvestigasi kasus ini di seluruh negeri. Testimoni korban dan pelaku serta penelusuran kuburan massal menguatkan adanya mobilisasi kekerasan massal dan pelanggaran berat hak asasi manusia pada 1965 dan meluas hingga awal 1970. Simposium ini memang bukan garis finish. Ini baru langkah awal. Jika sungguh-sungguh ingin menyembuhkan luka, negara perlu meminta maaf atas perannya di masa lalu. Perlu upaya pula mengungkap kebenaran dalam berbagai bentuk. Rehabilitasi nama orang-orang, terutama yang difitnah dan dijebloskan ke Pulau Buru tanpa pengadilan, adalah keharusan. Jika pemerintah tak siap, atau tak punya nyali mengakui peran negara dalam tragedi 1965, sebaiknya lupakan saja gagasan rekonsiliasi. Tanpa pengakuan dan permintaan maaf, rekonsiliasi hanya akan jadi basa-basi. kemudian meralat penggunaan meterai itu. Rencananya, meterai hanya digunakan untuk dokumen bukti dukungan kolektif per kelurahan atau desa. Ini pun sesungguhnya belum menjelaskan mengapa meterai tetap perlu dalam dokumen kolektif itu. Yang sudah jelas, kewajiban ini merepotkan kandidat independen yang sudah memulai proses pencarian dukungan dengan mengumpulkan KTP dari masyarakat. Mereka mesti memulai lagi proses dokumentasi dari awal. Aturan KPU itu juga tidak tepat jika dilihat dari fungsi dan tujuan penggunaan meterai. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menyebutkan bea meterai merupakan pajak dokumen yang dibebankan negara untuk surat perjanjian atau surat lain yang digunakan sebagai alat pembuktian perbuatan perdata.

Menurut undang-undang ini, jika ada dokumen atau perjanjian tanpa meterai, itu tidak otomatis menjadi tidak sah. Keharusan penggunaan meterai semakin aneh jika dilihat dari tahapan yang mesti dilalui kandidat independen. Dokumen tanda dukungan dengan lampiran KTP akan diverifikasi secara administrasi dan faktual. Artinya, semua data yang diserahkan akan dicek oleh KPU. Selanjutnya, data diperiksa secara faktual dengan mendatangi orang yang memberikan dukungan satu per satu. Praktis tak ada celah untuk memalsukan surat dukungan. Lalu buat apa lagi meterai selain membuat susah calon independen. Mumpung aturan itu belum disahkan, KPU mesti segera menghapus klausul kewajiban penggunaan meterai. Penyelenggara pemilihan umum wajib menjamin hak konstitusi warga negara untuk dipilih, termasuk yang melalui jalur independen. Ini penting untuk mengelakkan anggapan bahwa KPU sedang menjalankan ”perintah gelap” partai politik demi menjegal calon independen.