Penerima dana hibah DKI Jakarta untuk kelompok agama didominasi kelompok yang berdomisili di tempat kemenangan Anies pada Pilkada 2017.





Fery menilai pemerintah masih kurang memperhatikan majelis taklim di ibu kota. Oleh karena itu, pasangan yang diusung Gerindra dan PKS berkomitmen untuk meningkatkan peran majelis taklim bila terpilih menjadi gubernur 2017-2022.



Janji-janji memberikan perhatian kepada majelis taklim bukan hanya diungkapkan oleh Fery, melainkan calon Gubernur Anies Baswedan sendiri kepada warga Jembatan Lima akhir tahun 2016. Pada saat itu, Anies berjanji bakal memperkuat majelis taklim dan meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah berdasarkan asas proporsional dan keadilan.



Janji Anies kepada pendukungnya bukan angin lalu belaka. Setelah ia menang dalam Pilkada DKI Jakarta, janji itu berusaha ia tepati.



Upaya Anies ini terlihat dari caranya membuat kebijakan anggaran hibah Pemda DKI Jakarta, khususnya untuk kelompok agama. Bagian menarik kebijakan ini adalah lokasi penerima hibah itu sebagian besar ada di tempat Anies dan Sandiaga Uno menang saat Pilkada DKI Jakarta 2017.



Pada 2018 Pemda DKI mengalokasikan anggaran Rp1,5 miliar untuk diberikan kepada 4 majelis taklim, 11 masjid, dan 12 musala. Hampir semua penerima hibah itu berada di lokasi Anies menang, kecuali musala Nurul Huda di Jl. Krendang Tengah Rt. 006/02 No.1 Kel. Krendang, Kec. Tambora Jakarta Barat. Musala itu mendapat hibah sebesar Rp50 juta.



Tempat lainnya adalah lokasi Anies menang. Misalnya majelis taklim Al-Ikhwan, majelis taklim Al-Qoshwa dan Musala As-Sa'adah. Kedua majelis taklim itu mendapat masing-masing dana hibah sebesar Rp20 juta dan musala As-Sa'adah mendapat Rp40 juta.



Ketiga lembaga itu berada di Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Berdasarkan data KPU Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno memperoleh suara 62,1% atau 16.212 suara di sana. Sedangkan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat memperoleh 37,9% atau 9.911 suara.



Diulangi pada 2019 Pada 2019, Pemerintahan Anies kembali memberikan dana sebesar Rp4,6 miliar kepada 25 masjid, 16 musala dan 13 majelis taklim. Lagi-lagi penerima hibah itu sebagian besar berada di lokasi Anies menang.



Majelis taklim Al-Ikhwan misalnya, mereka kembali mendapat dana hibah pemda DKI untuk kedua kalinya. Selain itu, ada Majelis Taklim Nurul Hidayah, Masjid Al-Bariyya yang mendapatkan dana dari Rp14 juta-Rp75 juta. Majelis dan masjid tersebut berada di Kelurahan Tengah, tempat penerima dana hibah 2018.



Masih dalam laporan KPU, dari 25 masjid yang mendapatkan dana hibah, 21 diantaranya tepat berada di wilayah kemenangan Anies-Sandi. Menariknya, satu diantaranya puluhan masjid penerima dana hibah adalah masjid An-Nur di Kebon Sirih. Masjid ini merupakan lokasi penginapan massa reuni aksi 212 di wilayah Jakarta Pusat. Masjid ini mendapat hibah sebesar Rp40 juta.



Anies juga memberikan dana hibah kepada 16 musala yang berada di 14 kelurahan. Lokasi tersebut masuk dalam wilayah kemenangan Anies-Sandi. Hal tersebut dibenarkan pengurus Musala Al-Muhajirin, sekaligus Ketua RT 002 RW 05, Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan, Agus Salim.



“Kalau Pegadegan basisnya 02. Kalau Gubernurnya Anies. Iya (menang telak),” kata Agus saat ditemui di Musala Al Muhajirin, Jumat (23/8/2019).



Ia menambahkan, dana bantuan itu digunakan untuk membayar utang pembangunan musala yang mencapai sekitar Rp2 miliar. Agus pun meminta reporter Tirto untuk menulis yang bagus-bagus soal musala Al-Muhajirin biar dapat bantuan lagi.



Selain masjid dan musala, Gubernur Anies tak lupa memberikan bantuan dana kepada 13 majelis taklim di 10 kelurahan. Sembilan dari 10 kelurahan tersebut merupakan wilayah kemenangan Anies-Sandi.



Baca juga: Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?

Konsep Formula E Belum Jelas, FITRA Kritisi Pembahasan APBD P DKI

Jelang Lengser, DPRD DKI Diingatkan Hati-hati Susun APBD 2020 Infografik HL Indepth Dana Hibah Menjadi Alat Politik. tirto.id/Lugas



Dana Hibah Menjadi Alat Politik Sejak menjabat sebagai orang nomor satu DKI Jakarta, Anies Baswedan mengalokasikan anggaran dana hibah pada 2018-2019 di wilayah kemenangan Pilkada DKI Jakarta 2017. Pola pemberian dana hibah tersebut dinilai sebagai bentuk untuk memenuhi janji politik Anies Baswedan dalam kampanye Pilkada DKI



"Tidak dinafikan praktik penggunaan dana hibah itu merupakan salah satu alat politik. Makanya harus dikawal, jangan sampai jadi proses politik balas budi terhadap lembaga-lembaga yang menguntungkan," kata Idris Ahmad, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia kepada Tirto, Minggu ketiga Agustus 2019.



Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual DKI Jakarta Hendra Hidayat membantah bantuan dana hibah adalah balas budi. Ia menjelaskan pemberian hibah berdasarkan proposal yang diajukan masing-masing masjid, musala dan majelis taklim sebagai bentuk apresiasi dan perhatian pemprov dalam rangka pembinaan umat di Jakarta.



"Sama sekali bukan karena faktor politis. Kami memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada semua sarana ibadah yang mengajukan permohonan bantuan," kata Hendra, Jakarta (28/8/2019).



Serupa dengan Hendra, Nuraini Ketua Majelis Taklim An Na'imiyah juga membantah bahwa pemberian dana hibah kepada majlis taklim adalah balas jasa Anies kepada pendukungnya. Sebab, pada era Gubernur Basuki Thajaja Purnama dan Fauzi Bowo program itu sudah ada. Namun tidak tersosialisasi seperti sekarang.



"Enggak ada kaitannya ke situ (balas budi). Itu udah kewajiban pemerintah dan negara mengurusi rakyatnya," kata Nuraini berdalih.



Selain sebagai pendiri majelis taklim, Nuraini juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Majelis Taklim (FKMT) Jakarta Pusat yang dilantik pada 2017. FKMT diketahui ikut bermain dalam dunia politik praktis. Pada Pilkada 2007, FKMT dukung Fauzi Bowo, Pilpres 2014 mendukung Prabowo-Hatta, dan Pilpres 2019 mendukung Prabowo-Sandi.



Pada kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 misalnya, Gubernur DKI Jakarta mengikuti tabligh akbar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada 29 Januari 2017. Ustadzah Atifah Hasan, selaku Koordinator Ustadzah se-DKI sekaligus Ketua Badan Kontak Majlis Taklim Kota Bekasi menyatakan dukungan dan tekad untuk memenangkan pasangan cagub-cawagub nomor urut 3, Anies-Sandi.



Di luar urusan dukung mendukung itu pemerintah DKI Jakarta juga memberikan bantuan kepada kelompok agama selain Islam. Paling tidak pada APBD 2019 ini ada tiga gereja Kristen mendapat bantuan, satu gereja katolik yang diwakili lembaga pembinaan dan pengembangan pesparani katolik daerah (LP3KD) Provinsi DKI Jakarta dan Hindu diwakili Parisada Hindu Dharma Indonesia DKI Jakarta. Sedangkan Kong Hu Cu dan Buddha belum mendapatkan bantuan.



Baca juga: DPRD DKI Usul 'Hidupkan' Tenaga Ahli untuk Anggota

Pemantik Konflik Horizontal di Papua: Polanya Mirip Pilgub DKI 2017

Anggaran Formula E di APBD DKI Bengkak Jadi Rp360 M, Kok Bisa?



Cara Mendapatkan Dana Hibah Menurut Nuraini, dana hibah yang didapat kelompoknya melalui cara yang benar. Mulanya ia mendapat informasi bantuan dana hibah majelis taklim, masjid dan musala dari Biro Pendidikan dan Mental Spritual (Dikmental) DKI Jakarta. Kemudian informasi itu disebarkan melalui FKMT Jakarta Pusat.



Ia menambahkan FKMT berperan sebagai pihak yang mengumpulkan majelis taklim di Biro, sementara pihak dinas yang menjelaskan proses pengajuan proposal. Dari pertemuan itu, majelis taklim mengumpulkan syarat-syarat seperti surat keputusan kepengurusan, domisili, struktur organisasi, rekening majelis dan lainnya. Lalu, setelah proses verifikasi dilaksanakan, seminggu sebelum puasa dana hibah tersebut dicairkan.



"Alhamdulliah dananya sudah cair (Rp39 juta)," kata Nuraini, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2019.



Dana tersebut digunakan untuk pembelian alat musik gambus majelis taklim An-Na'imiyah yang harganya bisa mencapai puluhan juta. Ia berharap, bantuan dana hibah berlanjut. Apalagi Nuraini sudah mengumpulkan majelis taklim se-kelurahan Rawa Sari untuk dibimbing mendapatkan perizinan majelis. Perizinan itu merupakan salah satu syarat mendapatkan dana hibah pemda DKI Jakarta.



Berbeda dengan Nuraini, bendahara Masjid Jami Nurul Yaqin, Andika Soeharto mengatakan informasi dana hibah berasal dari seorang pensiunan PNS KUA di Jakarta. Orang tersebut membukakan "pintu masuk" ke pemerintah, kemudian ditindaklanjuti oleh sekretaris masjid.



"Dana sudah cair Rp150 juta," kata Soeharto saat ditemui di rumahnya, Kamis 22 Agustus 2019.



Setelah dana itu cair, masjid memberikan uang terima kasih pada orang yang membukakan jalan untuk mendapat hibah tersebut. Ia enggan menyebut jumlahnya.



"Data yang buat sekretaris, saya cuma teken doang. Soal kasih-kasih gitu saya ikut aja", kata pria yang 30 tahun mengabdi kepada masjid.



"Sebetulnya kita pengertian aja. Bukannya apa-apa, perhitungannya begini. Besok kalau ada lagi, enggak ada tempelannya mana mau diurus lagi. Ngapain gue kerja bakti. Memang begitu bagaimana. Enggak dilakuin, ntar dapatnya sekali doang dan enggak bisa lagi," kata Soeharto. tirto.id - Sebulan menjelang Pilkada DKI Jakarta 2017, Fery Farhati Ganis membantu suaminya Anies Baswedan menyapa para pendukungnya di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Siang itu, Fery menyosialisasikan program pasangan Anies-Sandi kepada pendukungnya, salah satunya komitmen pasangan nomor urut tiga terhadap majelis taklim di Jakarta.Fery menilai pemerintah masih kurang memperhatikan majelis taklim di ibu kota. Oleh karena itu, pasangan yang diusung Gerindra dan PKS berkomitmen untuk meningkatkan peran majelis taklim bila terpilih menjadi gubernur 2017-2022.Janji-janji memberikan perhatian kepada majelis taklim bukan hanya diungkapkan oleh Fery, melainkan calon Gubernur Anies Baswedan sendiri kepada warga Jembatan Lima akhir tahun 2016. Pada saat itu, Anies berjanji bakal memperkuat majelis taklim dan meningkatkan bantuan sosial untuk rumah ibadah berdasarkan asas proporsional dan keadilan.Janji Anies kepada pendukungnya bukan angin lalu belaka. Setelah ia menang dalam Pilkada DKI Jakarta, janji itu berusaha ia tepati.Upaya Anies ini terlihat dari caranya membuat kebijakan anggaran hibah Pemda DKI Jakarta, khususnya untuk kelompok agama. Bagian menarik kebijakan ini adalah lokasi penerima hibah itu sebagian besar ada di tempat Anies dan Sandiaga Uno menang saat Pilkada DKI Jakarta 2017.Pada 2018 Pemda DKI mengalokasikan anggaran Rp1,5 miliar untuk diberikan kepada 4 majelis taklim, 11 masjid, dan 12 musala. Hampir semua penerima hibah itu berada di lokasi Anies menang, kecuali musala Nurul Huda di Jl. Krendang Tengah Rt. 006/02 No.1 Kel. Krendang, Kec. Tambora Jakarta Barat. Musala itu mendapat hibah sebesar Rp50 juta.Tempat lainnya adalah lokasi Anies menang. Misalnya majelis taklim Al-Ikhwan, majelis taklim Al-Qoshwa dan Musala As-Sa'adah. Kedua majelis taklim itu mendapat masing-masing dana hibah sebesar Rp20 juta dan musala As-Sa'adah mendapat Rp40 juta.Ketiga lembaga itu berada di Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Berdasarkan data KPU Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno memperoleh suara 62,1% atau 16.212 suara di sana. Sedangkan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat memperoleh 37,9% atau 9.911 suara.Pada 2019, Pemerintahan Anies kembali memberikan dana sebesar Rp4,6 miliar kepada 25 masjid, 16 musala dan 13 majelis taklim. Lagi-lagi penerima hibah itu sebagian besar berada di lokasi Anies menang.Majelis taklim Al-Ikhwan misalnya, mereka kembali mendapat dana hibah pemda DKI untuk kedua kalinya. Selain itu, ada Majelis Taklim Nurul Hidayah, Masjid Al-Bariyya yang mendapatkan dana dari Rp14 juta-Rp75 juta. Majelis dan masjid tersebut berada di Kelurahan Tengah, tempat penerima dana hibah 2018.Masih dalam laporan KPU, dari 25 masjid yang mendapatkan dana hibah, 21 diantaranya tepat berada di wilayah kemenangan Anies-Sandi. Menariknya, satu diantaranya puluhan masjid penerima dana hibah adalah masjid An-Nur di Kebon Sirih. Masjid ini merupakan lokasi penginapan massa reuni aksi 212 di wilayah Jakarta Pusat. Masjid ini mendapat hibah sebesar Rp40 juta.Anies juga memberikan dana hibah kepada 16 musala yang berada di 14 kelurahan. Lokasi tersebut masuk dalam wilayah kemenangan Anies-Sandi. Hal tersebut dibenarkan pengurus Musala Al-Muhajirin, sekaligus Ketua RT 002 RW 05, Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan, Agus Salim.“Kalau Pegadegan basisnya 02. Kalau Gubernurnya Anies. Iya (menang telak),” kata Agus saat ditemui di Musala Al Muhajirin, Jumat (23/8/2019).Ia menambahkan, dana bantuan itu digunakan untuk membayar utang pembangunan musala yang mencapai sekitar Rp2 miliar. Agus pun meminta reporter Tirto untuk menulis yang bagus-bagus soal musala Al-Muhajirin biar dapat bantuan lagi.Selain masjid dan musala, Gubernur Anies tak lupa memberikan bantuan dana kepada 13 majelis taklim di 10 kelurahan. Sembilan dari 10 kelurahan tersebut merupakan wilayah kemenangan Anies-Sandi.Sejak menjabat sebagai orang nomor satu DKI Jakarta, Anies Baswedan mengalokasikan anggaran dana hibah pada 2018-2019 di wilayah kemenangan Pilkada DKI Jakarta 2017. Pola pemberian dana hibah tersebut dinilai sebagai bentuk untuk memenuhi janji politik Anies Baswedan dalam kampanye Pilkada DKI"Tidak dinafikan praktik penggunaan dana hibah itu merupakan salah satu alat politik. Makanya harus dikawal, jangan sampai jadi proses politik balas budi terhadap lembaga-lembaga yang menguntungkan," kata Idris Ahmad, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia kepada Tirto, Minggu ketiga Agustus 2019.Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual DKI Jakarta Hendra Hidayat membantah bantuan dana hibah adalah balas budi. Ia menjelaskan pemberian hibah berdasarkan proposal yang diajukan masing-masing masjid, musala dan majelis taklim sebagai bentuk apresiasi dan perhatian pemprov dalam rangka pembinaan umat di Jakarta."Sama sekali bukan karena faktor politis. Kami memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada semua sarana ibadah yang mengajukan permohonan bantuan," kata Hendra, Jakarta (28/8/2019).Serupa dengan Hendra, Nuraini Ketua Majelis Taklim An Na'imiyah juga membantah bahwa pemberian dana hibah kepada majlis taklim adalah balas jasa Anies kepada pendukungnya. Sebab, pada era Gubernur Basuki Thajaja Purnama dan Fauzi Bowo program itu sudah ada. Namun tidak tersosialisasi seperti sekarang."Enggak ada kaitannya ke situ (balas budi). Itu udah kewajiban pemerintah dan negara mengurusi rakyatnya," kata Nuraini berdalih.Selain sebagai pendiri majelis taklim, Nuraini juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Majelis Taklim (FKMT) Jakarta Pusat yang dilantik pada 2017. FKMT diketahui ikut bermain dalam dunia politik praktis. Pada Pilkada 2007, FKMT dukung Fauzi Bowo, Pilpres 2014 mendukung Prabowo-Hatta, dan Pilpres 2019 mendukung Prabowo-Sandi.Pada kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 misalnya, Gubernur DKI Jakarta mengikuti tabligh akbar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada 29 Januari 2017. Ustadzah Atifah Hasan, selaku Koordinator Ustadzah se-DKI sekaligus Ketua Badan Kontak Majlis Taklim Kota Bekasi menyatakan dukungan dan tekad untuk memenangkan pasangan cagub-cawagub nomor urut 3, Anies-Sandi.Di luar urusan dukung mendukung itu pemerintah DKI Jakarta juga memberikan bantuan kepada kelompok agama selain Islam. Paling tidak pada APBD 2019 ini ada tiga gereja Kristen mendapat bantuan, satu gereja katolik yang diwakili lembaga pembinaan dan pengembangan pesparani katolik daerah (LP3KD) Provinsi DKI Jakarta dan Hindu diwakili Parisada Hindu Dharma Indonesia DKI Jakarta. Sedangkan Kong Hu Cu dan Buddha belum mendapatkan bantuan.Menurut Nuraini, dana hibah yang didapat kelompoknya melalui cara yang benar. Mulanya ia mendapat informasi bantuan dana hibah majelis taklim, masjid dan musala dari Biro Pendidikan dan Mental Spritual (Dikmental) DKI Jakarta. Kemudian informasi itu disebarkan melalui FKMT Jakarta Pusat.Ia menambahkan FKMT berperan sebagai pihak yang mengumpulkan majelis taklim di Biro, sementara pihak dinas yang menjelaskan proses pengajuan proposal. Dari pertemuan itu, majelis taklim mengumpulkan syarat-syarat seperti surat keputusan kepengurusan, domisili, struktur organisasi, rekening majelis dan lainnya. Lalu, setelah proses verifikasi dilaksanakan, seminggu sebelum puasa dana hibah tersebut dicairkan."Alhamdulliah dananya sudah cair (Rp39 juta)," kata Nuraini, Jakarta, Selasa 27 Agustus 2019.Dana tersebut digunakan untuk pembelian alat musik gambus majelis taklim An-Na'imiyah yang harganya bisa mencapai puluhan juta. Ia berharap, bantuan dana hibah berlanjut. Apalagi Nuraini sudah mengumpulkan majelis taklim se-kelurahan Rawa Sari untuk dibimbing mendapatkan perizinan majelis. Perizinan itu merupakan salah satu syarat mendapatkan dana hibah pemda DKI Jakarta.Berbeda dengan Nuraini, bendahara Masjid Jami Nurul Yaqin, Andika Soeharto mengatakan informasi dana hibah berasal dari seorang pensiunan PNS KUA di Jakarta. Orang tersebut membukakan "pintu masuk" ke pemerintah, kemudian ditindaklanjuti oleh sekretaris masjid."Dana sudah cair Rp150 juta," kata Soeharto saat ditemui di rumahnya, Kamis 22 Agustus 2019.Setelah dana itu cair, masjid memberikan uang terima kasih pada orang yang membukakan jalan untuk mendapat hibah tersebut. Ia enggan menyebut jumlahnya."Data yang buat sekretaris, saya cuma teken doang. Soal kasih-kasih gitu saya ikut aja", kata pria yang 30 tahun mengabdi kepada masjid."Sebetulnya kita pengertian aja. Bukannya apa-apa, perhitungannya begini. Besok kalau ada lagi, enggak ada tempelannya mana mau diurus lagi. Ngapain gue kerja bakti. Memang begitu bagaimana. Enggak dilakuin, ntar dapatnya sekali doang dan enggak bisa lagi," kata Soeharto.