Selanjutnya Halaman 1 2

- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan beberapa sikap terkait permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) di Xianjing, China. Muhammadiyah juga menampik pemberitaan yang menyudutkan mereka soal dibayar China agar tidak mengkritik kondisi muslim Uighur."Menyesalkan pemberitaan Wall Street Journal yang menyebutkan adanya fasilitas dan lobi-lobi Pemerintah Tiongkok terhadap PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan Majelis Ulama Indonesia sebagai upaya mempengaruhi sikap politik Muhammadiyah, NU, dan MUI atas permasalahan HAM di Xinjiang. Pemberitaan tersebut sangat tidak berdasar dan fitnah yang merusak nama baik Muhammadiyah, NU, dan MUI," ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti saat jumpa pers di kantornya, Jalan Menteng Raya, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2019).Abdul meminta Wall Street Journal untuk meralat berita yang menyebut pihaknya dibayar China agar tidak mengkritik soal kondisi muslim Uighur. Apabila permintaan itu tidak dipenuhi, Muhammadiyah berancana akan mengambil langkah hukum."Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak agar Wall Street Journal meralat berita tersebut dan meminta maaf kepada warga Muhammadiyah. Apabila hal tersebut tidak dipenuhi, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum sebagaimana mestinya," kata dia.Abdul mengatakan Muhammadiyah juga mendesak China untuk terbuka kepada media saol kondisi di Xinjiang dan muslim Uighur. Dia berharap tak ada lagi kekerasan HAM terhadap umat muslim di China."Mendesak kepada Pemerintah Tiongkok untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi dan akses masyarakat internasional mengenai kebijakan di Xinjiang dan masyakarat Uighur. Pemerintah Tiongkok agar menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM, khususnya kepada masyarakat Uighur atas dalih apapun. Pemerintah Tiongkok hendaknya menyelesaikan masalah Uighur dengan damai melalui dialog dengan tokoh-tokoh Uighur dan memberikan kebebasan kepada Muslim untuk melaksanakan ibadah dan memelihara identitas," tegas Abdul.