JawaPos.com – Sejumlah tokoh nelayan Muara Angke, Jakarta Utara, menyatakan penghentian reklamasi oleh pemerintah DKI Jakarta hanya membuat nasib mereka semakin terpuruk. Mereka menilai, penghentian proyek reklamasi yang mengatasnamakan kepentingan nelayan hanya dilakukan untuk kepentingan politik sesaat.

Diding Setiawan, pengurus Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke menjelaskan, setelah kontestasi Pilkada Jakarta selesai, nasib nelayan tidak diperhatikan oleh para pihak yang selama ini meributkan reklamasi.

“Mereka memanfaatkan kami untuk memenangkan pemilihan gubernur. Setelah itu kami diabaikan,” kata Diding di Jakarta, Kamis (2/8).

Pria yang sebelumnya gencar menolak reklamasi ini menjelaskan, kurangnya sosialisasi membuat sebagian nelayan Muara Angke salah persepsi mengenai reklamasi. Situasi ini semakin diperburuk dengan provokasi dari politisi dan sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari luar.

Belakangan, para nelayan menyadari bahwa polemik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir hanya merupakan pertarungan politik para elite. Adapun nelayan hanya menjadi bagian dari objek yang digunakan untuk kampanye mereka.

Menurut dia, sepanjang dua tahun musim barat yakni nelayan tidak bisa melaut, tidak ada satu pihak pun yang selama ini menolak reklamasi turut membantu. Diding berharap bantuan datang dari swasta, termasuk pengembang melalui berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR).

Dia menegaskan, nelayan akan menerima dengan baik jika pengembang dan pemerintah duduk bersama untuk mencari solusi menyejahterakan nasib mereka. “Kalau tujuannya memberi manfaat bagi semua masyarakat termasuk nelayan, kami akan dukung. Sudah kagok maka lanjutlah, masa dihentikan,” tegas Diding.

Meski demikian, pengembang harus memenuhi seluruh kewajiban terlebih dahulu, termasuk mengakomodasi kepentingan nelayan. “Saya minta kita diskusi aja, sama-sama ngobrol. Jangan menjadikan kami sebagai bumper. Jadikan kami sebagai jembatan dengan pengembang,” ungkap Diding.

Pemerintah berencana membangun 17 pulau reklamasi sebagai bagian dari pengembangan Pantai Utara Jakarta. Belakangan, pembangunan sejumlah pulau terhenti akibat perbedaan pandangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah DKI Jakarta. Polemik reklamasi juga menjadi komoditas politik yang diperdebatkan dalam Pilkada DKI Jakarta 2017.

Hal yang sama disampaikan tokoh nelayan Muara Angke lainnya, Warnita. Menurut dia, mayoritas nelayan sesungguhnya tidak menolak keberadaan proyek reklamasi. Sejauh ini proyek reklamasi sama sekali tidak merugikan nelayan.

Sebagai program pemerintah yang sudah digagas sangat lama, reklamasi Teluk Jakarta dinilai sudah mempertimbangkan seluruh potensi dampak yang timbul baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. “Ini perencanaannya telah matang,” ungkap Warnita.

Menurut dia, semua orang punya hak untuk pro dan kontra terhadap satu proyek besar, termasuk reklamasi. Namun, ia menyayangkan sebagian kecil nelayan penolak reklamasi yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Padahal, mereka yang mayoritas bukan nelayan asli Jakarta yang sesungguhnya tidak mengerti apa-apa.