Foto: Menhan sebut 23,4% mahasiswa terpapar radikalisme (Lisye-detik) Foto: Menhan sebut 23,4% mahasiswa terpapar radikalisme (Lisye-detik)

Menag Beberkan Pola Masuknya Radikalisme di Pemerintahan

- Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menyebut sekitar 23 persen Mahasiswa terpapar radikalisme dan setuju pembetukan negara Khilafah. Untuk mencegah hal itu, Ryamizard merencanakan akan menghidupkan kembali resimen mahasiswa (Menwa) di perguruan tinggi."Saya selalu berpandangan jauh ke depan, kalau ini dibiarkan, ini sudah 3 persen TNI. BUMN banyak, PNS juga banyak, kemudian mahasiswa, siswa banyak. Ini kalau dibiarkan terus berlipat-lipat," ujar Ryamizar di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat (10/7/2019).Ryamizard memaparkan, sekitar 23,4 persen mahasiwa setuju dengan jihad dan memperjuangkan negara Islam atau Khilafah, sedangkan di tingkat SMA sekitar 23,3 persen. Sementara itu 18,1 persen pegawai swasta memgatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila, 19,4 persen PNS dan 9,1 pegawai BUMN.Ia menilai, apabila paham radikalisme itu masih terpelihara bukan tidak mungkin 30 tahun mendatang negara ini akan hancur. Menurutnya masa depan bangsa ada di tangan mahasiwa dan anak muda."Kalau 30 tahun lagi mahasiswa itu jadi pejabat, jadi presiden, Panglima TNI, Kapolri. Penegakan Khilafah, selesai bangsa ini. Bisa jadi banyak teroris segala macam, kita bom, mengerikan," kata dia.Menurutnya penting ditanamkan pemahaman bela negara sejak dini. Apabila bela negara telah melekat di setiap warga, Indonesia akan menjadi negara yang kuat."Di sini 267 juta, nenek, kakek anak-anak 60 juta. 200 juta bela negaranya hebat, tidak ada satu negara yang mampu merusak kedaulatan negeri kita. Bela negara 100 juta saja udah teriak-teriak orang," kata dia.Selain itu, untuk mahasiwa yang telah terpapar radikalisme Ryamizard merencanakan akan membangkitkan kembali resimen mahasiswa di setiap perguruan tinggi. Sedangkan Kemhan akan mengawasi pelaksanaan organisasi kemahasiswaan tersebut."Selain itu, resimen mahasiswa, dengan demikian bukan kita cuci tangan tapi meringankan. Kita mengawasi bagaimana pelaksanakan apa yang kita buat itu terhadap mahasiswa itu sendiri," kata dia.Namun, menurut Ryamizard rencana itu akan dibicarakan lebih lantut dengan pihak terkait. Seperti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti) dan pihak kampus."Kami rancang dulu, kan koordinasi dulu dengan mendikti. Rektor sudah dua kali ke sini," ucapnya.