Presiden SBY menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi pada 21 Juli 2014 lalu. Dalam PP tersebut, dilegalkan aborsi bagi bagi perempuan hamil yang diindikasikan memiliki kedaruratan medis dan atau hamil akibat perkosaan.



Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Jumat (8/8/2014), pelegalan aborsi tersebut mengacu pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 36/2009, khususnya pasal 75 ayat (1) yang ditegaskan, bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi terkecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis, dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.



Menurut PP ini, tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. Indikasi kedaruratan medis; dan b. Kehamilan akibat perkosaan.





"Tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir,” bunyi Pasal 31 ayat (2) PP ini.Indikasi kedaruratan medis dimaksud meliputi: a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau b. Kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan."Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi, yang paling sedikit terdiri dari 2 orang tenaga kesehatan, yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan,” bunyi pasal 33 ayat (1,2) PP tersebut.Adapun kehamilan akibat perkosaan merupakan kehamilan akibat hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dibuktikan dengan: a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan b. keterangan penyidik, psikolog atau ahli lain mengenai dugaan adanya perkosaan."Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab," bunyi pasal 35 ayat (1) PP ini.Praktik aborsi yang dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab itu, menurut PP ini, meliputi: a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; b. dilakukan difasilitasi kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan; d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; e. tidak diskriminatif; dan f. tidak mengutamakan imbalan materi."Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan," bunyi pasal 35 ayat (4) PP ini.Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi, menurut PP ini, korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.Adapun anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan dapat diasuh oleh keluarga. "Apabila keluarga menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 38 PP ini.PP ini juga mengatur mengenai penanganan terhadap korban kekerasan seksual. Menurut PP ini, korban kekerasan seksual harus ditangani secara multidisiplin dengan memperhatikan aspek hukum, keamanan dan keselamatan, serta kesehatan fisik, mental, dan seksual.Penanganan sebagaimana dimaksud meliputi: a. upaya perlindungan dan penyelamatan korban; b. upaya forensik untuk pembuktian; dan c. identifikasi pelaku.Dalam PP tersebut juga dibahas setiap perempuan juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu untuk mencapai hidup sehat dan mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi angka kematian ibu."Pelayanan kesehatan ibu dilakukan sedini mungkin dimulai dari masa remaja sesuai dengan perkembangan mental dan fisik,” bunyi pasal 8 ayat (2) PP tersebut.Pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud diselenggarakan melalui: a. pelayanan kesehatan reproduksi remaja; b. pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, hamil, persalinan, dan sesudah melahirkan; c. Pengaturan kehamilan, pelayanan kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan d. Pelayanan Kesehatan Sistem Reproduksi."Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif," bunyi pasal 8 ayat (4) PP tersebut.PP ini juga menegaskan, dalam rangka menjamin kesehatan ibu, pasangan yang sah mempunyai peran untuk meningkatkan kesehatan ibu secara optimal. Peran pasangan itu meliputi: a. mendukung ibu dalam merencanakan keluarga; b. aktif dalam penggunaan kontrasepsi; c. memperhatikan kesehatan ibu hamil; d. memastikan persalinan yang aman oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan; e. membantu setelah bayi lahir; f. mengasuh dan mendidikn anak secara aktif; g. tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga; dan h. Mencegah inveksi menular seksual termasuk Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Aqquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS).PP tersebut juga menyebutkan setiap orang berhak memilih kontrasepsi untuk dirinya tanpa paksaan, dengan mempertimbangkan usia, paritas, jumlah anak, kondisi kesehatan, dan norma agama."Setiap pasangan yang sah harus mendukung pilihan kontrasepsi sebagaimana dimaksud, dan berpartisipasi dalam penggunaan metode kontrasepsi," bunyi Pasal 23 Ayat (1,2) PP ini.PP ini juga menegaskan, bahwa setiap perempuan berhak menjalani kehidupan seksual yang sehat secara aman, tanpa paksaan dan diskriminasi, tanpa rasa takut, malu, dan rasa bersalah."Kehidupan seksual yang sehat sebagaimana dimaksud meliputi kehidupan seksual yang: a. Terbebas dari infeksi menular seksual; b. Terbebas dari disfungsi dan gangguan orientasi seksual; c. Terbebas dari kekerasan fisik dan mental; d. Mampu mengatur kehamilan; dan e. Sesuai dengan etika dan moralitas," bunyi Pasal 26 Ayat (2) PP ini.