Jakarta, CNN Indonesia -- Rapat Pleno pengurus DPP Partai Golkar secara resmi mempertahankan Setya Novanto sebagai Ketua Umum meski yang bersangkutan telah ditahan di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Ketua Harian Golkar yang memimpin rapat, Nurdin Halid menyatakan bahwa Rapat pleno memutuskan Sekjen Idrus Marham menjadi pelaksana tugas (pelaksana tugas) ketua umum. Idrus bakal mengemban tugas sebagai ketua umum hingga sidang praperadilan yang diajukan Setnov diputus oleh majelis hakim."Pertama, menyetujui Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum sampai adanya keputusan praperadilan," ucap Nurdin saat membacakan hasil sidang pleno di kantor DPP Golkar, Jakarta, selasa (21/11).Hasil rapat pleno yang kedua adalah apabila gugatan Setnov memenangkan sidang praperadilan, maka jabatan pelaksana tugas ketua umum dinyatakan berakhir. Dengan kata lain, Setnov akan kembali bertugas sebagai ketua umum dan Idrus kembali bertugas menjadi sekjen.Hasil rapat pleno ketiga yakni apabila praperadilan Setnov ditolak majelis hakim, pelaksana tugas ketua umum bersama ketua harian menggelar rapat pleno.Agenda rapat pleno tersebut yaitu meminta setnov untuk mundur dari jabatan ketua umum. Namun apabila Setnov tidak bersedia menanggalkan jabatannya sebagai ketua umum, maka rapat pleno harus memutuskan digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub).Hasil rapat pleno yang keempat adalah Idrus selaku pelaksana tugas ketua umum harus bersinergi dengan Nurdin Halid selalu ketua harian, para koordinator serta bendahara umum dalam membut strategi menjalankan kerja-kerja politik."Kelima, posisi sebagai Ketua DPR RI menunggu putusan praperadilan," ucap Nurdin sambil mengetuk palu tanda ditutupnya rapat pleno.Di sisi lain, Nurdin juga mengatakan sempat ada yang memberi usul dalam rapat pleno agar dirinya, Sekjen Idrus Marham dan ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie mengunjungi Ketua Umum Setya Novanto di rutan KPK.Tujuannya, untuk meminta secara langsung kepada Setnov agar legowo mengundurkan diri dari posisi ketua umum. Menurut pemberi usul itu, lanjut Nurdin, Lebih baik Setnov mengundurkan diri daripada dilengserkan rapat pleno."Supaya tidak dimundurkan sebagai penghargaan kemanusiaan," kata Nurdin