- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan memecat kepala daerah yang menyimpang dari tugas, termasuk yang tak memberi kebebasan beribadah bagi setiap warganya.

Ancaman itu dilontarkan Mendagri saat bertemu dengan para ulama dan tokoh agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Indonesia di Pondok Pesantren Buntet, Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon.

"Pemerintah daerah wajib memfasilitasi kebebasan beribadah bagi setiap warganya. Gubernur, bupati, wali kota, harus memberikan pelayanan dalam kebebasan beribadah itu, kalau ada yang menyimpang dari tugas sebagai pejabat akan dipecat," tegas Tjahjo di lokasi, Jumat (24/7/2015).

Dia meyakinkan, Undang Undang Administrasi Negara mengatur mengenai pemberhentian jabatan kepala daerah yang menyimpang dari tugasnya sebagai pejabat yang tak sesuai dengan politik strategis nasional. Selain pemberhentian, sanksi lain yang lebih ringan seperti teguran pun bisa diberikan bagi kepala daerah.

Menurutnya, pemerintah daerah harus hadir untuk menjamin kebebasan beribadah warganya.Kepala daerah atau siapapun, ditekankannya, tak boleh melarang warganya beribadah. Hal ini terutama terkait insiden di Tolikara pada hari raya Idul Fitri lalu.

"Toleransi merupakan kata kunci untuk mencapai pemerataan pembangunan dan kesejahteraan nasional," tegasnya.