Pedagang berjualan di dalam KMP Nusa Mulia rute Merak-Bakauheni pp dalam perjalanan menuju Lampung, di perairan Selat Sunda, Cilegon, Banten, Kamis (27/9/2012). Jalur penyeberangan Selat Sunda ditempuh selama 2,5 jam, dengen waktu operasi kapal selama 24 jam. TRIBUNNEWS/DANY PERMANA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada dua hal yang menjadi pertimbangan megaproyek Jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera berpeluang tidak akan dilanjutkan pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Terus terang Pak Jokowi menyimak JSS itu. Beliau khawatir dampaknya pada dua hal,” tutur Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Andrinof Chaniago, Jumat (31/10/2014) petang. Pertama, sebut dia, JSS dikhawatirkan bakal mematikan identitas Indonesia sebagai negara maritim.

Andrinof menjelaskan, Selat Sunda menjadi salah satu jalur penyeberangan terpadat, meski memang masih banyak kekurangan kinerja. “Kalau dimatikan dan malah tidak ditingkatkan kinerjanya, itu akan menghilangkan identitas Indonesia sebagai negara maritim,” kata dia.

Sebaiknya, lanjut Andrinof, pelayanan ataupun kinerja pelayaran di penyeberangan Selat Sunda diperbaiki, misalnya dengan menambah armada penyeberangan, dermaga, dan memperbaiki fasilitas pendukung lainnya.

Adapun pertimbangan kedua tak berlanjutnya pembangunan jembatan itu, adalah perihal ketimpangan. Menurut Andrinof, alangkah lucunya jika pemerintah yang berkoar-koar akan menekan ketimpangan, justru membuat megaproyek yang menambah ketimpangan.

“Katanya pemerataan, tapi kita bikin megapoyek yang membuat ekonomi terkonsentrasi di barat. Kita harus berhenti berfikir paradoks,” ucap Andrinof.

Selain dua pertimbangan tersebut, Andrinof juga menyebutkan yang juga disadari Presiden Jokowi adalah pemenuhan kebutuhan rumah rakyat yang masih minim. Backlog atau ketimpangan antara permintaan rumah dan ketersediaan rumah itu setidaknya mencapai 15 juta rumah, dengan peningkatan lebih dari 1 juta rumah per tahun.

“Ini apa hubungannya dengan JSS? Adanya backlog itu karena konsesi penguasaan lahan. Penguasaan lahan oleh segelintir pengusaha membuat harga tanah tidak terjangkau. Jadi, ke depan harus jelas membangun itu untuk apa. Membangun untuk segelintir orang atau rakyat banyak?” papar Andrinof.