"Ketentuan mengenai tindak pidana dalam RUU Perubahan UU Terorisme mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 18, khusus dalam Pasal 9, Pasal 10A, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13, Pasal 13A Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 16A menyertakan unsur 'tindak pidana terorisme' yang harus dibuktikan, sehingga definisi terorisme dalam Pasal 1 yang diputuskan tersebut sebagai unsur tindak pidana bagi pasal-pasal tersebut haruslah bersifat jelas, tidak karet, tidak multitafsir atau kabur dan tidak menghasilkan pengertian lain," paparnya.