- Mahkamah Agung (MA) mencabut Peraturan Menteri Perhubungan tentang Transportasi Online. Menurut MA, peraturan itu dibuat tidak demokratis yang tidak melibatkan banyak pihak."Bahwa penyusunan regulasi di bidang transportasi berbasis teknologi dan informasi seharusnya didasarkan pada asas musyawarah mufakat yang melibatkan seluruh stakeholder di bidang jasa transportasi, sehingga secara bersama dapat menumbuh-kembangkan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah, tanpa meninggalkan asas kekeluargaan," demikian pertimbangan majelis yang terdiri dari Supandi, Is Sudaryono, dan Hary Djatmiko sebagaimana dikutip dari website MA, Selasa (22/8/2017).Berikut daftar pasal yang dicabut MA:1. Pasal 5 ayat (1) huruf e dan Pasal 19 ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e.Mengatur tarif angkutan berdasarkan agrometer atau tertera pada aplikasi berbasis teknologi informasi."Bertentangan dengan Pasal 183 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya, karena penentuan tarif dilakukan berdasarkan tarif batas atas dan batas bawah, atas usulan dari Gubernur/Kepala Badan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, dan bukan didasarkan pada kesepakatan antara pengguna jasa (konsumen) dengan perusahaan angkutan sewa khusus," ujar MA.2. Pasal 20.Mengatur kualifikasi kawasan perkotaan dan wilayah operasi transportasi online.4. Pasal 21.Mengatur batasan perkiraan kebutuhan armada transportasi online di suatu wilayah.5. Pasal 27 huruf a.Mengatur minimal sebuah badan hukum minimal memiliki 5 kendaraan atas nama badan hukum dan mengatur pula uji berkala kendaraan bermotor.6. Pasal 30 huruf b.Mengatur STNK kendaraan sesuai domisili cabang.7. Pasal 35 ayat (9) huruf a angka 2 dan ayat (10) huruf a angka 3.Mengatur tentang Uji KIR8.Pasal 43 ayat (3) huruf b angka 1 sub huruf b.Mengatur soal kartu pengawasan asli kendaraan yang diganti10. Pasal 51 ayat (3), huruf c.Mengatur tentang layanan akses aplikasi kepada perorangan sebagai penyedia jasa angkutan.11. Pasal 66 ayat (4)Mengatur tentang proses peralihan dari perorangan menjadi badan hukum.