Selanjutnya Halaman 1 2 3

- Gubernur Jakarta Anies Baswedan menuding sistem anggaran warisan gubernur terdahulu menjadi biang kerok munculnya anggaran aneh-aneh semacam lem aibon hingga bolpen miliaran dalam cikap bakal APBD DKI. Pernyataan Anies ditepis oleh anggota DPRD DKI dari PDIP Ima Mahdiah yang juga mantan staf Gubernur terdahulu Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok )."Tidak benar bahwa sistemnya yang salah. Dulu tidak ada masalah, malah dapat penghargaan dari Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan dicontoh oleh kota-kota lain," kata Ima kepada wartawan, Kamis (31/10/2019).Dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA PPAS ) 2020, terdapat anggaran yang menjadi sorotan publik karena tidak masuk akal. Ada usulan anggaran lem aibon Rp 82 miliar dan bolpen senilai Rp 124 miliar. Menurut Ima, itu bukan gara-gara sistem e-Budgeting warisan Ahok yang salah, melainkan Anies yang salah."Ini kan masalahnya Pak Anies yang tidak monitor anak buahnya menyusun anggaran. Malah menyalahkan sistem e-Budgeting," kata Ima.Dia menjelaskan, sistem penganggaran elektronik sebenarnya memudahkan Anies dalam mengelola anggaran. Dia tak sepakat dengan Anies yang menyatakan bahwa satu-satunya cara mengetahui anggaran aneh adalah dengan pemeriksaan manual. Dalam e-Budgeting era Ahok, pelacakan bisa dilakukan oleh sistem anggaran itu sendiri. Namun penyisiran manual tetap diperlukan."Sebenarnya e-Budgeting ini kalau mau input atau mau beli apa, sistem bisa blokir barang apa yang nggak boleh diinput atau dibeli. Ini guna menghilangkan proyek titipan dan mark-up anggaran," tuturnya.