Mungkinkah Indonesia menyatukan zona waktu yang sekarang terbagi tiga?

Sumber gambar, UK Parliament

Gagasan untuk menyatukan tiga zona waktu Indonesia kembali disuarakan, dengan argumentasi utama untuk efisiensi dan mendorong ekonomi kawasan timur.

Sejauh ini Indonesia terbagi dalam tiga zona waktu, Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT), dengan WIT yang paling awal. Gagasan menyatukannya setidaknya sudah diungkapkan sejak 2005, antara lain oleh Indonesian Marketing Association (IMA).

"Kita bayangkan kalau dari 10 tahun lalu kita sudah menerapkan seperti ini (satu zona waktu), berapa banyak keuntungan yang kita peroleh untuk jadi satu kawasan yang terintegrasi dan lebih produktif," kata YW Junardy, salah satu juru kampanye gerakan ini, kepada wartawan Julia Alazka yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Junardy mengungkapkan, dari 2005 hingga 2013, IMA melakukan kajian dan menyosialisasikan wacana tersebut, termasuk ke pihak pemerintah. Ia yakin, penyatuan zona waktu akan berdampak positif pada upaya peningkatan daya saing secara ekonomi, dan mendorong Indonesia menjadi negara modern yang efisien.

Gerakan ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, khususnya para peserta 'Sumpah Milenial 4.0' di Bandung beberapa waktu lalu. yang datang dari 34 provinsi di Indonesia.

Dengan memakai pakaian adat daerahnya masing-masing, mereka mendeklarasikan Indonesia Satu Zona Waktu, antara lain, "Indonesia sebagai sebuah negara besar dari Sabang sampai Merauke mesti menjadi sebuah negara yang merata kemajuannya dan memiliki satu zona waktu."

Sumber gambar, EPA

Paskalis Kaipman, seorang anak muda dari Papua menyatakan, penerapan tiga zona waktu sekarang ini menyebabkan warga dari Indonesia Timur sulit bersaing dengan Indonesia Barat, bahkan dengan negara tetangga.

Pemuda 29 tahun ini mengaku mengalami kesulitan, baik sebagai karyawan maupun sebagai mahasiswa, saat harus berkomunikasi dengan wilayah Indonesia Barat.

"Untuk kami sebagai mahasiswa, kendalanya di zaman pembelajaran sistem teknologi, misalnya kita mau ambil online course dengan projek yang ada atau tugas-tugas di kampus yang ada kerja sama," ujar Paskalis yang berasal dari Suku Muyu, Boven Digoel, Papua ini.

"Misalnya kemarin dari Universitas Musamus Merauke dengan Universitas Negeri Yogyakarta, ketika online itu sangat susah, kita di sana (di Papua) sudah jam istirahat, kok di sini baru mulai, sangat susah untuk kita adaptasi dan penyesuaiannya itu."

Tak heran kalau Paskalis sangat bersemangat untuk mengkampanyekan penyatuan satu zona waktu di Indonesia.

Pendapat senada disampaikan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia.

Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey menyebutkan, selama ini para pengusaha ritel mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya sebagai dampak dari penerapan tiga zona waktu yang berbeda.

Roy menyontohkan, soal kebijakan harga eceran tetap yang terlambat diperbaharui oleh para pengusaha ritel di Indonesia Timur. Kebijakan soal harga selalu diputuskan di malam hari di kantor pusat yang berada di zona waktu Indonesia Barat, yang lebih lambat dua jam.

"Kita mengetahui perbedaan waktu yang signifikan itu sangat terasa di Indonesia Bagian Timur, ketika Indonesia Bagian Timur harus membuka toko ritel modern untuk melayani masyarakat, mereka tidak bisa mengupdate harga yang terjadi atau harga yang memang sudah diputuskan satu hari sebelumnya," kata Roy.

"Ketika sudah ada harga baru, komitmen baru, jam 07.00 WIB, belum buka kantor-kantor kita semuanya, sementara kantor yang di Jayapura harus sudah buka. Korelasinya sangat mendasar terhadap situasi masyarakat yang tentu ingin mendapatkan harga terbaik dari toko ritel modern," papar Roy.

Persoalan lainnya terkait dengan pengaturan logistik jadi urat nadi ritel modern. Roy mengatakan, terkadang ritel di wilayah Indonesia Timur tidak kebagian karena eksekusi berdasarkan waktu di kantor pusat yang berada di Indonesia Barat.

"Jadi yang di Indonesia Timur posisinya selalu ketinggalan. Nah, inilah yang membuat kami sangat mendukung deklarasai satu waktu ini," kata Roy.

Menyebabkan ketimpangan

Dari perspektif sosial, pengamat sosial budaya, Imam Prasodjo, berpendapat penerapan tiga zona waktu selama ini menyebabkan ketimpangan antara wilayan Indonesia Barat dan Timur.

Selama ini, kata Imam, Indonesia Timur kesulitan mengalami ketimpangan karena terjadi kendala komunikasi dengan pusat pemerintahan, pusat ekonomi, dan pusat pendidikan yang terpusat di Indonesia Barat.

"Kita sudah hitung dengan mudah, kalau dari delapan jam kita bekerja, itu Indonesia Timur kalau mau berhubungan dengan Indonesia Barat itu cuma dua jam," kata Imam Prasojo.

"Bayangkan, kalau seandainya pusat derap ekonomi, keputusan pemerintah semuanya ada di Barat, orang Indonesia Timur kasihan banget."

"Tapi dengan satu waktu, jendela kesempatan untuk berinteraksi menjadi full delapan jam. Dari dua jam menjadi naik delapan jam, hanya dengan mengubah zona waktu," kata Imam yang menyebutkan pula perubahan satu zona waktu akan berdampak luas pada pelayanan kesehatan, pelayanan publik, distribusi listrik, dan penerbangan.

Jadi waktu mana?

Waktu mana yang dipilih jika tiga zona waktu itu disatukan?

Dengan satu zona waktu, Imam membayangkan, yang dijadikan panduan adalah waktu Indonesia Tengah.

"Ini adalah waktu yang memungkinkan Indonesia di bagian Barat, Tengah, dan Timur itu bisa terkoneksi di dalam hubungan-hubungan sosial, bisnis dan hubungan birokrasi," ujar dia.

Sementara dari sisi politik dan hukum, pakar hukum, Muradi, menuturkan penerapan satu zona waktu akan berdampak positif pada tata kelola pemerintahan, keamanan nasional, integritas nasional. Meskipun, Muradi mengakui butuh waktu sekitar dua hingga tiga tahun untuk berproses.

Dari sisi tata kelola pemerintahan, lanjut dia, akan lebih efektif dan efisen karena birokrasi berjalan dalam waktu yang sama.

"Misalkan Surat Keputusan Pelantikan Sekda di Papua ditandatangani jam 3 di Barat, kalau di Papua sudah jam 5, kantor sudah tutup. Kalau satu zona waktu, jam 3 ditandatangani, di sana juga jam 3. Jadi ada efisiensi waktu untuk efektifitas sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Itu poin pentingnya," tegasnya.

"Untuk tata kelola pemerintahan ini akan efektif, orang masuk kerjanya sama, pulang dalam waktu yang sama, ini memberikan added value buat pelayan publik ke depan," ujarnya.

Bagaimana reaksi pemerintah?

Penyatuan zona waktu akan merupakan hal yang pelik, namun bukan tidak mungkin, kata Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Richard Erlangga.

Disebutkannya pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan kajian bersama dengan sejumlah pihak. Bahkan Kepala Staf Presiden Moeldoko telah menunjuk satu orang deputi yang khusus mengkaji berbagai dampak dari penerapan satu zona waktu, katanya.

"Diharapkan di pemerintahan berikutnya, ini bisa kita deklarasikan bersama, akan disusun bersama langkah teknis, sosialisasi yang memang cukup ekstrem dan bisa berdampak lebih cepat sehingga tidak terjadi perubahan sosial yang merugikan," kata Richard Erlangga.

Bagaimana reaksi masyarakat?

Tak semua orang setuju dengan gagasan penyatuan zona waktu di Indonesia. Warga Jawa Barat, Tjahjo Juwono, menyatakan perubahan zona waktu justru tidak efisien.

"Di sini (Barat) kan biasanya istirahat dan salat jam 12-13 WIB. Kalau kita ikut satu zona waktu, berarti kita istirahat jam 12 WITA pada rentang yang biasanya adalah jam 11-12 WIB. Nanti waktu salatnya malah jadi jam 13 pada saat waktu istirahat sudah habis. Jadi jam istirahat pegawai malah jadi tambah panjang. Tidak efisien," katanya.

"Jadi aktivitas manusia itu tetap cocoknya disesuaikan dengan waktu edar matahari setempat, seperti penetapan waktu sholat," kata pria yang banyak menghabiskan waktu berkeliling Indonesia ini.

Sumber gambar, JESSICA TAYLOR / UK Parliament

Ucapan senada juga disampaikan Dicky Subrata. Karyawan swasta ini merasa masyarakat akan kesulitan beradaptasi jika zona satu waktu diterapkan. Dan, menurutnya, masyarakat justru akan jadi bingung.

"Perputaran bumi terhadap mataharinya berbeda. Jadi saat kita masih gelap, di tengah udah mulai merebak cahaya, di Timur sudah terang. Wacana ini membingungkan. Sudahlah Sumpah Pemuda ini yang bersatu negaranya, jamnya nggak perlu," kata Dicky.

Pendapat yang sedikit berbeda diungkapkan warga Bandung, Sonny Kusuma. "Tidak masalah,. Jika itu sudah diterapkan, masyarakat akan mudah beradaptasi," katanya.

"Kita mudah saja menyesuaikan. Toh juga gak ada yang complain kalau orangtua Indonesia siang-siang telepon anaknya di Amerika tapi masih pada tidur," ujar Sonny.

Negara mana yang pernah mengubah waktu mereka?

Belum lama ini, tanggal 5 Mei lalu, Korea Utara mengubah zona waktunya, disamakan dengan Korea Selatan.

Sebelumnya, Korea Utara membedakan waktu mereka dari Korea Selatan, dengan alasan politik, ketika keduanya sedanga sangat bermusuhan.

Kini, dengan meredanya ketegangan, Korea Utara memutuskan untuk kembali menyatukan zona waktu dengan bagian Korea yang lain—kendati sebagai negara mereka masih berbeda.

Sebelumnya, pada 2007, mantan pemimpin Venezuela, Hugo Chavez, membalik kembali waktu di negara itu selama setengah jam, mengatakan hal itu akan memungkinkan lebih banyak orang bangun di siang hari.

Namun, banyak yang percaya dia hanya ingin menjauhkan diri dari zona waktu musuh bebuyutannya, AS.

Pada tahun 2016, penggantinya, Nicolás Maduro, kembali ke sistem sebelumnya, empat jam di belakang GMT, berharap sore hari yang masih terang akan mengurangi kebutuhan energi di tengah krisis ekonomi yang berkembang.

Pada tahun 2011, Samoa dan Tokelau maju satu hari penuh - dan melompat ke barat melintasi garis waktu internasional - untuk menyelaraskan waktu dengan mitra dagang mereka

Apakah ada zona waktu lain yang tidak biasa?

Provinsi Newfoundland di Kanada secara resmi keluar setengah jam dari negara lain di provinsi Atlantik.

India setengah jam lebih awal dari Pakistan dan hanya 15 menit di belakang Nepal.

Ada perbedaan waktu 90 menit antara Australia Barat dan Australia Selatan melintasi perbatasan kedua negara bagian itu.