- Pemerintah mengancam menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu jika hari Senin (19/6) pembahasan belum mencapai kata sepakat lewat musyawarah. Wakil ketua Pansus RUU Pemilu Benny K Harman mengusulkan Presiden Joko Widodo mengumpulkan pimpinan parpol membahas isu krusial RUU Pemilu."Tidak ada gunanya voting kalau pemerintah belum ambil sikap. Berarti voting DPR terbelah. Yang jadi masalah, Presiden terbelah dengan pendukungnya. Tahapan ini, Jokowi bisa undang pimpinan parpol untuk membicarakan isu krusial ini. Kalau memang gagal itu, terserah," ujar Benny di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/6/2017).Benny meminta Jokowi menunjukkan sifat kenegarawanan terkait masalah RUU Pemilu. Alasannya, RUU ini merupakan usulan pemerintah dan Jokowi memiliki kepentingan untuk pengambilan keputusan isu krusial."Ya, memang kepentingan. Yang ajukan UU kan dia. Berarti dia nggak tahu, dong. Masak dia malu-malu?" terang Benny.Politikus Partai Demokrat itu juga menanggapi soal presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Partainya tetap ingin angka tersebut di nol persen karena mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu serentak."Yang dipakai putusan MK pemilu serentak. Memang nggak ada presidential threshold, kemudian UU Pemilu menyatakan UU lama tidak berlaku. Nggak ada yang buntu," ucap Benny.Saat ini pembahasan RUU Pemilu hingga saat ini masih alot dan berkali-kali mundur dari jadwal. Pemerintah akan menarik diri dari pembahasan jika hingga Senin (19/6) mendatang fraksi-fraksi belum mencapai kata sepakat lewat musyawarah."Kalau hari Senin besok tidak ada musyawarah di lima isu krusial, khususnya di presidential threshold, yang pemerintah masih berkukuh harus 20 persen, dengan berbagai argumentasi, ada dua opsi. Akan dibawa ke sidang paripurna untuk voting, tapi voting-voting yang bagaimana. Kalau tidak ya dengan sangat terpaksa pemerintah menolak untuk melanjutkan pembahasannya," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (15/6).Saat ini, ada 5 isu krusial RUU Pemilu belum menemukan titik kesepakatan yaitu:1. Sistem pemilu anggota DPR dan DPRD2. Parliamentary threshold (ambang batas parlemen)3. Presidential threshold (ambang batas capres)4. Metode konversi suara5. Jumlah kursi tiap dapil anggota DPR dan DPRD.