- Front Pembela Islam (FPI) menolak keras wacana melokalisasi prostitusi di Jakarta. FPI siap bertindak keras kalau Pemerintah Provinsi DKI tetap berkeinginan melegalkan lokalisasi prostitusi.Ketua Dewan Pimpinan Daerah FPI DKI Jakarta Habib Salim Alatas alias Habib Selon menegaskan setiap bentuk perbuatan maksiat tidak akan berkah hasilnya. Meskipun alasannya nanti misalkan untuk meningkatkan APBD dan kesejahteraan masyarakat.Ia mengklaim Indonesia termasuk Jakarta tidak bisa dirusak dengan peresmian prostitusi. "Bangsa ini sudah rusak. Jangan ditambah rusak lagi. Kalau benar ada rencana itu, FPI yang pertama pasang badan nolak itu kebijakan prostitusi resmi. Masih ngotot, kita demo itu habis-habisan Balai kota," ujar Habib Selon kepada detikcom, Rabu (18/12).Habib menjelaskan sejak era dulu, belum ada satu pun Gubernur DKI yang berani meresmikan prostitusi. Jadi, diharapkan pemerintahan di bawah Joko Widodo (Jokowi)-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak membuat kebijakan macam-macam yang dapat melukai perasaan umat Islam.Ia pun mengkritik tajam pernyataan Ahok yang dianggap terlalu gampang mengatakan soal prostitusi kepada media. "Jangan macam-macam lah yang bikin tambah masalah. Urusin aja dulu masalah lain yang bener," kata dia menegaskan.Lebih jauh ia mengatakan seharusnya Pemprov DKI mencontoh sikap mantan Gubernur Sutiyoso yang berani menutup prostitusi Kramat Tunggak, Jakarta Utara. Sebelum menutup lokalisasi itu, menurutnya, FPI mendemo habis Sutiyoso agar segera bertindak soal Kramat Tunggak.Lokalisasi ini pun kemudian ditutup dan dijadikan tempat pusat ibadah. "Itu Sutiyoso yang purwirawan jenderal bintang tiga kita demo dan samperin. Tapi, bagus dia langsung gerak menutup Kramat Tunggak. Apalagi cuma Ahok. Enggak ada takutnya kita," ujarnya.Persoalan prostitusi yang semakin merajalela belakangan ini mengusik Ahok. Menyadari sulitnya memberantas praktik pelacuran, Ahok sempat melontarkan gagasan untuk membuat lokalisasi prostitusi resmi di Jakarta sebagai salah satu solusi.