Serikat buruh bakal menggelar aksi mogok kerja menolak omnibus law Cipta Lapangan Kerja di DPR. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menilai aksi mogok kerja perlu dipertimbangkan.



"Kalau semua berpikir positif, mungkin perlu dipertimbangkan," ujar Moeldoko di gedung YTKI, Jl Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Sabtu (18/1/2020).



Moeldoko menyebut masalah omnibus law Cipta Lapangan Kerja telah ditangani oleh Menko Perekonomian. Moeldoko menyebut pihaknya juga telah berbicara dengan serikat pekerja.





"Ada yang menangani itu, Menko Ekonomi. Kemarin KSP sudah bicara dengan teman-teman asosiasi, perserikatan para pekerja, kita ingin mendapatkan masukan, atau pemerintah ingin mendapatkan masukan dari berbagai pihak," kata Moeldoko.

Moeldoko mengatakan pemerintah perlu memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi pekerja dan pengusaha, sehingga nantinya dapat terjadi keseimbangan.



"Untuk mendapatkan formula yang seimbang, keseimbangan yang dinamis. Satu sisi harus memperhatikan aspirasi para pekerja, para buruh. Di sisi lain pemerintah juga memperhatikan-mengakomodasi berbagai kesulitan yang dilakukan para pengusaha. Ini akan ketemu titik keseimbangan baru yang semakin baik ke depan," tuturnya.



Diketahui serikat buruh akan menggelar demonstrasi menolak omnibus law di DPR RI lusa. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengatakan ada 30 ribu buruh yang bakal ikut aksi ini.

"Sekitar 30 ribu massa hari Senin, 20 Januari 2020, jam 10.00 WIB, kami akan bergerak menuju gedung DPR RI," ujar Ketua Harian KSPI Muhammad Rusdi dalam konferensi pers di gedung LBH, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (18/1).

Sekjen DPP Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Ridan Hatam Aziz mengatakan para buruh akan mengosongkan pabrik untuk ikut melakukan aksi. Aksi mogok ini disebut akan terus dilakukan hingga pemerintah mengabulkan permintaan buruh.

"Kami akan mengosongkan pabrik-pabrik dan kami hakulyakin seluruh pekerja lain akan melakukan hal sama ketika pemerintah melanjutkan hal ini. Pengosongan ini akan terus dilakukan hingga pemerintah mengedrop," tuturnya.