Pertamina adalah milik rakyat, kami tidak rela Ahok jadi komisaris."

Suara.com - Ratusan massa menggelar aksi unjuk rasa bertajuk 'Aksi 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI' hingga kekikian masih bertahan di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jumat (21/2/2020). Massa hingg kini masih berorasi mengenai isu-isu korupsi termutakhir.

Bahkan, nama Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok turut disinggung oleh massa aksi. Massa tak rela jika eks Gubernur DKI Jakarta yang juga mantan terpidana itu menjadi pejabat di tubuh Pertamina.

“Pertamina adalah milik rakyat, kami tidak rela Ahok jadi komisaris,” kata Direktur Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara saat orasi di atas mobil Komando.

Marwan menuding jika Ahok terlibat pada kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Namun, hal tersebut tidak dibuka secara gamblang di muka publik.

“Ahok punya 6 sampai 10 kasus lagi. Ahok siap menjadi presiden Indonesia. Partai pendukung pemerintah boleh takut sama Ahok tapi kita rakyat Indonesia berjuang Ahok diadili,” kata dia.

Ia kemudian meminta pada Ahok menanggalkan jabatan Komisaris Utama Pertamina. Sebab, massa aksi tak setuju jika Ahok mengemban jabatan tersebut.

"Pak Ahok kita minta dalam waktu satu bulan dari sekarang supaya mundur dari Komisaris Utama Pertamina. Pertamina adalah perusahaan milik negara, milik rakyat, kami tidak rela Ahok menjadi komisaris utama milik rakyat," tutup Marwan.