Aksi yang digelar di Mabes Tentara Nasional Indonesia (TNI) sempat dihadang, dan massa berpindah ke depan pintu Monas dan Komnas HAM.





Di Jakarta, aksi diawali dengan mendatangi Mabes Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun aksi tersebut dihadang. Aksi tersebut sebelumnya sudah mendapat izin dari pihak kepolisian.



Mereka kemudian bergeser ke depan pintu Monas dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).



"Aksi hari ini itu aksi damai dimana keluarga kita dari Papua itu menuntut kemerdekaan mereka, yang mana di sana itu masih bergejolak masalah antara masyarakat dengan pendatang-pendatang yang di sana," kata Parulian Siregar, Kanit Patroli Polsek Menteng, selaku penanggung jawab keamanan aksi Papua di Komnas HAM, saat ditemui selepas aksi di depan gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/12/2018) sore.



Aparat yang diturunkan untuk aksi di Komnas HAM sejumlah 65 orang. Aparat terdiri Polda Metro Jata, Polsek Jakarta Selatan, intel dari Polda Metro Jaya, dan intel dari Jakarta Pusat.



Aksi juga dilakukan di Bandung, Malang, palu, Ternate, Jayapura, dan Merauke. Berdasarkan informasi dari Juru Bicara FRI-West Papua Surya Anta, terdapat penangkapan yang dilakukan oleh aparat di sejumlah daerah pada hari ini.



Mereka juga menuntut agar Indonesia dan PBB mengakui bahwa Trikora 19 Desember merupakan awal pemusnahan rakyat asli bangsa Papua.



Selain itu, mereka menuntut agar menarik TNI dan Polri yang kerap kali menggunakan pendekatan kekerasan ke masyarakat Papua.



"Kamu menuntut kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk dapat menentukan nasib sendiri," kata Albert dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dalam orasinya di depan pintu Monas, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/12/2018).



Mereka melakukan demonstrasi dengan orasi dan membawa sejumlah poster yang menjelaskan penolakan kepada Trikora dan kemerdekaan untuk Papua.



Isi dari Trikora adalah gagalkan pembentukan "negara boneka Papua" bantuan Belanda, kibarkan sang merah putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia, dan bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air.



"Tanpa bertanya, tanpa konfirmasi ke orang Papua, dibilanglah Papua negara boneka Belanda," ujar Surya dalam orasi.



Orasi tersebut dilakukannya dalam aksi massa peringatan 57 tahun Trikora yang dinilai ilegal. Aksi massa dilakukan oleh gabungan sejumlah organisasi, yakni Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI).



"Kemerdekaan adalah," teriak Surya. "Hak segala bangsa," balas massa.



Baca juga: Sejarah Pidato Trikora dan Ambisi Sukarno Kuasai Papua

Sekelompok Warga Pendemo Trikora ditangkap di Beberapa Daerah

Warga Papua di Jakarta Lakukan Aksi Penolakan Trikora tirto.id - Warga Papua melakukan Aksi Peringatan Tri Komando Rakyat (Trikora) di sejumlah daerah di Indonesia.Di Jakarta, aksi diawali dengan mendatangi Mabes Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun aksi tersebut dihadang. Aksi tersebut sebelumnya sudah mendapat izin dari pihak kepolisian.Mereka kemudian bergeser ke depan pintu Monas dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)."Aksi hari ini itu aksi damai dimana keluarga kita dari Papua itu menuntut kemerdekaan mereka, yang mana di sana itu masih bergejolak masalah antara masyarakat dengan pendatang-pendatang yang di sana," kata Parulian Siregar, Kanit Patroli Polsek Menteng, selaku penanggung jawab keamanan aksi Papua di Komnas HAM, saat ditemui selepas aksi di depan gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/12/2018) sore.Aparat yang diturunkan untuk aksi di Komnas HAM sejumlah 65 orang. Aparat terdiri Polda Metro Jata, Polsek Jakarta Selatan, intel dari Polda Metro Jaya, dan intel dari Jakarta Pusat.Aksi juga dilakukan di Bandung, Malang, palu, Ternate, Jayapura, dan Merauke. Berdasarkan informasi dari Juru Bicara FRI-West Papua Surya Anta, terdapat penangkapan yang dilakukan oleh aparat di sejumlah daerah pada hari ini.Mereka juga menuntut agar Indonesia dan PBB mengakui bahwa Trikora 19 Desember merupakan awal pemusnahan rakyat asli bangsa Papua.Selain itu, mereka menuntut agar menarik TNI dan Polri yang kerap kali menggunakan pendekatan kekerasan ke masyarakat Papua."Kamu menuntut kepada pemerintahan Jokowi-JK untuk dapat menentukan nasib sendiri," kata Albert dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dalam orasinya di depan pintu Monas, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/12/2018).Mereka melakukan demonstrasi dengan orasi dan membawa sejumlah poster yang menjelaskan penolakan kepada Trikora dan kemerdekaan untuk Papua.Isi dari Trikora adalah gagalkan pembentukan "negara boneka Papua" bantuan Belanda, kibarkan sang merah putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia, dan bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air."Tanpa bertanya, tanpa konfirmasi ke orang Papua, dibilanglah Papua negara boneka Belanda," ujar Surya dalam orasi.Orasi tersebut dilakukannya dalam aksi massa peringatan 57 tahun Trikora yang dinilai ilegal. Aksi massa dilakukan oleh gabungan sejumlah organisasi, yakni Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI)."Kemerdekaan adalah," teriak Surya. "Hak segala bangsa," balas massa.