Politikus PDIP Gembong Warsono menilai TGUPP lebih bvaik dibubarkan karena tak jelas kinerjanya. ( Detikcom/Ari Saputra) Politikus PDIP Gembong Warsono menilai TGUPP lebih bvaik dibubarkan karena tak jelas kinerjanya. (

Foto: CNN Indonesia/Fajrian Foto: CNN Indonesia/Fajrian

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Aramai-ramai mencecar Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta terkait usulan anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp19 miliar dalam rapat pembahasan anggaran, Rabu (30/3).Mulanya anggaran tersebut diusulkan Bappeda DKI sebesar Rp26 miliar, namun dilakukan revisi menjadi Rp19 miliar.Anggota Komisi A sekaligus Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono meminta agar anggaran TGUPP dicoret demi efisiensi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta."Kan efisiensi, lebih baik seluruh alokasi anggaran untuk TGUPP dinolkan. Kenapa? Karena setiap rupiah yang kita keluarkan, harus mendapatkan output untuk pembangunan DKI Jakarta ini," kata Gembong.Gembong juga memprotes kebijakan anggaran TGUPP yang melekat di Bappeda. Menurutnya, anggaran TGUPP boleh saja dimasukkan namun ada di bawah biaya operasional gubernur.Menurut Gembong, pada kepemimpinan DKI sebelumnya semua anggaran pembantu Gubernur biasanya didanai langsung oleh Gubernur. Poin anggaran ini, kata Gembong, sebenarnya juga sudah ditolak oleh Kemendagri. Namun, Pemprov DKI tak mengacuhkannya."Boleh ada TGUPP tetapi alokasi anggarannya menggunakan dana operasional gubernur. Kenapa sekarang kita tidak kembalikan itu saja? Kalau Pak Gubernur merasa perlu TGUPP, silahkan, tapi menggunakan alokasi dana operasional gubernur, jangan menggunakan APBD," ungkap dia.Menurutnya, setiap dana yang menggunakan dana APBD harus transparan mulai dari rekrutmen hingga kinerja yang dapat dilaporkan ke DPRD DKI. Namun, kinerja TGUPP yang sekarang dan sistem perekrutannya sangat tertutup."Bahwa tenaga itu yang menggunakan Pak Gubernur iya, tapi yang melakukan rekrutmen kan Bapak (Bappeda). Idealnya kan seperti itu. Bapak yang melakukan rekrutmen, dan tenaga yang Bapak rekrut itu ditempatkan di tempat Pak Gubernur," ungkap dia."Tapi yang terjadi sekarang kan, hanya menempatkan tim-tim sukses kemarin, rata-rata adalah tim sukses semua. Bohonglah kalau tidak seperti itu," lanjut dia.Secara umum Gembong tak mempermasalahkan keberadaan TGUPP. Ia hanya meminta agar anggaran tersebut keluar dari saku gubernur sendiri."Kita tidak ada masalah, tapi pergunakan saja alokasi dari dana operasional gubernur. Ini kan penghematan. Yang lain suruh hemat-hemat, tapi ini justru sebaliknya," tutup dia.Senada, Ketua Fraksi PAN Lukmanul Hakim mengkritik kinerja TGUPP yang dirasa tidak memberikan manfaat langsung kepada rakyat. Lukmanul mengaku sampai sekarang tidak tahu sosok maupun kinerja dari para anggota TGUPP."Terus mana sih orang-orang TGUPP, jumlahnya berapa, gajinya berapa, dan apa yang sudah mereka capai untuk memberi manfaat kepada rakyat DKI?" ujar dia.Lukmanul pun menyindir isu anggota TGUPP yang lebih ditakuti ketimbang dewan. Padahal menurutnya dewan disumpah atas nama rakyat sementara TGUPP hanyalah penunjukkan gubenur."Dan juga saya melihat ini sempat ke mana-mana TGUPP ini. Kalau DPRD datang ke dinas itu lebih takut sama TGUPP daripada DPRD padahal kami dipilih oleh rakyat dan disumpah, mengikat sumpah kami untuk pengawasan budgeting dan regulasinya," ujar dia.Anggota DPRD DKI dari Fraksi Partai Gerindra Purwanto menilai keberadaan TGUPP memperlambat kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menurutnya, kebanyakan SKPD harus menunggu arahan TGUPP untuk menindaklanjuti suatu masalah."Mereka minta izin arahan. Justru memperlambat akselerasi kerja gubernur, itu yang mungkin tadi dimaksud oleh temen-temen fraksi PAN dan saya sendiri Gerindra," ungkap dia.Meskipun partainya adalah pendukung Anies, Purwanto mengaku tetap mengkritisi Anies dan menyebut perlu ada aturan yang jelas mengenai TGUPP."Kita tetap kritisi, bukan berarti kita partai pendukung tak kritisi. Artinya bida jadi masukan kepada tim bapak, bahawa tim TGUPP perlu di buka tupoksinya, supaya kita paham betul siapa yang kolaborasi dengan bidang ini," tutup dia.Di tempat yang sama, Kepala Bappeda DKI Jakarta Mahendra mengatakan pihaknya hanya menjalankan Peraturan Gubernur (Pergub) soal TGUPP. Dalam aturan itu, penganggaran 66 anggota TGUPP ditumpangkan ke anggaran Bappeda."Termasuk juga kalau ditanyakan bagaimana kinerjanya secara keseluruhan seluruh anggota TGUPP, kerjanya bertanggung jawab kepada gubernur," kilahnya.Sejauh ini ada sekitar 66 anggota TGUPP yang dimiliki oleh Anies. Aturan TGUPP sudah keluar sejak zaman Presiden Joko Widodo melalui Pergub 83 tahun 2013 dan Pergub nomor 163 tahun 2015.Bedanya, di zaman Jokowi TGUPP adalah biasanya ditempati oleh PNS yang non-job. Begitu pula dengan era Basuki Tjahaja Purnama masih mengisin posisi TGUPP dengan PNS yang terbentur karir. Sementara para tim khusus bawaan gubernur biasanya didanai sendiri memakai biaya operasional gubernur.