- PT NSP lolos dari tuntutan Rp 1 triliun untuk memulihkan hutan 3 ribu hektare yang dibakarnya di Riau. Padahal, PT NSP jelas-jelas membakar hutan di Riau tersebut.Untuk membuktikan kelalaian PT NSP, Polda Riau menghadirkan saksi ahli Prof DR Ir Bambang Hero Saharjo, M Agr."Fakta-fakta yang dikumpulkan di lapangan dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran dengan sengaja dan sistimatis di konsesi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu PT NSP," kata Bambang sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru yang dikutip dari website Mahkamah Agung (MA), Senin (7/9/2015).Hal itu berdasarkan pengamatan lapangan khususnya pada areal yang disampling ditemukan areal yang telah terbakar nyaris sempurna karena seluruh areal terbakar dan menghitam akibat permukaannya ditutupi oleh arang bekas kebakaran, pada areal bekas terbakar tersebut ditemukan pula telah ditanam sagu khususnya pada lokasi tanaman sagu belum produktif. Kebakaran yang terjadi dapat dinyatakan nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman bahkan tampak dibiarkan."Berdasarkan data hotspot (titik panas) yang berhasil terdeteksi khususnya pada priode waktu 31 Januari 2014 hingga 10 Maret 2014 pada petak-petak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada priode dan blok-blok tertentu saja. Hasil analisa data hotspot modis (Terra Aqua) memastikan bahwa titik hotspot yang terdeteksi tersebut benar titik api artinya memang benar telah terjadi kebakaran. Hal tersebut menegaskan kembali bahwa seluruh titik api yang terdeteksi di PT NSP berasal dari dalam kawasan yaitu terdapat di dalam IUPHHBK-HTI Tanaman Sagu PT NSP," ujar Bambang.PT NSP membuka hutan tersebut dengan alat berat yaitu eksavator, mesin potong ataupun parang. Alat berat itu digunakan memotong pohon dan membuka rerimbunan dan ditumpuk begitu saja dan kemudian dibakar. Kebakaran ini berlangsung sekitar 3 bulan lamanya, dari januari hingga Maret 2014 lalu."Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru dilain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT NSP nyaris hampir tidak dilakukan, kalaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya menghanguskan isi petak tersebut," papar guru besar IPB Bogor itu.Menurut penelitian Bambang, di areal bekas terbakar tersebut tidak ditemukan adanya tower pemantau api sebagai sarana dan prasarana deteksi dini pengendalian kebakaran. Akibat dari tidak bekerjanya early warning system dan early detection system membuat upaya pengendalian kebakaran di PT NSP menjadi tumpul atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan bahkan dibiarkan."Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman tidak dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yang bersebelahan dengan petak yang sedang terbakar," beber Bambang.Menurut perhitungan Bambang, dalam rangka pemulihan lahan gambut yang rusak akibat kebakaran lahan di areal IUPHHBK-HTI Tanaman Sagu PT NSP seluas 3 ribu hektare melalui pemberian kompos, serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp 1.046.018.923.000.Atas kelalaian PT NSP, jaksa menuntut PT NSP dihukum denda Rp 5 miliar dan biaya pemuliaan lahan Rp 1 triliun. Apa daya, baik Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis dan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru hanya menghukum PT NSP dengan denda Rp 2 miliar.