Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Blora baru saja pulang usai melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Rombongan disambut tim medis dari Dinas Kesehatan Blora di Terminal Padangan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur untuk dicek kesehatannya.

Pantauan detikcom, sebagian anggota DPRD yang ikut kunker tersebut menolak mengikuti tes kesehatan. Bahkan sempat terjadi adu mulut antara anggota DPRD dengan petugas medis.

Tes kesehatan yang dilakukan adalah pengukuran suhu tubuh. Usai diukur suhu tubuhnya, kemudian disemprot menggunakan cairan khusus untuk mencegah virus Corona (COVID-19).

"Kalau dianggap bahwa masyarakat dari luar kota diperiksa, lha kowe angger bengi nyegati bis luar kota kuwi (lha kamu setiap malam harus menghadang bus luar kota itu)? Saya pengawas lho. Kalau bupati dari Yogya sana sama bojone (istrinya), mbok priksa ndak (kamu periksa tidak)? Kami setingkat bupati. Wakil bupati sama anak istrinya dari Jakarta, mbok priksa ndak (kamu periksa tidak)?," ujar anggota DPRD Blora Fraksi Hanura, Warsit, kepada salah satu petugas medis di sela proses cek kesehatan di Terminal Padangan, Kamis (19/3/2020).

"Kita keberatan diperiksa di sini. Kita ini DPRD setingkat bupati, bukan anak gembala. Bagaimana ini SOP-nya? Harus jelas. Jangan seperti ini. Kita ke Lombok juga menjalankan tugas negara," lanjutnya.

Senada, Ketua DPRD Blora, Dasum dari PDIP merasa tidak pantas anggota dewan diperiksa dengan SOP yang tidak jelas di luar daerah yaitu di Bojonegoro.

"Ayo pindah ke RSUD saja. Jangan di sini," tegas Dasum.

Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto menyarankan tindakan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dari Pemkab Blora berupa pengecekan kesehatan, juga dilakukan terhadap seluruh warga yang masuk wilayah Blora.

"Tentunya harapan kita, tidak hanya kepada kita saja, tetapi juga warga masyarakat yang mungkin bekerja di luar kota kan juga ada, yang jadwalnya pulang dari Jakarta dari Kalimantan atau di wilayah luar negeri yang masuk ke Kabupaten Blora pun, menurut saya juga harusnya diperlakukan sama," kata Siswanto kepada wartawan.