JAKARTA - Pemerintah memutuskan akan menunda sejumlah proyek infrastruktur untuk menekan nilai tukar dolar terhadap Rupiah. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pihaknya belum dapat memastikan berapa lama penundaan proyek infrastruktur tersebut.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu juga belum dapat memaparkan proyek apa saja yang terdampak penundaan akibat pelemahan nilai tukar Rupiah tersebut. Namun, Darmin memastikan penundaan proyek infrastruktur tersebut untuk menekan kegiatan impor komponen.

"Sudah ada list-nya, kita belum putuskan persisnya (proyek) mana yang ditunda dan tetapnya berapa lama. List-nya agak‎ banyak, dalam dua-tiga hari ke depan (diputuskan soal penundaan proyek)," kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/9/2018).

Darmin memaparkan upaya mendorong ekspor hingga penundaan proyek infrastruktur yang banyak menggunakan komponen impor, diharapkan mampu memperbaiki neraca transaksi berjalan yang saat ini defisit 3%.

‎"Nanti kami harapkan ke arah 2,7 persen, tapi paling tidak kita ingin ini defisit turun," kata Darmin.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerangkan bahwa pemerintah akan menekan kegiatan impor dengan meningkatkan tarif pajak penghasilan (PPh) impor untuk 900 komoditas. Namun, pengumuman 900 komoditas itu baru akan diumumkan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) besok, Rabu 5 September 2018.

"Nanti diumumkan PMK-nya beso sore atau Kamis, akan segera kita umumkan PMK-nya," ucap Sri Mulyani.

Sebelumnya pemerintah telah mengenakan PPh impor terhadap 900 komoditas, yang tertuang dalam‎ PMK 34 Tahun 2017 dengan rentang tarif antara 2,5% hingga 10%.

(dni)