Masyarakat Indonesia punya banyak perbedaan. Namun, kayaknya satu negeri bakal sepakat kalau rata-rata politikus punya bakat narsis. Di masa pemilu, foto-foto wajah asing terpasang berjejer-jejer di jalan, mengemis perhatian masyarakat untuk dilihat dan dikenali.

Sayangnya, praktik kayak gini enggak cuma terjadi selama momen kampanye pemilu. Pejabat publik di tingkat daerah hingga pusat sering kali memasang muka (dan muka wakilnya, beserta pasangan pernikahannya) di produk-produk yang seharusnya enggak perlu dipasangin foto mereka.

Kasus semacam itu yang sempat ramai di internet adalah penyebaran bantuan botol cairan pembersih tangan yang disalurkan di Kabupaten Klaten ditempeli foto sang bupati, Sri Mulyani. Harus banget nih ada wajah doi di bantuan sosial begini? Kemurkaan memuncak ketika netizen yang menemukan di balik foto sang bupati di botol, udah ada stiker, menandakan hand sanitizer tersebut kiriman dari Kementerian Sosial, bukan Pemkab Klaten, apalagi sumbangan pribadi sang bupati. Thread dari @aresjuliyanto menunjukkan ambisi sang bupati selalu kelihatan wajahnya udah enggak ketolong. Doi ternyata punya reputasi suka nampang di banyak tempat.

Merespons kontroversi ini Sri Mulyani meminta maaf dan membuat klarifikasi. Jangan kaget, doi ternyata punya penjelasan yang aduhai: pihaknya mengaku cuma mendapat seribu botol dari Kemensos, sedangkan bantuan cairan pembersih tangan dari Pemkab Klaten dianggap mencapai sampai puluhan ribu. Nah, Sri Mulyani menduga penempelan stiker foto dirinya di botol bantuan pemkab berbaur dengan yang dari Kemensos.

"Sudah saya klarifikasi. Ada kekeliruan di lapangan [dalam penempelan stiker]. Di lapangan mungkin ditempelin semua [ke bantuan Kemensos]. Kejadiannya seperti itu," kata Sri dilansir Kompas. "Dari Kemensos sangat terbatas sekali. Tidak banyak. Justru [bantuan cairan pembersih] yang banyak itu dari kami [Pemkab Klaten]."

Mantap kan. Dari klarifikasinya, doi cuma ngejelasin soal bantuan Kemensos, tapi sama sekali tidak menyinggung kenapa ada foto dirinya di botol. Kepedean ini langsung bikin ramai internet, bikin jiwa-jiwa iseng masyarakat Indonesia tergerak buat bikin meme.

Watak tidak tahu malu politikus tentu bukan monopoli beberapa orang. Kasus yang tak kalah mengganggu insting etika sudah terjadi pertengah Februari lalu, ketika Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto membuat ucapan belasungkawa atas meninggalnya artis Ashraf Sinclair.

Lalu lihat saja tautan ini, kalian akan menemukan contoh spanduk dan baliho dari pemerintah yang foto kepala daerah/pemimpinnya lebih besar daripada tulisan dan pesan-pesan yang mau disampaikan.

Dulu, ketika Presiden Joko Widodo yang masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, doi mengaku sebal sama praktik semacam ini.

"Jangan sampai wajah saya dipasang di dalam spanduk dan baliho, saya tidak mau. Kalau visit sebuah daerah itu harusnya yang dipasang tari, lokasi wisata, bukan yang ada malah wajah kepala daerahnya. Ini mau mengunjungi pak gubernurnya atau daerahnya? Itu keliru," kata Jokowi dilansir Kompas. "Pajak juga sama, jangan sampai di spanduk, fotonya [malah] kepala pajak. Nanti malah enggak ada yang bayar pajak."

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang akrab disapa Risma, juga mengeluhkan perilaku sesama pejabat daerah yang gemar pasang baliho wajah mereka dengan dalih mempromosikan potensi wisata daerah masing-masing. Contohnya bisa dilihat di samping jalan tol dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, yang kerap dihiasi baliho bupati/wali kota dari provinsi lain.

"Lha, buat apa pasang baliho di Jakarta?" ujarnya pada 2015 lalu, seperti dikutip Tirto.id. "Anda itu sudah terkenal, ngapain pakai pasang baliho segala? Ngabisin APBD aja." Risma tidak keliru. Promosi wajah kayak gini memang mahal. Nielsen mencatat, sepanjang 2019, angka belanja iklan pemerintah mencapai Rp8,8 triliun (yang pastinya sebagian melibatkan wajah bupati, walikota, dan pejabat sejenis).

Artinya, kasus Klaten adalah gambaran tradisi lazim di negara ini. Pertanyaannya, kenapa memasang foto diri sangat digemari pejabat dari tingkat pemerintah daerah sampai menteri? Ini tuh tradisi yang bagus atau justru kontraproduktif untukbelanja APBD/APBN, mengingat di Tanah Air promosi pemkab (dengan wajah bupati/walikotanya) menurut Nielsen mendominasi belanja iklan pemerintah?

VICE menghubungi Kuskridho Ambardi, Dosen Komunikasi UGM yang pernah menjabat Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI). Kami meminta pandangannya terkait peicu narsisme politisi Indonesia di ruang publik. Ternyata, logika yang mendasari praktik narsis para pejabat bermula setelah sistem pemilihan langsung diperkenalkan ke Indonesia mulai 2005.

"[Pasang foto wajah] bukan gejala ketidakberesan psikologis, tapi upaya mengenalkan diri ke publik, dan itu adalah investasi untuk dipanen di masa pemilu nanti. Pemampangan foto, bukan nama saja, itu cara yang lebih mudah diingat pemilih," ujar Dodi, sapaan akrab Kuskridho, kepada VICE.

Foto menjadi penting bagi politisi karena tak ada diferensiasi program kampanye antara satu calon dengan calon lain. "Rata-rata mereka menawarkan yang gratis-gratis atau murah-murah, dari sekolah murah, berobat murah, dan lain-lain. Akhirnya, pembeda kebijakan menjadi tak efektif jika tawaran kandidat sama. Maka penanda visual foto menjadi pilihan sosialisasi yang lebih menjanjikan."

Terus, gimana buat pejabat yang sebenarnya udah enggak bisa mencalonkan diri lagi, tapi tetap melakukan praktek mejeng ini? Dodi mengamini bahwa praktik ini juga dilakukan sebagai kecenderungan membangun dinasti politik. Kalau wajah bapaknya udah familier, fotonya bisa menjadi vote-getter alias pendulang suara bagi anaknya.

"Cara itu di banyak tempat efektif, dan bisa mengantar ke kemenangan elektoral," sambung Dodi.

Yang bisa diperdebatkan sebenarnya adalah etika para pejabat publik dalam nampang. Kalau semua yang dilakukan adalah dari uangnya pribadi, maka sah-sah saja. "Kalau itu barang [bantuan sosial] yang didanai APBD, itu [baru] tidak etis," kata Dodi menandaskan.

Hmm, jadi jangan marah ya Bu Sri Mulyani kalau kali ini viral jadi meme.

Omong-omong, Sri Mulyani dikenal sebagai bagian dari dinasti politik Klaten yang sejak lama kerap kena sindiran di medsos. Mulanya dia wakil bupati Klaten periode 2016-2021, namun pada 2017 Bupati Klaten Sri Hartini ditangkap KPK sehingga Sri Mulyani naik menggantikannya. Pada pilbup Klaten 2020, Sri Mulyani maju untuk kedua kalinya.

Anda mungkin akan makin kesal jika mengetahui, suami Sri Mulyani yang bernama Sunarna adalah bupati Klaten 2005-2015. Di periode kedua Sunarna menjabat, ia didampingi Sri Hartini (bupati yang ditangkap KPK tadi) sebagai wakil. Sri Hartini sendiri adalah istri Alm. Haryanto Wibowo, bupati Klaten 2000-2005.

2000-2005 : Haryanto Wibowo (bupati; suami A)

2005-2010 : Sunarna (bupati; suami B)

2010-2015 : Sunarna (bupati; suami B) + Sri Hartini (wabup; istri A)

2016 : Sri Hartini (bupati; istri A) + Sri Mulyani (wabup; istri B)

2017-2021 : Sri Mulyani (bupati; istri B)

Ringkasnya, selama 20 tahun sejak tahun 2000 sampai 2020, Klaten praktis cuma dipimpin oleh dua pasangan suami istri Sri Mulyani-Sunarna dan Sri Hartini-Haryanto Wibowo. Sekarang bayangkan bila Sri Mulyani menang di pilkada 2020 dan menjabat bupati Klaten lagi di periode 2021-2026. Hasilnya, akan ada bocah-bocah Klaten yang sejak ia lahir hingga masuk fase quarter life crisis, bupatinya itu-itu saja.