- Anggaran baju dinas 50 anggota DPRD Kota Bekasi periode 2019-2024 mencapai Rp 544 Juta. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, menilai nilai anggaran tersebut masih dalam taraf kewajaran."Rp 500 (juta) itu seorang apa 50 orang? Kalau 50 orang, 500 bagi 50 orang berapa? Ya Rp 10 (juta) kan ada jas, ada PSR (Pakaian Sipil Resmi), ada PSH (Pakaian Sipil Harian), jas aja udah berapa, masa anggota DPRD pakai baju yang begitu ditarik, ikut (rusak)," ujar Rahmat Effendi di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (19/8/2019).Menurut pria yang akrab disapa Pepen itu, anggaran ratusan juta untuk baju dinas masih wajar. Ia menyebut DPRD membutuhkan pakaian yang berbeda-beda untuk setiap even tertentu."Saya paham lah, saya bekas ketua DPRD, menurut saya itu masih sesuatu hal yang wajar. Karena 500, kecuali 500 bagi 10. Ini 500 bagi 50, ada PSH, PSH itu (lengan) pendek, PSR itu (lengan) panjang, ada PSL Jas. Kan kalau rapat-rapat istimewa harus pakai jas, terus kalau ngambil keputusan harus pakai PSR. Harian biasa pakai begini PDH atau PSR. Kan nggak mungkin ya kalau tarulah barang itu dua juta, kan ada pajak pasti, visible lah menurut saya, nggak ada yang luar biasa," ujar Rahmat.Dari situs sirup.lkpp.go.id seperti yang dilihat oleh, pengadaan anggaran pakaian dinas tertuang dalam paket 'Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya bagi Anggota DPRD Kota Bekasi' dengan nomor entri 21690733Dalam paket tersebut, tercantum sejumlah pakaian dinas lengkap dengan harganya, yakni 100 pakaian sipil harian (Rp 95 juta), 50 pakaian dinas harian (Rp 85 juta), 50 pakaian sipil lengkap (Rp 186,9 juta), dan 50 pakaian sipil resmi (Rp 177,25 juta).Lelang itu sendiri telah dimenangkan oleh CV Brilian Krisdatama. Dilihat dari situs lpse.bekasikota.go.id, tender tersebut dimenangkan dengan nilai proyek sebesar Rp 394.360.726.