SURATKABAR.ID – Jimly Asshiddiqie yang merupakan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dukungannya atas apa yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Pernyataan tersebut berkaitan dengan penangguhan penetapan tersangka jika ada calon kepala daerah yang tersangkut kasus pidana sampai Pilkada 2018 selesai.

Seperti dikutip dari laporan Tribunnews.com, Kamis (08/03/2018), Jimly yang juga Ketua Umum ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) itu berpendapat, hal ini diperlukan agar politik dan hukum tidak dicampuradukkan. Kedua, agar hukum tidak menjadi alat politik untuk menjatuhkan lawan di pilkada.

Menurut Jimly, imbauan tersebut sudah disampaikan sejak zaman Kapolri dijabat Jenderal (Purn) Pol Badrodin Haiti di tahun 2015 silam.

Namun, ia melanjutkan, semua menjadi kacau dan tak diindahkan sejak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ditetapkan sebagai tersangka dari kasus penodaan agama sebelum Pilkada Jakarta 2017 dilakukan.

“Seharusnya Pilkada dulu, jangan ditetapkan tersangka dulu supaya hukum dan politik tidak campur aduk, itu maksud surat edaran Kapolri Badrodin Haiti beberapa tahun lalu. Tapi gara-gara Ahok dinyatakan tersangka, jadi kacau semua,” ungkapnya.

Ia lantas menambahkan, seharusnya semua pihak juga memandang kondisi sekitarnya terlebih dahulu.

“Semua orang tuntut penegakan hukum harus tanpa pandang bulu, tanpa pandang konteks, dewi keadilan seperti buta kepada kondisi sekitarnya,” tukas Jimly saat ditemui di Kantor ICMI, Jakarta Pusat, Rabu (07/03/2018).

Disebutkan Jimly, sejak tahun 2009 hukum pidana kerap digunakan sebagai senjata untuk mengalahkan lawan politik. Dan ini termasuk tuduhan dugaan pemalsuan ijazah salah satunya. Demikian seperti dilansir dari laporan JakartaTribunnews.com.

“Sejak tahun 2009 banyak sekali kasus penetapan tersangka atas calon kepala daerah karena ijazah palsu. Seseorang sudah profesor tapi ijazah SD bermasalah, dengan berbagi bukti lawan politiknya langsung melaporkan ke polisi, dan celakanya polisi langsung menetapkan tersangka.”

Hal ini, ia melanjutkan, secara praktis langsung berimbas pada elektabilitas siapa pun tokoh yang bersangkutan.

“Elektabilitasnya langsung jebol, langsung kalah, sejak saat itu hukum pidana menjadi alat politik, itu yang harus dicegah. Di kalangan pebisnis saja hukum pidana menjadi alat memenangkan perkara perdata, apalagi politik,” pungkasnya.