SEMINAR sejarah bertajuk “Perubahan dan Kesinambungan Historis dalam Perspektif Keilmuan dan Pembelajaran” yang semula bakal digelar pada 24 Oktober mendatang dibatalkan setelah aparat militer mendesak pihak kampus Universitas Negeri Malang (UM).

Dalam surat pemberitahuan bernomor 10.10.85/UN32.7.5.3/KP/2018 yang diperoleh redaksi Historia.id, alasan pembatalan terdiri dari lima butir, antara lain mengkhawatirkan meluasnya pemahaman keliru dari masyarakat setempat yang beredar di media sosial hingga jadi sorotan pihak keamanan Kota Malang. Selanjutnya, penundaan itu merupakan hasil negosiasi panitia (Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Sejarah UM) dengan pihak Komando Resort Militer (Korem) dan Komando Distrik Militer (Kodim) Kota Malang.

Baca juga: Sejarawan Asvi Warman Adam: saya bukan pengkhianat negara

Seminar sedianya akan menghadirkan empat pembicara, yakni Asvi Warman Adam (sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI), Sri Margana (sejarawan Universitas Gajah Mada), Abdul Syukur (sejarawan Universitas Negeri Jakarta) dan Ari Sapto (sejarawan/Ketua Jurusan Sejarah UM). Dalam surat penundaan seminar yang mestinya dihelat di Aula Utama A3 Lantai 2 UM itu disebutkan pula bahwa penundaan berlangsung untuk batas waktu yang belum ditentukan.

Sejarawan UGM Sri Margana yang diundang sebagai pembicara mengherankan alasan pembatalan tersebut.

“Iya, saya dikirimi surat resmi yang ditandatangani (Ari Sapto selaku Ketua Jurusan Sejarah FIS UM dan Reza Hudiyanto selaku ketua pelaksana). Alasannya karena dianggap pihak Korem maupun militer, akan mengganggu stabilitas keamanan,” kata Sri Margana kepada Historia.

Padahal menurutnya tema seminar bertema umum dan tak ada kaitannya dengan politik. “Tema akademik, kok. Saya juga belum membayangkan nanti mau membicarakan apa. Karena kan memang tema besarnya historiografi dan metodologi sejarah,” sambungnya.

Baca juga: Sejarawan Taufik Abdullah menguraikan problem penulisan sejarah di Indonesia

Doktor sejarah alumnus Universiteit Leiden, Belanda itu menduga kehadiran koleganya, Asvi Warman Adam, jadi pemicu larangan seminar ini. Sebagaimana diketahui, pada 26 Juli 2018 Asvi dikukuhkan sebagai professor riset LIPI, terkait tiga periode perdebatan dalam historiografi peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S). Asvi juga sejarawan yang selama ini dikenal luas giat menganjurkan penulisan sejarah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh rezim Soeharto.

“Mungkin karena ada nama Pak Asvi di situ dan bidang yang ia tekuni kan memang politis dan sensitif,” imbuh Sri Margana singkat.

Perihal ini, Asvi pun turut memberi klarifikasi. Bahwa ia juga dikirimi surat yang sama Rabu (10/10/2018) petang tanpa ada penjelasan lebih lanjut dari pihak panitia.

“Tema seminar kan sangat umum. Para pembicara yang lain kan juga macam-macam (bidangnya), pasti tidak semua setuju dengan saya. Saya juga belum memberikan judul (pembicaraan). Belum juga saya siapkan materi apa. Bisa saja yang saya sampaikan makalah tentang (sejarah pertempuran) 10 November 1945,” timpal Asvi dihubungi Historia.

Baca juga: Setengah abad historiografi G30S dan dua solusi kasus genosida 1965

Yang dipermasalahkan Asvi adalah alasan penundaan atau pembatalan seminar itu. Terutama soal poin di mana penundaannya setelah ada konsultasi dengan pihak aparat Korem dan Kodim Kota Malang.

“Apa hubungannya? Agak aneh itu kalau dibatalkan. Apalagi undangan sudah disebar. Berita yang beredar di media sosial juga tidak dijelaskan. Lalu panitia berkonsultasi dengan Kodim dan Korem, itu kenapa? Biasanya perizinan kan dari kepolisian. Mestinya juga kalau kegiatan di kampus mestinya tak perlu minta izin. Kalau ada pihak yang tidak setuju, menurut hemat saya pribadi, memang ada panitia yang takut,” tandasnya.

Menurut Asvi semua kegiatan di kampus yang bersifat akademik, mestinya bebas digelar. Dalam Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, di mana kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan di perguruan tinggi merupakan tanggung jawab civitas akademika.

Sayangnya, pihak kampus UM tak juga bersedia memberi keterangan soal pembatalan seminar ini. Narahubung seminar itu, Arif Subekti, tak kunjung mengangkat telepon kala dihubungi Historia.

Sementara ketua pelaksana Reza Hudiyanto, malah sempat mengaku tak tahu-menahu tentang seminar itu? “Oh, saya tidak tahu soal seminar itu, Mas. Maaf sebentar, saya sedang repot,” singkatnya. Sampai berita ini diturunkan, pihak Universitas Negeri Malang belum bisa dihubungi.