Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan partainya menolak Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Dia menyebut hingga saat ini masih belum ada Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN.

"Undang-Undang IKN, Ibu Kota Negara, sampai sekarang tidak ada undang-undang. Satu fraksi yang tolak IKN, PKS. Kita tolak karena nggak ada RUU-nya sampai sekarang," kata Mardani di Sekretariat DN-PIM, di Jalan Warung Jati Timur Raya, Pejaten, Jakarta Selatan, Jumat (7/2/2020).

Mardani mengatakan pemerintah hanya memberikan presentasi 156 halaman terkait perancangan ibu kota negara. Menurut Mardani, seharusnya pemerintah memberikan naskah akademik terkait pembahasan ibu kota negara, kemudian memutuskan ibu kota untuk pindah.

"Pemerintah cuma memberi 156 halaman PowerPoint. PowerPoint itu namanya. Kita di DPR kalau bahas RUU harus ada naskah akademis. Minimal 5 isinya. Pertama landasan filosofis, landasan sosiologisnya apa, lalu landasan ekologis, kalau perlu ada landasan ekonomisnya dan teknisnya, semuanya dipasangkan, layak nggak pindah? Kalau ini, pokoknya pindah," jelas Mardani.

Dia pun setuju dengan analogi yang pernah diberikan pengamat politik Rocky Gerung tentang perumpamaan Plato yang sedang mencari orang untuk mengendarai sebuah bahtera. Ada seorang teknisi dan tukang masak yang mengklaim layak mengendarai bahtera tersebut.

"Makanya saya agak bener ketika waktu Rocky Gerung beri perumpamaan bahtera ini mau berlayar. Kata Plato, 'Ada... saya yang layak untuk menakhodai karena saya teknisi, saya tahu cara perbaiki kapal,'" kata Mardani.

Tonton juga video PKS Prediksi Omnibus Law Bakal Banyak Korupsi Tak Terduga: