- Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, menilai sistem pelaporan banjir saat ini kurang optimal. Pasalnya, masih ada data tentang banjir yang tidak akurat."Dari data (laporan banjir) yang masuk, 20 persen terverifikasi, 50 persennya hoax," kata Sandi di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2017).Maka itu, Anies-Sandi pagi tadi memanggil sejumlah pihak terkait masalah banjir, yakni PPSU, BPBD, Dinas Sosial, dan Diskominfo DKI Jakarta. Anies-Sandi meminta adanya pembenahan dalam sistem pelaporan banjir."Lalu bagaimana kita bisa bertindak dengan laporan yang tidak terverifikasi? Kita akan membuat proses pelaporan yang langsung otomatis bisa terverifikasi. Artinya, mereka-mereka yang bertugas itu adalah orang-orang yang memang laporannya sahih. Ada laporan masyarakat, tapi ada juga laporan dari yang bertugas," papar Anies di lokasi yang sama.Sebelumnya, Pemprov DKI bersama instansi terkait akan menunjuk aparat yang akan bertugas sebagai tim pelapor. Pelapor itu bisa dari RW hingga relawan."Intinya adalah yang melaporkan adalah orang yang memang kita beri tugas di daerah yang rawan. Nah, siapa pelapornya nanti didiskusikan, bisa PPSU, bisa RT, bisa RW-nya, bisa relawan," terang Anies.