Prabowo mengingatkan masalah utama atau masalah primer yang mesti diselesaikan dengan tuntas terlebih dahulu sebelum memindahkan Ibu Kota. Tugas utama negara

, kata Prabowo, adalah menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi hingga pertahanan dan keamanan.

Semua persoalan itu mesti diselesaikan terlebih dahulu sebelum memindahkan Ibu Kota yang dipastikan memerlukan tenaga dan dana yang tak sedikit.

"Semua masalah di atas adalah masalah Primer kita sebagai bangsa dan negara," kata dia.

Jakarta, CNN Indonesia -- Partaimeminta dana yang digunakan untuk pemindahandari Jakarta ke, Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, 100 persen ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembiayaan sebaiknya tidak diserahkan kepada pihak swasta.Hal itu diutarakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo."Gerindra maunya 100 persen uang negara," kata Edhy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (27/8).Edhy meminta pihak swasta hanya boleh terlibat dalam pembangunan sektor pendukung lainnya. Menurut Edhy, pemindahan ibu kota berkaitan dengan kedaulatan negara, sehingga pembangunan sektor-sektor penting sebaiknya tidak diserahkan kepada pihak swastaEdhy juga meminta pemerintah tidak buru-buru dalam merealisasikan pemindahan ibu kota negara. Menurutnya, perlu ada kajian mendalam sebelum itu benar-benar dilaksanakan.Terlebih, rencana biaya yang dibutuhkan mencapai Rp466 triliun. Tergolong nominal yang sangat besar."Kajian-kajiannya di DPR sendiri belum dibahas. Kita perlu mengkaji secara dalam tentang pemindahan ibu kota terutama tentang masalah kemungkinan bencana, ketersediaan air," ujarnya.Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan dana yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota negara mencapai Rp466 triliun. Namun, kebutuhan dana tersebut hanya sebagian kecil yang ditanggung oleh APBN."Yang dari APBN nantinya hanya akan 19 persen," katanya.Sementara itu kebutuhan dana lainnya akan dicari dari sumber lain, seperti dana swasta mau pun BUMN. Pembangunan ibu kota negara baru juga akan dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan-badan usaha.Jokowi mengatakan pemindahan ibu kota saat ini mendesak dilakukan karena beban Jakarta dan Pulau Jawa semakin berat. Meski demikian, dia tidak menyalahkan Jakarta."Kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat, dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas dan udara yang sudah terlanjur parah," katanya.Sebelumnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto juga telah menyatakan dukungan terkait rencana pemindahan ibu kota negara. Akan tetapi dia memberikan beberapa catatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah.