Satukliknews.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Jenderal (Purn) Wiranto menekankan bahwa keberadaan Tim Asistensi Bidang Hukum tidak berfungsi seperti aparat intelijen. Kerja tim, yang terdiri dari Prof. Muladi, Prof. Romli Atmasasmita, dan Prof. Mahfud MD, bersifat sementara dalam membantu penegakan hukum.

Tujuannya tidak lain adalah agar pihak berwenang di lapangan tidak bertindak semena-mena karena banyak ketakutan.

“Tim ini tidak seperti intel, tetapi mitra pemerintah memberikan pendapat kedua untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan pasukan keamanan tidak sewenang-wenang, diktator,” kata Wiranto, Jumat (10/5).

Salah satu alasan ia membentuk Tim Asistensi yang bersifat sementara ini, kata mantan Komandan ABRI, adalah bahwa belakangan ini telah terdeteksi adanya tindakan di masyarakat yang diindikasikan telah melanggar hukum.

Tanpa menyebutkan nama, Wiranto menunjukkan bahwa ada tokoh-tokoh yang sebelum dan sesudah pemilu mengeluarkan berbagai pernyataan yang memberatkan. Mereka cenderung menghasut masyarakat untuk tidak mempercayai institusi yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu.

“Sudah saatnya saya akan bertindak tegas karena ada undang-undang ini, tanpa pandang bulu sehingga negara ini aman,” kata pria kelahiran Yogyakarta, 4 April 1947 ini.

Mahkamah Konstitusi, lanjutnya, dengan jelas menyatakan bahwa tindak pidana makar itu pasal-pasalnya tidak perlu sempurna. Jika sudah ada rencana permulaan, persiapan untuk arah itu telah dikategorikan sebagai tindak pidana makar. “Janganlah mempermainkan negara dengan ucapan seperti itu,” kata Wiranto.

Ketika ditanya siapa sosok yang dia maksudkan, dia tidak mau mengungkapkan. Namun kemudian mantan ajudan Presiden Soeharto, antara lain, menyebut sosok Front Pembela Islam (FPI) M. Rizieq Shihab. Dia mengakui Rizieq, yang kemudian dianggap sebagai Imam Besar FPI sebagai teman sejak pertengahan 1990-an. Dia mengenal Rizieq muda sebagai orang yang penuh nasionalisme.

“Dari luar negeri itu membuat semua jenis informasi. Ketika saya masih muda nasionalisme kuat, tapi sekarang seperti ini. Ayo, kembali ke jalur yang benar,” kata Wiranto.

Di bagian lain, ia memastikan bahwa pemerintah tidak akan memulihkan kehidupan pers seperti di era Orde Baru. Jika ada media yang melakukan kesalahan, mereka tidak akan dilarang karena ada Dewan Pers dan Komisi Penyiaran yang akan menanganinya.

Wiranto juga menyinggung isu Eggie Sudjana dan Kivlan Zen, serta ‘setan gundul’ yang diangkat oleh Andi Arief.