Penolakan camat Katolik di Yogyakarta kuatkan predikat ‘Yogyakarta yang paradoks’

Sumber gambar, BBC Indonesia Keterangan gambar, Bupati Bantul, Suharsono, menghadapi desakan sejumlah warga Kecamatan Pajangan untuk mengganti camat non-muslim.

Bupati Bantul, Suharsono, akan memutuskan nasib Camat Pajangan, Yulius Suharta, setelah sejumlah warga kecamatan tersebut menolak dipimpin seorang non-muslim. Yulius sendiri beragama Katolik.

Suharsono mengaku tengah mempertimbangkan untuk memutasi Yulius Suharta ke Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Saya 'kan intinya tidak membeda-bedakan agama, tapi karena mungkin di situ mayoritas Islam, mungkin akan ke (daerah) yang banyak non-muslimnya, katakanlah di (Kecamatan) Bambanglipuro. Kalau perlu kita change ke Bambanglipuro," ujar Suharsono, seusai bertemu dengan perwakilan warga dan anggota DPRD Bantul, pada Senin (09/01), sebagaimana dikutip wartawan di Yogyakarta, Yaya Ulya.

Temu Panggih Rahardjo, warga Pajangan yang ikut hadir dalam pertemuan di kantor Bupati Bantul, mengatakan Yulius Suharta "tidak sesuai dengan psikologis masyarakat."

Suharsono melantik Yulius Suharta sebagai Camat Pajangan, di Pendopo Kabupaten Bantul, pada 30 Desember 2016. Yulius juga mengikuti acara serah terima jabatan dari camat lama, 6 Januari lalu.

Dalam acara tersebut, Yulius mengaku tidak ada aksi penolakan warga dan proses terpilihnya dirinya sebagai camat merupakan kebijakan Pemda Bantul. "Semua sudah melalui mekanisme serta ketentuan yang berlaku," katanya.

Meski demikian, dia menghormati hak warga untuk menyampaikan pendapat tentang dirinya. Kini dia mengaku siap ditempatkan di mana saja seraya berharap tidak ada pertentangan lagi. "Semoga semuanya menjadi lebih baik," ujarnya.

Sumber gambar, Yaya Ulya Keterangan gambar, Universitas Kristen Duta Wacana telah menurunkan semua baliho iklan kampus yang menggambarkan beberapa mahasiswi, termasuk seorang mahasiswi berjilbab.

'Kental nuansa politis'

Puluhan warga Pajangan mendatangi kantor DPRD Bantul pada 6 Januari 2017 dan menyampaikan keberatan mereka atas terpilihnya Camat Pajangan yang baru, Yulius Suharta. Selanjutnya, pada Senin (09/01), perwakilan warga bersama anggota DPRD Bantul dari Fraksi PKS, PPP, Golkar, PKB, PAN, dan Gerindra, mendatangi Bupati Suharsono.

"Sebagian besar warga Pajangan menginginkan agar Camat Pajangan yang baru diganti, dan warga meminta agar keinginan mereka disampaikan kepada Bupati Bantul," kata Amir Syarifudin, Ketua Komisi A dari Fraksi PKS yang ikut mendampingi warga bertemu dengan Bupati Bantu, Suharsono.

Penolakan sejumlah warga Pajangan terhadap Yulius Suharta dan dukungan fraksi-fraksi di DPRD disesalkan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bantul, Timbul Harjana.

Dia menilai peristiwa itu bisa memicu konflik dan ditiru di daerah lain. "Ini dapat mencederai kebhinekaan Indonesia. Ini namanya nasionalisme sempit. Padahal Indonesia itu berdasarkan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Saya melihatnya ini kental nuansa politis," tukas Timbul.

Sumber gambar, Getty Images Keterangan gambar, Sebuah ormas keagamaan di Yogyakarta menggelar aksi anti-LGBT, pada Februari 2016 lalu. Yogyakarta, menurut dosen ilmu politik UGM, Bayu Dardias, adalah basis gerakan radikal sejak era kejatuhan Presiden Suharto.

Yogyakarta yang 'paradoks'

Penolakan warga Pajangan terhadap pemimpin non-muslim adalah insiden intoleransi terbaru di Yogyakarta.

Sebagaimana dicatat Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, terjadi 13 pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Yogyakarta sepanjang 2011 sampai 2015.

Pada Desember 2016, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW), Yogyakarta, menurunkan semua baliho iklan kampus yang menggambarkan beberapa mahasiswi, termasuk seorang mahasiswi berjilbab, setelah didatangi sejumlah orang dari Forum Umat Islam (FUI).

Lalu, pada Februari 2016, pesantren waria Al-Fatah di Bantul yang berdiri sejak 2008 ditutup setelah diancam akan disegel oleh ormas Front Jihad Islam (FJI).

Bayu Dardias, dosen ilmu politik Universitas Gajah Mada (UGM), menilai insiden-insiden intoleransi di Yogyakarta menguatkan predikat provinsi itu sebagai "daerah paradoks".

Pada satu sisi, menurutnya, Yogyakarta adalah basis gerakan radikal sejak era kejatuhan Presiden Suharto.

"Laskar Jihad itu markasnya di Yogya, Majelis Mujahidin Indonesia yang pecahannya Abu Bakar Ba'asyir markasnya di Yogya juga. Sejak awal reformasi, gerakan radikal dan mereka yang sengaja mengusung semangat jihad, homebase-nya di Yogya," kata Bayu.

Sumber gambar, Getty Images Keterangan gambar, Ibadah misa Natal digelar di Gereja Katolik Ganjuran, Yogyakarta, pada 2013 lalu. Kehadiran Forum Kerukunan Umat Beragama dinilai cukup kuat Yogyakarta.

Di sisi lain, sejumlah gerakan toleransi berpusat di Yogyakarta. Misalnya, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Konsorsium Kajian Keagamaan hasil kerjasama UGM, IAIN, dan Sanata Darma yang berupaya menciptakan toleransi pada ranah akademik.

"Jadi, peristiwa-peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini sebenarnya merupakan terusan dari sebuah proses panjang terhadap paradoks di Yogyakarta," kata Bayu.

Hubungan paradoks tersebut dengan politik lokal, kata Bayu, tidak bisa lepas kaitannya dari sosok Sultan Hamengkubowono.

"Sejak dulu, Sultan berupaya mengakomodasi semua orang. Sehingga kubu yang anti-toleransi dan yang pro-toleransi semua tinggal di Yogyakarta. Itu filosofi kesultanan Yogyakarta, mengayomi semua. Akan sulit mengharapkan sikap tegas Ngarso Dalem," ujar Bayu, merujuk sebutan Sultan Hamengkubowono X.

Satu-satunya perubahan di Yogyakarta, tambahnya, justru dari kelompok radikal. Sebab, insiden intoleransi yang sekarang terjadi sebenarnya karena kelompok-kelompok radikal mengubah narasi mereka.

"Mereka yang radikal itu sejak dulu sudah ada di Yogyakarta. Kalau dulu mereka isunya jihad, sekarang bergeser ke intoleransi. Yang sekarang disasar adalah pejabat publik. Aktornya saya kira sama," kata Bayu.