- PKS telah memutuskan mengusung kadernya, Mardani Ali Sera untuk menjadi bakal calon wakil gubernur mendampingi Sandiaga Uno Kamis (8/9) malam kemarin. Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, keputusan tersebut diambil salah satunya karena PDIP hingga kini belum menentukan sikap yang jelas terkait Pilgub DKI.Ia hanya memiliki 11 kursi di DKI, PKS harus berkoalisi untuk mengusung calon. Menurutnya, PKS harus mengambil langkah cepat untuk menentukan mitra koalisinya. PKS tak bisa menunggu sikap PDIP, yang bersama PKS ikut mendeklarasikan Koalisi Kekeluragaan."Sampai detik akhir, sampai kemarin, tentu kami juga harus buat keputusan. Karena kalau menunggu PDIP, PDIP belum jelas mendukung atau tidak mendukung Ahok. Sementara kami bukanlah "anak buah PDIP," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (9/9/2016).Hidayat juga mengklaim penunjukan Mardani sebagai pendamping Sandiaga juga telah mendapat persetujuan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto."Tentu kemudian kami tidak bisa memaksa cagub dari PKS. Kami oleh Pak Prabowo dikatakan, terserah PKS mengajukan kader sebagai cawagub. Dalam rapat di DPP diputuskanlah untuk mengajukan kader dan sudah disampaikan kepada Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno. Beliau-beliau menerima dengan sangat baik karena kader kita Insya Allah punya kualifikasi untuk bisa menguatkan. Minimal dengan mengajukan kader sendiri, suara PKS dengan 11 kursinya akan solid dan itu modal signifikan," paparnya."Sejauh ini yang kami dengar, dari PKB ikut mendukung. Memang karena kami baru menyampaikan tadi malam. Kami akan komunikasikan dengan partai-partai lain," imbuh HidayatGerindra memiliki 15 kursi di DKI, sehingga jumlah kursi keduanya berjumlah 26. Cukup kursi untuk mengusung kandidat ke Pemilu DKI Jakarta. Namun, PKS masih mengkomunikasikan keputusan tersebut dengan partai-partai lain untuk menciptakan koalisi yang lebih besar.Sebelumnya, pada Kamis (8/9/2016) resmi menawarkan duet Sandiaga Uno dan Mardani Ali Sera untuk diusung ke pentas Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Keputusan tersebut diputuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat PKS kepada seluruh Pengurus Wilayah PKS DKI Jakarta dan Kader Ahli PKS di Kantor DPP PKS, TB Simatupang, Jakarta Selatan.