Bagikan :

Presiden Jokowi melintasi Trans Papua beberapa waktu lalu. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso) Presiden Jokowi melintasi Trans Papua beberapa waktu lalu. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (paling kiri) sempat menyataka ada instansi yang mengimpor ribuan senjata. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean) Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (paling kiri) sempat menyataka ada instansi yang mengimpor ribuan senjata. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Jakarta, CNN Indonesia -- Sudah 3 tahunmemimpin negeri ini. Banyak pencapaian yang telah dilakukan khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Mulai dari jalan tol bertambah 560 km, jalan trans Sumatera, trans Papua dan jembatan, merupakan sebuah prestasi yang tidak pernah dicapai dalam rezim sebelumnya.Tapi pembangunan infrastruktur yang megah itu harus mengorbankan berbagai macam pos belanja lainnya.Ada konsekuensi dari semangat merampungkan aneka infrastruktur sebelum 2019. Salah satu pos belanja yang dikorbankan adalah subsidi energi termasuk BBM dan listrik. Pemotongan subsidi energi mencapai 77% dalam periode 2014-2017. Perdebatan soal daya beli sebenarnya mudah untuk dipahami.Mau dibilang konsumsi yang turun atau daya beli yang jatuh, pada intinya masyarakat berpenghasilan 40% ke bawah harus lebih berhemat karena subsidinya dipotong.Jangan salahkan masyarakat kalau mengurangi belanja karena dompet sudah habis untuk bayar tagihan listrik. Masyarakat dalam 3 tahun ini diminta untuk lebih bersabar. Pepatah bersakit-sakit dahulu untuk menikmati manfaat infrastruktur di kemudian hari terus diulang-ulang.Padahal konsep dasar infrastruktur adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Contohnya proyek Marshall Plan, bantuan keuangan untuk negara-negara usai perang dunia ke-II melalui pembangunan infrastruktur efektif dongkrak pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja.Cerita lain adalah resep ampuh John Maynard Keyness, ekonom yang merekomendasikan kepada Pemerintah Amerika Serikat untuk menggenjot pembangunan infrastruktur agar segera pulih dari Great Depression tahun 1930-an.Jadi mau dihitung pakai rumus ekonomi apa pun, seharusnya ketika infrastruktur dibangun, permintaan tenaga kerja naik, industri besi dan baja lokal maupun semen ikut terdongkrak.Sekarang banyak data yang tidak sinkron antara membangun proyek megah dengan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, industri pengolahan maupun indikator kemiskinan dan ketimpangan.Hingga pertengahan 2017, proyek infrastruktur Pemerintah tercatat berjumlah 245 proyek. Keberpihakan anggaran untuk membangun infrastruktur pun sangat jelas terlihat. Pada 2014, porsi belanja infrastruktur hanya 8,7% terhadap APBN, angka ini kemudian naik lebih dari 2 kali lipat di 2017 menjadi 18,6%.Namun, gencarnya pembangunan infrastruktur agaknya kurang berkorelasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Data BPS pada 2016 menyebutkan bahwa penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi justru turun 230 ribu orang.Kalau penyerapan tenaga kerjanya kurang optimal maka target untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan melalui pembangunan infrastruktur menjadi lebih sulit terealisasi.Data kemiskinan per Maret 2017 justru mencatat adanya tambahan penduduk miskin sebesar 6.900 orang dan rasio gini stagnan di 0,39. Upah riil buruh bangunan, yakni upah yang diterima buruh bangunan setelah dikurangi oleh inflasi juga menurun sebesar -1,9% di bulan Juni 2017.Hal ini disebabkan proyek infrastruktur banyak dikuasai oleh kontraktor besar, ketimpangan antara kontraktor kecil dan besar jadi persoalan serius. Pembangunan infrastruktur tidak lantas membuat penduduk lokal makmur.Konsumsi semen secara nasional periode Januari-Juni 2017 juga tercatat menurun 1,3% dari 29,4 juta ton menjadi 28,9 juta ton. Kondisi pabrik semen sekarang mengalami kelebihan kapasitas karena tidak terserap oleh pasar. Proyek infrastruktur terbukti tidak mendongkrak konsumsi semen. Bukankah hal yang aneh?Melihat peliknya masalah ekonomi, kritik tidak lagi datang dari ekonom dalam negeri. Baru-baru ini Indonesia jadi pembahasan sengit media-media asing ternama. Forbes, Bloomberg hingga The Economist sudah mencium adanya ketidakberesan dari pengelolaan ekonomiBahkan dalam edisi terbaru di bulan Oktober 2017, The Economist menuliskan laporan tentang 'lemahnya perekonomian membuat kondisi politik menjadi tidak pasti'.Keluarnya isu miring tentang PKI hingga senjata ilegal dan merebaknya hoaks yang menimbulkan kegaduhan adalah faktor ekonomi.Jadi kondisi ekonomi dalam 3 tahun terakhir lah yang memicu ketidakpuasan terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-JK. Survey Indikator Politik Indonesia yang dirilis akhir September 2017 mengungkap bahwa 43% masyarakat merasa kebutuhan pokok saat ini semakin berat dibanding tahun lalu.Kalau ekonomi hanya tumbuh 5% seperti saat ini dan pembangunan tidak dirasakan rakyat miskin, kegaduhan tersebut berakibat fatal terhadap stabilitas nasional menjelang tahun politik. Belum lagi bicara soal kinerja fiskal. Defisit APBN makin melebar bahkan diproyeksi tembus 2,9% tahun ini.Itu pun kalau asumsi penerimaan pajak tercapai 100%. Faktanya kondisi penerimaan pajak hingga September 2017 baru tercapai Rp770 triliun atau 60% dari target.Kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp513 triliun membuat kepala petugas pajak di lapangan pening sampai-sampai telepon harus aktif 24 jam.Bukan hanya itu, pengusaha dan konsumen juga was-was bisa jadi pajak makin agresif dan menyasar sana sini. Perburuan dikebun binatang akan semakin ganas dan galak.Satu-satunya jalan memang reschedulling atau atur kembali waktu pembangunan proyek infrastruktur. Presiden sudah melihat sendiri kekhawatiran Menkeu jika proyek 35 ribu MW dilanjutkan.Kalau terus dipaksakan sementara kapasitas fiskal dan BUMN tidak cukup kuat akibat ke depannya tentu berisiko. Dampak negatifnya bisa bermacam-macam, mulai dari ketidapercayaan investor yang melemahkan investasi dan nilai tukar, pengusaha dalam negeri makin takut dikejar pajak hingga masyarakat jadi menahan belanja.Setelah 3 tahun berlalu, rakyat kini makin kritis dan terus bertanya sampai kapan penantian panjang akan berakhir?