Satukliknews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo akan mempertimbangkan petisi online yang meminta Kementerian Dalam Negeri untuk tidak memperpanjang izin FPI. FPI tidak mau repot dengan sikap Tjahjo.

“Pertama, saya akan katakan, EGP, emang gua pikirin,” kata Dewan Pembina Majelis Syuro FPI, Habib Muhsin Al Attas, kepada wartawan, Kamis (16/5/2019).

Habib Muhsin mengingatkan bahwa kegiatan pengumpulan dan pengorganisasian adalah hak setiap warga negara. Sejauh ini, katanya, FPI tidak terlalu memikirkan perpanjangan izin di Kementerian Dalam Negeri.

“Sebagai hasil dari pertemuan, asosiasi adalah hak rakyat, hak-hak warga negara dilindungi oleh hukum. Masalah ini diakui atau tidak diakui untuk kita nomor 18 karena, terdaftar di Departemen Dalam Negeri hanya sekedar supaya bisa jadi binaan, dibina Kemendagri, “kata Habib Muhsin.

“Lalu setiap tahun kita mendapat hibah dalam jumlah kecil, Rp. 50 juta, Rp. 100 juta, Rp. 10 juta. Itu juga tergantung pada mereka. Dan FPI tidak pernah mengambilnya, tidak pernah memintanya dan kita terus berjalan,” dia menekankan.

Habib Muhsin mengatakan bahwa FPI belum mengelola perpanjangan izin. Jika rezim berubah, ia mengatakan FPI senang mendaftar lagi di Departemen Dalam Negeri sebagai organisasi massa.

“Tapi itu nanti rezim telah berubah dengan presiden yang pro-demokrasi, pro-rakyat, kedaulatan, sehingga FPI akan senang untuk mendaftar lagi,” kata Muhsin.

Lalu, mengapa FPI belum mengelola perpanjangan izin? Habib Muhsin mengatakan mereka sibuk dengan urusan sosial.

“Ini mungkin bukan perpanjangan, namun, kita sibuk berjuang, membela rakyat, terjun kemanusiaan, membantu masyarakat. Kita tidak benar-benar membutuhkannya, kita tidak membutuhkannya seperti itu (perpanjangan izin),” katanya.

Selain itu, Habib Muhsin mengkritik para pembuat petisi karena menolak memperpanjang izin FPI. Menurutnya, mereka yang mengajukan petisi akrab dengan kejahatan.

“Jadi dukungan dan petisi-petisi itu kenapa? Karena yang petisi-petisi itu, yang membuat petisi, orang-orang yang telah dirugikan oleh keberadaan FPI. Itu berarti penjudi, aliran-aliran sesat, bromocorah-bromocorah. Jadi penyakit masyarakat semua yang membuat petisi itu. “bukan orang benar,” katanya.