Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) berencana menghapus peredaran bahan bakar minyak (BBM) subsidi di ibu kota per 1 Januari 2015. Apa kata Pertamina?



"Sebetulnya itu ranah kebijakan, dan Pertamina dilarang mengomentari kebijakan yang diambil baik oleh pemerintah Pusat maupun daerah," ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir kepada detikFinance, Senin (11/8/2014).



Namun, Ali mengingatkan kepada Pemprov DKI Jakarta bahwa kebijakan tersebut akan ada dampaknya. Melarang peredaran BBM bersubsidi di Jakarta tetapi tidak dilakukan langkah serupa di daerah sekitarnya tentu akan menjadi masalah tersendiri.





"Saya khawatir kebijakan tersebut seperti memencet balon. Kita pencet di sini (Jakarta), tapi bengkak ke sisi sana (daerah lain)," ucap Ali.Menurutnya, jika tidak ada langkah antisipasi, konsumsi BBM subsidi di Jakarta memang mengecil bahkah tidak ada sama sekali. Namun di wilayah sekitarnya seperti Bogor, Bekasi, Depok, atau Tangerang harus menjadi perhatian. Bisa saja seseorang mengisi BBM bersubsidi di kota-kota tersebut, sementara kendaraannya beroperasi di Jakarta."Kalau DKI Jakarta dipencet habis-habisan BBM subsidinya tapi daerah sekitarnya masih ada dan konsumsinya melonjak drastis, ujung-ujungnya anggaran subsidi BBM secara nasional tetap membengkak. Apakah itu efektif?" paparnya.Selain itu, lanjut Ali, ada dampak lain yaitu antrean panjang di SPBU sekitar Jakarta. "Itu sangat perlu diantisipasi. Kita bisa lihat efek SPBU di tol dilarang jual premium, itu terjadi antrean panjang di SPBU dekat pintu masuk tol. Kemacetan dan mungkin efek sosial lainnya karena mengantre sekian lama itu perlu diperhatikan juga," jelasnya.