Edisi nyengir kecut kali ini adalah ketika saya mendapatkan berita di Jakarta Globe bahwa ternyata di Indonesia banyak sekali masjid yang berdiri tapi tidak ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB)-nya. Sementara itu, belakangan kita melihat fenomena banyaknya gereja yang dibongkar baik oleh aparat maupun ormas keagamaan--lebih spesifik agama mayoritas, atau dilarang pendiriannya berdasarkan alasan tidak mempunyai IMB.

Pertanyaannya adalah, apakah masjid-masjid ini nantinya juga akan dibongkar, atau berani di bongkar oleh pemerintah daerah setempat?

Menurut Komnas HAM, 85 persen rumah ibadah di Indonesia tidak mempunyai izin dan sebagian besar berupa masjid. "Mayoritas rumah ibadah tanpa izin bangunanadalah masjid," kata Imdadun Rahmat, wakil ketua komisi (Komnas HAM).Banyak rumah-rumah ibadah yang dibangun berdasarkan pada kebutuhan penduduk di dekatnya, tapi sering mengabaikan proses perizinan.

Imdadun mengatakan bahwa daripada membongkar rumah ibadah, semestinya pemerintah harus melindungi mereka mengingat pentingnya mereka bagi penduduk lokal. Sebagai contoh beberapa gereja telah ditutup, atau dihancurkan oleh pemerintah daerah selama beberapa tahun terakhir karena tidak memiliki izin bangunan yang tepat. HKBP Taman Sari gereja di Setu, Kabupaten Bekasi, dibongkar bulan lalu oleh pemerintah kabupaten Bekasi. Didirikan pada tahun 1998, gereja sedang dalam proses untuk mendapatkan izin bangunan, tetapi kepala distrik, Neneng Hasanah Yasin, memutuskan untuk menghancurkan bangunan menyusul adanya demonstrasi dari ormas-ormas tertentu.

Meskipun demikian, penerbitan izin bangunan tidak menjamin bolehnya berdiri bangunan rumah ibadah, seperti pada kasus GKI Yasmin, sebuah gereja Protestan di Bogor, yang memperoleh lisensi dengan benar tetapi kemudian dilucuti oleh walikota, yang menyatakan bahwa gereja tersebut harus memuat perjanjian dengan penduduk setempat.

Mahkamah Agung memerintahkan pemerintah daerah untuk membuka kembali gereja, tetapi pihak walikota tidak mengikuti aturan tersebut dan ironisnya dibela oleh masyarakat serta ormas seperti Gerakan Reformis Islam (GARIS), Front Pembela Islam (FPI), Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami).

Masalah GKI Yasmin pun dianggap berita lokal. Padahal, berita ini sudah terdengar sampai dunia internasional. Anehnya lagi, Presiden sendiri tidak pernah menegur Walikota. Walikota Bogor, Diani Budiarto, dengan arogansinya tak menghiraukan surat dari lembaga tinggi negara seperti; Mahkamah Agung dan Ombudsman. Berita yang santer terdengar GKI Yasmin-Bogor akan dipindah lokasi ke lahan milik pemda.

Sebenarnya pemindahan lokasi adalah akal bulus, bukan menjadi jalan keluar, dan hanya mengorbankan GKI Yasmin saja. Contoh nyata adalah HKBP Pondok Timur Indah, Bekasi, sampai saat ini masih terkatung-katung di bekas kantor Pemuda Pancasila, setelah dipindah dari Ciketing.

DPRD menghendaki Walikota menyelesaikan sengketa GKI Yasmin melewati jalur hukum. Katanya, harus ada perda-nya dulu. Sepertinya DPRD Bogor juga setali tiga uang, dalam melihat masalah relokasi GKI Yasmin ini. Pemkot Bogor ingin dana relokasi tersebut dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bogor 2012. Sehingga jika dana itu disahkan, GKI Yasmin akan direlokasi tahun depan.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Martin Hutabarat mengatakan, bahwa apa yang ditunjukkan Walikota Bogor itu adalah arogansi seorang Walikota. “Kami sudah galang kekuatan agar apa yang ditunjukkan, dalam masalah yang terjadi di GKI Yasmin adalah sesuatu yang bukan main-main, Walikota telah makar, maka pemerintah pusat harusnya memberikan tindakan tegas,” ujarnya.

Alasan terakhir, gereja, kata si Walikota, tak boleh dibangun di jalan tokoh Muslim, sementara keluarga tokoh sendiri tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Sepertinya masalah agama tidak mengajarkan moral, kesopanan dan saling menghargai antara sesama makhluk.