Ekstremisme, atau yang lebih termasyhur dengan sebutan fundamentalisme, ada di mana-mana. Ada di para penganut agama, itu pasti. Ada di kalangan akademisi yang fanatik buta dengan ilmu sekolahannya, itu juga iya. Dan ternyata, fundamentalisme pun ada di kalangan pluralis dengan ideology kebhinnekaannya.

Ya, antum benar. Sebutlah mereka: kaum pluralis fundamentalis. Terdengar fals dan bau-bau paradoks, tapi begitulah realitasnya.

***

Alkisah, Yogyakarta viral lagi. Foto-foto beredar luas. Di situ lambang salib dari kayu penanda makam seorang beragama Katolik tampak terpotong, digergaji. Dari berita yang beredar, itu terjadi karena warga setempat yang mayoritas muslim menolak simbol-simbol Nasrani muncul di kompleks makam mereka.

Maka, banyak orang langsung meradang. Taring mereka keluar, cakar-cakar mereka siap menerkam.

“Intoleransi! Ini intoleransi! Ke mana Yogya yang katanya berbudaya itu?? Kota Pelajar? Di mana keterpelajarannya?”

Kalau soal toleransi, sebenarnya Yogya juga enggak hebat-hebat amat dengan itu, kok. Toh, banyak laskar pedang-pedangan di kota ini. Bahkan kalau sampean ingat Laskar Jihad yang dulu menyerbu Ambon, markas besarnya juga terletak di sini.

Namun, bukan lantas kita bisa dikit-dikit teriak intoleransi. Dalam kasus salib yang terpotong itu, semestinya kita paham dulu konteks sosiologis masyarakat di TKP, baru kemudian menilai. Tentu dengan menyimpan dulu taring dan cakar yang telanjur menjulur-julur itu.

***

Jadi begini, gaess. Lokasi terjadinya peristiwa yang belakangan viral itu adalah Kotagede. Tolong lupakan dulu Yogya. Yogya, apalagi Provinsi DIY, terlalu luas. Ini sangat spesifik, yaitu Kotagede.

Dari namanya saja Anda sudah bisa memahami, Kotagede artinya ‘kota besar’. Ia disebut demikian karena punya sejarah ratusan tahun yang begitu penting, yaitu sebagai ibu kota pertama Kesultanan Mataram. Bekas istana Mataram ada di Kotagede. Makam Panembahan Senopati, raja pertama Mataram, pun ada di Kotagede.

Kesultanan Mataram bukan cuma pusat pemerintahan, melainkan juga pusat spiritual Islam pada zamannya. Dengan posisi sepenting itu, sudah cukupkah Anda membayangkan bahwa warisan dari roh itu mustahil lenyap dari Kotagede?

Kotagede bukan wilayah yang besar. Secara administratif, ia sekarang menjadi kecamatan, dengan luas cuma 3,07 km persegi. Itu pun sudah termasuk area-area yang ditambahkan, melebihi Kotagede yang asli, yang merupakan bekas ibukota Mataram itu. “Kotagede asli” lebih sempit dari Kecamatan Kotagede.

Nah, Purbayan, kampung TKP peristiwa viral itu, merupakan bagian dari Kotagede asli, Kotagede kuno. Jaraknya cuma sekitar sekilo atau lima menit naik sepeda motor dari makam Panembahan Senopati.

Lalu apa pentingnya saya mengajak Anda untuk membayangkan bentang geografis Kotagede?

Tentu saja itu sangat penting. Sebagai sebuah tempat yang sangat spesifik, Kotagede istimewa dalam sejarah maupun karakter kulturalnya. Salah satu karakter kultural itu jelas sekali: Islam.

Bagi masyarakat Kotagede, Islam bukan cuma setara dengan Islam-nya masyakarat urban di kota-kota. Maksudnya, Islam memang sama-sama agama. Namun, di Kotagede, ia menjadi identitas melekat semacam “adat”. Ibaratnya, kalau orang Bali akan utuh menjadi Bali hanya jika ia Hindu, orang Kotagede rasanya kurang sempurna meng-Kotagede jika ia bukan muslim.

Sejak kecil, kalau saya mendengar nama Kotagede, otomatis akan terbayang sebuah kampung yang sangat kental dengan tradisi keislamannya. Derajatnya nyaris setara dengan Kauman, kampung pusat keislaman Kesultanan Yogyakarta, tempat lahir Kyai Haji Ahmad Dahlan.

Kotagede memang kemudian agak lepas dari keterikatan spiritual dengan Mataram, karena ia ter-Muhammadiyah-kan. Namun, soal keislaman sungguh tak bisa dirembuk-rembuk. Kalau Anda muslim dan belajar membaca Alquran lewat enam jilid buku Iqro’, itulah mahakarya KH As’ad Humam, salah satu kyai Muhammadiyah terpenting dalam sejarah Kotagede.

Sudah, sudah. Sudah kenyang belum dengan gambaran betapa melekatnya Kotagede dan Islam? Hehe.

***

Dengan sosiologi masyarakat seperti itu, juga dengan warisan sejarah seistimewa itu, saya membayangkan Kotagede itu ibarat sebuah kampung adat. Memang tidak ada stempel administratif sebagai kampung adat, tapi jangan lupa bahwa kampung-kampung adat di mana-mana itu sebenarnya juga enggak butuh stempel.

Dengan kenyataan demikian, apakah fair kalau kita mengukur sikap masyarakat Kotagede untuk menjaga kemurnian “adat” mereka sebagai bentuk intoleransi?

Dalam berita-berita yang beredar di media-media daring, saya membaca bahwa tokoh warga lokal menyatakan makam di Purbayan itu memang bukan makam muslim, tapi akan segera dijadikan makam muslim. Lalu, dengan gegabah muncul kesimpulan bahwa makam tersebut sebenarnya adalah TPU!

Tunggu dulu, tunggu dulu. Tolong lagi-lagi jangan berpikir dengan logika administrasi modern, Masbro. Kita sedang berbincang tentang tradisi ratusan tahun.

Kotagede sangat lekat dengan Islam, selama ini masyarakat aslinya juga 100 persen muslim (keluarga almarhum yang beragama Katolik itu merupakan warga pendatang meski sudah lama di Kotagede), dan selama ratusan tahun makam-makam di daerah itu hanya diisi dengan jenazah muslim. Lantas, hanya karena ketiadaan papan nama “Makam Muslim”, apakah serta-merta tradisi yang membuktikan bahwa makam itu makam muslim jadi tidak berguna?

Sekitar 500 meter dari TKP, memang ada kompleks makam lain yang bertuliskan “Makam Muslim”, tempat almarhumah ibu mertua saya yang asli Kotagede itu dikuburkan. Namun, itu formalitas saja. Pada dasarnya, status itu dibangun oleh tradisi.

Jika status makam muslim hanya bergantung pada deretan huruf-huruf beku, apakah Anda juga akan meragukan status keislaman Panembahan Senopati hanya karena Anda tidak pernah melihat kolom agama pada e-KTP-nya?

***

Dari kawan-kawan saya di Kotagede, saya mendapat informasi bahwa selama ini jenazah warga pendatang yang beragama non-muslim dikuburkan di makam-makam lain. Ini juga tidak semengerikan bayangan netizen yang maharicuh itu.

Di Yogyakarta ada banyak TPU, makam untuk siapa saja. Tapi ada juga makam-makam khusus. Ada makam muslim di kampung Kuncen, misalnya. Tak jauh dari sana ada makam Kristen dan Katolik. Di daerah Gunung Sempu ada makam khusus Tionghoa. Di Imogiri ada makam raja-raja dan keluarga raja. Di sebelahnya ada makam khusus seniman dan budayawan. Di Kusumanegara ada makam pahlawan, sehingga yang bukan pahlawan atau yang cuma sok-sokan pahlawan tidak bisa dikuburkan di sana. Biasa saja.

Kembali. Saya masih kukuh pada pengibaratan bahwa Kotagede merupakan semacam kampung adat. Dengan kondisi begitu, cobalah bandingkan dengan kampung-kampung adat lain yang selalu setia menjaga kemurnian tradisi mereka.

Ambillah perumpamaan. Seorang Jawa-Muslim piknik ke Toraja, atau ke Trunyan di Bali, dan kawin dengan orang lokal kemudian meninggal di sana. Keluarganya ingin jenazah itu dikubur di pekuburan adat setempat, bisakah mereka ngotot untuk memasang batu nisan khas Jawa-Muslim di situ?

Barangkali warga adat bilang boleh-boleh saja, saya juga tidak tahu. Namun, silakan Googling bagi yang belum paham, dua masyarakat adat tersebut punya cara “memakamkan” jenazah yang berbeda. Mereka tidak menguburkannya, melainkan meletakkannya saja.

Nah, andai tetua suku membolehkan pemakaman tapi menolak nisan Jawa-Muslim, dengan alasan bahwa area mereka harus steril dari unsur-unsur di luar tradisi mereka, apakah Anda akan seenak perut mengatai masyarakat adat setempat sebagai kaum intoleran?

Coba renungkan, dan tertawakan. Lalu bandingkan dengan situasi psikologis di Kotagede.

***

Tidak semua penyikapan berbeda berdasar agama bisa dengan entengnya dituduh sebagai sikap intoleran, wahai Sudara. Di sinilah para aktivis keberagaman dituntut untuk tidak semata gebyah uyah asal kepruk sambil menerapkan ayat-ayat suci pluralisme secara tekstual belaka.

Biar lebih enak, saya ambil contoh lain yang pernah terjadi, dan tertuduhnya bukan muslim. Anda ingat peristiwa penolakan pembangunan masjid di Manokwari tiga tahun lalu?

Saya sih ingat, sebab di Facebook saya ikut-ikutan mengecam sikap “intoleran” itu dengan srudak-sruduk sambil dengan gagahnya mengibarkan panji-panji pluralisme. Hingga kemudian seorang kawan yang paham sosio-psikologi masyarakat Papua berkata dengan amat berhati-hati kepada saya,

“Orang Papua itu sudah sakit hati puluhan tahun, Dek Iqbal. Sumber daya alam mereka dikeruk habis, diangkut ke luar bumi mereka. Mereka protes karena kue kesejahteraan tak terbagi, eh, malah ditembaki. Satu-satunya yang tersisa dalam diri mereka hanyalah identitas kekristenan. Maka, ketika masjid pun mau dibangun di sana, mereka menolaknya. Bukan karena intoleran, bukan. Mereka memandang agama bukan dalam kacamata seperti itu. Kristen adalah kekayaan tradisi mereka. Itu saja.”

Sumpah, saya malu sekali dibuatnya. Saya merasa begitu naif dan tolol tak terkira. Tidak setiap hal yang berbau “diskriminasi agama” serta-merta bisa kita sikat sebagai sikap intoleran, ternyata.

Dan malangnya, kaum pluralis fundamentalis hari ini sedang beramai-ramai mengabaikannya, sambil menatap nanar ke arah Yogyakarta.