Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) mengaku ada ketidakadilan di dana transfer daerah yang didapat Pemprov Jawa Barat. Dia pun membandingkan dana transfer daerah yang didapat Jawa Timur.



"Kita ini kan mengalami ketidakadilan risopsis ya, dalam 5 tahun total perbedaan dana transfer ke Jawa Timur itu Rp 50 triliun lebih besar dari Jawa Barat. Bayangkan Rp 50 triliun bisa jadi apa kan, itu karena dana transfer itu berbanding lurus dengan jumlah daerah, bukan jumlah penduduk. Kalau daerah yang harus diurusi Jabar ini lebih besar dibanding Jatim," ujar RK di acara Forum Silaturahmi Jawa Barat di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2020).



Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Kang Emil itu mengatakan salah satu solusi agar dana transfer daerah Jabar disamakan dengan Jatim itu adalah adanya pemekaran daerah. Emil mengatakan akan memperjuangkan ini hingga Jabar mendapatkan keadilan dalam urusan itu.



"Nah solusinya ada beberapa daerah, mekarkan daerah supaya jumlahnya seperti rasio Jatim, kita butuh 10, yang lebih banyak. atau fiskal dibikin rumus baru yaitu bukan berdasarkan jumlah daerah tapi jumlah penduduk. Contoh jawa tengah penduduknya 34 juta, tapi desanya ada 7 ribuan, kali Rp 1 miliar udah Rp 7 triliun. Jabar penduduk 50 juta desanya cuma 5 ribu kali semiliar 5 triliun, setahun beda 2 triliun. Kali 5 tahun sudah 10 triliun perbedaan dana di desa di Jawa Tengah ke Jawa barat. Ini yang menjadi riak-riak politik di Jabar. Kekecewaan sehingga masalah moratarium ini harus dibahas secara adil," jelasnya.



Emil kemudian berharap dengan adanya Forum Silaturahmi Jawa Barat bisa memudahkan agar Jabar mendapat keadilan, dengan cara membuka komunikasi dengan DPR RI. Sebab, menurut Emil permasalahan dana transfer daerah ini sudah menjadi kewajiban DPR RI untuk memutus.



"Domainnya bukan di saya, ini versi masyarakat dan yang sudah siap 6 (daerah) mohon dipersiapkan DPR pusat. Karena bolanya sudah pindah dari bola kami, ke bola dipegang DPR pusat per hari ini disampaikan ke sana," katanya.



Emil juga mengatakan Pemprov Jabar sudah menunjuk satu tokoh perwakilan Jabar di DPR RI untuk membantu komunikasi prihal dana transfer daerah ini. Dia menunjuk mantan Wagub Jabar Dede Yusuf sebagai perwakilan Jabar di DPR RI.



"Kemudian karena ini anggota dewannya banyak ni 91 semua sibuk lah sehingga kita butuh satu tokoh yang jadi pintulah. Nah dipilih Pak Dede Yusuf itu karena pernah jadi Wagub. Jadi ada cara komunikasinya lebih paham bagaimana mengontak-ngontak dinas dan sebagainya, (istilahnya) kaukus Jabar," pungkasnya.