Kementerian Agama (Kemenag) disemprit Ombudsman RI karena proses sertifikasi halal bagi UMKM rumit dan berbelit. Birokrasi yang panjang itu dinilai malah bisa membangkrutkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kemenag harus membuat gebrakan.

"Rumusan betapa rumitnya mengurus sertifikasi halal yang diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) telah lama dikeluhkan oleh pelaku usaha yang belakangan akhirnya tercium oleh Ombudsman. Terlebih bagi kalangan UMKM. Sehingga banyak yang apatis karena tidak mendukung iklim investasi dan usaha," kata dosen Hukum Bisnis Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Jakarta, Mustolih Siradj saat berbincang dengan detikcom, Kamis (5/3/20200.

Untuk mendapatkan sertifikasi halal harus mengikuti proses dan prosedur yang berliku-liku. Dari mulai mendaftar ke Badan Peyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) dengan berbagai kelengkapan berkas. Lalu diarahkan ke Lembaga Penjamin Halal (LPH) untuk diperiksa oleh auditor di lokasi produksi perusahaan. Berikutnya dari LPH digeser ke MUI untuk mendapatkan fatwa halal. Dari MUI lantas dikembalikan lagi ke BPJPH barulah diproses sertifkasi halal.

"Bila tidak terpenuhi maka harus memproses dari awal lagi," ucap Mustolih.

Masing-masing proses di 'institusi' tersebut sudah pasti menguras waktu yang tidak sebentar, hampir dua bulan. Belum lagi waktu untuk memasang label di sebuah produk hingga siap diedarkan, lain lagi.

"Tentu saja proses tersebut juga tidak gratis," kata Mustolih menegaskan.