Desmon mengatakan Prabowo akan membongkar kasus itu jika menjadi presiden.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menegaskan, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akan membongkar kasus penculikan aktivis 1998, apabila terpilih menjadi Presiden RI periode 2019-2024. Menurutnya, Prabowo tidak akan berkata tak jujur terkair kasus penculikan aktivis 1998 yang seolah-olah dituduhkan kepadanya.



"Keyakinan saya kalau penculikan aktivis 1998 pasti dibongkar karena kalau tidak dibongkar seolah-olah yang dituduhkan kepada Pak Prabowo itu benar," kata Desmond di acara peringatan 45 tahun peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) di Cikini, Jakarta, Selasa (16/1) malam.



Desmon mengatakan, bila Prabowo menjadi presiden maka tidak mungkin melanggar sumpah jabatannya, yaitu menjalankan undang-undang (UU) selurus-lurusnya sehingga akan membongkar kasus tersebut. Ia menilai, tidak mungkin presiden yang tersandera suatu peristiwa, lalu tidak berkata jujur sehingga kalau tidak jujur maka melanggar sumpah jabatan.



"Sumpah jabatan presiden itu melaksanakan UU selurus-lurusnya. Itu adalah masalah negara, bukan perseorangan," ujarnya.



Menurutnya, membongkar kasus dugaan pelanggaran HAM bukan persoalan pidana biasa namun pertanggungjawaban negara melindungi warga negaranya. Tujuannya, menurut Desmond, agar peristiwa masa lalu tidak terulang lagi di masa depan sehingga kalau negara bisa melindungi warga negaranya maka kejahatan HAM itu tidak ada sebenarnya.



"Dalam konteks peristiwa 1965, hampir semua kasus yang bersifat pelanggaran HAM adalah ketidakmampuan negara melindungi warga negaranya. Kenapa ini tidak terbongkar? Karena negara tidak siap membongkar dirinya dengan institusinya," katanya.



Ia mengatakan, apabila Prabowo melanggar sumpahnya sebagai presiden maka dirinya sendiri yang akan menuntut pimpinan partainya itu untuk membongkar kasus penculikan aktivis 1998.