Apa yang dilakukan Prabowo Subianto terhadap wartawan dan media selaras dengan apa yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donal Trump.





Ketika berpidato dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Rabu, 5 Desember, Prabowo menuding media massa telah berupaya memanipulasi demokrasi. Salah satunya terkait pemberitaan mengenai jumlah peserta Reuni 212.



"Hebatnya media-media dengan nama besar dan katakan dirinya objektif, padahal justru mereka memanipulasi demokrasi. Kita bicara yang benar ya benar, yang salah, ya, salah, mereka mau katakan yang 11 juta hanya 15 ribu. Bahkan ada yang bilang kalau lebih dari 1.000," kata Prabowo.



Selepas acara, bekas Danjen Kopassus ini juga tak menjawab substansi pertanyaan wartawan. Ia mengulang apa yang disampaikan di mimbar.



"Redaksi kamu bilang enggak ada orang di situ, hanya beberapa puluh ribu, itu, kan, tidak objektif, enggak boleh dong," kata Prabowo.

Meniru Gaya Trump di Amerika Peneliti media dari Remotivi, Muhammad Heychael menilai apa yang dilakukan Prabowo Subianto terhadap wartawan dan media sama seperti Presiden Amerika Serikat Donal Trump.



"Seperti ada upaya mengambil metode Trump dari sejak slogan Make Indonesia Great Again dan juga membuat sikap ketidakpercayaan kepada media. Tentu pendukung akan mengikuti," kata Heychael kepada reporter Tirto, Kamis (6/12/2018) siang.



Prabowo sah-sah saja mengkritik media, kata Heychael, tapi harus lebih spesifik: di mana bagian berita yang salah hingga di mana biasnya.



"Baiknya Prabowo menunjukkan itu semua, alih-alih justru membangun iklim antimedia. Justru ini bahaya. Ini bukan pendidikan politik dan literasi media yang baik."



Baca juga: Di Balik Slogan Kampanye Trump, Apa Konsep Ekonomi Prabowo-Sandi?

Kendati demikian, Heychael menilai masyarakat juga mesti tahu ada media yang pemiliknya 'merapat' ke kubu Jokowi. Satu contoh adalah Surya Paloh. Dia adalah pemilik Metro TV sekaligus Ketua Partai Nasdem, partai koalisi petahana. Itu yang membikin sentimen Prabowo kepada media jadi negatif.



"Namun bukan berarti seluruh protesnya Prabowo jadi legitimate. Karena 11 juta massa di 212 itu juga berlebihan, patut dipertanyakan klaimnya," katanya.



(Kami pernah menulis soal jumlah Reuni Akbar 212. Hitung-hitungan kami, memang angka itu bombastis dan tak masuk akal. Baca tulisannya di



Peneliti dan pengamat media Andreas Harsono juga menilai serupa. Sikap dan pernyataan Prabowo terhadap wartawan dan media massa dinilai sangat berbahaya karena rentan menimbulkan salah paham dan iklim kebencian terhadap media.



"Hal yang terburuk terjadi nanti seperti Trump dan CNN di Amerika. Bahkan pendukung Trump sempat melempar bom ke kantor CNN. Jangan sampai di Indonesia terjadi demikian," lanjut Andreas kepada reporter Tirto.



Menurut Andreas, tokoh publik sekelas Prabowo Subianto tak layak bersikap seperti itu, apalagi di depan masyarakat.



"Kecuali memang sengaja menciptakan kontroversi. Menyedot perhatian hingga semua orang terpusat ke dia. Ini strategi Roger Stone, ahli strategi media Donald Trump dulu," katanya.







Baca juga: Retorika Prabowo, Slogan Kampanye Trump, dan Tuduhan Rasisme Mengapa Prabowo Seperti Itu? Salah satu juru bicara BPN Arief Poyuono mengungkap alasan mengapa Prabowo kerap menunjukkan sikap resistan kepada wartawan dan media. Alasannya persis seperti yang dikemukakan Heychael.



"Salah satunya karena Metro TV yang membuat berita tidak seimbang, lebih ke Jokowi. Kita tahu pemilik Metro TV ada di kubu Jokowi sekarang (Surya Paloh). Itu membikin media jadi partisan, kendati banyak juga media lain yang tidak partisan," kata Arief saat dihubungi reporter Tirto, Rabu siang.



"Ini konglomerasi media," tegasnya.



Oleh karena itu, ia mengaku yang dikritik Prabowo adalah pemilik media yang memanfaatkan frekuensi publik untuk politik, bukan wartawannya yang notebene pekerja.



"Kalau mau menuju demokrasi, pemilik media yang berpolitik seperti Surya Paloh dan Hary Tanoesoedibjo justru harus sadar jika mereka lah yang mendelegitimasi demokrasi itu sendiri," katanya.



"Kami tidak anti kawan-kawan jurnalis di lapangan, kami kritik ke pemilik media. Dulu Donald Trump juga dihajar buzzer politik, dan juga banyak media yang tidak mau Trump jadi Presiden Amerika. Kalau tidak seimbang dan tidak beres, ya kami ucapkan dengan jujur memprotes. Itu juga dilakukan Trump," katanya. tirto.id - Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto Djojohadikusumo, kembali mengeluarkan pernyataan kontroversial. Lagi-lagi, subjek yang ia permasalahkan adalah wartawan dan media massa.Ketika berpidato dalam acara peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta, Rabu, 5 Desember, Prabowo menuding media massa telah berupaya memanipulasi demokrasi. Salah satunya terkait pemberitaan mengenai jumlah peserta Reuni 212."Hebatnya media-media dengan nama besar dan katakan dirinya objektif, padahal justru mereka memanipulasi demokrasi. Kita bicara yang benar ya benar, yang salah, ya, salah, mereka mau katakan yang 11 juta hanya 15 ribu. Bahkan ada yang bilang kalau lebih dari 1.000," kata Prabowo.Selepas acara, bekas Danjen Kopassus ini juga tak menjawab substansi pertanyaan wartawan. Ia mengulang apa yang disampaikan di mimbar."Redaksi kamu bilang enggak ada orang di situ, hanya beberapa puluh ribu, itu, kan, tidak objektif, enggak boleh dong," kata Prabowo.Peneliti media dari Remotivi, Muhammad Heychael menilai apa yang dilakukan Prabowo Subianto terhadap wartawan dan media sama seperti Presiden Amerika Serikat Donal Trump."Seperti ada upaya mengambil metode Trump dari sejak slogan Make Indonesia Great Again dan juga membuat sikap ketidakpercayaan kepada media. Tentu pendukung akan mengikuti," kata Heychael kepada reporter Tirto, Kamis (6/12/2018) siang.Prabowo sah-sah saja mengkritik media, kata Heychael, tapi harus lebih spesifik: di mana bagian berita yang salah hingga di mana biasnya."Baiknya Prabowo menunjukkan itu semua, alih-alih justru membangun iklim antimedia. Justru ini bahaya. Ini bukan pendidikan politik dan literasi media yang baik."Kendati demikian, Heychael menilai masyarakat juga mesti tahu ada media yang pemiliknya 'merapat' ke kubu Jokowi. Satu contoh adalah Surya Paloh. Dia adalah pemilik Metro TV sekaligus Ketua Partai Nasdem, partai koalisi petahana. Itu yang membikin sentimen Prabowo kepada media jadi negatif."Namun bukan berarti seluruh protesnya Prabowo jadi legitimate. Karena 11 juta massa di 212 itu juga berlebihan, patut dipertanyakan klaimnya," katanya.(Kami pernah menulis soal jumlah Reuni Akbar 212. Hitung-hitungan kami, memang angka itu bombastis dan tak masuk akal. Baca tulisannya di sini ).Peneliti dan pengamat media Andreas Harsono juga menilai serupa. Sikap dan pernyataan Prabowo terhadap wartawan dan media massa dinilai sangat berbahaya karena rentan menimbulkan salah paham dan iklim kebencian terhadap media."Hal yang terburuk terjadi nanti seperti Trump dan CNN di Amerika. Bahkan pendukung Trump sempat melempar bom ke kantor CNN. Jangan sampai di Indonesia terjadi demikian," lanjut Andreas kepada reporter Tirto.Menurut Andreas, tokoh publik sekelas Prabowo Subianto tak layak bersikap seperti itu, apalagi di depan masyarakat."Kecuali memang sengaja menciptakan kontroversi. Menyedot perhatian hingga semua orang terpusat ke dia. Ini strategi Roger Stone, ahli strategi media Donald Trump dulu," katanya.Salah satu juru bicara BPN Arief Poyuono mengungkap alasan mengapa Prabowo kerap menunjukkan sikap resistan kepada wartawan dan media. Alasannya persis seperti yang dikemukakan Heychael."Salah satunya karena Metro TV yang membuat berita tidak seimbang, lebih ke Jokowi. Kita tahu pemilik Metro TV ada di kubu Jokowi sekarang (Surya Paloh). Itu membikin media jadi partisan, kendati banyak juga media lain yang tidak partisan," kata Arief saat dihubungi reporter Tirto, Rabu siang."Ini konglomerasi media," tegasnya.Oleh karena itu, ia mengaku yang dikritik Prabowo adalah pemilik media yang memanfaatkan frekuensi publik untuk politik, bukan wartawannya yang notebene pekerja."Kalau mau menuju demokrasi, pemilik media yang berpolitik seperti Surya Paloh dan Hary Tanoesoedibjo justru harus sadar jika mereka lah yang mendelegitimasi demokrasi itu sendiri," katanya."Kami tidak anti kawan-kawan jurnalis di lapangan, kami kritik ke pemilik media. Dulu Donald Trump juga dihajar buzzer politik, dan juga banyak media yang tidak mau Trump jadi Presiden Amerika. Kalau tidak seimbang dan tidak beres, ya kami ucapkan dengan jujur memprotes. Itu juga dilakukan Trump," katanya.