Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons isu PSI yang membuka posko pengaduan untuk warga Jakarta, mengingat Pemprov DKI Jakarta tak memiliki posko pengaduan secara terbuka.





Namun, menurut Anies, kebijakan buka posko oleh fraksi partai di DPRD DKI Jakarta bukanlah hal yang istimewa.



"Setiap anggota dewan memiliki hak untuk menjalankan fungsinya. Jadi tidak ada yang istimewa, karena semua anggota dewan juga sering mengatakan kepada saya aspirasi warganya. Jadi itu bukan hal yang baru, hal yang biasa aja," kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Kamis (29/8/2019) sore.



Menurut Anies, menerima aspirasi memang merupakan fungsi dan tugas wakil rakyat DPRD DKI Jakarta sehingga dalam menjalankan tugasnya tak perlu diumumkan.



"Setiap anggota dewan itu salah satu fungsinya adalah menerima aspirasi. Jadi ya dijalankan saja ya itulah memang tugasnya, kalau tugasnya enggak usah diumumkan. Memang tugasnya. Kalau itu merasa bukan tugasnya, baru diumumkan. Kalau tugasnya tinggal dijalankan," katanya.



Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, resmi membuka posko pengaduan warga DKI Jakarta yang akan dilayani anggota fraksi mulai Selasa (27/8/2019), tak lama setelah pelantikan.



Salah satu anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Viani Limardi menerima pengaduan warga di ruang rapat Fraksi PSI Jakarta di hari pertama bekerja di ruangannya, gedung DPRD DKI Jakarta lantai 4.



Sejak hari pertama dilantik, kata Viani, PSI berkomitmen akan terus membuka ruang pengaduan warga di ruang Fraksi PSI, Gedung DPRD DKI Jakarta, setiap hari.



"Posko pengaduan merupakan salah satu program dan janji kampanye saya. Saya melalui Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta akan memulai kembali hal positif yang sudah pernah ada di DKI Jakarta dan salah satunya adalah pengaduan masyarakat," ungkap Viani.



Sebagai partai politik yang baru bergabung dalam DPRD DKI Jakarta, di periode 2019-2024 ini ada 8 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).



Baca juga: Anies Ubah Kantor Jadi RTH, DPRD DKI: Jangan Lampaui Wewenang Pusat

Beda Pendapat Anies Vs Pusat Soal Alih Fungsi Gedung Menjadi RTH tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespons isu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang membuka posko pengaduan untuk warga Jakarta, mengingat Pemprov DKI Jakarta tak memiliki posko pengaduan secara terbuka.Namun, menurut Anies, kebijakan buka posko oleh fraksi partai di DPRD DKI Jakarta bukanlah hal yang istimewa."Setiap anggota dewan memiliki hak untuk menjalankan fungsinya. Jadi tidak ada yang istimewa, karena semua anggota dewan juga sering mengatakan kepada saya aspirasi warganya. Jadi itu bukan hal yang baru, hal yang biasa aja," kata Anies saat ditemui di Balai Kota, Kamis (29/8/2019) sore.Menurut Anies, menerima aspirasi memang merupakan fungsi dan tugas wakil rakyat DPRD DKI Jakarta sehingga dalam menjalankan tugasnya tak perlu diumumkan."Setiap anggota dewan itu salah satu fungsinya adalah menerima aspirasi. Jadi ya dijalankan saja ya itulah memang tugasnya, kalau tugasnya enggak usah diumumkan. Memang tugasnya. Kalau itu merasa bukan tugasnya, baru diumumkan. Kalau tugasnya tinggal dijalankan," katanya.Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, resmi membuka posko pengaduan warga DKI Jakarta yang akan dilayani anggota fraksi mulai Selasa (27/8/2019), tak lama setelah pelantikan.Salah satu anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Viani Limardi menerima pengaduan warga di ruang rapat Fraksi PSI Jakarta di hari pertama bekerja di ruangannya, gedung DPRD DKI Jakarta lantai 4.Sejak hari pertama dilantik, kata Viani, PSI berkomitmen akan terus membuka ruang pengaduan warga di ruang Fraksi PSI, Gedung DPRD DKI Jakarta, setiap hari."Posko pengaduan merupakan salah satu program dan janji kampanye saya. Saya melalui Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta akan memulai kembali hal positif yang sudah pernah ada di DKI Jakarta dan salah satunya adalah pengaduan masyarakat," ungkap Viani.Sebagai partai politik yang baru bergabung dalam DPRD DKI Jakarta, di periode 2019-2024 ini ada 8 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).